Ditemukan 223 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 K/Pdt/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. PRIMA EKSEKUTIF, DK VS PT. PULAU SEROJA JAYA
283255 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peristiwa tubrukan kapal milik Penggugat Rekonvensi dengan kapal KMMarina Nusantara pada tanggal 26 September 2011 terjadi antara laindisebabkan karena kegagalan kapal KM Marina Nusantara untuk mengubahhaluannya/memperlebar jarak dengan kapal Bomas Segara yang menarikkapal tongkang Pulau Tiga 33022 pada saat passing sehingga tubrukankapal tidak dapat dihindarkan;Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt/20175.
Putus : 26-09-2012 — Upload : 20-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 26 September 2012 — JACOB TJANDRA, dkk. vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dan PT. RAGAM TEKNIK UTAMA, dkk.
7653 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanjung Uban yang diselenggarakan oleh PT.PERTAMINA (Persero) Region I Medan, tidak terjadipersaingan tidak sehat antar pelaku usaha dengan fakta;a Bahwa pada saat pendaftaran peserta lelang dibuka, telahmendaftar 9 (sembilan) Kontraktor sebagai pelaku usaha;b Pada saat proses Aanwijzing diikuti oleh 8 (delapan)perusahaan;c Pada saat proses Evaluasi Teknis dan Administrasi, hanya 4(empat) perusahaan yang berhasil masuk ke prosespenawaran harga eauction, karena 4 (empat) perusahaangugur dengan system passing
    Uban yang diselenggarakan oleh PT.PERTAMINA (Persero) Region I Medan, tidak terjadipersaingan tidak sehat antar pelaku usaha dengan fakta:a Bahwa pada saat pendaftaran peserta lelang dibuka, telah mendaftar 9 (sembilan)Kontraktor sebagai pelaku usaha;b Pada saat proses Aanwijzing diikuti oleh 8 (delapan) perusahaan;c Pada saat proses Evaluasi Teknis dan Administrasi, hanya 4 (empat) perusahaanyang berhasil masuk ke proses penawaran harga eauction, karena 4 (empat) perusahaangugur dengan system passing
Register : 27-10-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Gsk
Tanggal 23 Nopember 2020 — Pemohon:
JOHAN ADITYA KUNCORO
Termohon:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I KPPBC Tipe Madya Pabean B Gresik
359604
  • STEPHANUS HERU SETIYONOBahwa keterangan saksi sthepanus pada intinya menerangkanbahwa sekitar tanggal 19 Januari 2019 malam, saksi mengetahuijikalau kapal yang di Nakhodai itu bukan Revo 8 dari kapal yangberlawanan melakukan pemanggilan lewat radio kapal yaituREVO3 passing Port To Port* yang artinya ketemu sisi kiri dengan sisi kirilalu saksi menjawab we passing port to port. Saat itu saksi hanyaberpikiran kenapa kapal ini dipanggil REVO 3.Saksi a.n.
Register : 05-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 34/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 12 Oktober 2017 — MARKASIM, S.E MELAWAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU BAGAN JAWA
183177
  • Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 Tergugat menerbitkanKeputusan Panitia Pemilihnan Penghulu Bagan JawaNo.11/KTSP/PPPS/KBJ/VIIV2017 tertanggal 31 Agustus 2017tentang Penetapan Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan BaganJawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 yangpada pokoknya menetapkan 5 (lima) orang Bakal Calon PenghuluBagan Jawa yang dinyatakan lulus ke tahapan selanjutnyaberdasarkan urutan penilaian rangking (passing grade) sebagaiberikut :a.
