Diplomat, 4(empat) bungkus rokok Djarum Black Mild, 3 (tiga) bungkus rokok GudangGaram merah, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna hijau, 3 (tiga) bungkusrokok Malboro merah, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih, 2 (dua)bungkus rokok La Ice, 11 (Ssebelas) bungkus rokok LA merah, 9 (Sembilan)bungkus rokok Sampoerna Mild merah, 1 (Satu) Slop rokok Djarum 76 isi 12,1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 Gold, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill, 4(empat) bungkus rokok Class Mild, 3 (tiga) bungkus rokok Djarum 76 isi 16,2

Diplomat, 4(empat) bungkus rokok Djarum Black Mild, 3 (tiga) bungkus rokok GudangGaram merah, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna hijau, 3 (tiga) bungkusrokok Malboro merah, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih, 2 (dua)bungkus rokok La Ice, 11 (sebelas) bungkus rokok LA merah, 9 (Sembilan)bungkus rokok Sampoerna Mild merah, 1 (Satu) Slop rokok Djarum 76 isi 12,1 (satu) bungkus rokok Djarum 76 Gold, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill, 4(empat) bungkus rokok Class Mild, 3 (tiga) bungkus rokok Djarum 76 isi 16,2

CAHAYA MANDIRI SEMESTA.LPTKS DENGAN PIHAK PEMAKAI/MAJIKANtanggal 16 Januari 20 16,2 22222 en ene nn nee ne nee ee cn nee nee ee nee nen ane ee ee ene enn amen ceeseneees Berdasarkan VISUM ET REPERTUM UPT Puskesmas Sungai Pakning Kec. Bukit BatuNomor: 445/UPTPKM/Ver/2016/347 Tanggal 28 April 2016, yang ditandatangani oleh dr.APRIANI DEWI, Sdri.

denda sebesar Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua) bulan ;

Bahwa adapun Hasil Pengambilan titik Koordinat tempat Kejadian Perkarayang saya Lakukan adalah : TITIKKOORDINATKETERANGAN 00 19 08.1 101 48 16, 7Tunggul Pohon BekasPenebangan Pohondan Pengolahan Kayu 00 19 08.1 101 48 16,2 0 Pohon Tunggul PohonBekas PenebanganPengolahan Kayu Tunggul 00 19 08.0 101 48 15,3 5 Pohon Bekas PenebanganPengolahan Kayu Bahwa hasil Pengecekan situasi dan kondisi tempat kejadian perkara (TKP)Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah,yang terjadi pada

laludibakar dengan korek api kecil kemudian dihisap secara berlahanlahan Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kKnusus dari instansi terkait untukmenggunakan, membawa, menyimpan, dan menguasai narkotikajenis Sabu tersebut.Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksiyang meringankan (a de charge) ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut:1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu,1 (Satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya 16,2

Perhitungan hasil panen palawijamenurut pengalaman diatas tanah Obyek Sengketa adalah 450 kgpermusim tanam.Apabila dijumlahkan menjadi 450 X 36 = 16.200 kg / 16,2 kwintal.Harga rata padi per kwintal = Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah).Maka kerugian materiil yang dialami LALU SANDING alias MAMIQNURMALA beserta PENGGUGAT sebesar = 16,2 X 500.000 =8.100.000, (delapan juta seratus ribu rupiah);Jadi total kerugian Penggugat adalah: Rp. 108.000.000 + Rp.8.100.000= Rp. 116.100.000,b.

No. 254 K/Pid.Sus/2010a. 16,2 % (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yangbersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ;b. 64,8 % (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerahkabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas UmumDaerah Kabupaten/Kota ;danc. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan ;n Dana Bagi Hasil yang merupakan salah satu dana perimbangan selaindimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, jugabertujuan

lain disebutkan :Pasal 1: Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan PenerimaanNegara.Pasal 2 : Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah denganimbangan sebagai berikut :a. 10 % (Sepuluh per seratus) untuk Pemerintah Pusat ;b. 90 % (Sembilan puluh per seratus) untuk Daerah ;Jumlah 90 % (sembilan puluh per seratus) yang merupakan bagianDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperincisebagai berikut :a. 16,2

ayat (1) berasal dari : Kehutanan; Pertambangan Umum;Perikanan; Pertambangan Minyak Bumi; Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bum ;wn Dalam Pasal 12 mengenai dana bagi hasil disebutkan : Dana Bagi Hasildari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah dan provinsi, daerah kabupaten/kota dan Pemerintah ;wonnn Dana Bagi Hasil dari penerima PBB sebesar 90 % (sembilan puluhpersen) untuk daerah dengan rincian sebagai berikut :d. 16,2

