., M.M selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

., M.M selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

dalam melaksanakan pekerjan penanaman turus tersebut, saksi jugatidak tahu apakah ada hubungan CV MURIA INDAH dengan RIKHOMAHARDIKA GAUTAMA.Bahwa saksi tidak tahu apakah RIKHO MAHARDIKA GAUTAMAmempunyai usaha sampingan lainnya, saksi juga tidak tahu apakah adahubungan antara RIKHO MAHARDIKA GAUTAMA dengan CV MURIAINDAH atau MASKALIN.Bahwa terhadap kegiatankegiatan penanaman turus jalan KabupatenKudus tahun 2016 tersebut, berlangsung pembayaran oleh DinasPendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (DPPKD

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penanaman turus jalan kabupatenKudus tahun 2016 Nomor : 030/100.1/A/22.04 tanggal 22 Februari 2016,yang merupakan bundel kedua dari Berita Acara Pemeriksaan HasilPekerjaan,Hal 47 dari 67 halaman, Putusan Tipikor No 23/Pid.SusTPK/2019/PN Smg9) Bahwa setelah kegiatankegiatan penanaman turus jalan Kabupaten Kudustahun 2016 tersebut selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan pembayaranoleh Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (DPPKD)berdasarkan SP2D setelah

yangmerupakan bundel kedua dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan,(Bukti Nomor 11).Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 030/100.2/C/22.04 tanggal 22Februari 2016, (Bukti Nomor 12).Menimbang, bahwa setelah kegiatankegiatan penanaman turus jalanKabupaten Kudus tahun 2016 tersebut selesai dilaksanakan dan berdasarkanBerita Acara yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimanatersebut diatas, kKemudian dilakukan pembayaran oleh Dinas Pendapatan danPengeluaran Keuangan Daerah (DPPKD

Lalu RIKHO MAHARDIKA GAUTAMA memberitahu MASLIKANtentang harganya dan MASLIKAN menyetujuinya dan mengatakan akanmengirimkan uang muka kepada PAK TIKNO melalui RIKHO MAHARDIKAGAUTAMA sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagai uangmuka pembelian bibit tanaman mahoni tersebut.Bahwa terhadap kegiatankegiatan penanaman turus jalanKabupaten Kudus tahun 2016 tersebut, berlangsung pembayaran oleh DinasPendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (DPPKD) berdasarkanSP2Dpajak PPN sebesar Rp 9.934.000

Foto copy surat DPPKD Kabupaten Jeneponto Monitoring Pembayaran wajibPajak, NOP: 73.04.042.005.011.0005.0, nama WP: MK alamat WP: DS CambaLompoa, Rt/Rw: 000/00 Kel/Desa: baling Baru, Kabupaten Jeneponto, obyekpajak: JenepontoKecamatan; TarowangKelurahan/Desa: Balang Baru, T.I1;2. Foto copy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBBP2 tahun 2008 atas namawajib pajak MK, Nomor SPPT (NOP): 73. 04.042.005.011.0005.0, T.I2;Hal. 13 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS3.

Tentangperubahan ketujuh atas Keputusan Walikota nomor: 954/KEP.56.DPPKD/201 1,tentang Penunjukan KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu denganmenunjuk saksi Ir SUNARTO, M.Si selaku KPA untuk kegiatan PembangunanBronjong Tanggul kali kriyan Rw 01 Drajat Kota Cirebon.

Supriah maupunTerdakwa tidak pernah melakukan mutasi nama SPPT dan Database yangtersimpan di Kantor Pajak Pratama Pandeglang yang telah dilimpahkan keKantor DPPKD Kabupaten Lebak adalah tetap atas nama Supriah, namunsebagaimana diterangkan oleh Ahli Asep Komarudin kalau terjadi penyelewengan SPPT, yaitu dengan terbitnya duplikat SPPT tahun 2013 atas namaTerdakwa: Bahwa selama persidangan saksisaksi di persidangan, ketika Hakim Ketuamenanyakan tanggapannya, Terdakwa lebih banyak menanggapi dengantidak

