menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapatperihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaaan

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapatHalaman 16 dari 23Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2019/PN Rapperihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaaan

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaaan shabushabutersebut;6. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan Asesmen terhadapTerdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi TenggaraNomor : Rek/349/IIIka/Rh.00.00/2018/BNNPSULTRA tanggal 15 Maret 2018dengan hasil Rekomendasi Terdakwa sebagai pengguna atau pecanduNarkotika Golongan dengan tingkat ketergantungan sedang dan tidaktermasuk dalam jaringan;7.

Terdakwa akan dikonsumsi sendiri dankeberadaan Terdakwa di kost BAM 88 kamar nomor 3 untuk mengkonsumsishabu bersama Wulan, di dalam kamar tersebut ada orang yang bernamaAdel dan setelah dicari informasi oleh Saksi Sarman Iskandar dan SaksiNonong Suwarno, kamar kos tersebut adalah kamar kosnya Wulan, yangbersebelahan dengan kamar kosnya Adel;Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan olehKetua RT setempat yaitu Saksi LA Ode Hasruddin;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaaan

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium, setelahmendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obatdan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlahdiartikan bahwasanya penggunaaan

./02/VI/2019 Dokkes tanggal 2 Juni 2019 ,dan terdakwa tidak dapat menunjukkan buktibukti sehubungan narkotikayang dikuasainya.Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan IimuPengetahuan dan tehnologi( Vide pasal 7 UndangUndang no 35 tahun2009) yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasukpelayanan rehabilitasi medis, yang dimaksud dengan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnoligi adalah penggunaaan Narkotika terutama untukkepentingan

/O2/VI/2019 Dokkes tanggal 2 Juni 2019,dan terdakwa tidak dapat menunjukkan buktibukti sehubungan narkotikayang dikuasainya.Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau. pengembangan = IimuPengetahuan dan tehnologi( Vide pasal 7 UndangUndang no 35 tahun2009) yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasukpelayanan rehabilitasi medis, yang dimaksud dengan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnoligi adalah penggunaaan Narkotika terutama untukkepentingan

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapatperihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaaan

Menyatakan Sah menurut Hukum Surat Ijin Sewa tanah dan penggunaan Perairan No. 800/Dpt/16/X/2007, izin sewa terhitung mulai tanggal 3 September 2007 sampai dengan perjanjian /persetujuan sewa menyewa tanah dan penggunaaan perairan nomor 800/DPT/16/IX/2007 tanggal 3 September 2007.6.

ACHMAND DIPONEGORO Putussibau,hasilnya adalah positive Methamphetamin;Menimbang, bahwa Shabu atau Metamfetamina itu juga merupakanjenis narkotika yang bukan tanaman karena bukan bersumber dari tanaman,tetapi dari zat kimia tertentu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbuktibahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika golongan jenisshabu yang merupakan narkotika bukan tanaman;Menimbang, bahwa penggunaaan Narkotika telah diatur dalamUndangUndang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dengan kata lainperbuatan tersebut bertentangan dengan undangundang (hukum tertulis),sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatandianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalamundangundang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asasasas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebutbertentangan dengan undangundang (hukum tertulis) dan hukum yang tidaktertulis seperti tata susila, dan sebagainya ;Menimbang, bahwa penggunaaan

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapatperihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaaan

BSKP sedangkan untuk aturan pemanenan yang benardari PT.BSKP adalah yang menggunakan amoniak yang disiapkan olehPT.BSKP agar hasil karet tersebut masih dalam keadaan cair dansedangkan untuk penggunaaan tawas dilarang oleh pihak perusahaan PT.BSKP ;Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa tersebut adalahkaryawan buruh kontrakan dan setelah di TKP saksi baru mengetahui padasaat ltu saksi MUHAMMAD PADLI adalah merupakan buruh kontrakandibawah pimpinan Sdr RASIDI warga Desa Bentok Darat

latek tersebut ditumpah / dituang dan setelah 1 atau 2 hari sisa hasilsadapan tersebut membeku yang disebut lum yang mana lum tersebut jumlahnyasedikit dan berbentuk seperti mangkok kecil dan lum tersebut juga disetorkan keperusahaan melalui mandor yang telah ditentukan ;Bahwa aturan pemanenan yang benar dari PT.BSKP adalah yang menggunakanamoniak yang disiapkan oleh PT.BSKP agar hasil karet tersebut masih dalamHalaman 25 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pii.keadaan cair dan sedangkan untuk penggunaaan

perusahaan dan ada sisa hasil sadapansetelah latek tersebut ditumpah / dituang dan setelah 1 atau 2 hari sisa hasil sadapantersebut membeku yang disebut lum yang mana lum tersebut jumlahnya sedikit danberbentuk seperti mangkok kecil dan lum tersebut juga disetorkan ke perusahaanmelalui mandor yang telah ditentukan ;Menimbang, bahwa aturan pemanenan yang benar dari PT.BSKP adalah yangmenggunakan amoniak yang disiapkan oleh PT.BSKP agar hasil karet tersebut masihdalam keadaan cair dan sedangkan untuk penggunaaan

semua uang pencairan disimpan dandikuasai oleh Terdakwa, yang seharusnya uang tersebut disimpan olehBendahara yakni Saksi Sofiyan Aroni berdasarkan Pasal 7 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa bendahara memilikitugas dan tanggung jawab menerima, menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkanpenerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalamrangka pelaksanaan APBDesa,Bahwa dalam penggunaaan