No. 254 K/Pid.Sus/2010Pasal 2: Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah denganimbangan sebagai berikut :a. 10 % (Sepuluh per seratus) untuk Pemerintah Pusat ;b. 90 % (Sembilan puluh per seratus) untuk Daerah ;Jumlah 90 % (Sembilan puluh per seratus) yang merupakan bagian Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperinci sebagai berikut :a. 16,2 % (enam belas koma dua per seratus) untuk Daerah Provinsiyang bersangkutan

:a. 16,2 % untuh Provinsi Jawa Barat, disalurkan ke Rekening KasUmum Daerah Provinsi Jawa Barat ;b. 64,8 % untuk Kabupaten Subang disalurkan ke RekenIng KasUmum Daerah Kabupaten Subang ;c. 9% (sembllan per seratus) untuk Biaya Pemungutan yang dibag!untuk Dirjen Pajak, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Subang,tidak diperintahkan disalurkan ke rekening kas daerah propinsi JawaBarat maupun rekening kas daerah Kabupaten Subang.

bermacammacammerek;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN KotBahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pulau Panggungpada hari Selasa, tanggal 07 April 2020 sekira jam 22.00 WIB;Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakanTerdakwa bersama dengan Saksi Leo Pratama dan Heri (DPO) mengambil4 (empat) bungkus rokok Surya Pro Mild, 2 (dua) bungkus rokok Surya 16,2

PP.BERDIKARI seluas + 16,2 Ha.Selanjutnya disebut sebagai bukti P13.B26. Foto copy Surat Telegram dari ASLOG atas nama KASAD kepadaPangdam Jaya tanggal 4 Nopember 2010.Selanjutnya disebut sebagai bukti P14.A.27.Foto copy Lembar Disposisi Pangdam Jaya No. 501/XV2010/SPANG,tanggal 5 Nopember 2010.Selanjutnya disebut sebagai bukti P14.B28.Foto copy Surat Perintah Aslog atas nama Panglima KodamJaya/Jayakarta No.

Supandi yang menjadi Penggugatdalam perkara ini;Bahwa kantor Pertamina yang bebaskan ada 16 (enam belas) hektar;Bahwa yang membebaskan adalah ayah saksi dari tanah milik masyarakatyaitu dari Hasan bin Siun, Amsir bin Naih;Bahwa yang didepan ada 10 (sepuluh) hektar sekarang mejadi perumahandan pertokoan;Bahwa Sentra Pengisian Bahan Bakas Gas (SPBG) ada disebelah utarajalan Pemuda;Bahwa yang dibebaskan ayah saksi ada dibagian sebelah utara danselatan dengan luas total ada 16,2 ha (enam belas koma dua

Awal brutto Keterangan / musnah(+gram ) bruttoKode Sisih brutto (tgramCam) (gram)Lab & pembuktian Iptek Diklatperkara KODE F (dalam bentukA 10 Butir / 2,7 gram Serbuk Ekstasi)10 Butir / 2,7 gram B oe 21677 butir10 Butir / 2,7 gram 21727 butir, Be aap oa(dengan berat D 10 Butir / 2,7 gram Unde dimusnalcanEKSTASI brute , danE 10 Butir / 2,7 gram Sisa Laboratorium untuk4 71839 gram pembuktian Persidangan diPengadilan NegeriF / 2,7 gram 21727 butir, (dengan berat 50 Butir / 21677 butirTOTAL brutto 16,2

Bahwa benar ada kecelakaan di Jalan Jogja Wates Km.16,2 Dsn.PonganganDs.Sentolo Kec.Sentolo Kab.Kulonprogo yang merupakan jalan Nasional danpada ruas jalan tersebut memiliki baras kecepatan 40 km/jam dan laranganbatas kecepatan tidak melebihi 40 km/jam yang berada 1,5 km dari TKP. Bahwa sebelum lokasi terpasang rambu peringatan tikungan tajam ke kanandan peringatan Chevron pengarah lalu lintas ke kanan. Bahwa sesuai Pasal 21 PM Perhubngan RI No.PM.34 Tahun 2014 tentangMarka Jalan.