Nomor 2185 K/PID.SUS/2016108)109)110)111)112)113)114)115)116)117)118)119)Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 Tahun2012 ;Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 Tahun2013 ;Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 Tahun2014 ;Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 Tahun2015 ;Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan dana DPID Tahap Nomor903/201/DPPKD/Akben2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor903/202/DPPKD/2011 tanggal

11 Oktober 2011 ;Foto copy Laporan Penyerapan Penggunaan Dana PenyesuaianInfrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 tanggal 11Oktober 2011 ;Foto copy daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yangdidanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun2011, tanggal Oktober 2011 ;Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap II Nomor903/262/DPPKD/Akben2011 tanggal 19 Desember 2011 ;Foto copy Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yangdidanai oleh Dana Penyesuaian

Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 Nomor003/SU/GFP/X1/2015 dari HENGKY KATSIDI kepada LINA tanggal 16November 2015 ;Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 Tahun2011 ;Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 Tahun2012 ;Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 Tahun2013 ;Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 Tahun2014 ;Asli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 Tahun2015 ;Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan dana DPID Tahap Nomor903/201/DPPKD

/Akben2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011 ;Foto copy Laporan Penyerapan Penggunaan Dana PenyesuaianInfrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 tanggal 11Oktober 2011 ;Foto copy daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yangdidanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun2011, tanggal Oktober 2011 ;Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap II Nomor903/262/DPPKD/Akben2011 tanggal

Selanjutnya bendaharapengeluaran menyelesaikan prosedur adminstrasinya ke DinasPengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kab. Kudus denganpersyaratan administrasi lengkap. Setelah diperiksa di DPPKD baruturun SPM (Surat Perintah Membayar) baru diuangkan ke Kas Daerahdimana yang ditunjuk sebagai Kas Daerah adalah Bank Jateng / BPDKUDUS. Kemudian setelah dicairkan untuk melaksanakan kegiatankegiata sesuai yang diajukan dengan mengetahui Kepala PelaksanaBPBD Kab.

Nor Yasin, MM).Setelah ditanda tangani oleh Sekda selaku PenggunaAnggaran, berkas atau Bendel kembali ke BendaharaPengeluaran yang selanjutnya diajukan ke DPPKD (DinasPenerimaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) untukdiadakan verifikasi (Bagian Kabid. Perbendaharaan).Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pengadaan adalahBapak Sugiyanto, ST, MT dan Pejabat Pemeriksa danPenerima Hasil Pekerjaan adalah sdr. Rudhy Maryanto, sdr.Agus Widayat dan sdr.

Kudus untukmengajukan ke DPPKD Kab Kudus. Kemudian proses selanjutnya saksi tidak taulagi karena sudah menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran yaitu Sdr.

(SPPLSBarang dan Jasa) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr.NorKasihan dan diketahui oleh PPTK Sdr.Sugiyanto,ST..MT., SPPLS tersebutdilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS yang ditandatangani olehSekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.2) Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) yang ditandatanganioleh Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.3) Pembayaran dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatanganioleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Otorisasi DPPKD

Agus Widayat tidak mengetahui rincian angka Rp158.224.100,00 tersebut.Menurut data memo pembukuan yang diperoleh dari DPPKD Kabupaten Kudus, rincianjumlah Rp158.224.100,00 adalah sebagai berikut: a) Alat Tulis Kantor Rp 380.500,00Barang cetakan Rp 142.500,00Persediaan barang makanan pokok Rp125.078.100,00Persediaan lainnya Rp32.623.000,00Jumlah Rp158.224.100,00 Sdr.Nor Kasihan menyatakan menginput data angka persediaan tersebut tetapi tidak dapatmenunjukkan dasar dan dukungan rincian angka persediaan

