khususnya satuan Terdakwa dimatamasyarakat.Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata matahanya memidana orang orang yang melakukan tindakpidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidikagar yang bersangkutan dapat kembali insaf padajalan yang benar menjadi Warga Negara danprajurit yang baik sesual dengan falsaf ahPancasila dan Sapta Marga.69Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkanpidana atas. diri Terdakwa dalam perkara ini,terlebih dahulu) Majelis akan memperhatikan halhal yang dapat menjadikan bahan peringan

Bahwa TERGUGAT Il menolak dalil PENGGUGAT posita angka 7,karena TERGUGAT Il sudah memberikan surat peringatan sampaisurat peringan ke Ill, dan Surat pemberitahuan pra lelang, sertaPENGGUGAT telah mengumumkan lelang eksekusi hak tanggunganmelalui surat kabar tanggal 26 Maret 2014 melalui surat kabar harianJawa Pos, dengan demikian proses lelang eksekusi hak tanggungantelah sah sebagaimana Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 106/Pmk.06/2013 Tentang Perubahan AtasPeraturan

adanya alasan pemaafmaupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapatmelepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter, oleh karenanyaTerdakwa dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkansifat hakekat danakibat perobuatan Terdakwa serta halhal yang meringankanmaupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yangmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,Majelis berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militerperlu di peringan

menghalangi Saksi untukmelakukan pekerjaan seharihari.Bahwa tujuan Majelis tidaklan sematamata hanya memidanaorangorang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuanuntuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf padajalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuaidengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa dalam perkara ini, terlebin dahulu Majelis akanmemperhatikan halhal yang dapat menjadikan bahan peringan

/A015/P7. kl Malaman7 dari 5/Halamanpihak, dinyatakan baahwa Pihak pertama dapat memutuskan perjanjian ini secarasepihak apabila diperingati 3 (tiga) kali berturutturut secara tertulis tapi takdiindahkan, Pembanding/ Tergugat telah menyampaikan peringan kepadaPenggugat/ Terbanding terhadap kewajiban Penggugat/ Terbanding, hal inidibuktikan dengan:a.

tersebut berikan 50 (limapuluh) slop dan 1 (satu) slop berisikan 10 bungkus dimana terdakwamendapatkan ke untungan menjual rokok merk LUFFMAN tersebut denganmodal perslopnya Rp. 64.000, (enam puluh empat ribu rupiah) dan di jualdengan harga Rp. 69.000, (enam puluh sembilan ribu rupiah) sampai denganharga Rp. 72.000, (tujuh puluh dua ribu rupiah)Bahwa akibat perbuatan terdakwa memproduksi atau memasukkanrokok ke wilayah Indonesia tidak mencamtumkan peringatan kesehatan danketerangan label berupa peringan

Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatanTerdakwa serta halhal yang meringankan maupun yang memberatkan, sertapermohonan Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi, Majelis berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perudi peringan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakimmenilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada

Terdakwayaitu di Yon Arhanudri3 Bandung.Bahwa tujuan Majelis bukanlah sematamata hanya memidanaOrangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara danPrajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan SaptaMarga.Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa dalam perkara ini, terlebin dahulu Majelis akanmemperhatikan halhal yang dapat menjadi bahan peringan

BIYUNG (Daftar Pencaraian Orang /DPO) dengan cara diantarkan ke rumah terdakwa lalu dititiokan oleh Sadr.BUYUNG untuk di jual oleh terdakwa dan terdakwa mendapat ke untungan dariperkotaknya sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sebagian rokoktersebut telah dijual oleh terdakwa;Bahwa akibat perbuatan terdakwa memproduksi atau memasukkanrokok ke wilayah Indonesia tidak mencamtumkan peringatan kesehatan danketerangan label berupa peringan kesehatan dapat menyebabkan bahayaterhadap yang timbul

Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI pada umumnyadimata masyarakat.2s Bahwa atas perbuatan Terdakwa, maka Saksi Il telahmengalami kehamilan selama 3 (tiga) bulan.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatBahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal hal tersebutdiatas ,majelis hakim menilai bahwa pidana yang tepat untukterdakwa harus di peringan dari tuntutan oditur militer, agar denganpemidanaan dengan waktu yang tepat akan lebih bermanfaat danmemberi kesempatan untuk terdakwa agar

