Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilandan kepatutan, e Pasal 16 Ayat (4) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara menyatakan Penerimaan berupa komisi,potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ ataupengadaan barang dan/ atau jasa oleh Negara/ daerah adalah hak Negara/aerah

Pembelian( Kwitansi) 1(satu) unit mobil merk Xenia atas nama Dominikus Siahaan,SHtertanggal 223 Juni 2010 sebesar Rp.12.945.000.( dua belas jutasembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah),Halaman 19 Putusan No. 5/Pdt.Sus.BPSk/2015/PNLP2010.11.12.13.14.15sBukti TK9, Foto Copy Schedule pembayaran (cicilan mobil BK.1495 KD)kepada Astra Credit Companies sebanyak 34 kali atas nama DominikusSiahaan,SH;Bukti TK10, Foto Copy Surat tanda Penerimaan laporan nomorSTPL/427/V/2013/SU/Res S ke Kepolisian Indonesia aerah

003Jabatan : Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidkan;3.Nama : SUPRAYITNO, S.SosNIP : 19600420 198511 1 002Jabatan : Kabid Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian Badan KepegawaianDaerah;4.Nama : TINUK MARDIATI, SHNIP : 19690520 199703 2 008Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda KabupatenSragen;5.Nama : AHMAD MASDUKI, SHNIP : 19780608 201101 1 003Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Sekretariat)aerah

Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuankerja perangkatd aerah yang dipimpinnya;6. Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya.b. Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara yang berwenang sebagai berikut:1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;2.

Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuankerja perangkatd aerah yang dipimpinnya;6. Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabsatuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya.Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara yang berwenang sebagai berikut:C.1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;2.

Ria Komalasari) selaku pemiliknya.Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempattersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 Mei 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 didaerah Cipaku Ledeng Bandung dandibelakang Terminal Ledeng Bandung atau setidaktidaknyaditempattempat yang termasuk aerah hukum Pengadilan MiliterIlO09 Bandung telah melakukan tindak pidanaSubsidair :Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan

terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang hanyamemiliki SIM A mengemudikan mobil merk isuzu dump truck wama putih no.regDA8392CO dengan kecepatan 60 Km s/d 70 Km dari arah sungai danau menujudesa batibati kec.batibati kab. tanah laut prov.kalimantan selatan bersama dengansaksi SADILLAH Bin RIZAL sebagai kenek, bermaksud untuk mengantar ataumembawa alat supler untuk menyemprot aspal, setelah itu sekira pukul 04.30 witasetbanya di TKP (aerah

membayar Asuransi luar negeridan yang harus dimiliki oleh petugas lapangan (PL) untuk merekrutmen calonTKI adalah untuk Petugas Lapangan (PL) atau Rekrutermen dan PetugasPPTKIS yang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harus memiliki suratpenugasan dari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disyahkan oleh DinasKabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;Bahwa PPTKIS diluar daerah NTB tidak dapat melakukan rekrutmen calon TKIyang berada di daerah NTB karena khusus di aerah

Fotocopy Berita Acara Aerah Terima Direktur Akademi Teknik Soroako Periode21 Jui 2010 20 Jui 2014, sesuai aslinya, diberi tanda T2;3. Fotocopy Surat Keputusan Akademi Teknik Soroako No. ATSSK078/1.1/X/2013, sesuai aslinya diberi tanda T3;4. Fotocopy Surat Keputusan Akademi Teknik Soroako No. ATSSK155/1.1/1X/2014, sesuai aslinya diberi tanda T4;5. Fotocopy Sertifikat Pendidik atas nama Mastam Maharding, ST., Mpd, sesuaiaslinya, diberi tanda T5;6.

rupiah)untuk mengambil mobil colt diesel;Bahwa pada tahun 2009 sertifikat tanah yang digadaikan oleh Tergugatkepada orang Cina diambil oleh Penggugat dan Penggugat melunasihutanghutang saudara Tergugat kepada orang cina tersebut;Bahwa saksi tidak pernah melihat bentuk sertifikat tanah tersebut;Bahwa pada tahun 2005 saksi sudah bertetangga dengan saudaraTergugat dan saksi tidak tahu menahu ada kejadian apa pada tahun2005 antara Tergugat dengan Penggugat;Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah did aerah

Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/D aerah;c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada padainstansi pemerintah maupun pihak ketiga;d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milikNegara/Daerah ;e.

Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohonpada hari Jumat tanggal 15 Mei 2009 dihadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Besi sebagaimanatercatat dalam Akta Nikah Nomor 180/II/V/09/2009;Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membinarumah tangga dengan menyewa tempat tinggal di aerah Muara AmanKab. Lebong selama 2 (dua) tahun, yang kemudian pindah ke rumahbersama di Jl. Merawan RT. 29 Rw. 08 Kel. Sawah Lebar, Kec.

UndangundangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum oerdatadengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupundid aerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata UsahaNegara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlakuHal ini dapat dibuktikan dari

membayar Asuransi luar negeri;Bahwa yang harus dimiliki oleh petugas lapangan (PL) untuk merekrutmen calonTKI adalah untuk Petugas Lapangan (PL) atau Rekrutermen dan Petugas PPTKISyang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harus memiliki surat penugasandari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disyahkan oleh Dinas Kabupaten /Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;Bahwa PPTKIS diluar daerah NTB tidak dapat melakukan rekrutmen calon TKIyang berada di daerah NTB karena khusus di aerah

membayar Asuransi luar negeri;Bahwa yang harus dimiliki oleh petugas lapangan (PL) untuk merekrutmen calonTKI adalah untuk Petugas Lapangan (PL) atau Rekrutermen dan Petugas PPTKISyang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harus memiliki surat penugasandari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disyahkan oleh Dinas Kabupaten /Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;e Bahwa PPTKIS diluar daerah NTB tidak dapat melakukan rekrutmen calon TKIyang berada di daerah NTB karena khusus di aerah

ELAK padahari Kamis Tanggal 18 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat dide=aerah Muaro Padang, setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahguna NarkotikaGolongan untuk diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa yangsebelumnya

sepatutnya apabila gugatan ditolak ata setidaktidaknya tidakdapat diterima;Plurium Litis ConsortiumBahwa Para Penggugat telah mengakui jika pada saat itu adapembebasan tanah dan ganti rugi yang dilaksanakan oleh Tergugat I;Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat I adalah pihak yangmembutuhkan tanah guna kepentingan tanggul Sungai Cimanuk,sedangkan yang melaksanakan pembebasan tanah dan ganti rugiadalah Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Indramayu DaerahTingkat II Indramayu yang dibentuk oleh Bupati Kepala aerah

tentangperubahan ketiga atas undangundang Nomor 7 tahun 1983 tentang PajakPenghasilan menyatakan:dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagaiWajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan UsahaMilik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan danbertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan UsahaMilik aerah

tentangperubahan ketiga atas undangundang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajakpenghasilan menyatakan:dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagaiWajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan UsahaMilik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan danbertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan UsahaMilik aerah

Sinar Baru, 1990 hal. 54menyatakan bahwa pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum adalahmereka yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka yang melakukan perbuatanmenimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang ditentukan oleh undangundang yang untuk melakukannya dipersaratkan adanya OPZET atau SCHULD;Menimbang,bahwa Berdasarkan keterangan saksi saksi di Persidangan yangmenerangkan : Bahwa akibat terjadinya gempa pada tanggal 30 September 2009 rumah wargatermasuk did aerah

kali menjadiperantara jual beli narkotika yang diduga narkotika jenis sabutersebut dari Terdakwa MEDIZED kepada IJAL (DPO).e Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana TerdakwaMEDIZED mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut untukIJAL (DPO).e Bahwa benar saksi tidak mendapatkan upah dalam perantara jualbeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa MEDIZED maupun IJAL(DPO).e Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekirapukul 21.00 Wib Terdakwa MEDIZED datang ke kos saksi yangterletak di aerah

.; Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ahli selaku pejabatfungsional ahli madya, adalah melakukan pencegahan penyebaran,mempersempit/memperkecil area ataud aerah tertular, area atau daerahwabah dan menekan kerugian yang ditimbulkan akibat serangan hamadan penyakit ikan dengan kualitas professional yang mensyaratkanpenguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analiss tertentu.