Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Dumai pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagaimanaHal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT PBRternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori BandingNomor 45/Pdt.G/2019/PN Dum;Kuasa Terbanding V dan VII semula Kuasa Tergugat V danVil/Penggugat dalam Rekonpensi, melalui Jurusita Pengadilan NegeriDumai pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori Banding Nomor45

/Pdt.G/2019/PN Dum;Terbanding VI semula Tergugat VI melalui Jurusita Pengadilan NegeriDumai pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori Banding Nomor45/Pdt.G/2019/PN Dum;Terbanding VIIIl Semula Tergugat VIII melalui Jurusita PengadilanNegeri Dumai pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagaimana ternyatadari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori Banding Nomor45/Pdt.G/2019/PN Dum;Kuasa Tebanding IX semula Kuasa Tergugat IX melalui JurusitaPengadilan

mengaajukankontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDumai pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari TandaTerima Kontra Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Dum, dankontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan disampaikankepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugatdalam Rekonpensi melalui Jurusita Pengadilan Negeri Dumai padatanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari RelaasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor45

/Pdt.G/2019/PN Dum ;Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding IX semula Kuasa TergugatIX, telah mengaajukan kontra memori banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 19 Agustus 2020,sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor45/Pdt.G/2019/PN Dum, dan kontra memori banding tersebut telah puladiberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Pembanding semulaPenggugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 19Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari

Pengadilan NegeriLabuha telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Oktober 2020,Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh.Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukanmemori banding sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 45/AktaPid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 19 Oktober 2020, memori banding PenasehatHukum terdakwa tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal20 Oktober 2020, berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor45

Begitu juga terhadap memori banding PenuntutUmum tersebut Penasehat hukum terdakwa tidak megajukan kontra memoribanding sesuai dengan surat keterangan dari Panitera pengadilan NegeriLabuha tanggal 3 November 2020.Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuanmempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepadaterdakwa atau Penasehat hukumnya tanggal 20 Oktober 2020, Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Lbh., untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaratersebut sebelum berkas perkara dikirim

bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding PengadilanTinggi Maluku Utara meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkaradimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkatbanding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggangwakiu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapatditerima,Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PT TTEMenimbang, bahwa seual dengan akta Nomor45

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 16 Oktober 2020 yang dimintakanbanding terebut;3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlahRp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu Tanggal 9 Nopember2020 oleh kami GANJAR PASARIBU, SH., MH.

Menetapkan orang yang sama dengan nama panggilan ANG GIOK CINsesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 13/WNI/1997 di tetapkan diTanjung Balai pada tanggal 10 Maret 1997 dengan nama HAYANTY sesuaiHalaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20 /Pdt.P/2019/PN Rhldengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 140706551 0720007, KartuKeluarga (KK) Nomor: 1407061509080023, dan sesuai dengan KutipanAkta Tambahan Kelahiran Nomor45/1990;3.

Foto copy Kutipan Akta Tambahan Kelahiran a.n HAYANTY yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya DATI II Tebing Tinggi Nomor45/1990., tertanggal 07 Juni 1990yang diberi tanda P3;4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, tertanggal 20September 1995 dengan nomor 09/1995Kb yang diberi tanda P4;5.

sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan olehPemohon terkait data yang tertulis pada Akta Kematian Nomor: 13/WNI/1997(bukti P5) atas nama Pemohon dan Suami Pertama Pemohon, dimana dalamAkta Kematian tersebut tertulis nama Pemohon Ang Giok Cin adalah PemohonHayanty yang merupakan orang yang sama sebagaimana data yang tertulisdalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1407065540720007, Kartu KeluargaNomor 1407061509080023 dan Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor45

Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang menerangkan data identitasPemohon adalah benar sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP milik Pemohonyang bersesuaian dengan Bukti P2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Atasnama JOHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Bukti P3 berupa Foto copy KutipanAkta Tambahan Kelahiran a.n Hayanty yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota madya DATI II Tebing Tinggi Nomor45

dan Pemohon II disebut Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2019telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor45/Pdt.P/2019/PA.Blu, tanggal 11 November 2019, dengan dalildalilsebagai berikut:1.

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggalan Nomor45

Memberi izin untuk melakukan perubahan nama ayah kandungJHONI SABANI menjadi JONI SABANI dan nama ibu kandung NOVASUSANTI menjadi NOPA SUSANTI dalam akta kelahiran Nomor45/UMUM/RL/2006, tertanggal 17 Januari 2006;3.

