suatu peran dalam melindungi hakhak kaum perempuan pascaperceraian;Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam undangundangperkawinan tersebut, penegasan mengenai kewajiban mantan suami dalammemperhatikan hakhak mantan isteri tergambarkan dan terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI ditetapkan bahwa jikaterjadi perceraian karena talak bain sugrah

Majelis Hakim merujuk 2 (dua) Yurisprudensi MARI yang mengaturmengenai kewajiban suami membayar nafkah iddah kepada mantan isterinyasekalipun perceraian terjadi karena talak bain sugrah serta diperoleh faktafakta yang tetap di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim merujuk kepada YurisprudensiMARI

Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008, yang menetapkanbahwa mantan isteri berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraianterjadi dengan talak bain sugrah, oleh karena sang mantan isteri selama dalamperkawinan tidak terbukti nusyuz, dan Yurisprudensi MARI Nomor 276K/AG/2010, tanggal 30 Juli 2010, yang menetapkan bahwa sekalipun talakyang dijatuhkan adalah talak bain sugrah, namun oleh karena penyebabperceraian justeru dari pihak suami, Ssuami diwajibkan membayar mutah,maskan, dan kiswah

suatu peran dalam melindungi hakhak kaum perempuan pascaperceraian;Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam undangundangperkawinan tersebut, penegasan mengenai kewajiban mantan suami dalammemperhatikan hakhak mantan isteri tergambarkan dan terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI ditetapkan bahwa jikaterjadi perceraian karena talak bain sugrah

Majelis Hakim merujuk 2 (dua) Yurisprudensi MARI yang mengaturmengenai kewajiban suami membayar nafkah iddah kepada mantan isterinyasekalipun perceraian terjadi karena talak bain sugrah serta diperoleh faktafakta yang tetap di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim merujuk kepada YurisprudensiMARI

Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008, yang menetapkanbahwa mantan ister berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraianterjadi dengan talak bain sugrah, oleh karena sang mantan isteri selama dalamperkawinan tidak terbukti nusyuz, dan Yurisprudensi MARI Nomor 276K/AG/2010, tanggal 30 Juli 2010, yang menetapkan bahwa sekalipun talakHal. 14 dari 28 Hal.

Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA.Plhyang dijatuhkan adalah talak bain sugrah, namun oleh karena penyebabperceraian justeru dari pihak suami, Suami diwajibkan membayar mutah,maskan, dan kiswah kepada isterinya, dalam hal ini yurisprudensi MARI a quoselain bersandar pada fakta hukum tersebut, juga merujuk pada ketentuanmutah sunnat (uang tali asih yang diberikan suami kepada isterinya yangditalak tanpa syarat) yang diatur di dalam Pasal 158 dan Pasal 159 KompilasiHukum Islam, maka berdasarkan pertimbanganpertimbangan

pascaperceraian;Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PihMenimbang, bahwa selain ketentuan dalam undangundangperkawinan tersebut, penegasan mengenai kewajiban mantan suami dalammemperhatikan hakhak mantan isteri tergambarkan dan terkandung dalamPERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun2019, dan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI ditetapkan bahwa jikaterjadi perceraian karena talak bain sugrah

Majelis Hakim merujuka 2 (dua) Yurisprudensi MARI yang mengaturmengenai kewajiban suami membayar nafkah iddah kepada mantan isterinyasekalipun perceraian terjadi karena talak bain sugrah serta diperoleh faktafakta yang tetap di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak terbuktimelakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namunsebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagaisuami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim merujukkepada Yurisprudensi

MARI Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008,yang menetapkan bahwa mantan isteri berhak memperoleh nafkah iddahsekalipun perceraian teryadi dengan talak bain sugrah, oleh karena sangmantan isteri selama dalam perkawinan tidak terbukti nusyuz, danYurisprudensi MARI Nomor 276 K/AG/2010, tanggal 30 Juli 2010, yangmenetapkan bahwa sekalipun talak yang dijatuhkan adalah talak bain sugrah,namun oleh karena penyebab perceraian justeru dari pihak suami, Ssuamidiwajibkan membayar mutah, maskan, dan

Menjatuhkan Talak satu bain sugrah Tergugat (BURHAN BIN AS.AT,kepada Penggugat (MALINI BINTI H SALEH),.;3. Membebankan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biasa Sesuai DenganKetentuan Yang Berlaku.;Subsidair:Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadiladilnyatanpa merugkan pihak penggugat (ex aequo et bono).Bahwa pada hari sidang yang telah ditetaobkan Penggugat dan Tergugatdatang menghadap sendiri di persidangan.

