Bahwa selaku Pejabat Tata Usaha Negara, perbuatanTergugat II telah sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku, karena dalam rangkaproses perpanjangan Hak Guna Usaha Perkebunan PT.Perkebunan Nusantara II yang terletak di KabupatenLangkat, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang,maka Gubernur Propinsi Sumatera Utara berdasarkanKeputusan No. 593.4/065/K Tahun 2000 tanggal IlFebruari 2000 dan No. 593.2/2060/K tahun 2000tanggal 17 Mei 2000 telah membentuk PanitiaPemeriksaan Tanah B Plus (Panitia B

Bahwa Tergugat I pada tahun 1997 telah mengajukanperpanjangan Hka Guna Usahanya yang akan berakhirtanggal 9 Juni 2000, dan untuk memeriksa dan menelitipermohonan perpanjangan Hak guna usaha PT.PerkebunanNusantara II, yang terletak di Kabupaten Langkat,Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang maka GubernurPropinsi Sumatera Utara dengan keputusanNo.593.4/065/K tahun 2000 tanggal 11 Pebruari 2000dan No.593.2/2060/K tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000telah membentuk panitia pemeriksaan tanah B Plus(panitia

Perkebunan Nusantara IIyang terletak di Kabupaten Langkat, Kota Binjai danKabupaten Deli Serdang Gubernur Provinsi SumateraUtara berdasarkan Keputusan No. 593.4/065/K tahun2000 tanggal 11 Pebruari 2000 dan No. 593.2/2060/K99tahun 2000 tanggal 17. Mei 2000 telah membentukPanitia Pemeriksaan tanah B Plus (panitia B Plus)untuk melakukan penelitian data yuridis dan datafisik terhadap permohonan perpanjangan jangka waktuhak guna usaha PT.

SuratKeputusan No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasilrekomendasi dari TPTGAIX, bersih dari garapan yang dilindungiUndangUndang sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangDarurat No.8 Tahun 1954 jo UndangUndang No.1 Tahun 1956;.Pada tahun 1997 PTPN II mengajukan permohonan perpanjanganHGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang,Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai, karena banyaknyatuntutan/garapan rakyat atas areal perkebunan tersebut GubernurSumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor 593.4

/065/K/Tahun2000 tanggal 11 Februari 2000 jo Nomor 593.4/2060/K/Tahun 2000tanggal 17 Mei 2000 yang membentuk Panitia PenyelesaianPerpanjangan HGU PTPN II dan Penyelesaian MasalahTuntutan/Garapan Rakyat atas areal PTPN II yang disebut jugaPanitia B Plus.

Seteluk, Jumlah Uang : Dua Juta Delapan Ratus RibuRupiah, tanggal 25 4 1995 (fotokopi dari fotokopi) ;: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.4/125/1995 tanggal9 Mei 1995 (fotokopi dari fotokopi) ;: Sertipikat Hak Milik Nomor : 689/2009, Desa Air Suning,Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, atas namaAisyah Kuling tanggal 29 Des. 2009 (fotokopi dari fotokopi) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya Tergugattelah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup

R.296/M.Sesneg/D4/PU.10.01/12/2011 tanggal 16 Desember 2011.Foto copy legalisir Surat Penilaian Kebon Dasa Bagja tanggal 22 September1986.Foto copy legalisir surat dari Direktur Jenderal Agraria No. 593.41/1367/AGR tanggal 7 April 1987.Foto copy legalisir surat dari Kepala Direktorat Agraria Jawa Barat No.593.01/3648/Ditag/1987 tanggal 10 Januari 1987.Foto copy legalisir surat dari Kepala Direktorat Agraria Jawa Barat No.593.4/405/Ditag/1986 tanggal 15 September 1986.Foto copy legalisir surat dari

Bahwa melalui proses pemerintahan atas permohonan tersebut Tergugat Ilkemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.4/SK/149/93 tanggal 12Mei 1993 tentang Penyerahan Pemanfaatan Tanah Milik/Dikuasai Pemda Tk. Maluku Kepada CV. Smaradhana Untuk Dijadikan Sebagai LokasiPembangunan Pompa Minyak Baru. Dalam Diktum Ketiga Surat Keputusan inidikatakan, tanah tersebut tetap terdaftar sebagai asset/kekayaan Pemda Tk. Maluku;4.

