belas) Km dari Industri (sawmill)KLP KOPHAMURA di Desa Kasang Padang Kecamatan BonaiDarussalam Kabupaten Rokan Hulu dan sesampainya terdakwaHerman Als Eman Bin Rusli di Jembatan II (Dua) Kec MandauKab Bengkalis yaitu setelah kayu kayu balok Tim sebanyak 57(lima puluh tujuh) keping dimuat ke dalam truk Colt Dieseltersebut, yang mana kayu tersebut diangkut tanpa dilengkapi suratketerangan sah hasil hutan yang rencana akan diolah menjadi kayuolahan untuk bantuan mesjid;Bahwa Petugas Pejabat Penerima Pengesah

INTARAN PERMAI;Bahwa Sampai dengan sekarang ini Saksi masih menjabat sebagai GANISPHPL PKB R dan bertindak sebagai pengesah LHP IPK PT INTARANPERMAI dan tidak ada orang lain selain Saksi sebagai GANIS PHPL PKB Rdan bertindak sebagai pengesah LHP IPK PT INTARAN PERMAI;Bahwa Seharusnya saksi memiliki akses ke SIPUHH untuk mengunggah datake buku ukur elektronik dan pembuat LHP tetapi IPK PT.

Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor522.21/1132 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan danPenetapan Petugas Kehutanan Sebagai Pejabat Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP) dan Penetapan Nomor Register P2LHP pada PT. GorgaDuma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir tanggal 14Februari 2013 sebanyak 4 lembarKeseluruhannya terlampir dalam berkas perkara.4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor522.21/1132 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan PenetapanPetugas Kehutanan sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP)dan Penetapan Nomor Register P2LHP pada PT. Gorga Duma Sari Dinas Kehutanandan Perkebunan Kabupaten Samosir20.

Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten SamosirCopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1132tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Kehutanansebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penetapan NomorRegister P2LHP pada PT.

Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor522.21/1132 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan PenetapanPetugas Kehutanan sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP)dan Penetapan Nomor Register P2LHP pada PT.

Tanggal 30 September 2010 (videBukti P8.1), 16/LHP/IPKVCIWI/XII/2010 Tanggal 31 Desember 2010 (videBukti P8.2), 21/LHP/IPKVCIWI/III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 (videBukti P8.3), 22/LHP/IPKVCIWI/III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 (videBukti P8.4), 23/LHP/IPKVCIWI/IV/2011 Tanggal 15 April 2011 (vide BuktiP8.5), 24/LHP/IPKVCIWI/IV/2011 Tanggal 30 April 2011 (vide Bukti P8.4)dan 25/LHP/IPKVCIWI/V/2011 Tanggal 10 Mei 2011 (vide Bukti P8.7),yang mana seluruh LHP tersebut telah diperiksa dan disahkan olehPejabat Pengesah

Untuk Kartu/Buku Uji Berkala (KIR) yang asli apabila diterawang dengan menggunakan alat sinar ultra violet terlinat terangsedangkan yang pastu tidak;" Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak pemah mengeluarkankode nomor buku Seri AE;" Dilakukan pengecekan secara online terhadap Kartu/Buku UjiBerkala (KIR) tidak terdaftar;" Untuk Cap Stempel Kartu/Buku Uji Berkala (KIR) dan tandatangan pengesah menyatu.

Untuk Kartu/Buku Uji Berkala (KIR) yang asli apabila diterawang dengan menggunakan alat sinar ultra violet terlinat terangsedangkan yang pastu tidak;" Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak pemah mengeluarkankode nomor buku Seri AE;" Dilakukan pengecekan secara online terhadap Kartu/Buku UjiBerkala (KIR) tidak terdaftar;" Untuk Cap Stempel Kartu/Buku Uji Berkala (KIR) dan tandatangan pengesah menyatu.

.= Bahwa Camat bisa bertindak sebagai pejabat pembuat aktatanah atau sebagai pengesah atas jual beli tanah di wilayahnya.

