Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan , bahwapada tanggal 3 Mei 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4.270//Pid.B/.2016/PN.MDN dan telah diberitahukan kepada Kuasa i erdakwa padatanggal 17 Mei 2017.ksa Penuntut Umumdan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri fecal tanggal 15 Mei 2017dan salinannya diserahkan kepada Kuasa 7 dakwa tanggal 17 Mei2017 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntu telah diberi kesempatanuntuk mempelajari berkas perkara seb rkas

menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

dan unsur orang tua peserta didik diluar Komite Sekolah.Bahwa Tugas dan tanggung Jawab Tim manajemen BOS Sekolah berdasarkanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 161 tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangandana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2015 , adalah : Mengisi, mengirim dan mengupdate data pokok pendidikan (FormulirBOS01A, BOS01B dan BOS01C) secara lengkap ke dalam sistem yang telahdisediakan oleh Kemdikbud; Membuat RKAS

yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (FormulirBOSK1 dan BOSkK2);Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah danrencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yangditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah(Formulir BOS03);Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (FormulirBOS04);Bertanggung

kenyataan) atauterdapat kegiatan kegiatankegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dantandatangan penerima honorer dalam laporan Pertanggung jawaban tersebutsemua adalah palsu dan bukan tanda tangan penerima sebenarnya.Bahwa terdakwa membuat sendiri Laporan Pertanggungjawaban BOS SMPN 5Suenagan tersebut tanpa melibatkan anggota tim manajemen BOS sekolah danterdakwa selaku penanggungjawab tidak pernah mengumumkan besar dana yangditerima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS

unsur orang tua peserta didik diluar Komite Sekolah.e Bahwa Tugas dan tanggung Jawab Tim manajemen BOS Sekolah berdasarkanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 161 tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangandana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2015 , adalah : Mengisi, mengirim dan mengupdate data pokok pendidikan (FormulirBOS01A, BOS01B dan BOS01C) secara lengkap ke dalam sistem yang telahdisediakan oleh Kemdikbud;Membuat RKAS

yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (FormulirBOSK1 dan BOSK2);Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah danrencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yangditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah(Formulir BOS03);Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (FormulirBOS04);Bertanggung

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 05 Desember 2012Nomor: 9382/PPN/X1/2012/PN.YK, sejak tanggal 14 Desember 2012sampai dengan tanggalll Februari 20133Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;PengadilanN egeri te rseb Ut; snn no nnnnnnnnnnenenanansSete lah me mbaca be rkas pe rka 1a; 22222 nn nena noneSetela h mendenga r ketera ngan saksisaksi;Setelah mendengar ketera ngan terda kwa;Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut

(lima puluh juta rupiah) denganketentuan apabila terdakwa tidak membayar, diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan di Rumah Tahanan Negara Makassar ;Menetapkan barang bukti yaitu sebagai berikut :1) 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban Dana BOS SMPN No.31 Makassar Tahun Anggaran 2012 ;2) 1 (satu) eksamplar foto copy Rencana Kegiatan dan AnggaranSekolah (RKAS) revisi tahun 2012 pada SMPN No. 31 Makassartahun pelajaran 2011/2012 ;Hal. 2 dari 8 hal. Put.

Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengantanggal 22 Juli 2014;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 87/Pen.Pid/2014/PNMrs tanggal 23 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Nomor ;e = 87/Pen.Pid/2014/PN Mrs tanggal 04 Juni 2014 tentang penetapan harisidang;rkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan

26 Februari 2006 ;irgan Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2006 No.07//T/02/2006, sejak tanggal 27 Februari 2006 s.d. tanggal 7 April 2006* Umum tanggal 6 April 2006 No.Print13/RT.3/EPL/04//2006,gal 6 April 2006 s.d. tanggal 25 April 2006 ;1) Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 13 April 2006 No.en.Pid/2006/PN.BTA, sejak tanggal 13 April 2006 s.d. tanggal 12 gadilan Negeri Baturaja tanggal 04 Mei 2006Pid/2006/PN.BTA, sejak tanggal 13 Mei 2006 s.d. tanggal ji an pingi oleh Penasehat Hukum ;ersebut rkas