;: Fotocopy Surat Penyerahan Ganti Rugi/Pelepasan Hakdari Chandra kepada Jasman tanggal 15 Mei 2005 diketahuioleh Kepala Desa Pangkalan Lunang ; : Fotocopy Akte Ganti Rugi No.592.2/281/KL/1999 yanggal6 Desember 1999 dari Iyong Ibrahim kepada Candra,diperbuat Camat Kualuh Leidong ;: Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593.4/8/PKL/93,tanggal 16 Januari 1993 terdaftar atas nama Iyong IbrahimManurung, diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Lunang ;: Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan PengaduanNo.Pol

IX yang teletak diwilayah administratifKabupaten Deli Serdang, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, GubernurPropinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan No. 593.4 / 065 / KTahun 2000 tanggal 11 Pebruari 2000 dan No. 593.2 / 2060 / K Tahun2000 Tanggal 17 Mei 2000 telah membentuk Panitia Pemeriksaan TanahB Plus dalam pelaksanaan penelitian data Juridis dan data fisikpermohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha PTPN. II sertaHalaman 13 dari 35 halaman.

Bahwa Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utaradengan suratnya tanggal 16 Januari 1999 masingmasing Nomor593.4/074/F sampai dengan Nomor 593.4/077/F, menyatakanbahwa berdasarkan hasil penilaian terakhir, kebunkebun yangdimohon perpanjangan hak guna usaha tersebut di atas termasukkebun Kelas dan Il;.

(bukti foto copy sesuai asli); PerihalPermohonan penerbitan Rekomendasi:;23 Bukti : P 23: Foto copy Surat Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat,tanggal 19 Juni 2006 No. 593.4/1728/Binus/2006 ditujukan kepada KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat .

Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Nomor :593.4/1555, perihal : larangan Pemberian izin Membuka Tanah Tanggal 27Januari 1998, , fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi materai cukup,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI 8;Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str9.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa AcehNomor 593.4/682/1988 tanggal 3 September 1988 tentangPenyediaan Tanah seluas + 33.300 Ha di Kecamatan GempangHalaman 8 dari 39 halaman. Putusan Nomor 315 K/TUN/2015(Daerah Tingkat Il Pidie), Kecamatan Simpang Kanan danSingkil (Daerah Tingkat Il Aceh Selatan) untuk perkebunanKelapa Sawit, Coklat, Kopi, Teh dan Karet kepada PT DelimaMakmur;4.2.

(vide putusan halaman 2).9.Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat dan jeli didalammemberikan pertimbangan dalam pengambilan Putusan mengenaiTerbanding yang hanya menunjukkan pernyataan ahliwaris dimana datadatanya tidak lengkap tanpa diketahui siapa yang telah mengeluarkanPernyataan Waris tersebut, akan Tetapi Pembanding memiliki data yangakurat mengenai Surat keterangan Waris Nomor :593.4/06/XI Pem, yangdikeluarkan dan telah tercatat pada register oleh Kantor Desa Jatirejatertanggal12

Surat No. 593.4/164.05/230/1984 tanggal 22 Agustus 1994tentang persetujuan lokasi PT. Sinar Cempaka Abadi;3. Kutipan Keputusan KDH Tingkat II Sidoarjo No. 342 tahun 1990tentang Pemberian Ijin Bangunan;4. Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Sidoarjo No. 503/19 Tahun1989 tentang Pemberian Ijin Bangunan;Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2013385. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 341/Reg/02/Kanwil 13/AI/NUT29/V/87 ;6. Surat No. 263/PUP/89 tentang Pendaftaran Ulang PT.

Sedangkan dalil Penggugat hal 2 yang menyatakanIzin Usaha Perkebunan Penggugat No: 157 tahun 2002adalah bukti kurang cermat dan telitinya Penggugat, sehingga dalil dalilnya harus dikesampingkan danditolak. 593.4 Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkanberapa luas areal izin yang menjadi objeksengketa; 3.5 Bahwa dengan memperhatikan Pasal 53 ayat (1)Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukanseseorang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu KeputusanTata

Jual Beli No.516/XTI/1984,tanggal 17 Desember 1984 iTanah asal Musa Inan, seluas 1.210 M2, Akta Jual Beli No.517/XTI/1984,tanggal 17 Desember 1984 ;Tanah asal Saan Musa, seluas 862 M2, Akta Jual Beli No.518/XTI/1984,tanggal 17 Desember 1984 ;Tanah asal Ajan Bin Odih, seluas 2.000 M2, Akta Jual BeliNo.594.4/346/X1/1986, tanggal 8 Nopember 1986 iTanah asal Mardi, seluas 2.000 M2, Akta Jual Beli No.594.4/362/XI/1986, tanggal 20 Nopember 1986 ;43 Tanah asal Mardi, seluas 1.731 M2, Akta Jual Beli No.593.4