Danpengeluaran harus berpedoman pada SOP dengan demikian pengeluarankas sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) atau lebih maka pengeluarandilakukan dengan pengeluaran bank dan dengan persetujuan Direksi.Bahwa verifikator dan pengesah atas pengeluaran tunai Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) atau lebih seharusnya tidak menyetujui karenapengeluaran tersebut seharusnya pengeluaran bank dan persetujuandireksi.Berdasarkan keterangan Poniran selaku Kasir mengenai cadangan kasyang disediakan di kasir maksimum

Pinggir di bidang Kehutanan;Bahwa tugas pokok saksi adalah sebagai Pajabat Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP) di PT.Arara Abadi Distrik II SebanganDurimelakukan penegcekan tersebut;Bahwa dari hasil pengukuran di lokasi adalah benar, bahwa dilahan yangdiklaim oleh para terdakwa tersebut termasuk areal konsensi HTI PT. Arara Abadi dasar; Hal. (27) dari 61 Hal / Putusan No:357/Pid.Sus/2012/PN.Bks;Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa yaituTerdakwa I.

Danpengeluaran harus berpedoman pada SOP dengan demikian pengeluarankas sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) atau lebih maka pengeluarandilakukan dengan pengeluaran bank dan dengan persetujuan Direksi.Bahwa verifikator dan pengesah atas pengeluaran tunai Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) atau lebih seharusnya tidak menyetujui karenapengeluaran tersebut seharusnya pengeluaran bank dan persetujuandireksi.Berdasarkan keterangan Poniran selaku Kasir mengenai cadangan kasyang disediakan di kasir maksimum

Danpengeluaran harus berpedoman pada SOP dengan demikian pengeluarankas sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) atau lebih maka pengeluarandilakukan dengan pengeluaran bank dan dengan persetujuan Direksi.Bahwa verifikator dan pengesah atas pengeluaran tunai Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) atau lebih seharusnya tidak menyetujui karenapengeluaran tersebut seharusnya pengeluaran bank dan persetujuandireksi.Berdasarkan keterangan Poniran selaku Kasir mengenaicadangan kas yang disediakan di kasir maksimum

Pembayaran DR sebanyak : 8,5318 x 2 x DR 18,0 USD$ = USD$307,08.Bahwa terhadap kewajiban PSDH dan DR harus segera di bayarkansetelah LHP sudah di sahkan oleh Petugas pengesah LHP.Halaman 34 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN PbuTerhadap keterangan Ahli SURONO, S.HUT Bin SUKARMO, Terdakwamemberikan pendapatnya yaitu terhadap keterangan saksi tersebutTerdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksitersebut:Menimbang, bahwa Terdakwa YOHANES LA Anak dari PADATU dipersidangan telah memberikan

Masih di akhir BulanMei 2018, TARYUDI membawa draftsite plan yang belumditandatangani oleh pengesah dari Dinas PUPR Kabupaten BekasiHalaman 16 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDGkepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO yang kemudian dijadikandraft perhitungan SARTEK IMB.

BDGyang ditandatangani oleh EDI DWI SOESIANTO terkaitpermohonan SARTEK IMB untuk 53 tower dan 13 basement.Masih di akhir Bulan Mei 2018, TARYUDI membawa draftsite planyang belum ditandatangani oleh pengesah dari Dinas PUPRKabupaten Bekasi kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSOyang kemudian dijadikan draft perhitungan SARTEK IMB.Selanjutnya setelah menerima draft yang belum ditandatanganitersebut, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO, ANDU NUSANTARA,IIN SOLIHIN, TARYUDI dan EDI DWI SOESIANTO menghitungluasan tapak

untuk membuatkan Saran Teknis Izin MendirikanBangunan (SARTEK IMB) sejumlah 53 tower dan 13 basementuntuk apartemen MEIKARTA PT LIPPO CIKARANG, Tbk.Pada akhir bulan Mei 2018, TINA KARINI SUCIATI SANTOSOmenerima Surat Permohonan SARTEK IMB MEIKARTA dengannomor Surat 19/SP/LCLAND/V 2018 tertanggal 16 Mei 2018yang ditandatangani oleh EDI DWI SOESIANTO terkaitpermohonan SARTEK IMB untuk 53 tower dan 13 basement.Masih di akhir Bulan Mei 2018, TARYUDI membawa draftsite planyang belum ditandatangani oleh pengesah

iuran ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan iuran Dana Reboisasi (DR) sebagaimanaditetapkan sesuai PP No. 51 Tahun 1988 tentang PSDH dan Kepres No. 30Tahun 1990 tentang Penyetoran, Pemungutan dan Pembayaran IHH;Bahwa tata cara pengenaan iuran PSDH dan DR yaitu setelah perusahaanpemegang izin melakukan kegiatan penebangan dan hasil tebangan tersebutdibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) setiap 10 (sepuluh) hari atau dalamsatu bulan sebanyak 3 (tiga) priode dan hasil LHP tersebut diajukan kepadapejabat pengesah