ATK/fotocopi (Agustus s/d : Rp. 7.000.000,oktober)halaman 10 Perkara Tipikor Nomor 17/PidTipikor/2015/PTBNA Biaya pengganti suku cadang : Rp. 14.000.000,(Agustus s/d oktober)Biaya rutin kantor untuk : Rp. 23.354.000,bulan(Agustus s/d oktober) Total : Rp. 88.702.000, Bahwa peminjaman atau kas bon yang saksi Andri Yudiansyah berikankepada terdakwa sebesar Rp. 88.702.000, (delapan puluh delapan jutatujuh ratus dua ribu rupiah) tersebut ada saksi Andri Yudiansyahpertanggung jawabkan atau SPJ kepada DPPKD

penunjang kasi WH (Agustus : Rp. 2.250.000,s/d september)Biaya ATK/fotocopi (Agustus s/d : Rp. 7.000.000,oktober)Biaya pengganti suku cadang : Rp. 14.000.000,(Agustus s/d oktober)Biaya rutin kantor untuk >: Rp. 23.354.000,bulan(Agustus s/d oktober) Total : Rp. 88.702.000, Bahwa peminjaman atau kas bon yang saksi Andri Yudiansyah berikankepada terdakwa sebesar Rp. 88.702.000, (delapan puluh delapan jutatujuh ratus dua ribu rupiah) tersebut ada saksi Andri Yudiansyahpertanggung jawabkan atau SPJ kepada DPPKD

)Biaya ATK/fotocopi (Agustus s/d Rp. 7.000.000,oktober)Biaya pengganti suku cadang(Agustus s/d oktober)Biaya rutin kantor untukbulan(Agustus s/d oktober)Rp. 14.000.000,Rp. 23.354.000, halaman 45 Perkara Tipikor Nomor 17/PidTipikor/2015/PTBNA Total >: Rp. 88.702.000, Bahwa peminjaman atau kas bon yang saksi Andri Yudiansyah berikankepada terdakwa sebesar Rp. 88.702.000, (delapan puluh delapan jutatujuh ratus dua ribu rupiah) tersebut ada saksi Andri Yudiansyahpertanggung jawabkan atau SPJ kepada DPPKD

Ade Nurhikmat selaku Kepala Badan KepegawaianDaerah telah dimutasi dan diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak, maka kemudianTerdakwa kembali menemui Drs. Ade Nurhikmat untuk menanyakan danmenegaskan kesanggupan dari Drs. Ade Nurhikmat yang sebelum dimutasitelah menyanggupi untuk mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujianseleksi Penerimaan CPNS Tahun 2013;Terdakwa kemudian mendapatkan jawaban dari Drs.

Ade Nurhikmat selaku Kepala Badan KepegawaianDaerah telah dimutasi dan diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak, maka kemudianTerdakwa kembali menemui Drs. Ade Nurhikmat untuk menanyakan danmenegaskan kesanggupan dari Drs. Ade Nurhikmat sebelum dimutasi yangtelah menyanggupi untuk mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujianseleksi penerimaan CPNS Tahun 2013;Hal. 15 dari 55 hal. Put.

Ade Nurhikmat selaku Kepala Badan KepegawaianDaerah telah dimutasi dan diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak, maka kemudianTerdakwa kembali menemui Drs. Ade Nurhikmat untuk menanyakan danmenegaskan kesanggupan dari Drs. Ade Nurhikmat sebelum dimutasi yangtelah menyanggupi untuk mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujianseleksi Penerimaan CPNS Tahun 2013;Terdakwa kemudian mendapatkan jawaban dari Drs.

Sebagaimana Tergugat ketahui bahwa obyek perkara telah dikuasai oleh Tergugat selama 68tahun dan obyek sengketa tersebut telah terdaftar pada bagian AssetDan Kekayaan Daerah Dinas Pengelolaan Kekayaan dan KeuanganDaerah (DPPKD) Kabupaten Aceh Timur;e EKSEPSITERGUGAT Il :1.

., untuk selanjutnyaakan diberikan Terdakwa;Atas permintaan uang dari Terdakwa selaku Pegawai Negeri yangsebelum dimutasi menjadi Kepala DPPKD Kabupaten Lebak, menjabatsebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak tersebut,Halaman 16 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.SusTPkK/2015/PT.BTNmaka beberapa hari kemudian pada sekitar bulan Desember 2013Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) dari dr.

Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., untuk selanjutnyaakan diberikan Terdakwa;Atas permintaan uang dari Terdakwa selaku Pegawai Negeri yangsebelum dimutasi menjadi Kepala DPPKD Kabupaten Lebak, menjabatsebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak tersebut,maka beberapa hari kemudian pada sekitar bulan Desember 2013Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutaHalaman 25 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.SusTPkK/2015/PT.BTNrupiah) dari dr.

1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009;1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danPerkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiranSurat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan PerkebunanPropinsi Nusa Tenggara Timur Nomor525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasionaltanggal 12 Mei 2008;1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor :DPPKD

1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal03 Agustus 2009;1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danPerkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiranSurat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan PropinsiNusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010tanggal 21 Juli 2010;1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal12 Mei 2008;1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor :DPPKD

Nomor: 1219 K/Pid.Sus/201 425.26.27.28.29.30.perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan BupatiSumba Barat Nomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukanPengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran/ BendaharaPenerimaan/ Bendahara Pengeluaran dan pembantu BendaharaPengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba BaratTahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011;1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor

.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/ BendaharaPengeluaran dan pembantu Bendahara Pengeluaran satuan kerjaperangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan BupatiSumba Barat Nomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukanPengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran/ BendaharaPenerimaan/ Bendahara Pengeluaran dan pembantu BendaharaHal. 72 dari 107 hal.

KotaMagelang ;Lembar Disposisi Wali Kota Magelang kepada Ka KU "tindak lanjuti" tanggal14 Januari 2004 ;Surat Perintah Membayar Uang No.1071 A tanggal 25 September 2002 sebesarRp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;Surat Perintah Membayar uang No.0013 tanggal 14 Januari 2003 sebesarRp500.150.000, (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;Surat Perintah Membayar uang No.007 tanggal 12 Januari 2004 sebesarRp.500.150.000, (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada DPPKD

No. 150 PK/Pid.Sus/201216.17.18.Surat Walikota Magelang Nomor : 700/422/320, tanggal 24 Maret 2005 ;Surat Walikota Magelang Nomor :700/137/320,tanggal 31 Oktober 2005 ;Surat Walikota Magelang Nomor : 700/125/320, tanggal 28 September 2006 ;Dikembalikan kepada DPPKD Pemerintah Kota Magelang ;19.20.21.22.23s24.Surat No. 206/X/02/CAR MGL. tanggal 7 Oktober 2002 ;Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang No. 13Tahun 2002 tentang persetujuan Kerjasama Asuransi Jiwa antara DPRD KotaMagelang

Mendaftarkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), gunamendapatkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)dari DPPKD (Dinas Pendapatan dan PengelolaanKeuangan Daerah) kota Tanjungpinang.Halaman 13 dari 34 halaman Putusan No. 12/G/K1/2017/PTUN.TPI3.

) Lembar Refrensi bank Mandiri No.8.SP.SBJ/770/2009.31. 1 ( Satu ) Lembar Surat ijin pemborongan pembangunan ( SIPP ) dari Kepala Badan Pelayanan perijinan terpadu 1 Pintu No. 188.4/912/SIPP/BPPTSP -2009.32. 1 ( Satu ) Lembar Foto kopy Jaminan uang muka No.13.21.00.2009.0210.33. 1 ( Satu ) Lembar foto kopy Jaminan Pelaksanaan No 12.21.00.2009.0312.34. 1 ( Satu ) Lembar foto kopy Surat ijin tempat usaha.35. 1 ( Satu ) Lembar Foto kopy Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor : 977 / 247 / FKL / DPPKD

Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 4949 / 01.01.03 / LS / 2009 Tanggal 23 Desember 2009.37. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan Praktek SMK 1 Sarolangun Tanggal 16 Desember 2009 Sebesar Rp. 3.499.179.200 ( Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah ).38. 1 ( Satu ) Lembar Cheklist Persyaratan Pengajuan Pengadaan CV Tanggal 23 Desember 2009.39. 1 ( Satu ) Lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 725 / DPPKD

