S.H dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0097313 tgl.09-11-2016.

S.H. dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0014016 tgl.13 Januari 2017.

., M.Kn dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0206476 tgl 28-12-2017.

sesuai agama dan kepercayaannya sebelum memberikanpendapatnya, yaitu:Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 180/ Pid.B/2017/PN.DumMarsudin Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpadipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebin dahulu dankemudian Ahlii tanda tangani;Bahwa tugas dan kewenangan Ahli di Departemen Perhubungan adalahdari Proses pengumuman penerimaan sampai pengangkatan PNSBahwa Proses pengadaan PNS di Kementeriaan

S.H dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0097313 tgl.09-11-2016.

S.H. dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0014016 tgl.13 Januari 2017.

., M.Kn dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0206476 tgl 28-12-2017.

S.H dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0097313 tgl.09-11-2016.
- Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta No.24 tgl.12 Januari 2017 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris RANDY HERJANTO. S.H dan Nusantara pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris LINDA HERAWATI.

S.H. dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0014016 tgl.13 Januari 2017.
- Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta No 12 tgl.22 Desember 2017 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris ESTHER P.E.

., M.Kn dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0206476 tgl 28-12-2017.

Sinar Lestari; Bahwa dalam pelaksanaan terdapat kendala yaitu tidak terlaksananyapekerjaan maka Terdakwa bersama dengan pihak Kementerian KoperasiSdri MAMIEK ROSILAWATY berusaha mengarahkan agar pekerjaan tetapdilaksanakan meskipun telah lewat waktu pekerjaan; Bahwa terdapat keaktifan dari Terdakwa dan pihak Kementeriaan KoperasiSdri.

S.H dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0097313 tgl.09-11-2016.
- Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta No.24 tgl.12 Januari 2017 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris RANDY HERJANTO. S.H dan Nusantara pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris LINDA HERAWATI.

S.H. dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0014016 tgl.13 Januari 2017.
- Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta No 12 tgl.22 Desember 2017 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris ESTHER P.E.

., M.Kn dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0206476 tgl 28-12-2017.

Pendidikan Nasional, Menteri (dalam hal ini Menteri di bidangPendidikan Nasional) bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistempendidikan nasional, kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 5 PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan menyatakan Menteri (di bidang pendidikan nasional) bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan/ataumenetapkan kebijakan nasional pendidikan, dan Pasal 4 Peraturan PresidenNomor 82 Tahun 2019 tentang Kementeriaan

perencanaan tahun yang lalu ;Bahwa laporan saksi kepada Menteri ada disebutkan bahwa revisiadalah hasil optimaliasi namun tidak diuraikan rinci bahwa revisiitu karena ada siSasisa anggaran tahun yang lalu ;Bahwa dari 2 kali revisi, perubahan angka terjadi karena hasiloptimalisasi tetapi untuk satu revisi saja, karena penambahanSumber dana itu dari optimalisasi yang sebesar Rp.800.000.000,dan saksi membenarkan BAP point. 12 ;Bahwa terhadap pengajuan revisi ke IV tgl 31 Desember 2010,ada respon dari kementeriaan

PT.ABU TOURS adalahperusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang telah memperolehijin dari Kementeriaan Agama Republik Indonesia sehingga kegiatan usahayang dilakukan oleh PT.ABU TOURS di bawah pengendalian danpengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia. PT.ABU TOURS bukanperusahaan jasa penitipan uang atau Lembaga Keuangan Non Bank yangsetiap kegiatannya dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

perencanaan tahun yang lalu ; Bahwa laporan saksi kepada Menteri ada disebutkan bahwa revisiadalah hasil optimaliasi namun tidak diuraikan rinci bahwa revisiitu karena ada sisasisa anggaran tahun yang lalu ; Bahwa dari 2 kali revisi, perubahan angka terjadi karenahasiloptimalisasi tetapi untuk satu revisi saja, karena penambahansumber dana itu dari optimalisasi yang sebesar Rp.800.000.000,dan saksi membenarkan BAP point. 12 ; Bahwa terhadap pengajuan revisi ke IV tgl 31 Desember 2010,ada respon dari kementeriaan

PT ABU TOURS adalah perusahaanHal 170 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKSpenyelenggara perjalanan ibadah umrah yang telah memperolehijin dari Kementeriaan Agama Republik Indonesia sehinggakegiatan usaha yang dilakukan oleh PT ABU TOURS di bawahpengendalian dan pengawasan Kementerian Agama RepublikIndonesia. PT ABU TOURS bukan perusahaan jasa penitipan uang atau Lembaga Keuangan Non Bank yang setiapkegiatannya dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan(OJK).