tanggal 17 Desember 1984 Nomor. 499/XII/1984(Sesuai dengan Asli);75 Bukti P 75 Akta Jual Beli tanggal 17 Desember 1984 Nomor. 498/XII/1984(Sesuai dengan Asli);76 ~=Bukti P 76 Akta Jual Beli tanggal 17 Desember 1984 Nomor. 496/XII/1984(Sesuai dengan Asli);77 ~~ Bukti P 77 Akta Jual Beli tanggal 17 Desember 1984 Nomor. 495/XII/1984(Sesuai dengan Asli);78 Bukti P 78 Akta Jual Beli tanggal 24 Mei 1984 Nomor. 180/V/1984 (Sesuaidengan Asli);79 ~~ Bukti P 79 Akta Jual Beli tanggal 20 November 1985 Nomor. 593.4

Bukti T Il10: Surat Keputusan Menteri Pertanian No.591/Kpts/Um/8/1980tanggal 11 Agustus 1980;(Fotocopy Sesuai dengan Asli);: Surat Keterangan Direktorat Agraria Propinsi Riau diPekanbaru No.279/593.4/81 tanggal 10 Maret 1981;(Fotocopy dari fotocopy);: Fatwa Tata Guna Tanah Direktorat Tata Guna Tanah DirjenAgraria Depdagri No.00016781F tanggal 9 Mei 1981;(Fotocopy dari fotocopy);: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Direktorat Agraria TK.Riau No. 283/1981 tanggal 5 Juni 1981;(Fotocopy dari fotocopy

RiauNo. 715.A/593.4/1981 tanggal 7 Juni 1981;(Fotocopy dari fotocopy);: Risalah Pemeriksaan Tanah No. PKB.01/HGU/RSL/1981tanggal 8 Juni 1981;(Fotocopy dari fotocopy);: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.02/HGU/1983tertanggal 15 April 1983;(Fotocopy dari fotocopy);: Surat Permohonan Perpanjangan HGU PT Tunggal PerkasaPlantantions No.

Lili Ramli/Camat Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung selaku PPAT,tertanda (P7);Photo copy Surat keterangan Camat Kecamatan Dayeuhkolot, KabupatenBandung No. 593.4/1349PPATS., pada bulan Agustus yang menjelaskanbahwa AJB No. 414/DYK., tanggal 26 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh CamatKecamatan Dayeuhkolot selaku PPAT, gtertanda (P8);Photo copy Kwitansi pembayaran dalam JualBeli antara Penggugat denganTurut Tergugat I sebesar Rp. 203.400.000, ( dua ratus tiga juta empat ratus riburupiah) sebagaimana Akta

Sarbi yang menyatakanbahwa Terlawan II ada mengajukan permohonan tentang pembatalanSurat Pengakuan Hak (SPH) yang kedua alas tanah milik TermohonKasasi II/Terlawan Il sehubungan dengan permohonan pembatalanSurat Pengakuan Hak (SPH) yang kedua tersebut, saksimengeluarkan surat tanggal 5 November 2003 perihal pembatalanSurat Pengakuan Hak (SPH) Nomor 593.4/106/KI.Skj/O2 danTerlawan Il juga telah membuat surat pengumuman mengenaiPencabutan Surat Pengakuan Hak (SPH) yang kedua tersebut yangkemudian diumumkan

Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah, Nomor: 24/2019tanggal 24 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh, Kepala KantorPertanahan, Kabupaten Sumbawa barat, Bukti fotokopi surat tersebuttelah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberikode (P.4);5.Fotokopi Surat keterangan penguasaan tanah Nomor:593.4/0834/menala/VII/2017, tanggal O1 Agustus 2017, yangdikeluarkan oleh, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, KabupatenSumbawa

2017/PT MDNNo.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965merupakan hasil rekomendasi dari TPTGAIX bersihdari garapan yang dilindungi UndangUndangsebagaimana dimaksud dalam UndangUndangDarurat No.8 tahun 1954 Jo UndangUndang No.tahun 1956.Pada tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonanperpanjangan HGU atas tanah yang terletak diKabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat danKota Binjai, karena banyaknya tuntutan/ garapanRakyat atas areal perkebunan tersebut GubernurSumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor :593.4

/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000Jo.Nomor : 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei2000 yang membentuk Panitia PenyelesaianPerpanjangan HGU PTPN.II dan penyelesaianmasalah tuntutan/garapan Rakyat atas areal PTPN.IIyang disebut juga Panitia B.Plus.