    Apabila masih terjadi kesamaan pada poin a dan poin b makadiambil langkah ketiga dengan menggunakan urutan prioritasketiga yaitu diutamakan usia termuda:15.Bahwa oleh karena Bakal Calon Penghulu Bagan Jawa yangdinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 12(dua belas) orang, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan BupatiRokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman TeknisPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak dilakukan seleksitambahan dengan menghitung bobot poin (passing grade)sebagaimana
Register : 03-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINARINDO GERBANGMAS;
7562 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pastibeneficial owner, karena untuk menentukan apakah penerima bungaadalah beneficial owner atau bukan, harus dilihat subtansinya bukanhanya dilihat dari formal pembayaran bunga.Bahwa dari data akuntasi dan laporan keuangan Dupoer Finance BVdiketahui bahwa seluruh penghasilan bunga yang diterima DupoerFinance BV dari para debiturnya langsung dibebankan sebagai biayabunga kepada krediturnya sehingga substansi penghasilan bungatersebut tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan kena pajakDupoer Finance BV (passing
Register : 19-04-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 279/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 11 Agustus 2016 — PT.PULAU SEROJA JAYA >< PT.PRIMA EKSEKUTIF CS
231136
  • No. 279/Pdt/2016/PT.DKI26haluannya/memperlebar jarak dengan kapal Bomas Segara yang menarik kapaltongkang Pulau Tiga 33022 pada saat passing sehingga tubrukan kapal tidak dapatdihindarkan;D. Selain itu, kapal KM Marina Nusantara telah bergerak dengankecepatan yang tidak aman sehingga peristiwa tubrukan kapal tidak dapat dihindari;6.
Putus : 22-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820/B/PK/PJK/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SINARINDO GERBANGMAS
6236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beneficial owner, karena untuk menentukan apakah penerimabunga adalah beneficial owner atau bukan, harus dilihat subtansinyabukan hanya dilihat dari formal pembayaran bunga.Bahwa dari data akuntasi dan laporan keuangan Dupoer Finance BVdiketahui bahwa seluruh penghasilan bunga yang diterima DupoerFinance BV dari para debiturnya langsung dibebankan sebagai biayabunga kepada krediturnya sehingga substansi penghasilan bungatersebut tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan kena pajakDupoer Finance BV (passing
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO
137218
  • .** Bahwa proses penghamparan dilakukan dengan cara aspal dihampardengan kondisi gembur dengan ketebalan 6 cm, setelah penghamparansepanjang 50 meter baru dilakukan pemadatan dengan tandem sebanyak 2(dua) lintasan (passing) kemudian dilanjutkan dengan Tire Roller sebanyak 8(delapan) lintasan (passing), selanjutnya segmen kedua dihampar aspalgembur tebal 6 cm kemudian dipadatkan dengan tandem 2 (dua) lintasan(passing) dan dilanjutkan dengan Tire Roller 10 lintasan (passing).** Bahwa dalam proses penghamparan
    Suhupenghamparan (laying temperature) antara 135C155C, dan suhupenggilasan (Rolling temperture) seperlunya untuk memperoleh field densityyang dimaksud tetapi tidak boleh kurang dari 122C (sesuai hasil trialcompaction).** Bahwa proses penghamparan dilakukan dengan cara aspal dihampardengan kondisi gembur dengan ketebalan 6 cm, setelah penghamparansepanjang 50 meter baru dilakukan pemadatan dengan tandem sebanyak 2(dua) lintasan (passing) kemudian dilanjutkan dengan Tire Roller sebanyak 8(delapan)
    lintasan (passing), selanjutnya segmen kedua dihampar aspalgembur tebal 6 cm kemudian dipadatkan dengan tandem 2 (dua) lintasan(passing) dan dilanjutkan dengan Tire Roller 10 lintasan (passing).** Bahwa dalam proses penghamparan dan pemadatan aspal kadang kaladilakukan dalam kondisi lokasi yang masih basah setelah hujan karenamengejar waktu yang sudah semakin mendekati akhir tahun anggaran.** Bahwa setelah dipadatkan, seharusnya dilakukan field density test palingsedikit 2 (dua) kali sehari dan Field
Putus : 18-03-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 18 Maret 2015 — PT. SUMBERMETAL INTERNASIONAL VS 1. PT. PRIMA KARYA AGUNG, DK
17398 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 173 K/Pdt.SusHKI/2014termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yangdidaftar;Dengan penambahan katakata dibelakang merek SD tersebutTermohon Kasasi telah teroukti dan meyakinkan melakukanpendaftaran SD Pipes System dengan iktikad tidak baik dan telahmelakukan pendomplengan (passing off) untuk menguasai pasar; Bahwa, Penggugat mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia atas prinsipiktikad baik dalam penggunaan merek, sebagaimana dalam YurisprudensiTetap Mahkamah Agung RI dalam
Putus : 17-02-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1288 K/PID.SUS/2015
Tanggal 17 Februari 2016 — MIRMA FADJARWATI MALIK
17990 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sucofindo, yangberisi: Untuk sanggahan terkait perubahan nilai passing grade panitia menyatakandapat diterima dan dilakukan evaluasi ulang, seharusnya denganpengakuan tersebut Panitia telah melanggar Keppres 80 Pasal 19 ayat (5)bahwa panitia tidak diperkenankan mengubah manambah dan mengurangikriteria penilaian dengan alasan apa pun; Panitia salah menafsirkan Keppres 80 bagian Lampiran Bab Il huruf Aangka 5 butir a mengenai acuan evaluasi ulang.