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI dan aturanaturan lainnya;Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam undangundangperkawinan tersebut, penegasan mengenai kewajiban mantan suami dalammemperhatikan hakhak mantan isteri tergambarkan dan terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI ditetapkan bahwa jikaterjadi perceraian karena talak bain sugrah

Sehingga Majelis Hakim merujuk 2 (dua) Yurisprudensi MARI yangmengatur mengenai kewajiban suami membayar nafkah iddah kepada mantanisterinya sekalipun perceraian terjadi karena talak bain sugrah serta diperolehfaktafakta yang tetap di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai Suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai Suami, sehinggaberdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim merujuk kepadaYurisprudensi

MARI Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008, yangmenetapkan bahwa mantan isteri berhak memperoleh nafkah iddah sekalipunperceraian teyadi dengan talak bain sugrah, oleh karena sang mantan isteriselama dalam perkawinan tidak terbukti nusyuz, dan Yurisprudensi MARINomor 276 K/AG/2010, tanggal 30 Juli 2010, yang menetapkan bahwasekalipun talak yang dijatuhkan adalah talak bain sugrah, namun oleh karenapenyebab perceraian justeru dari pihak suami, suami diwajibkan membayarmutah, maskan, dan kiswah

SUGRAH, tempat tanggal lahir Bulukumba, 15 Agustus 1991, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status menikah, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

pascaperceraian;Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam undangundangperkawinan tersebut, penegasan mengenai kewajiban mantan suami dalammemperhatikan hakhak mantan isteri tergambarkan dan terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.PIih019, dan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI ditetapkan bahwa jikaterjadi perceraian karena talak bain sugrah

Majelis Hakim merujuk 2 (dua) Yurisprudensi MARI yang mengaturmengenai kewajiban suami membayar nafkah iddah kepada mantan isterinyasekalipun perceraian terjadi karena talak bain sugrah serta diperoleh faktafakta yang tetap di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim merujuk kepada YurisprudensiMARI

Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008, yang menetapkanbahwa mantan ister berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraianterjadi dengan talak bain sugrah, oleh karena sang mantan isteri selama dalamperkawinan tidak terbukti nusyuz, dan Yurisprudensi MARI Nomor 276K/AG/2010, tanggal 30 Juli 2010, yang menetapkan bahwa sekalipun talakyang dijatuhkan adalah talak bain sugrah, namun oleh karena penyebabperceraian justeru dari pihak suami, Suami diwajibkan membayar mutah,maskan, dan kiswah

suatu peran dalam melindungi hakhak kaum perempuan pascaperceraian;Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam undangundangperkawinan tersebut, penegasan mengenai kewajiban mantan suami dalammemperhatikan hakhak mantan isteri tergambarkan dan terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI ditetapkan bahwa jikaterjadi perceraian karena talak bain sugrah

Majelis Hakim merujuk 2 (dua) Yurisprudensi MARI yang mengaturmengenai kewajiban suami membayar nafkah iddah kepada mantan isterinyasekalipun perceraian terjadi karena talak bain sugrah serta diperoleh faktafakta yang tetap di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukHalaman 15 dari 30 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/PA.Plhan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta

dipersidangan Majelis Hakim merujuk kepada YurisprudensiMARI Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008, yang menetapkanbahwa mantan isteri berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraianterjadi dengan talak bain sugrah, oleh karena sang mantan isteri selama dalamperkawinan tidak terbukti nusyuz, dan Yurisprudensi MARI Nomor 276K/AG/2010, tanggal 30 Juli 2010, yang menetapkan bahwa sekalipun talakyang dijatuhkan adalah talak bain sugrah, namun oleh karena penyebabperceraian justeru dari pihak

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugrah Tergugat (TERGUGAT)3.

Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Ternate Utara yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;5.

Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinanputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah(PPN) Kecamatan Ternate Utara yang wilayahnya meliputi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu ;5.

Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat (Muhammad Hero Adi Fitra bin Kartaliansyah) terhadap Penggugat (Jakal Novi Astuti binti S. Iwan Sumajib) ;

3.

Majelis Hakim agar memeriksa danmengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :Primer : Mengabulkan gugatan Penggugat; Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat (QM) ternadapPenggugat (as ; Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;Subsider : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugatdan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;Menimbang bahwa Majelis