(delapan ratus sembilan puluh satu jutalima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penggunaaan Anggaran BelanjaDesa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas BawahTahun Anggaran 2016, dengan cara melawan hukum Terdakwa sendiriyang melakukan pembelian material bangunan yaitu semen dan alattukang serta besi dari Saksi Sarman Safei (pemilik Toko Bangunan Fahri),material pasir, batu dan koral dari Saksi Okta Sinofa pemilik tambang NovaGrup atau setidak

(delapan ratus sembilan puluh satu jutalima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penggunaaan Anggaran BelanjaDesa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas BawahTahun Anggaran 2016, dengan cara menyalahgunakan kesempatan dankewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian materialbangunan yaitu semen dan alat tukang serta besi dari Saksi Sarman Safe(pemilik Toko Bangunan Fahri),

(delapan ratussembilan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluhrupiah) ;Bahwa dalam kegiatan penggunaaan Anggaran Belanja Desa BidangPembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas Bawah Tahun AnggaranPutusan Nomor: 38/Pid.SusTPK/2019/PN.Bgl Hal 140 dari 193 16.17.2016, Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian material bangunan yaitusemen dan alat Pertukangan serta besi dari Sarman Safei (pemilik TokoBangunan Fahri), material pasir, batu dan koral dari Saksi Okta Sinofapemilik

(delapan ratussembilan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluhrupiah) ;Menimbang, bahwa dalam kegiatan penggunaaan Anggaran BelanjaDesa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas Bawah TahunAnggaran 2016, Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian materialbangunan yaitu semen dan alat Pertukangan serta besi dari Sarman Safei(pemilik Toko Bangunan Fahri), material pasir, batu dan koral dari Saksi OktaSinofa pemilik tambang Nova Grup.

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapatperihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaaan

secara persis keberadaan Tergugat;Menimbang, bahwa faktafakta (vaststaande feiten) tersebut diatas, dapatditetapkan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiiseri, menikah tanggal 23 Desember 2011, telah dapat rukun layaknya suami isteri,dikaruniai 1 orang anak, sejak awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat bekerja di LuarNegeri 1 tahun jarang pulang, Tergugat mencurigai Pengugat berselingkuh danmencurigai penggunaaan

pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohonrukun dan damai hal itu berlangsung selama kurang lebih 5 tahun,namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulaigoyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan:1.Setiap Pemohon bekerja, uang hasil kerja Pemohon sebagai taniselalu Pemohon berikan kepada Termohon akan tetapi uangtersebut tidak pernah ada hasilnya dan Pemohon tidak mengetahuikeperuntukkan uang tersebut, bahkan uang tersebut sering habisoleh Termohon tanpa penggunaaan

saksi berusaha untukmelihat isi dari tas tersebut, setelah dibuka terdapat 1 (satu) pucuk pisau jenis badikpanjang + 25 (dua puluh lima) cm gagang dan bungkus kayu dibalut solasi warna hitamHal. 10 dari 14.Putusan Nomor: 123/PID.B/2015/PN.TGTsehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Muara Komam danTerdakwa beserta barang buktinya di bawa Kepolsek Muara Komam, kemudian saatditemukan sebilah pisau badik milik terdakwa tersebut, anggota kepolisian sempatmenanyakan perihal surat izin penggunaaan

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawake Mapolsek Kateman untuk diproses hukum lebih lanjut.Bahwa terdakwa menguasai, membawa, atau mempunyai dalammiliknya menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenisbadik tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenangdan penggunaaan senjata tajam jenis badik tersebut tidakberhubungan dengan pekerjaan terdakwa.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut

bukti 1 buah HP dan 27 butirpil double L (LL) dari saksi Agus Budiono yang didapat dari terdakwa yang setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya disimpulkanbahwa barang bukti dengan nomor 5054/2013/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktifTriheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotikamaupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras) sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratories kriminalistik No. 4223/NOF/2013 tanggal 2013 dan penggunaaan

gugatannya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara iniadalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugatterhadap Penggugat, dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugatsudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Oktober 2018, antara Penggugatdengan Tergugat sering terlibat perselisinan dan pertengkaran, karena Tergugatmempunyai banyak hutang ke bank sejak sebelum menikah dengan Penggugat danTergugat tidak pernah terbuka mengenai penggunaaan

Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpasepengetahuan Penggugat, yang penggunaaan uangnya tidak untukkepentingan rumah tangga dan berpuncak pada bulan Maret 2018, Tergugatpergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat denganTergugat tidak pernah lagi ada saling komunikasi dan hubungan layaknyasuami isteri;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugattidak memberi jawaban karena ketidakhadirannya di persidangan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapatperihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaaan

gugatannya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara iniadalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugatterhadap Penggugat, dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugatsudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Oktober 2018, antara Penggugatdengan Tergugat sering terlibat perselisinan dan pertengkaran, karena Tergugatmempunyai banyak hutang ke bank sejak sebelum menikah dengan Penggugat danTergugat tidak pernah terbuka mengenai penggunaaan