Ditemukan 131 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan keuangan kekayaan kejaksaan kelapaan kerasaan kejasaan kemasaan keluasaan
Penelusuran terkait : Penyalahgunaan keuasaan dan wewenang
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penuntut Umum:
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
SOLEH Bin MARTAJI Alm
104 — 30
  • tepat guna Mengkoordinasikan pembangunan desa secara pastisipatif Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukumuntuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan pertauran perundangundangan Melaksanakanwewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Halaman 21 dari 78 Putusan No. 33/Pid.SusTPK/2020/PN Smr > Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 3,Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keuasaan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penuntut Umum:
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
1.MULYADI Bin HERMAN Alm
2.SUDARNOTO Bin SARBAI Alm
3.TEGUH SUGIARTO Bin MULYONO
98 — 26
  • .> Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 3,Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keuasaan PengelolaanKeuangan desa dan Mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikankekayaan milik desa yang dipisahkan.Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyaikewenangan :Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;Menetapkan PTPKD;Menetapkan petugas yang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-07-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANANTA RIZAL WIBISONO, S.H.
Terdakwa:
PAIMIN PURWANTO
125 — 45
  • Dimana pelaksana kegiatan yangmenunjuk adalah KADES dan bertanggung jawab pada KADES selakupemegang kekuasaan pengelolaan keuasaan keuangan desa. Jaditerhadap pelaksana kegiatan harus ditunjuk oleh KADES dengan SKsebagai dasar pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan yangmenyebabkan pengeluaran.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 12-08-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 23 Desember 2013 — 1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI),2.INDONESIA CORRUPTION WATCH;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Dr. PATRIALIS AKBAR, SH., MH
568 — 851
  • H.Susilo Bambang Yudhoyono;Bahwa Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 menyatakan bahwa PresidenRepublik Indonesia memegang keuasaan Pemerintahan menurut UndangundangDasar.;Bahwa Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana dikutip di atas,sejauh yang relevan dengan gugatan ini, selanjutnya dirinci badan atau pejabat tatausaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) UU tentangPeradilan Tata Usaha Negara.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
AMIR SYARIFUDDIN Y, SH. Bin H.M.YUNUS RUKKA
73 — 35
  • Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana.Yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaanyang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia,Edisi Ketiga, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003), hlm. 1272.Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalahserangkaian keuasaan atau hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 08-05-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MND
Tanggal 25 Juni 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : A. DIAN LEO PUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa I : NOVI YULINTIANA, SH, MM, Alias NOVI
Terbanding/Terdakwa II : JULIUS MURTONO SRIJONO Alias MUR
112 — 43
  • ,MMdan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO berada dalam keuasaan saksiBOBBY VALINTINO WAGANIA;Perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa NOVI YULINTIANA, SH.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 08-05-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MND
Tanggal 25 Juni 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : A. DIAN LEO PUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa I : NOVI YULINTIANA, SH, MM, Alias NOVI
Terbanding/Terdakwa II : JULIUS MURTONO SRIJONO Alias MUR
122 — 87
  • ,MMdan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO berada dalam keuasaan saksiBOBBY VALINTINO WAGANIA;Perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa NOVI YULINTIANA, SH.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. DIRWAN, SH Alias DIRWAN MAHMUD
258 — 160
  • Bahwa dalam hal hadiah atau janji tersebut tidak diterima olehpegawai negeri atau penyelenggara Negara tetapi oleh isteri atau adikatau keponakan atau keluarga atau orang dekat pegawai negeri, makauntuk dapat dinyatakan isteri atau adik atau keponakan atau keluargaatau orang dekat pegawai negeri melakukan perbuatan yang dilarangPasal 11, maka isteri atau adik atau keponakan atau keluarga atauorang dekat pegawai negeri tersebut harus memiliki keuasaan dankewenangan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 2 Desember 2015 — SUDER SAMSID als SAM Bin DEWEL, DKK
43 — 11
  • Djimat Sakti, kerenaPT.Djimat Sakti belum berhak untuk mendapat pembayaran 100%(seluruhnya) melainkan PT.Djimat Sakti hanya berhak memperolehpembayaran sebesar nilai pekerjaan yang telah dilaksanakannya.Penandatangan Berita acara ini serta syaratsyarat lainnya tersebut masihdalam ruang lingkup dan tugas serta kewenangan dari para terdakwa;Menimbang, dalam pledoi terdakwa IIl mengatakan terdakwa III hanyasebagai staf dimana tidak memiliki kewenangan dan keuasaan;Menimbang, bahwa terdakwa Ill ditunjuk
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 20-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PADANG Nomor 465/Pid.B/2021/PN Pdg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
765 — 247
  • Recht van Oogst, Hak Memaneng.Recht van Plugt, Hak Memetikh.Bezitrecht, Hak KepemilikanBahwa Hak Milik (eigendom) dalam buku ketiga Pasal 570 KUHPPerdata adalah hak untuk memiliki Kegunaan sesuatu kebendaandengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itudengan Undangundang atau peraturan umum yang ditetapkanoleh suatu keuasaan yang berhak menetapkannya dan tidakmengganggu hakhak orang lain, Kesemuaannya itu dengan tidakmengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu. demikepentingan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1540 — 1230
  • Dari rumusan ini terlinat bahwabentuk kesalahan pelaku dalam pasal ini adalah do/us atau culpa.Pasal ini bersifat pro parte dolus pro parte culpa.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang pertama adalah keharusan untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena keuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggaranegara yang menerima