Sarolangun Tanggal 16 November2009.1(Satu) Lembar Refrensi bank Mandiri No.8.SP.SBJ/770/2009.1 ( Satu ) Lembar Surat ijin pemborongan pembangunan ( SIPP) dari Kepala Badan Pelayanan perijinan terpadu 1 Pintu No.188.4/912/SIPP/BPPTSP 2009.1 ( Satu ) Lembar Foto kopy Jaminan uang mukaNo.13.21.00.2009.0210.1 ( Satu ) Lembar foto kopy Jaminan Pelaksanaan No12.21.00.2009.0312.1 ( Satu ) Lembar foto kopy Surat ijin tempat usaha.1 ( Satu ) Lembar Foto kopy Surat Keterangan Fiskal DaerahNomor : 977 / 247 / FKL/ DPPKD

.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )Nomor : 4949 / 01.01.03 / LS / 2009 Tanggal 23 Desember2009.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan PeralatanPraktek SMK 1 Sarolangun Tanggal 16 Desember 2009SebesarRp. 3.499.179.200 ( Tiga Milyar Empat Ratus SembilanPuluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu DuaRatus Rupiah)1 ( Satu ) Lembar Cheklist Persyaratan Pengajuan PengadaanCV Tanggal 23 Desember 2009.1 ( Satu ) Lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 725 / DPPKD/2009Tanggal

Tanggal 16 November 2009.1 (Satu ) Lembar Refrensi bank Mandiri No.8.SP.SBJ/770/2009.1 ( Satu ) Lembar Surat ijin pemborongan pembangunan ( SIPP ) dari KepalaBadan Pelayanan perijinan terpadu 1 Pintu No. 188.4/912/SIPP/BPPTSP 2009.1 (Satu ) Lembar Foto kopy Jaminan uang muka No.13.21.00.2009.0210.1 (Satu ) Lembar foto kopy Jaminan Pelaksanaan No 12.21.00.2009.0312.1 (Satu ) Lembar foto kopy Surat ijin tempat usaha.1 ( Satu ) Lembar Foto kopy Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor : 977 / 247 /FKL / DPPKD

/PN Jmb33;36.37.38.39.40.41.42.43.44,45.46.1 ( Satu ) Lembar Foto kopy Surat Keterangan Fiskal DaerahNomor : 977 /247 /FKL /DPPKD.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor :4949 / 01.01.03 / LS /2009 Tanggal 23 Desember 2009.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan PeralatanPraktek SMK 1 Sarolangun Tanggal 16 Desember 2009 Sebesar Rp.3.499.179.200 ( Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh SembilanJuta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah ).1 ( Satu ) Lembar

Cheklist Persyaratan Pengajuan Pengadaan CVTanggal 23 Desember 2009.1 ( Satu ) Lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 725 / DPPKD / 2009Tanggal 22 Desember 2009 Perihal Mohon Persetujuan PenerbitanSurat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ).1 ( Satu) Lembar Surat pengantar permintaan pembayaranlangsung barang dan Jasa Nomor 388/SPPLS/Dikmen/Disdik/2009Tanggal 16 Desember 2009.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah membayar ( SPM ) tahun anggaran2009, Dengan Nomor SPM 388/01/01.03/SPMLS/Disdik/2009.tanggal 16 Desember

Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan dana DPID Tahap Nomor903/201/DPPKD/Akben2011 tanggal 11 Oktober 2011;113. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor 903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;114. Fotokopi Laporan Penyerapan Penggunaan Dana PenyesuaianInfrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 tanggal 11 Oktober2011;Hal. 78 dari 195 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2016115.

Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap II Nomor903/262/DPPKD/Akben2011 tanggal 19 Desember 2011;117. Fotokopi Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yangdidanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun2011, tanggal 19 Desember 2011.Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariamanmelalui Hanibal SE, MM.118. Surat Pernyataan Pengalihan Saham dan Keterangan Kematian, (yangmenyatakan Ir.