Memohon kepada Dinas Kependudukan Dan Cacatan SipilKabupaten Rejang Lebong untuk merubah akta kelahiran Nomor45/UMUM/RL/2006 tertanggal 17 Januari 2006 dan mencatatperubahan nama ayah kandung JHONI SABANI menjadi JONISABANI dan nama ibu kandung NOVA SUSANTI menjadi NOPASUSANTI dalam buku register yang sedang bejalan; Penetapan Permohonan Nomor : 59/PDT.P/2018/PN Crp Halaman 24.

Keluarga No.1702191312070120, atas nama kepala keluarga JONI SABANI,yang selanjutnya diberi tanda P4;5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor2694/Ist/GS/1987 yang menyebutkan pada tanggal 10 Juli 1979telah lahir seorang anak Lakilaki yang diberi nama JONISYAHBANI, anak keenam dari Suami isteri antara, M.YUSUP danROSMALELA, yang selanjutnya diberi tanda P5;6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor45/UMUM/RL/2006 yang menyebutkan pada tanggal 08 Januari2006 telah lahir

Memberi izin untuk melakukan perubahan nama ayah kandung JHONISABANI menjadi JONI SABANI dan nama ibu kandung NOVASUSANTI menjadi NOPA SUSANTI dalam akta kelahiran Nomor45/UMUM/RL/2006, tertanggal 17 Januari 2006;3. Memerintahkan kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat mencatatperubahan dalam register kependudukan yang sedang berjalan;4.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan tinggi Banda Acehtanggal 27 Mei 2021 No.340/Pen.Pid/2021 PT BNA sejak tanggal 9 Juni2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebutdalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Bna dan Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Membaca

Bna tanggal 4 Mei 2021;Akta Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Mei 2021 Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Bna bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telahdiberitahukan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan PengadilanNegeri Banda Aceh Nomor 44/Pid. Sus/2021/PN. Bna tanggal 4 Mel2021;Halaman 7 Putusan Nomor 224/PID/2021/PT BNA4.

Akta Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Mei 2021 Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Bna Penasihat Hukum Terdakwa bahwa JaksaPenuntut Umum telah menyatakan banding atas putusan PengadilanNegeri Banda Aceh Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 4 Mei 2021;5.

Akta penerimaan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor45/Akta Pid Sus/2021/PN.Bna tangal 2 Juni 2021 dan Memori bandingPenasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada JaksaPenuntut zumum pada tanggal 2 Juni 2021 oleh Jurusita PengadilanNegeri Banda Aceh;6.

harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkatbanding;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang berlaku dan bersangkutan;Halaman 14 Putusan Nomor 224/PID/2021/PT BNAMENGADILI: Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor45

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak DenganMenggunakan Norma Penghitungan;Pasal 1 ayat (2)Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud denganPedagang Eceran yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan

Bahwa Majelis Pengadilan Pajak dalam pendapatnya telah mencampuradukan omset secara keseluruhan sedangkan kewajiban pengukuhansebagai PKP dilakukan pada masingmasing lokasi dengan Nomor PKPyang berbeda untuk masingmasing Kantor Pelayanan Pajak dan jugaMajelis Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya selalu berlandaskanPasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak dan tidak meneliti

secara detailterhadap PasalPasal yang terkait dalam Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 serta alasan Pemohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding yang terkait hal tersebut sehinggamenyebabkan suatu putusan yang dengan nyatanyata tidak sesuaidengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 secara menyeluruh;8.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yanghanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dan tidak mempertimbangkanPasal 5Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dalammemutus sengketa ini.Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, jelasjelas disebutkan bahwa apabila dalam suatuMasa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhipersyaratan untuk dikenakan

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/KMK.03/2008;b.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak DenganMenggunakan Norma Penghitungan;Pasal 1 ayat (2)Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud denganPedagang Eceran yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan

nyatanyata hanya berlandaskan Pasal 2 ayat (2)Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 yang tidakmeneliti secara detail PasalPasal yang terkait dalam peraturan tersebutsehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Pajak halaman25, 26 dari 28, adalah :e Bahwa untuk dapat menggunakan tarif 2 % (dua perseratus) makaPemohon Banding harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yanghanya berpedoman pada Pasal 2Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dan tidak mempertimbangkan Pasal 5Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dalammemutus sengketa ini .Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, jelasjelas disebutkan bahwa apabila dalam suatuHalaman 15 dari 20 halaman.

