terbukti juga bahnwa Penggugat (LambertusHugo Johannes Maria Prust) telah mengeluarkan biaya yang timbul dalamHalaman 8 dari 44 Putusan Nomor 369/PDT/2020/PT BDG15.16.Les18.upaya untuk menjual objek perkara tersebut yaitu Penggugat telahmembayar semua biaya notaris dan PBB yang tertunggak dengan InvoiceNomor O1/YVMINV/VI/12 tertanggal 28 Juni 2012 #sebesarRp.58.020.000, (lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah), (Bukti P1);Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Jual Nomor 4 tertanggal 17 Februari2006, Djatmika

PRIJA DJATMIKA, SH.MS., keterangan Ahli dibacakan yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar pekerjaan Saksi Ahli adalah Dosen bagianHukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sejak tahun1986 sampai dengan sekarang, kemudian Saksi Ahli tidak aktif dalamorganisasi kKemasyarakatan apapun; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa an.UYUS SETIA BAKTI selaku yang memberi Pres release tersebut diatas,termasuk katagori melanggar hukum Pidana, apabila terdakwa an.

Bkl Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa semua keterangan yang diberikan tidak keberatan ;3.DR PRIJA DJATMIKA,SH.MS keterangan dibacakan dan terdakwa tidakberkeberatan , sebagai berikut ; Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai ahli pidana terkait dugaan tindakpidana pencemaran nama baik melalui media social Facebook; Bahwa Ahli tidak mengenal saksi Hj.

PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S.Bahwa sebelum ahli menjelaskan perbuatan mana saja dari Terlapor yangmemenuhi unsurunsur tindak pidana penipuan, sebaiknya saya jelaskanterlebin dahulu unsurunsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP. Unsurunsur dalam Pasal 378 KUHP adalah : a. Unsur subyektif: dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;Unsurunsur obyektif: 1. barangsiapa; 2. menggerakkan orang lain agaroranglain tersebut: a. Menyerahkan suatu benda; b.

PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S, di persidangan dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut :e Ahli menerangkan bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasBrawijaya.

Prija Djatmika, S.H., M.S selaku Saksi ahliyang memperoleh keahliannya melalui beberapa pendidikanformal yang telah dijalani dan pengalaman memberi keteranganahli dalam proses penyidikan tindak pidana baik di tingkat Polda,Polres maupun tingkat Pengadilan mendapat temuan sebagaiberikut:a.

Prija Djatmika, S.H., M.S selaku Saksi ahliyang memperoleh keahliannya melalui beberapa pendidikanformal yang telah dijalani dan pengalaman memberi keteranganahli dalam proses penyidikan tindak pidana baik di tingkat Polda,Polres maupun tingkat Pengadilan mendapat temuan sebagaiberikut:a. bahwaTerdakwa mengetahui KSP Pandawa Mandiri Grouptidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk bertindak sebagailembaga pengumpul dana masyarakat, dan Terdakwa tidakmencari tahu ada atau tidak adanya ijin tersebut sebelumbertindak

Prija Djatmika, S.H., M.SPekerjaan : Dosen FH Unibraw Malang jabatan WakilDekan IFH Unibraw Malang sebagai AhliHukum PidanaTempat, tanggallahir : Madiun, 16 November 1961Kewarganegaraan : IndonesiaJenis kelamin : LakilakiAgama : IslamTempat tinggal : Jl.

Prija Djatmika, S.H., M.S selaku Saksi ahli yangmemperoleh keahliannya melalui beberapa pendidikan formalyang telah dijalani dan pengalaman memberi keterangan ahlidalam proses penyidikan tindak pidana baik di tingkat Polda,Polres maupun tingkat Pengadilan mendapat temuan sebagaiberikut:a. bahwaTerdakwa mengetahui KSP Pandawa Mandiri Grouptidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk bertindak sebagailembaga pengumpul dana masyarakat, dan Terdakwa tidakmencari tahu ada atau tidak adanya ijin tersebut sebelumbertindak

Prija Djatmika, SH., MS.Pekerjaan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas BrawijayaTempat, tanggal lahir :Madiun, 16 Nopember 1961Jenis kelamin LakilakiKewarganegaraan :IndonesiaAgama IslamTempat tinggal :Papakuning I! No. 19 Kota Malang Jawa Timur.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.2.10.Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 ke1 KUHP mempunyai unsurunsur sebagai berikut:a.