Melakukan approval pada pembukaan rekening penampungan danaEDC, dan menandatangani formulir pembukaan rekening sebagaisigner (pengesah); Memberi paraf tulisan TIDAK DAPAT DIAMBIL TUNAI pada BukuTabungan Penampung Dana EDC; Menandatangani nota pembukuan piutang intern sebagai checker(pengecek/pemeriksa) dan signer (pengesah); Memonitor dan mengawasi mutasi rekening penampung dana EDC danrekening piutang intern; Melakukan approval/menyetujui pada sistem Brinets sesuai dengankewenangannya (Rp.250.000.000

koperasi Madani dan koperasiBeringin dan ada koperasi lainnya sekitar 7 atau 8koperasi mengambil kayu di areal KBNK tersebut;Bahwa ada staf saksi yang mengawasi, menghitung danmengesahkan jumlah kubikasi kayu yang ditebang diareal KBNKtersebut; Bahwa saksi mengetahui ada SK Menteri Kehutanan No.283 tahun 2004, namun baru diterima setelah adasurat dari Wakil Gubernur Kaltim tanggal 24 Agustus2005 yang menyampaikan agar SK Menteri Kehutanantersebut dipedomani bukan SK.Gubernur No. 21 TahunBahwa mengenai pengesah

CRISTIN (Sekretaris Disporabudpar) sebagai Pengesah surat pertanggungjawabanKR UIA AN ~ mm nn nr tt6 TRIINSANI sebagai Kasubbag keuangan;7 INSAN CAHYADI BUANA, SH, sebagai Bendahara pengeluaran pembantu;8 LILIK ANIWIYATI sebagai Bendahara Pengeluaran;Hal 57daril03 Put. No. 178 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.SbyINDRA sebagai Penyimpan barang ;Bahwa selama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan GOR tersebut, sdr. Tjitratnoselaku PPTK mengaku sering sakit sehingga pekerjaannya banyak dibantu oleh sdr.

Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor126/KPTSII/2003 tanggal 4 April 2003 tentang PenatausahaanHasil Hutan, menyatakan :Berdasarkan permohonan usulan LHPKB sebagaimanadimaksud pada ayat (1), apabila atas kayu bulat tersebut telahdibayar PSDH dan atau DRnya, maka P2LHP segera melakukanpemeriksaan sesuai tata cara pemeriksaan sebagaimana diaturpada lampiran Ill ;Maka Pemohon Peninjauan Kembali (PK) selaku Kepala Dinasmelakukan penertiban dengan cara memerintahkan seluruh P2LHP(Pejabat Pengesah

Bank MandiriSPPIHH/ 00 00 00 Cabang PadangDR/05/MTW/AC Bukti T88 Novum ;Penerbitan SPPPSDH dan SPPDR oleh Pejabat Penagihdidasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan hasilhutan dilapangan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil ProduksiHal. 106 dari 174 hal. Put.

Masih di akhir bulan Mei 2018, TARYUDI membawadraft site plan yang belum ditandatangani oleh pengesah dari Dinas PUPRKabupaten Bekasi kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO = yangkemudian dijadikan draft perhitungan SARTEK IMB.

Masih di akhir bulan Mei 2018, TARYUDI membawadraft site plan yang belum ditandatangani oleh pengesah dari Dinas PUPRKabupaten Bekasi kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO = yangkemudian dijadikan draft perhitungan SARTEK IMB. Selanjutnya setelahmenerima draft yang belum ditandatangani tersebut, TINA KARINISUCIATI SANTOSO, ANDU NUSANTARA, IIN SOLIHIN, TARYUDI danHalaman 43 dari 510 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2018/PN.