/Akben2011 tanggal 11 Oktober 2011;113) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor 903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;Hal. 87 dari 195 hal.

Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap Nomor903/201/DPPKD/Akben2011 tanggal 11 Oktober 2011;113. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor 903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;114. Fotokopi Laporan Penyerapan Penggunaan Dana PenyesuaianInfrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 tanggal 11 Oktober2011;115. Fotokopi daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yangdidanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun2011, tanggal Oktober 2011;116.

yang ada di atasnya yaitu HMASRS juga berakhir, danhak kembali ke HPL yaitu Pemkab Kudus.2) Untuk mengajukan kembali baik oleh pemegang HGB lama atau baruharus dengan persetujuan Pemegang HPL.Melihat kenyataan di lapangan, Lantai 1 (foodmart), Lantai 2 dan Lantai 3disewa oleh Matahari sehingga tidak mungkin dilksanakan perpanjangan HGBdi atas HPL, karena perpanjangan HGB tidak bisa displitsing/dipecah.Dilakukan rapat tanggal 12 Juni 2013 dipimpin Asisten Admmnistrasi denganpeserta rapat dari BPN, DPPKD

agar para penghunisegera menyerahkan persyaratan untuk administrasi perpanjangan sewa.Dengan adanya surat tersebut Bank Jateng, dan beberapa penghuni lainnyasudah memperpanjang sewa sampai dengan 5 Juni 2016.Sekretaris Daerah melayangkan surat tanggal 6 Desember 2013 Nomor030/3261/01 perihal pemberitahuan, yang intinya menindaklanjuti kesepakatanhasil rapat selambatlambatnya tanggal 17 Desember 2013.Tanggal 13 Januari 2014 dilaksanakan rapat di Ruang Asisten Administrasidengan peserta rapat dari DPPKD

Hasil rapat disepakti bahwaperpanjangan HGB tidak dapat dikabulkan dan perlu menyepakati besaranbiaya sewa yang ditawarkan.Tanggal 4 Pebruari 2014 dilaksanakan rapat di Ruang Asisten Administrasidengan peserta rapat dari HPKP, DPPKD, Bagian Hukum dan BagianPengelolaan Aset Daerah yang pada intinya HPKP menyetujui tawaran sewadan minta kepada Pemkab untuk membuat surat guna perpanjangan sewa,Terhadap hal tersebut Sekretaris Daerah melayangkan surat tanggal 7 Maret2014 Nomor 030/0540/01 perihal Teguran

halaman Putusan Perdata Nomor 20/PDT/2017/PT BTNgugatan tersebut adalah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat HakMilik No.842 seluas 8.185 M2 atas nama HENDRA GUNAWANKOSASIH (Tergugat 1), 1 (satu) bidang tanah lagi belum bisa dibaliknama atas nama Penggugat karena objek tanahnya tidak sesuaidengan Sertifikat, sedangkan 2 bidang tanah yang lain Penggugatbelum memiliki alas hak yang sah menurut hukum, bahkan menurutinformasi yang diperoleh Tergugat dari Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD

atas nama HENDRA GUNAWAN KHOSASIH(TERGUGAT 1), 1 (satu) bidang tanah lagi belum bisa dibalik nama atasnama Penggugat karena objek tanahnya tidak sesuai dengan sertipikat,sedangkan 2 bidang tanah yang lain Penggugat belum memiliki alas hakyang sah menurut hukum, bahkan menurut informasi yang diperolehTergugat dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah(DPPKD) Kabupaten Lebak, tanah tersebut tidak tercatat atas namaPenggugat, melainkan atas nama orang lain;e.