Dodi sehingga Terdakwa termasukperantara antara penjual dan pembeli karena dengan adanya peran Terdakwamaka pembeli dapat menerima sabu ;Menimbang, bahwa oleh karena berat sabu yang akan ditempel olehTerdakwa seberat kurang lebih 16,2 (enam belas koma dua) gram sehinggaberatnya diatas ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Terdakwaakan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000. (empat juta rupiah) dariSdr.

MITRA 16,2 1,6077052 529000 SEJAHTERA 75,000 27,50069 0100031421 14OCT14 '022584627 'CV. MITRA 16,0 1,6 Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/PN.Mdn 077055 529000 SEJAHTERA 92,500 09,25070 0100031421 31OCT14 022584627 CV. MITRA 6,4077079 529000 SEJAHTERA 54,900 645,49071 0100031496 16DEC14 022584627 CV. MITRA 35,5 3,5637642 529000 SEJAHTERA 00,000 50,00072 0100031496 18DEC14 022584627 CV. MITRA 46,8 4,6637651 529000 SEJAHTERA 82,500 88,25073 0100031496 '22DEC14 022584627 CV.

MITRA 16,2 1,6077052 27529000 SEJAHTERA 75,000 27,50069 0100031421 14OCT14 0225846 CV. MITRA 16,0 1,6077055 27529000 SEJAHTERA 92,500 09,25070 0100031421 31OCT14 0225846 CV. MITRA 6,4077079 27529000 SEJAHTERA 54,900 645,49071 0100031496 16DEC14 0225846 CV. MITRA 35,5 3,5637642 27529000 SEJAHTERA 00,000 50,00072 0100031496 '18DEC14 0225846 CV. MITRA 46,8 4,6637651 27529000 SEJAHTERA 82,500 88,25073 0100031496 '22DEC14 0225846 CV.

Jusuf Abdul Gani (yang disebut juga dengan nama Yusuf Abdul Gani), antara lain:

1. Harta berupa tanah berikut bangunan diatasnya, sebagaimana tersebut dibawah ini:
   1. Tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Medan Binjai Km. 16,2 Dusun I Aman Damai Sei Semayang, Deli Serdang, seluas 13.549 m², sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 60

tersebut didasarkan pada ketentuan dalam UndangUndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2)disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

dasar hukumnya adalahketentuan dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalamPasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2)disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.Halaman 16 dari 119 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PT MDN(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

dasar hukumnya adalah ketentuan dalamUndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1)dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

delapan belas koma tiga) gram;

luar IzinPemanfaatan Kayu (IPK) namun masih di dalam areal perkebunan PT BinaKarya Nuansa Sejahtera;b 01 12 19,6 LU dan 118 13 57,6 BT adalah tempat Pengumpulan Kayu(TPn) KM 54 PT Bina Karya Nuansa Sejahtera, di sekitarnya terdapat bekastebangan dan bekas jalan sarad, titik koordinat tersebut terletak di luar IzinPemanfaatan Kayu (IPK) maupun areal perkebunan PT Bina Karya NuansaSejahtera di sebelah selatan dengan jarak + 400 meter dari garis batasperkebunan PT Bina Karya Nuansa Sejahtera;c 0112 16,2

luar IzinPemanfaatan Kayu (IPK) namun masih di dalam areal perkebunan PT BinaKarya Nuansa Sejahtera;b 01 12 19,6 LU dan 118 13 57,6 BT adalah tempat Pengumpulan Kayu(TPn) KM 54 PT Bina Karya Nuansa Sejahtera, di sekitarnya terdapat bekastebangan dan bekas jalan sarad, titik koordinat tersebut terletak di luar IzinPemanfaatan Kayu (IPK) maupun areal perkebunan PT Bina Karya NuansaSejahtera di sebelah selatan dengan jarak + 400 meter dari garis batasperkebunan PT Bina Karya Nuansa Sejahtera;Cc01 12 16,2