InternalPT.KERETA API INDONESIA (Persero) nomor:3/KF.102/VIII/KC/KA/2019, tanggal 6 Agustus 2019 PerihalPersetujuan Pergeseran Investasi Pensertifikatan Aset Divre SU danSubdivre 1.1 Aceh senilai Rp.2,900,000,000,00 (Dua milyar sembilanratus juta rupiah);Bahwa saksi tidak terlibat pada proses pengusulan anggaranInvestasiPensertifikatan Aset Subdivre I.1 Aceh TA 2019 ;Bahwa saksi selaku Junior Manager Keuangan pada PT.Kereta ApiIndonesia (Persero) Sub Divisi Regional .1 Aceh hanya bertindak selakuPembantu Pengesah

KAI Subdivrel.1 Aceh sebesar Rp.8,234,616,688,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluhempat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh delapanrupiah) saksi tidak mengetahuinya apakah jumlah anggaran tersebut termasukbiaya BPHTB atau tidak, karena saksi tidak terlibat pada proses pengusulananggaran pensertifikatan tanah Subdivre I.1 Aceh TA 2019;Bahwa saksi selaku Asisten Manajer Administrasi pada subdivre I.1 Acehsebagai Pengesah pembayaran (PP) sedangkan Junior Manajer keuanganSdr DARMAWAN

Timur ada 3 (tiga) tahapdengan total seluruhnya sejumlah Rp. 7.041.000.000, ( tujuh milyar empatuluh satu juta rupiah); Bahwa nilai yang dibayarkan sebesar Rp.7.041.150.000,00 (Tujuh milyarempat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidaktermasuk biaya pajak dan tidak dibebankan biaya administrasi lainya, danuntuk penghitungan biaya pajak yang dapat menjelaskan adalah JuniorManager Keuangan pada Subdivre I.1 Aceh dan Manager Administrasi padaSubdivre I.1 Aceh sebagai Pembantu Pengesah

akantetapi harus sesuai isi dari kontrak;Bahwa yang menginput data invoice adalah manager Asset;Bahwa pencairan invoice tidak perlu minta tanda tangan dari manager assetkarena kewenangan pusat;Bahwa di Pusat mempunyai kewenangan untuk mengawasi keuangandaerah;Bahwa seluruh invoice ditujukan ke Roby Irmawan;Bahwa dana yang dicairkan di pusat langsung di transfer ke rekeningVendors yaitu Saudara Ardiansyah;Bahwa yang melaksanakan verifikasi pembayaran adalah pembantuPengesah Pembayaran (SPP) dan Pejabat Pengesah

Pembayaran, yangmana untuk Pembantu Pengesah Pembayaran adalah saudara Darmawanselaku Junior Manager Keuangan;Bahwa tahapantahapan pencairan invoice sudah sesuai dengan aturanyang berlaku;Halaman 52 dari 402Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Bna Bahwa yang membuat dokumen invoice adalah vendor, dan syaratpembayaran invoice tergantung dari isi kontrak yang terpenting adadokumen invoice dan berita acara serah terima pekerjaan.Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Masih di akhir Bulan Mei 2018, TARYUDI membawadraft site plan yang belum ditandatangani oleh pengesah dari Dinas PUPRKabupaten Bekasi kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO = yangkemudian dijadikan draft perhitungan SARTEK IMB.

KARINI SUCIATI SANTOSO menyetujuinya, kemudianFITRADJAJA PURNAMA dan Terdakwa menyampaikan akan memberikanuang tanoa menyebutkan jumlahnya;Bahwa Pada akhir bulan Mei 2018, TINA KARINI SUCIATI SANTOSOmenerima Surat Permohonan SARTEK IMB MEIKARTA dengan nomor Surat19/SP/LCLAND/V 2018 tertanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh EDIDWI SOESIANTO terkait permohonan SARTEK IMB untuk 53 tower dan 13basement;Bahwa di akhir Bulan Mei 2018, TARYUDI membawa draft site plan yang belumditandatangani oleh pengesah

Bdgditandatangani oleh pengesah dari Dinas PUPR Kabupaten Bekasi kepada TINAKARINI SUCIATI SANTOSO yang kemudian dijadikan draft perhitungan SARTEKIMB. Setelah menerima draft yang belum ditandatangani tersebut, TINA KARINISUCIATI SANTOSO menghitung luasan tapak bangunan yang selanjutnyadijadikan dasar acuan untuk perhitungan SARTEK IMB.Menimbang, bahwa SARTEK IMB ditandatangani oleh JAMALUDINtertanggal 23 Mei 2018. Setelah SARTEK IMB tersebut ditandatangani, TerdakwaHENRY JASMEN P.