    Ciptanusa Buana MS 5.27 1.76 37.42 44.46 IVSentosa MS = Memenuhi SyaratAtas surat penetapan Suhenda tersebut, Panitia Pengadaan menerbitkanPengumuman Peringkat Teknis Nomor 12549/G4/PSP/2010 tanggal 3November 2010 (tanpa tanda tangan Panitia Pengadaan) denganmenggunakan passing grade 69,41 sehingga peserta yang dapatHal. 110 dari 456 hal.
    Gita Persada MS 10.33 16.25 50.00 76.59 lll Padahal Suhenda mengetahui bahwa dalam KAK, Pasal 16 Tata CaraEvaluasi Dokumen Penawaran, angka 2 Kriteria Evaluasi, angka 2.2Evaluasi Teknis, angka 2.2.4 menegaskan Dengan nilai ambang bataskelulusan (passing grade) minimal 80.
    Tindakan merubah passing gradeini merupakan bentuk tindakan post bidding yang sangat dilarang dalamketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu merubah ataumenambah syarat dalam dokumen pengadaan yang dilakukan olehPanitia pengadaan dan Suhenda selaku PPK tidak melakukan pengawas an dan membiarkan hal tersebut terjadi sehingga PT.
    Sucofindo, yangberisi: Untuk sanggahan terkait perubahan nilai passing grade panitiamenyatakan dapat diterima dan dilakukan evaluasi ulang, seharusnyadengan pengakuan tersebut Panitia telah melanggar Keppres 80 PasalHal. 112 dari 456 hal.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2131 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IVO MAS TUNGGAL
9459 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini tampak dari strukturjumlah pinjaman dan dana yang dipinjamkan denganterms and conditions pinjamannya;Goederhand Finance B.V. tidak memiliki penguasaancukup untuk atas penghasilan bunga yang diterimanyakarena telah meneruskan kembali (passing through)seluruh pendapatan bunga yang diterimanya kepadapihak ketiga;Dengan demikian Goederhand Finance B.V. bukanmerupakan beneficial owner (pemilik manfaat dari bungatersebut) dari penghasilan bunga yang diterimanya dariTermohon Peninjauan Kembali,
Register : 30-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 14/G/2021/PTUN.PLK
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.DARYONO
2.SALAMIAH
Tergugat:
KEPALA DESA BATUAH
302121
  • Bahwa pada saaat Saksi masuk menjabat sebagai Camat di RarenBatuah, posisi Perangkat Desa statusnya adalah PIt; Bahwa dalam pelaksanaan seleksi Perangakat Desa dengan sistemCAT, Pemerintah Kecamatan bertugas sebagai Pembina dan Pengawasdalam rangkaian proses CAT; Bahwa Hasil formasi Perangkat Desa yang kosong disampaikan olehKepala Desa ke Kecamatan, dan kemudian kecamatan bersurat keKabupaten Barito Timur Bagian Pemerintahan; Bahwa Saksi memberikan Rekomendasi kepada yang lulus CAT dengannilai passing
Register : 15-02-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Glend Pradana
2.Risky Dwi Afriadi
3.Devy Paramitha Agnelia
Tergugat:
Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI cq Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
187220
  • Kementerian PUPR;Bahwa saksi mengajukan sanggahan atas hasil akhir Seleksi CPNSTahun 2019 pada Kementerian PUPR melalui mekanisme yang telahditentukan karena saksi juga peserta CPNS yang dinyatakan tidak lulus;Bahwa setelah mendapatkan jawaban atas sanggahan tersebut, saksitidak menerima atas jawaban yang diberikan atas sanggahan yang telahsaksi ajukan tapi saksi tidak mengajukan gugatan ke pengadilan;Bahwa sebagai peserta CPNS yang statusnya Tidak Lulus, saksimengetahui adanya ketentuan tentang passing