Tahun Pajak adalah bagian darijangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapatdisimpulkan bahwa Tahun Pajak merupakan Tahun Buku yangmerupakan bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak,sehingga untuk Tahun Pajak 2008 menurut Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding masih dapat menggunakanNorma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapanpuluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Putusan Nomor 821/B/PK/PJK/201 710.dengan Pajak Keluaran sehingga dapat memberikan putusan yangsesuai dengan ketentuan dan berkeadilan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutang adalahsebagai berikut :Pajak Keluaran Rp. 1.104.214.400.X 10% =Rp. 110.421.440.Pajak Masukan (80%X10%) = 8% =Rp. 88.337.152.Pajak PPN yang kurang dibayar = 2% =Rp. 22.084.288.D.

JayapuraProvinsi Papua selanjutnya disebut TurutTergugatVill;PIETER LULU TODING,pekerjaan:wiraswasta , Alamat: Samping KantorKelurahan EntropDistrik Jayapura Selatan Kota JayapuraProvinsi Papuaselanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;ABUHARI LULU TODING,Pekerjaan:Pensiunan Aparatur SipilNegara(ASN),Alamat: Samping Kantor Kelurahan EntropDistrikJayapuraSelatanKotaJayapuraProvinsi Papua selanjutnya disebut sebagai TurutTergugatx;Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura KelasIA Nomor45

/Padt.G/2020/PN.Jap , tanggal 3 Maret 2020 Tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;Setelah membaca penetapan Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang ;Setelah membaca berkas perkara ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari2020 yang telah terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri JayapuraKelas IA tertanggal 03 Maret 2020 dengan Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Jap, yang padapokoknya menyatakan alasanalasan

Menimbang bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat nomor45/Pdt.G/2020/PN Jap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 , juru sita tidak dapatmelaksanakan panggilan karena panjar biaya yang disetor Penggugat tidak cukup.Menimbang bahwa berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri nomor W30.U1/729/HK.O2/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 perihalTeguran untuk membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara nomor 45/Pdt.G/2020/PNJap dalam tenggang waktu satu bulanMenimbang bahwa berdasarkan

Halaman 6 dari 10Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 3 Juli 2019Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan secaralisan di muka persidangan untuk mencabut perkara Nomor45/Pdt.G/2019/PA.Ksn, tertanggal 09 Mei 2019, dengan alasan bahwapihak Penggugat akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terlebihdahulu terhadap surat gugatannya untuk memperjelas tuntutannya terkaitobjekobjek sengketa;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan iniditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum

inidilakukan secara verstek/tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihakyang berperkara secara optimal dan mendorong kuasa hukumnya untukmaksud yang sama yaitu menyelesaikan perkara a quo secara damaidengan kesepakatan berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 3 Jull2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonansecara lisan di muka persidangan untuk mencabut perkaranya Nomor45

persetujuan Tergugat atas pencabutantersebut, dan Majelis Hakim menilai pencabutan perkara tersebut adalahtidak bertentangan dengan prinsipprinsip keadilan dan perundangundangan yang berlaku serta telah sesuai dengan hukum acara yangberlaku sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutanini dapat dibenarkan dan permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan terhadapperkara ini, maka Majelis perlu menyatakan bahwa perkara Nomor45

pendidikan terakhirSMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman dieeRen, Kota Jayapura, sebagaiPenggugat;LawanFY umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan Pedagang perkakas, tempat kediaman eeRee, Kota Jayapura, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mendengar keterangan Penggugat ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2016yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor45

pernah datang menghadap dipersidangan, dan panjar biaya perkara a quo telah habis, selanjutnya KetuaMajelis telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untukmemberitahukan Penggugat untuk menambah biaya perkara selama 1 bulansecara berturutturut dengan surat teguran Nomor : W.25.A1/192/HK.05/II/2016tanggal 24 Februari 2016, namun selama pemberitahuan teguran tersebut,Penggugat tidak datang menghadap, maka Majelis Hakim memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencoret perkara Nomor45

keseluruhannyaseluas + 146 Ha (lebih kurang seratus empat puluh enam hektar)didasarkan atas alas hak yang pada dasarnya tidak diakui olen UndangUndang;Bahwa kemudian upaya yang dilakukan Tergugat sampai denganTergugat XXXVII yang hendak melakukan penguasaan areal tersebut,tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2011Tergugat sampai dengan Tergugat XXXIV melakukan gugatanwanprestasi kepada Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, dan TergugatXXXVII di Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register Nomor45

