Ditemukan 128 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Mak
Tanggal 17 Februari 2020 — Penuntut Umum:
UMARUL FARUQ, SH.
Terdakwa:
1.MARTINUS RUFPANG
2.LINO DUMA
48195
  • Selanjutnya Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi: Setiap orang dilarangmenebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpamemiliki haka tau izin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ketiga, para terdakwa telah didakwamelakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pinada dalam Pasal 84 ayat(1) jo Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi:Pasal 84 ayat (1): Orang perseorangan yang
Register : 26-07-2017 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 383/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 5 Juli 2018 — HASAN BASRI, SE, MARS X PT. BANK BRI SYARIAH KCP JAKARTA MAMPANG
12288
  • Hermawan sekarang sedang menjalani hukumanatas tindak pinada Penggelapan dan Pencucian Uang yang berkaitandengan uang Penggugat sebesar Rp.6.000.000.000. (enam milyar)tersebut sebagaimana tertuang dalam Bukti P1 berupa PutusanPengadilan Neger Jakarta Selatan No.1077/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.tanggal 3 Januari 2017 atas nama Terdakwa HERMAWAN ;23.Bahwa uang Penggugat sebesar Rp.6.000.000.000. (enam milyar)setelah berpindah ke rekening Sdr.
Register : 24-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 3/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
15153
  • Ide yang munculadalah mengupayakan pencegahan terhadap lalu lintas harta yang berasal dari tindakpidana.Karena harta hasil tindak pidana ibarat darah yang menjadi Sumber kehidupan untukkeberlangsungan tindak pidana berikutnya.Tindak Pinada Pencucian Uang (TPPU) lahir dan tindak pidana asal selain dari Korupsiada juga yang berasal dari hasil bisnisbisnis haram (ilegal), haram diartikan sebagaisemua jenis usaha atau bisnis yang dilarang olen UndangUndang Negara RepublikIndonesia seperti Illegal Loging
Putus : 16-05-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 709 K/PID.SUS/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — Ir. R. AGUS SANTOSO
5929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 709 K/PID.SUS/2016putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya menjatuhkan putusan/vonis 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidakdibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pinada kurungan selama 1(satu) bulan.
Register : 03-07-2018 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 19 Januari 2018 — NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd
114586
  • ,M.Si ;Bahwasaksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikanketerangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pinada Korupsi atasPenyalahgunaan Dana Tambahan Tunjangan Penghasilan (DTTP) pada DinasPendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika tahun 2015;Halaman 125Putusan Perkara Nomor : 66/Pid.SusTPK/2017/PNJap Bahwasaat ini saksibekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada KantorDistrik Mimika Baru, dan sebagai Mantan Kepala Sub Bagian Keuangan padaDinas Pendidikan Dasar dan
    ketiga dalam halberhubungan dengan proyek;Bahwa jika seperti kasus Penyaluran Dana TIP yang pihak penerima tidakmemiliki no rekening maka tidak dibayarkan langsung ke rekening yangbersangkutan melainkan masuk ke rekning Bendahara Dinas barulah ditarikuntuk dibayarkan secara manual kepada pihak penerima;Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;46. saksi NAIMA RUMADAUL ;Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikanketerangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pinada
    ,M.Pd, di persidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :BahwaTerdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikanketerangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pinada Korupsi atasPenyalahgunaan Dana Tambahan Tunjangan Penghasilan (DTTP) pada DinasPendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika tahun 2015;Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa sudah menjabat sebagai Kepala DinasPendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sampai dengan
Register : 01-08-2018 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 19 Januari 2018 — - NAIMA RUMADAUL,S.Pd - Fransinka Lidya Wonmaly,S.H. - Kukuh Nugroho Indra Praja,S.H
11892
  • ,M.Si dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangansehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pinada Korupsi atas PenyalahgunaanDana Tambahan Tunjangan Penghasilan (DTTP) pada Dinas Pendidikan Dasar danKebudayaan Kabupaten Mimika tahun 2015; Bahwa saat ini terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada KantorDistrik Mimika Baru, dan sebagai Mantan Kepala Sub Bagian Keuangan pada DinasPendidikan Dasar
    keterangan tersebut adalah benar;Bahwa dalam persidangan saksi telah menerangkan mengenai Berita AcaraPemeriksaan di Penyidik sebagaimana termuat secara lengkap dalam berkasperakara adalah benar, setelah saksi membaca dan memaraf serta menandatanganiBerita Acara tersebut, dan oleh karenanya Berita Acara Pemeriksaan di Penyidiktersebut dapat dipergunakan dalam pemeriksaan dipersidangan;Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangansehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pinada
    tersebut adalah benar; Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan mengenai Berita AcaraPemeriksaan di Penyidik sebagaimana termuat secara lengkap dalam berkasperakara adalah benar, setelah saksi membaca dan memaraf serta menandatanganiBerita Acara tersebut, dan oleh karenanya Berita Acara Pemeriksaan di Penyidiktersebut dapat dipergunakan dalam pemeriksaan dipersidangan; Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikanketerangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pinada
Register : 24-02-2010 — Putus : 16-12-2010 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.B/2010/PN.Pl.R
Tanggal 16 Desember 2010 — Drs. Huber Doyom
7514
  • pelelangan ;Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kepala Dinas terpisah untukdi Sekretariatan, Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Daerah antaraJabatan Pemerintah dengan Jabatan Pengguna Keuangan tergantungkepada si Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan oleh Kepala Bagian ;Bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menurut saksi dalam praktekmenentukan pemenang, harus menetapkan dalam kualitas yang samaakam memiulih harga yang rendah karena yang menentukan pemenangadalah Pejabat Pembuat Komitmen ;Bahwa secara pinada
Register : 26-09-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 445/Pid.B/2017/PN Krs
Tanggal 19 Desember 2017 — Penuntut Umum:
RETNO ESTUNINGSIH, S.H.
Terdakwa:
DIAH RAHMAWATI JARLIKA al LIKA binti MAMAN
617
  • Terdakwa;Setelah memeriksa dan meneliti segala alat bukti dan barang bukti;Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :1.3.Menyatakan terdakwa DIAH RAHMAWATI JARLIKA alias LIKA BintiMAMAN bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA / BERSAMASAMA MELAKUKAN PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Sesuai dengandakwaan pertama Primair Kami;Menjatuhkan pidana terdakwa dengan Pinada