Titik d: 01 12' 16,2" LU dan 118 13' 58,4" BT adalah diPinggir Anak Sungai Manubar dan di sekitarnya terdapat bekasbekas tebangan dan jalan sarad, titik koordinat tersebut terletakdi luar Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun areal perkebunanPT Bina Karya Nuansa Sejahtera di sebelah selatan dengan jarak+500 meter dari batas areal perkebunan PT Bina Karya NuansaSejahtera;Titik e: 01 12' 3,3" LU dan 118 13' 50,6" BT adalah tempatbekasbekas tebangan dan jalan sarad, titik koordinat tersebutterletak di

FIRMAN NURHAKIM ; 28 (dua puluh delapan) batang kayu jenis Raksamala ukuran 4 X 8 X12; 49 (empat puluh sembilan) batang kayu jenis Saninten dengan ukuran2X15X15,2X%14X19,1X18X19,2X15X 17, dll; 28 (dua puluh delapan) batang kayu jenis Baros ukuran 2 X 17 X 21,1X19 X19, dll; 9 (sembilan) batang kayu jenis Angrit dengan ukuran 2 X 15 X 16,2 X12 X 15, dll ; 50 (lima puluh) batang kayu jenis kisereh dengan ukuran 2 X 16 X 20,2X 15 X 25, dll;Dengan jumlah keseluruhan 161 batang kayu yang terdiri dari kayu

FIRMAN NURHAKIM ; 28 (dua puluh delapan) batang kayu jenis Raksamala ukuran 4 X 8 X 12; 49 (empat puluh sembilan) batang kayu jenis Saninten dengan ukuran 2X15X15,2X%14X19,1X18X19,2X15X17 dll; 28 (dua puluh delapan) batang kayu jenis Baros ukuran 2 X 17 X 21,1 X19 X 19, dll ; 9 (sembilan) batang kayu jenis Angrit dengan ukuran 2 X 15 X 16,2 X 12X 15, dll ;Halaman 53 dari 58 halaman putusan nomor 155/Pid.Sus/2015/PN.Grt. 50 (lima puluh) batang kayu jenis kisereh dengan ukuran 2 X 16 X 20, 2X 15 X

HARI SETIAWAN Alias ARI (DPO) danABDUL ROHIM (DPO) memasukkan kardus bekas warna coklat sebanyak5 (lima) buah yang berisi 7 (satu) Unit DVR, 1 (satu) unit Monitor, 13 (tigabelas) rokok slop Dunhill, 9 (sembilan) slop rokok LA Bold 16, 6 (Enam)slop rokok GG Profesional, 8 (delapan) slop rokok GG Mild,8 (delapan)slop rokok ESSE Charge, 6 (enam) slop rokok ESSE Super Slim, 3 (tiga)slop rokok Surya 12,4 (empat) slop rokok Surya 16,2 (dua) slop rokokJarum Super, 2 (dua) slop rokok Jarum MLD Black series

IIP (DPO) telahmengambil barang berupa 7 (satu) Unit DVR, 1 (satu) unit Monitor, 13(tiga belas) rokok slop Dunhill, 9 (sembilan) slop rokok LA Bold 16, 6(Enam) slop rokok GG Profesional, 8 (delapan) slop rokok GG Mild,8(delapan) slop rokok ESSE Charge, 6 (enam) slop rokok ESSE SuperSlim, 3 (tiga) slop rokok Surya 12,4 (empat) slop rokok Surya 16,2 (dua)slop rokok Jarum Super, 2 (dua) slop rokok Jarum MLD Black series 16,1(satu) slop rokok Jarum MLD Black Series 12, 2 (dua) slop rokokSampurna Kretek

112 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT MDNUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat(1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antaradaerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilanpuluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

Selatan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat(1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antaradaerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilanpuluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

:(1) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanadimaksud Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerahdengan imbangan sebagai berikut :a. 10% untuk Pemerintah Pusat;b. 90% untuk Daerah.(2) Jumlah 90% (sembilan puluh per seratus) yang merupakanbagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diperinci sebagal berikut :Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT MDNa. 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;