PRJA DJATMIKA, SH, MS., sebagaimana keterangannya yang terdapatdalam BAP ;48 1PaceMenimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya berperan sebagai penghubungsetelah menerima datadata dari orang yang bersedia dijadikan atas namadari sdr.MOCH.ILHAM untuk diserahkan ke dealer karena terdakwamempunyai akses ke pihak dealer (kepala dealer).Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungandengan

Randu Ajisudah mempunyai SIUPBahwa benar sampai dengan saat ini tidak ada laporan mengenai efeksamping dari pupuk yang diproduksi dan diedarkan oleh terdakwaBahwa benar alat untuk memproduksi pupuk cair dan pupukserbuk/butiran berbagai macam merek milik terdakwa tersebut dibuatoleh terdakwa sendiriHalaman 12 dari 45 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN DmkAtas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya2.Saksi ROBBY WAHYU DJATMIKA, di bawah sumpah di depanpersidangan pada pokoknya

Pritja Djatmika, SH., MHmemberikan keterangan: Pengangkatan sebagai panitia/pejabat pengadaan di lakukan olehPengguna Anggaran, apabila diangkat oleh swasta maka yangsalah secara administratif adalah yang mengangkat.

PRITJA DJATMIKA,SH., MSmenyatakan:Bahwa Apabila sebuah tim pengadaan melaksanakan tugasnyasampai pada penetapan calon penyedia kemudian terjadi korupsipada tahap pelaksanaan pekerjaan dimana tidak ada permufakatanjahat/komunikasi antara panitia pengadaan dengan pelaksana, tidakada penyalahgunaan kewenangan kalau korupsinya terjadi setelahpanitia pengadaan menunjuk~ calon penyedia dan di serahkankepada PPK dan kegiatan berjalan dan berdasarkan ahli LKPP tidakada perbuatan melawan hukum, maka panitia

Tanda Penduduk atas nama RIKHANA Nomor3302275910750001 yang dikeluarkan oleh Pemeritah Kabupaten BanyumasProvinsi Jawa Tengah, tanggal 20 Maret 2013, diberi tanda (T.II/PR. 01) ;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Daniel Djatmika Nomor:3302272602050366, yang dikeluarkan oleh Kepala BKCKB KabupatenBanyumas, tanggal 30 Desember 2006, diberi tanda (T.II/PR.1 02) ; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MEILAN SABUR Nomor :3302270605780002 yang dikeluarkan oleh Pemeritah Kabupaten BanyumasProvinsi

Pw.01) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIKHANA, (T.IVPR.I 02)Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Daniel Djatmika, (T.IVPR.I 02) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MEILAN SABUR, (T.IIVPR.II 04)Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Meilan Sabur, harusdinyatakan terbukti, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya berdasarkanPasal 118 HIR, perkara yang diajukan oleh Penggugat kewenangan PengadilanAgama

PRIWJA DJATMIKA, SH. MS.

yangmemberikan penawaran kepada pihak lain untuk menyimpan dananyapada koperasi dengan imbalan bunga tertentu dapat dikategorikansebagai bentuk penghimpunan dana masyarakat dan terhadap kegiatanKoperasi Graha Bonansia Bontang yang telah melakukan kegiatanpenghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpadilengkapi dnegan izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (OJK)tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;Sebagaimana keterangan Ahli PIDANA PERBANKAN atas nama DR.PRIJA DJATMIKA

PRIJA DJATMIKA. SH.