Register : 10-12-2012 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 18 April 2013 — DKSH Malaysia Sdn. Bhd. >< 1. MUKTAR, 2. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan HAM R.l. cq Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek
33494
  • menegaskan lagi bahwa suatu tindakan dikatakan memboncengketenaran merek orang lain jika pemakaian merek yang sama akan menimbulkan kekaburan di kalangan masyarakatpemakai akan asal usul barang, atau akan mempengaruhi khalayak ramai untuk mengasosiasikan/ atau menghubungkanbahwa barangbarang yang menggunakan merek tersebut berasal dari suatuprodusen) 222 222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa perbuatan meniru atau membonceng ini di Negaranegara penganut Common Law dikenaldengan istilah passing
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 24 Februari 2016 — ANDI PRAYANA
7149
  • pelelangan;Halaman 29 dari 266 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg.Bahwa proses pelelangan pekerjaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatanpekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang,Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, maka Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaanKonsultansi kemudian melakukan proses pelelangan untuk kegiatan supervisi/pengawasan tersebut sejak tanggal 2 April 2014.Bahwa dari Proses Pelelangan tersebut tidak ada peserta yang mencapai Ambang Baras/Passing
    Prayana agar membuatdokumen penawaran guna mengikuti proses pelelangan.Bahwa proses pelelangan pekerjaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatanpekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut (dermaga) di Bakalang,Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, maka Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaanKonsultansi kemudian melakukan proses pelelangan untuk kegiatan supervisi/pengawasan tersebut sejak tanggal 2 April 2014.Bahwa dari Proses Pelelangan tersebut tidak ada peserta yang mencapai Ambang Baras/Passing
    dialihakan kepadaSugiarto Prayitno;Bahwa untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaankegiatan pekerjaan pembangunan infrastruktur transportasi laut(dermaga) di Bakalang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor,maka Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Konsultansi kemudianmelakukan proses pelelangan untuk kegiatan supervisi/pengawasantersebut sejak tanggal 2 April 2014 s/d penetapan pemenang tanggal 17Juni 2014;Bahwa dari Proses Pelelangan tersebut tidak ada peserta yang mencapaiAmbang Batas/Passing
    Dalam Proses Pelelangan tersebut tidak ada peserta yang mencapai Ambang Batas/Passing Grade sehingga Pokja Menyampaikan Nota Dinas Kepada Kepala ULP danditembuskan kepada KPA dan PPK sehingga Kepala ULP kemudian menyampaikantanggapan dalam bentuk Nota Dinas yang intinya meminta dilaksanakan pelelenganulang dengan Nilai pagu sebesar Rp224.000.000,00 tetapi dengan HPS sebesarRp211.005.300,00.
    Dari Proses Pelelangan tersebut tidak ada peserta yang mencapai Ambang Batas/Passing Grade sehingga Pokja Menyampaikan Nota Dinas Kepada Kepala ULP danditembuskan kepada KPA dan PPK sehingga Kepala ULP kemudian menyampaikantanggapan dalam bentuk Nota Dinas yang intinya meminta dilaksanakan pelelenganulang dengan Nilai PAGU sebesar Rp224.000.000,00 dan HPS sebesarRp211.005.300,00.