Aditya Raro Palas

Padang Lawas

Afirmasi

RKAS

Surat Penetapan30 2 No. 438/PEN/PDT/2013/PT.BDG tentangpenury Rar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraedua belah pihak tersebut diatas ; ; rkas perkara berikut surat surat lainnya yang berhubungandengan perkara tersebut serta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Cibinong Nomor 104/Pdt.G/2012/PN.Cbn tanggal17 Alpi O13 yee rescence eee eee esetTENTANG DUDUKNYA PERKARA :Mengutip dan memperhatikan tentang halhal yang tercantumdalam turunan resmi Pengadilan Negeri Cibinong 104/Pdt.G/2012

perkara terhitung sejak tanggal 03 OktobeK2016 sampai dengan tanggal10 Oktober 2016 selama 7 (tujuh) hari ke Ww Menimbang, bahwa Terdak rima putusan Pengadilan NegeriPekanbaru tanggal 15 Septmia Nomor : 651/Pid.Sus/2016/PN.Pbr ;Menimbang bahwa taan pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenuntut Umum telah d n dalam tenggang waktu dan tata cara sertasyaratsyarat yang e an dalam undangundang, maka permintaan bandingtersebut dapat di ;Me ib498 bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseks, rkas

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telahmemeriksa, mengadili dan menjatuhnkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara gugatan Hak Asuh Anak dan Harta BersaPembanding, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibtinggal di Kecamatan Babelan, KabupaTergugat Konvensi/Penggugat sekarangPembanding; RONI ISKANDAR Bin SUHARTO, ama Islam, tempat tinggalKecamatan Bab i, semula disebut sebagaiPenggugat Rekonvensi, sekarangPengadilan Tinggi Agama teTelah memba rkas

SisingamangarajaNo. 31 Rantauprapat Kab. ee tu, berdasarkan penunjukan Ketua MajelisPengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor : 126/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 14Maret 2017;Pengadilan Tin but;Telah mm rkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta9.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding tertanggal 9 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Gunung Sitoli pada tanggal 9 Maret 2017, memori banding tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan keapda Terdakwa pada tanggal 13 Maret2017;Menimbang, bahwa surat mempelajari berkas perkara PengadilanNegeri Gunung Sitoli tertanggal 16 Maret 2017, yang disa ikan kepadaJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkanepahwa masingmasing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari rkas

Dana Bos PusatDitransfer ke rekening sekolah per triwulan.e Bahwa untuk dana BOS Pusat SDN 001 Pulau Derawan diransfer ke rekening sekolah padaBank BRI Cabang Tanjung Redeb No. 021301000302302 atas nama rekening SDN001 Pulau Derawan.e Bahwa berdasarkan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah maka dana BOS disekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara TimManajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagaisalah satu sumber penerimaan dalam RKAS

Dana BOSDA, selain ituapabila ada perubahan penggunaannya terhadap penggunaan dana BOS makaharus dirapatkan dengan dewan guru, komite sekolah kemudian perubahanRAPBS nya diajukan kepada Dinas Pendidikan (diatur dalam Lampiran IItentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOSDA Pemerintah KabupatenBerau dan BOSDA Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur diKabupaten Berau Tahun Anggaran 2011 (SK Bupati Berau Nomor : 131 tahun2011) Bab III angka 2 huruf a tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah(RKAS

Biayabiayatersebut juga harus terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan tetap harus tercantum dalamRAPBS/RKAS serta jangan sampai penggunaan dana untuk halhal tersebut lebihbanyak/besar.Bahwa untuk Pencairan Dana Bos di bank yang ditunjuk harus dilakukan Kepala sekolahbersama dengan Bendahara BOS namun setiap pencairan harus diketahuioleh Komite Sekolah dan apabila Kepala sekolah tidak bisa hadir di bank yangditunjuk bisa melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah,kemudian untuk

Jance KekaTim Perivikasi RAPBS/RKAS : Drs.