PRIJA DJATMIKA, SH.MH Putusan Praper No. 07/PRA.PER/2015/PN.SBY Halaman 31 dari 4732Termohon I dan Termohon IJ dalam kesimpulan.32Bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan antara lain : tidak cukup bukti ; perkara tersebut bukan tidak pidana ; demi hukumBahwa didalam KUHAP tidak mengatakan berapa kali pengambilan berkas perkara dariPenuntut Umum ke Penyidik, Surat Keputusan Bersama dapat dipedomankan sepanjangtidak bertentangan dengan UndangUndang .Bahwa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada Penyidik

PRUA DJATMIKA, S.H., M.S ; memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; Bahwa saksi adalah ahli dalass4ukcasPidera Halaman 43Putusan No.05/G/2013/PTUNMDN44 Bahwa menurut saksi ahli dalam norma hukum disebutkan orangbisa diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan bukanberdasarkan norma undangundang ;Bahwa menurut saksi ahli penafsiran dari Pasal 102 ayat 2 huruf c tentang ancaman 5(lima) tahun yang dituntut kepada Pelakutindak pidana tidak bisa dijadikan dasaruntuk

Pritja Djatmika, SH., MH memberikanketerangan:Pengangkatan sebagai panitia/pejabat pengadaan di lakukan olehPengguna Anggaran, apabila diangkat oleh swasta maka yang salahsecara administratif adalah yang mengangkat.

PRITJA DJATMIKA, SH.,MS menyatakan:Bahwa Apabila sebuah tim pengadaan melaksanakan tugasnyasampai pada penetapan calon penyedia kemudian terjadi korupsipada tahap pelaksanaan pekerjaan dimana tidak ada permufakatanHal.66 dari 78 hal. Put.

PRIJA DJATMIKA, SH.MS. dibawah keterangannya dibacakandipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa maupun denganGunawan Tjokrohadi.

PRIJA DJATMIKA, S.H., MS : Bahwa ahli menjabat sebagai Ketua Program Studi (KPS) Magister IlmuHukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ;Bahwa ahli mengaku pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikdimana keterangan tersebut sudah yang sebenarnya dan ahli tidak merasadiancam atau ditekan ketika memberikan keterangan ;Bahwa dalam perkara para terdakwa sebagai UM dan CO di PT.

Prija Djatmika bahwa pasal51 ayat (1) KUHP orang yang melakukan perintah jabatan tidak bisadipidana dalam konteks sepanjang dia memahami orang yang memberiperintah jabatan mempunyai kewenangan dalam konteks hanya berlakuuntuk pegawai negeri, swasta tidak masuk dalam pasal ini ;Bahwa melaksanakan perintah jabatan pun harus dilakukan secara tidakmelawan hukum atau dalam pengertian perintah yang dilaksanakanadalah perbuatanperbuatan yang dapat dikategorikan sebagai hal yangwajar dan tidak melawan hukum

Prija Djatmika,146SH., MS yang menyatakan bahwa mensrea dalam Pasal 55 terjadi apabila beberapaorang melakukan perbuatan tidak harus saling berbicara satu sama lainnya tapi beberapaorang cukup saling mengetahui walaupun mereka tidak bersepakat tetapi mereka bisamasuk dalam Pasal 55 KUHP, jadi antara pelaku penyerta harus mempunyai sikap batinyang sama untuk bersamasama melakukan tindak pidana, kesepakatan bukan mutlak,misalnya pelaku ada yang membuka jendela lalu ada pelaku lain ada yang melangkahmasuk

yangmemberikan penawaran kepada pihak lain untuk menyimpan dananyapada koperasi dengan imbalan bunga tertentu dapat dikategorikansebagai bentuk penghimpunan dana masyarakat dan terhadap kegiatanKoperasi Graha Bonansia Bontang yang telah melakukan kegiatanpenghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpadilengkapi dnegan izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (OJK)tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;Sebagaimana keterangan Ahli PIDANA PERBANKAN atas nama DR.PRIJA DJATMIKA

PRIJA DJATMIKA. SH.

PRIJA DJATMIKA, SH. MS.