Putus : 02-07-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 85/Pid.B/2015/PN Gto
Tanggal 2 Juli 2015 — - YONAS SIDIKI, S.E. alias YONAS
8927
  • 2014 diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional(Panselnas) yang dibentuk berdasarkan Keputusan KementerianPemberdayaan Aparatur Negara yang didalamnya terdapat instansi terkaitseperti BKN Rl, MENPAN dan instansi terkait lainnya, dari pendaftaranPNS melalui Online dengan menggunakan Web resmi dari Panselnas,setelah sampai pada seleksi administrasi diserahkan kepada instansi terkait24tempat yang bersangkutan melamar dan konpetensi dasar dan ditentukanyang memenuhi standar brdsarkan renking pada passing
Putus : 04-04-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN LIMBOTO Nomor 191/Pid.B/2018/PN Lbo
Tanggal 4 April 2018 — JPU : CHAIRUL F MOKOGINTA,SH Terdakwa : ESTO HARYANTI HARTONO Alias ESTO
5920
  • Bahwa ahli menjelaskan bahwa Penentuan kelulusan CPNS jalurhonorer K2 adalah Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS)sedangkan Penentuan kelulusan pelamar umum yang mengikutiTKD ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas (passing grade)kelulusan yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB ataspertimbangan Mendikobud dengan memperhatikan pendapat dariKonsorsium Perguruan Tinggi Negeri.
Upload : 26-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 K/PDT.SUS/2010
SHANGHAI DIESEL ENGINE CO. LTD; PT. ADI PERKASA BUANA (PEMERINTAH RI Cq. KEMENKUMHAM Cq. DIT.JEND. HAKI CQ. DIT. MEREK)
155170 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan khusus mengenaipendaftaran Merek yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yangmempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya denganMerek yang sudah terkenal (wellknown mark) sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 6 ayat (1) b, maka hal itu sudah pasti dilandasi oleh"Itikad Tidak Baik" (pirate non mutat dominium) dengan maksudmenjiplak dan mendompleng ketenaran Merek tersebut agar meraupkeuntungan dengan jalan pintas (passing off) yang pada gilirannya akanmenciptakan iklim persaingan
Register : 15-09-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JENEPONTO Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Jnp
Tanggal 5 Desember 2016 — MUH NATSIR MAKKUTANANG DG NGELLA Bin MAKKUTANANG
882
  • kemudian dilakukan seleksi penerimaan CPNSsecara nasional dengan menggunakan LJK (Lembar jawabancomputer) dan CAT (Computer assistet test), dan pemeriksaan hasilHalaman 18 dari 39 Putusan Pidana Nomor: 104/Pid.B/2016/PN.Jnp.CPNS dilakukan oleh PANSELNAS (panitia seleksi nasional) CPNSyang dikoordinir oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera laluselanjutnya mengundang Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri,Gubernur, Walikota dan Bupati) untuk mengambil dan mengumumkanhasil seleksi CPNS berdasarkan Passing
Register : 25-07-2011 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Agustus 2012 —
12174
  • ;Bahwa meskipun demikian PT AAA belumlah menjadi pemilik atasbarangBarang tersebut sampai PT AAA melunasi secara penuh hargaBarang yang telah disepakati baik secara langsung maupun berkala,sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 Sale Contract yang antara lainmenegaskan:Notwithstanding delivery of the Goods or passing of risk in the Goods tothe Buyers or any rule, regulation or provision to thecontrary, title to the Goods shall not under any circumstances whatsoeverpass to the Buyers until the
    pemindahan hak milik, yang dilakukanoleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.Pasal 1459 KUHPerdata:Hak milik atas barangbarang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli selamaPasal 612 KUHPerdata:Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukandengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas namapemilik, atau dengan penyerahan kuncikunci dari bangunan, dalam manakebendaan itu beradaPasal 18 Sale Contract:Notwithstanding delivery of the Goods or passing