Ditemukan 133 data
236 — 79
Republik Indonesia (InCassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenisperaturan Perundangundangan, Apalagi Pasal 26 UndangUndang HakTanggungan Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwaperaturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;Bahwa sebagai acuan (pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat, yaitusebagai berikut :TePutusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor02/Pdt.Sus/2016/PN.Simtanggal 27 April 2016 antara Saparli
88 — 43
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 02/Pdt.G.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 antara SAPARLI melawan PT. BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG/KCPERDAGANGAN, yang mana Pengadilan Negeri Simalungunmenguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 489/Arbitrase/BPSKBB/XV/2015 tanggal16 Februari 2016;2. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 32/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAP antara MUHAMMAD ARIF SIREGAR melawan PT.
251 — 48
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :93/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundangundangan, apalagi pasal 26 undangundang hak tanggungan Nomor 4tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannyaadalah peraturan menteri keuangan;Bahwa sebagai acuan (pertimbangan/ dasar hukum) yaitu sebagaiberikut :1.Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 antara Saparli
134 — 54
Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenisperaturan Perundangundangan, Apalagi Pasal 26 UndangUndang HakTanggungan Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwaperaturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 58 /Pdt.SusBPSK/2016/PN TjbBahwa sebagai acuan (pertimbangan / dasar hukum) dapat dilihat, yaitusebagai berikut :1.Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 antara Saparli
158 — 63
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 02/Pdt.G.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 antara SAPARLI melawan PT. BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG/KCPERDAGANGAN, yang mana Pengadilan Negeri Simalungunmenguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 489/Arbitrase/BPSKBB/XV/2015 tanggal16 Februari 2016;2. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 32/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAP antara MUHAMMAD ARIF SIREGAR melawan PT.
277 — 190
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :93/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundangundangan, apalagi pasal 26 undangundang hak tanggungan Nomor 4tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannyaadalah peraturan menteri kKeuangan;Bahwa sebagai acuan (pertimbangan/ dasar hukum) yaitu sebagaiberikut :1.Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 antara Saparli
191 — 83
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/Pdt.Sus/2016/PN.Simtanggal 27 April 2016 antara SAPARLI melawan PT. BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG/ PERDAGANGAN,yang mana Pengadilan Negeri Simalungun menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor;489/Arbitrage/BPSKBB/XV/2P15 tanggal 16 Februari 2016;2.
206 — 59
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :93/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundangundangan, apalagi pasal 26 undangundang hak tanggungan Nomor 4tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannyaadalah peraturan menteri kKeuangan;Bahwa sebagai acuan (pertimbangan/ dasar hukum) yaitu sebagaiberikut :1.Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 antara Saparli
149 — 68
Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat, yaitu sebagaiberikut :1.Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/Pdt.G.Sus/2016/PN.Simtanggal 27 April 2016 antara SAPARLI melawan PT. BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO), Tok. KANTOR CABANG / KC.
238 — 72
Republik Indonesia (/n Cassu)Nomor93/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturanPerundangundangan, Apalagi Pasal 26 Undangundang Hak TanggunganNomor : 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturanpelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan, Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat yaitu sebagaiberikut :1.Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/Pdt,Sus/2016/PN.Simtanggal 27 April 2016 antara Saparli
265 — 104
Apalagi Pasal 26 Undangundang HakHalaman 59 dari 76 Putusan Perdata Nomor 185/Pdt.Sus/BPSK/2016/PNLbpTangqungan Nomor: 4 tahun 1996tidak ada memerintahkan bahwaperaturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan, Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat, yaitusebagai berikut :1.PutusanPengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.GSus/2016/PN.Simtanggal 27 April 2016 antara SAPARLI melawanPT.BNK RAKYAT INDONESIA (PERSERO).Tbk, KANTORCABANG/KCPERDAGANGAN,yanga mana Pengadilan
79 — 44
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/Pdt.Sus/2016/PN.Simtanggal 27 April 2016 antara SAPARLI melawan PT. BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO), Tbk, Kantor Cabang / KC PERDAGANGAN, yangmana Pengadilan Negeri Simalungun menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor :489/Arbitrase/BPSKBB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016 ;2. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 32/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAP antara MUHAMMAD ARIF SIREGAR melawan PT.
H. Djafar Tambak
Tergugat:
1.Sutikno
2.Sutanto
51 — 34
Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama KADAM Nomor 3681 Tanggal 12 April 1999 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama SOLAN Nomor 3660 Tanggal 12 April 1999 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama MULYONO Nomor 3690 Tanggal 12 April 1999yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sertipikat Hak Milik atas nama SAPARLI