Oleh karenanyajika diketemukan unsur peringan pada diri terhukum selayaknyapencegahan lebih dikedepankan ketimbang pidana mati dan pemenjaraansebab tujuan penghukuman di negara ini sebenarnya lebih menyentuhkepada bentuk pencegahan sebagai efek jera dari suatu perbuatan pidana,bukan untuk balas dendam dan haruslah mendidik atau memperbaiki orangyang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik,"7.

cara yang melanggar hukum.Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah sematamata hanyamemidana orang yang bersalah melakukan tindak pidanatetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yangbersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai denganfalsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaatas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahuluPengadilan akan memperhatikan halhal yang dapatmenjadikan bahan peringan

Penggugat tidak pernah menerima/ mengetahui Surat Peminjaman Dokumen, Surat Peringan, Surat Peringatan II berkaitan dengan dokumen yang akan dilakukan pemeriksaan,c. Penggugat tidak pernah mengetahui nama Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaanpajak,d. Penggugat tidak pernah mengetahui/ menerima SPHP,e. Penggugat tidak pernah mengetahui/ menerima Undangan Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan,f.

berlaku.Bahwa tujuan Majelis tidaklan sematamata hanya memidanaorangorang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuanuntuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf padajalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuaidengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan24MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangmemperhatikan halhal yang dapat menjadikan bahan peringan

tentang larangan merokoksebagaimana dalam PKB Pasal 64, maka seharusnya terlebih dahulu dilakukanP.1, SP.2, SP.3 dan biasanya berurutan, dan baru dapat diajukan untuk PHK.Bahwa dengan dibatalkannya atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatPasal 158 UU no 13 Tahun 2003, maka pada prinsip PHK dengan kesalahanberat sebagaimana pasal 158 harus melalui proses pidanan terlebih dahulu.Bahwa terhadap saksi larangan merokok dalam perusahaan, yang kemudian telahdilanggar oleh karyawan, maka dapat diberikan peringan

Oleh karenanyajJika diketemukan unsur peringan pada diri terhukum selayaknyapencegahan lebih dikedepankan ketimbang pemenjaraan sebab tujuanpenghukuman di negara ini sebenarnya lebih menyentuh kepada bentukpencegahan sebagai efek jera dari suatu perbuatan pidana, bukan untukbalas dendam;Bahwa hukum harus ditegakkan meski langit akan runtuh, dan terhadapadagium tersebut harus menjadi acuan dalam melakukan penegakan hukumtermasuk terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa namundengan segala

mengeluarkanKeputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala DusunPandeman Desa Batang Batang Daya Sumenep, yangdituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Batang BatangDaya Nomor: 188/26.7/KPTS/435.317.102/2020;Bahwa atas Keputusan Pemberhentian yang keluarkan olehTergugat, Penggugat sangat keberatan atas Keputusantersebut karena dasar atau alasan yang digunakan tidakberdasarkan faktafakta hukum, dan juga tidak berdasarkanketentuan hukum yang berlaku, dasar atau alasan Tergugatyang dituangkan dalam Surat Peringan

BatangKabupaten Sumenep, atas nama Zainal in casu Penggugat, Jabatan KadusPandeman (objek sengketa) (vide bukti P6 = T15), diketahui bahwa PenggugatHalaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 127/G/2020/PTUN.Sby.diberhentikan sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala DusunPandeman oleh karena Penggugat telah meninggalkan tugas dan tanggungjawab selama 73 (tujuh puluh tiga) hari jam kerja sebagaimana dalam SuratPeringatan , dan selama 81 (delapan puluh satu) hari jam kerja sebagaimanadalam Surat Peringan

tindak pidanaketidakhadiran dalam dinas tanpa ijin yang sah dari atasanyang berwenang, selama berada di luar kesatuan tidakmelakukan tindak pidana lain.Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas, sesuaipermohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya dan permohonankeringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, MajelisHakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diberikankesempatan guna memperbaiki diri menjadi prajurit yang baiksesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit terhadappidana Terdakwa perlu di peringan

dimasyarakat terhadap TNI AL.Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata matahanya memidana orang orang yang bersalah melakukantindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dankembali ke jalan yang benar menjadi warga negara danPrajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasiladan Sapta Marga.Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkanpidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebihdahulu) Majelis akan memperhatikan hal hal yang dapatmenjadi bahan peringan

tujuan Majelis tidak sematamata hanya memidanaorangorang yang melakukan pelanggaran, kejahatan tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat22MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangkembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara danprajurit yang baik sesuatu dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akanmemperhatikan halhal yang dapat menjadikan bahan peringan