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor45/Pdt.G/2012/PN.SIM tertanggal 24 April 2012 merupakan putusan yangcacat hukum oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum;Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor45/Pdt.G/2012/PN.SIM tertanggal 24 April 2012 merupakan putusan yangcacat hukum maka Penetapan Sita Eksekusi terkait putusan tersebutmerupakan putusan yang cacat hukum oleh karenanya tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;Bahwa oleh karena Penetapan Sita

dimiliki dan/ataudikeluarkan dan/atau. dibuat berkaitan dengan penguasaan danpengusahaan yang dimiliki olen Tergugat sampai dengan TergugatXXXIV yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikandari Tergugat sampai dengan Tergugat XXXIV yang dapat merugikankepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penetapan EksekusiNomor 11/PEN.PDT/EKS/2012/PN.SIM Tertanggal 27 Juli 2012 yangmenyangkut Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor45

Nomor 2119 K/Pdt/201512.13.14.15.16.Pada poin 32 dan poin 33 yang bertuliskan kalimat ....Register Nomor45.Pdt.G/2012/PN.SIM..... maka di ubah menjadi ....Register Nomor45/Pdt.G/2012/PN.SIM....;Bahwa pada halaman 12 poin 34 yang bertuliskan kalimat ....TergugatXXVII.... di ubah menjadi .... Tergugat XXXVIL....

dengan Tergugat XXXIV... maka diubah menjadi...yang mendasari kepemilikan dan Tergugat sampai dengan TergugatXXXIV...5Pada poin 11 yang bertuliskan kalimat ....Penetapan Eksekusi Nomor11/PEN.PDT/EKS/201 2/PN.SIM/Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.SIM tertanggal27 Juli 2012 yang menyangkut Petusan Pengadilan Negeri SimalungunNomor 45/Pdt.G/2012/PN.SIM.... kKemudian diubah menjadi ....PenetapanEksekusi Nomor 11/PEN.PDT/EKS/2012/PN.SIM tertanggal 27 Juli 2012yang menyangkut Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor45

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor45/PID.SUS/2013/PT.PALU., tanggal 3 Juli 2013, yang amar selengkapnyasebagai berikut:1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Januari 2011,Nomor 461/Pid.B/2010/PN.PL. yang dimohonkan banding tersebut;3.

Pasal 76A UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa alat yang dipergunakan dan atauHal. 5 dari 7 hal. Put.

Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 jo.

Pemohon;melawan,TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer,tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur,,selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hariRabu tanggal 12 Februari 2020 dengan register perkara Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor45/Pdt.G/2020/PA.Nbr. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp. 651.000,00 (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);Ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasatanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441Hijriah oleh H.

SekarangTidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dengan Jelas DanPasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia MaupunLuar Negeri, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkaraint;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 4Februari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telahHalaman 1 dari 6 putusan Nomor 45/Pat.G/2019/PA.Bwnterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45/Pdt.G/2019/PA.Bwn dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutanperkara tersebut dalam register perkara;Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 45/Pat.G/2019/PA.Bwn3.

Menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor45/G/KI/2020/PTUN.Semarang mengandung cacat kekilafan dalammenerapkan hukum;3.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor45/G/K1/2020/PTUN.Semarang, tanggal 2 September 2020;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Salinan Laporan

Tergugat II yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Atambua Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Atb, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 putusan tersebut telahdiberitahukan kepada Tergugat II karena tidak hadir pada saat sidangpengucapan putusan;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri AtambuaNomor 45/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 10 Maret 2021 tersebut TergugatItelan menyatakan banding, sebagaimana terurai dalam Akta PernyataanBanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua Nomor45

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Atb, tertanggal 5 Maret 2021 menjadi sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat III:Halaman 11 dari 20 hal.Putusan Nomor 66/PDT/2021/PT KPGDALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Penggugat bukan sebagai pemiliksah atas lokasi tanah obyek perkara beserta bangunan diatasnya berupasebuah rumah tua peninggalan Almarhumah Getreda Bunga;3.