., (tujuh puluhlima juta rupiah) melalui Bank BRI No. 080401027745530sebagaimana dokumen sebagai berikut := Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 34395/990/1.20.00/SP2D/DPPKD/08/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 75.000.000.,= Surat perintah membayar (SPM) No. = 13179/990/1.20.00/SPM/PPKD/08/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 75.000.000.,= Surat pengantar SPPLS No. 13179/990/1.20.00/SPP/PPKD/VIII/2013tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 75.000.000.,= Ringkasan kegiatan SPPLS tanggal

Bdg.= Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 54855/990/1.20.00/SP2D/DPPKD/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 100.000.000.,= Surat perintah omembayar (SPM) No. 14301/990/1.20.00/SPM/PPKD/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 100.000.000.,= Surat pengantar SPPLS No. 14301/990/1.20.00/SPP/PPKD/XII/2014tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 100.000.000.,= Ringkasan kegiatan SPPLS tanggal 11 Desember 2014= Rincian penggunaan dana SPPLS tanggal 11 Desember 2014Peruntukan 10 (sepuluh )

sebesar Rp. 7.500.000., (tujuh juta lima ratusribu rupian) kepada saksi Masitoh dan saksi Khoerudin, sambil mengatakanbahwa uang tersebut adalah dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak hunitahap tahun 2013.e Pencairan tahap II tahun 2013 dana kegiatan rehabilitasi rumah tidaklayak huni Desa Sukaharja sebesar Rp. 75.000.000., (tujuh puluhlima juta rupiah) melalui Bank BRI No. 080401027745530sebagaimana dokumen sebagai berikut := Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 34395/990/1.20.00/SP2D/DPPKD

MASUD Kepala Desa Sukaharja dan Sdr Sutisna CamatCiomas, dengan menuliskan dana bantuan telah disalurkan kepada penerimabantuan RTLH tahap sebesar Rp. 150.000.000., (Seratus lima puluh jutarupiah)e Pencairan tahap II tahun 2014 dana kegiatan rehabilitasi rumah tidaklayak huni Desa Sukaharja sebesar Rp. 100.000.000., (Seratus jutarupiah) melalui Bank BRI No. 080401027745530 sebagaimanadokumen sebagai berikut := Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 54855/990/1.20.00/SP2D/DPPKD/12/2014 tanggal

Herman Hasboellah, SH.MM. di Perumahan Bukit Kemiling Permai Saksi diperintah oleh Kepala DPPKD saksi H. M. HermanHasboellah, SH. MM. untuk membuat suratPemindahbukuan Rekening Kas Daerah dari PT. BankLampung ke PT.

BPR Tripanca Setiadanatersebut saksi tidak tahu dan tidak melakukantelaahan staf karena pemindah bukuannya dilakukanoleh Kepala Dinas DPPKD (saksi H. M. HermanHasboellah, SH. MM.).Saksi menjelaskan tidak pernah tahu kalau Pemda kabLampung Tengah membuat surat untuk Pembukaanrekening deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana.86Saksi menerangkan bahwa menurut pendapat saksipenempatan deposito Pemda Kab. Lampung ' Tengahpada PT.

ANSORI, SE.Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawabselaku Kabid Pembiayaan DPPKD Kab. Lampung Tengahadalah mempersiapkan bahan bahan rencanapenyusunan APBD Pemda Kab. Lampung Tengah,menatausahakan perbendaharaan realisasi APBD Kab.Lampung Tengah dan menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana APBD Pemda Kab.

BPR TripancaSetiadana Bandar Lampung, saksi tidak melakukansesuatu tindakan apapun karena hal tersebutdiluar dari kewenangan saksi selaku KabidPembiayaan DPPKD Kab. Lampung Tengah.Saksi menjelaskan bahwa pernah dipanggil oleh saksiH.M. Herman Hasboellah, SH. MM. untuk membuatkan102Saksikonsep surat Pembukaan rekening Deposito di PT.BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, kemudiansaksi membuat konsep' surat tersebut dan saksiserahkan kepada saksi H. M.

MM. yang memerintahkansaksi untuk meminjam cap Bupati Lampung Tengah keBagian TU DPPKD yaitu' Feri Husen, setelah saksimenerima cap tersebut saksi serahkan kepada saksiH. M. Herman Hasboellah, SH. MM. selanjutnyasaksi H. M. Herman MHasboellah, SH.