Saodding, Mustakim, SE, Said, SE dan TimPemeriksa SPJ BOSDA untuk SD/MI di Kecamatan Pulau Derawan adalah Lenny D;e Bahwa Berdasarkan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah maka danaBOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersamaantara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yangharus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.

sejakTriwulan IV/2010 sampai dengan Triwulan II/2011.Bahwa Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd selakupenanggung jawab dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa dan SMPTerobuka 1 Lahusa tidak pernah membuat syaratsyarat yang harusdipenuhi oleh sekolah sebelum ditetapbkan menjadi penerima danaBOS dengan menyampaikan dokumendokumen sebagai berikut :e Daftar Siswa Miskin yang harus dibebaskandari segala jenis pungutan/ iuran;e Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaSekolah (RAPBS);e Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah(RKAS

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana BOS tahun dan Laporan Keuangan BantuanOperasional Sekolah tahun Anggaran 2012, BAB Ill OrganisasiPelaksana, di mana pada tingkat Sekolah selaku penanggung Jawabadalah Kepala Sekolah dimana tugas dan tanggung jawab TimManajemen BOS Sekolah antara lain := Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke TIMManajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS01A,BOS01B,dan BOS01C);= Membuat RKAS

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Petunjuk TekhnisPenggunaan Dana BOS tahun dan Laporan keuangan BantuanOperasional Sekolah tahun Anggaran 2012, BAB Ill OrganisasiPelaksana, dimana pada tingkat sekolah selaku penanggung jawabadalah Kepala Sekolah di mana tugas dan tanggung jawab TimManajemen BOS Sekolah antara lain :Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke TIMManajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS01A,BOS01B,dan BOS01C);Membuat RKAS

penyimpangan.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011 Kepala Sekolah adalah sebagaipenanggung jawab dana BOS harus membuat syaratsyarat yang harusdipenuhi oleh sekolah sebelum ditetapkan menjadi penerima dana BOSdengan menyampaikan dokumendokumen sebagai berikut :e Daftar siswa miskin yang harus dibebaskan dari segala jenispungutan/iuran;e Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);e Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011tanggal 05 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOStahun dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah TahunAnggaran 2012, BAB Ill Organisasi Pelaksana, di mana pada tingkatsekolah selaku penanggung jawab adalah Kepala Sekolah di mana tugasdan tanggung jawab Tim Manajemen BOS sekolah antara lain := Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke TIMManajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS01A, BOS01B, danBOS01C).= Membuat RKAS

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 1 (Januari s/d Maret) tahun anggaran 20A19 SDN 1 Dampelas;

2. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 1 Dampelas

3. 1 (satu) rangkap RKAS Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Pusat Triwulan III periode Juli s/d September 2018 SDN 13 Dampelas TA.2018.

4. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian alat Finger Print Scan Senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 13 Dampelas, tanggal 28 September 2018

5. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas;

6. 1 (satu) rangkap RAPBS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas

7. 1 (satu) rangkap RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS)

16. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan TA.2019

17. 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 09 Dampelas.

Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhanSatuan PAUD atau Satua Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuangdalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD ( RKAS);melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA dan saksiANSAR BIN ARMIN dan saksi M.

Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengankebutuhan Satuan PAUD atau Satua Pendidikan Non Formalsebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran SatuanPAUD ( RKAS),Bahwa atas perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau oranglain atau Suatu korporasi yang dilakukan oleh terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LAUDA bersamasama dengan saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M.

Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhanSatuan PAUD atau Satua Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuangdalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD ( RKAS);Bahwa setelah para Kepala Sekolah/Pengelola satuan PAUD/KB mendapatarahan dari terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA, pada tanggal 10 Agustus 2017sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 Kepala/Pengelola SatuanPAUD/KB~ di Kab.

INTAN PARIWARA berdasarkan kebutuhan yangtelah saksi rencanakan dalam RKAS tahun 2017 dan juga pada saat itu saksitelah melakukan pembayaran uang muka, sehingga tidak alasan untuk saksidisamakan bahan pembelajaran bersama sekolah lain.

Kdisebagaimana telah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kerja AnggaranSekolah)Bahwa yang menjadi pedoman pengelolaan TK KEMALA BHAYANGKARI 29dalam mengelola dana bantuan BOP PAUD yang bersumber dari Alokasi KnususNon Fisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Usia Dini (PAUD)pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.