31 Desember 2010, adarespon dari kementeriaan yaitu disetujui, sedangkan dari DirjenPerbendaharaan Negara dipertanyakan dan saksi jawab bahwarevisi itu dari hasil optimalisasi karena ada pergeseran nilaikegiatan;Bahwa tugas saksi bukan sematasemata merencanakan tetapimembantu merekap perencanaan yang sudah disampaikan kepadasaksi dari masingmasing fakultas dan unitunit;Bahwa merevisi dasarnya bukan dari masukanmasukan dariFakultasFakultas tetapi terlebih dahulu perencanaan awal;Bahwa masalah kontrak

., MBA memberikanketerangan bahwakenaikan harga bukan kesalahan dari importer,Kementeriaan Perdagangan yang harus menjaga stabilitas harga, periksasalinan putusan halaman 98 butir.60.19.Bahwa Ahli Faisal Basri, S.E., M.E., atas pertanyaan apabila terdapat pelakuusaha yang tidak melakukan perpanjangan apakah pelaku usaha yangHalaman 391 dari 572 him. Putusan Nomor 2/Pdt.SusKPPU/2015/PNJKt.

,memberikan keterangan bahwa kenaikan harga bukan kesalahan dariimporter, Kementeriaan Perdagangan yang harus menjaga stabilitas harga,periksa salinan putusan halaman 98 butir 60.19;Halaman 417 dari 572 him. Putusan Nomor 2/Pdt.SusKPPU/2015/PNJxKt.

Bahwa oleh karena Tergugat (Pembantu Pengguna Barang MilikNegara Wilayah (PPBMNW), TergugatIl (Selaku Kuasa KuasaPengguna Barang Milik Negara di lingkungan TNI AD), Tergugatlll(selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan TNI)dan TergugatIlV (selaku Pengguna Barang Millik Negara dilingkungan Kementeriaan Pertahanan RI), adalah merupakan satukesatuan sebagai pemilik tanah dan bangunan obyek perkara yangberdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (11)Halaman 154 dari 250 halaman

Diklat untuk kegiatan yang tidak ada dananya dalam APBD seperti :pelatinan hemodialisa,CSSD ;10.Baksos ,apabila program misalnya eye center mengadakan programkatarak maka untuk sewa kamar ,ongkos pasien dan konsumsiditanggung oleh RSUD Adjidarmo ;11.Untuk pemeliharaan intalasi sarana dan prasarana RS ;12.Meubelair ruangan rawat inap ;Bahwa ada tunggakan dari Kementeriaan Kesehatan setelah dilakukanverifikasi kepada RSUD dr.Adjidarmo sebagai berikut :1.

pertimbangan hukumnya (onvoldoendeGemotiveerd) yaitu kurang mempertimbangkan halhal yang memberatkansebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP,Terdakwa selaku pemegang amanah pemangku kekuasaan elektoralseharusnya memberikan contoh kepada rakyat untuk menjauhi dan menolakterlibat dalam perbuatan transaksional yang bersifat koruptif, perbuatanTerdakwa merupakan tindak pidana korupsi politik;Bahwa Terdakwa bersifat aktif melakukan komunikasi dengan WaryonoKarno selaku Sekretari Jenderal Kementeriaan

Bahwa dari laporan hasil pemeriksaan Laporan KeuanganTahun 2014 pada Kementeriaan Pertahanan tidak ditemukanadanya unsurunsur perbuatan melawan hukum dari Tersangka, haltersebut disebabkan karena pemeriksaan Laporan Keuanganbertujuan untuk memberikan opini atas Laporan KeuanganKementeriaan Pertahanan dan bukan untuk mengungkap adanyatindak pidana atau perbuatan melawan hukum.11.

d). 1 (Satu) Buah Buku Paket/cetak Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan IX untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pusat Perbukuan Kementeriaan Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Muhammad Ali Mashar dan Dwinarhayu. e). 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Seni Tari SMP/MTs Kelas VII-IX, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Ari Subekti dan Budiawan.

SelanjutnyaWARYONO KARNO memerintahkan saksi untuk koordinasi dengan SetjenKementerian Pariwisata menanyakan tentang DOM di Kementeriaan Pariwisatayang berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

SelanjutnyaWARYONO KARNO memerintahkan saksi untuk koordinasi dengan SetjenKementerian Pariwisata menanyakan tentang DOM di Kementeriaan Pariwisatayang berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).