Bahwa dalam permohonan banding ini Turut Terbanding semulaTergugat Il dan Turut Terbanding II dan semula Tergugat Ill tidakmengajukan banding atau tidak mengajukan keberatan atas putusanPengadilan Negeri Atambua Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Atb, dan juga tidakpernah mengirim wakilnya yang sah dan patut, maka menurut hokumTurut Terbanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding Il dan semulaTergugat Ill membenarkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor45/Pdt.G/202/PN.Atb;5.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Atb, tanggal 10 Maret 2021;3.

Menghukum Tergugat , Il, dan Tergugat III untuk membayar biayaperkaraini;Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telahdiberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelumperkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Pembandingsemula Tergugat sebagaimana ternyata dari Relaas PemberitahuanMemeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pembanding Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Atb,

Pekerjaan : Swasta.Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Penyidik tanggal 29 Mei 2013 Nomor Sp.Han/01/V/2013 sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d 17 Juni 2013 ;Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2013 Nomor B468/Q.1.16/Euh.1/06/2013 sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d 27 Juli 2013;Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2013 Nomor Prin: 260/Q.1.16/Euh.2/07/2013 sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d 05 Agustus 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 24 Juli 2013 Nomor45

Supratman No. 11 Putussibau berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 3 September 2013 yang didaftarkan di kepaniteran Pengadilan NegeriPutussibau tanggal 10 September 2013 Nomor : W17U7/03/HN.01.10/IX2013 ;Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan sertaturunan srresmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor45/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 November 2013 dalam perkara Terdakwa tersebutdiatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut

bahwa atas adanya Memori banding tersebut Jaksa PenuntutUmum tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak adamengajukan Kontra MemoriBanding ; Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara inisebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepadaTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing masing tanggal 19 Nopember 2013 ;Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum terhadap' = putusan ~=Pengadilan Negeri Putussibau Nomor45

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatasmaka amar ke 2 putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 45/Pid.Sus/2013/PN.PTSB tanggal 7 November 2013 yang kurang lengkap tersebut haruslah dilengkapisehingga amar ke 2 (dua) selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;12Menimbang, bahwa selanjutnya kini Majelis Hakim tingkat banding akanmempertimbangkan apakah permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam MemoriBandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor45

Terdakwa tersebut juga dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahanmaka agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanan putusan perlu diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;13Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan sebagaimanaterurai diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor45

Sedangkan Tergugat, tidakdatang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh DimasLingga Wicaksana, SH. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriCibinong, sebagaimana tercantum dalam Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor45/Pdt.G/2021/PN Cbi. tanggal 11 Februari 2021.

Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, makaPengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa gugatan ini dan gugatan telahdiajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,maka secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor45/Pdt.G/2021/PN Cbi. tanggal 11 Februari 2021, tanggal 26 Februari 2021, tanggal17 Maret 2021 dan 26 Maret 2021, dimana ternyata Tergugat telah meninggal dunia,dan berdasarkan Pasal 25 Peraturan

MHum. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor45/Pdt.G/2021/PN.Cbi tanggal 5 Februari 2021, putusan tersebut pada hari:SELASA, tanggal 30 MARET 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. WAHYUNINGTYASPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh KuasaPenggugat dan Tanpa kehadiran Tergugat.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,1.

Putusan.Nomor 272/Pid.Sus/2020/PT SMGputusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Mei 2020 Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Skt dalam perkara tersebut diatas ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan tanggal 20 Februari 2020Nomor Reg.

Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Skt, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;Halaman 9 . Putusan.Nomor 272/Pid.Sus/2020/PT SMGMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakartatersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Mei 2020,sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 31/AktaBdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo.

Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Skt, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal O8 Mei 2020 telahmengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Surakarta pada tanggal 13 Mei 2020 dan telah diberitahukan denganseksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2020sebagaimana tertera didalam Akte Pemberitahuan dan Penyerahan Memoribanding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 31/Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo.Nomor 45/Pid.Sus/2020

Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Skt masingmasing pada tanggal 8 Juni 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta ;Menimbang, bahwa perkara pidana Khusus Nomor 45/Pid.Sus/2020/PNSkt atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan NegeriSurakarta pada tanggal 6 Mei 2020, kemudian pada tanggal 6 Mei 2020Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu PengadilanTinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggangHalaman 10 .

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 06 Mei 2020 yang dimintakan bandingtersebut ;3.