No. 07 P /HUM/2000Bahwa pada tanggal 21 Juni 2000, Bupati Kabupaten KotawaringinTimur bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2000 tentangRetribusi Industri Kayu Bulat Gergajian Kayu Olahan danPeredaran Hasil utan Serta Penggantian Nilai Tegakan, yangkemudian diundangkan pada tanggal 22 Juni 2000 dalamLembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000Nomor 14;Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 1999 Tentang Hak Uji Materiil

LENTAM, SHdan INDRA BAYU PATIMALEH NAYAR, AKS tersebut untukseluruhnya;Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin TimurNomor 14 Tahun 2000 TentangRetribusi Industri Kayu Bulat, KayuGergajian, Kayu Olahan dan Peredaran Hasil Hutan SertaPengganti Nilai Tegakan, yang ditetapkan Bupati KabupatenHal. 16 dari 22 hal. Put.

Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timurbersama dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, segeramencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin TimurNomor 14 Tahun 2000 Tentang Retribusi Industri Kayu BulatGergajian Kayu Olahan dan Peredaran Hasil Hutan SertaPengganti Nilai Tegakan dan mencoret/menghapuskan dariLembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000Nomor 14;SUBSIDAR :Hal. 17 dari 22 hal. Put.

Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin TimurNomor 14 Tahun 2000 Tentang Retribusi Industri Kayu Bulat, KayuGergajian, Kayu Olahan dan Peredaran Hasil Hutan SertaPengganti Nilai Tegakan, yang ditetapkan Bupati KabupatenKotawaringin Timur dengan persetujuan DPRD KabupatenKotawaringin Timur adalah bersifat inkonstitusional, danbertentangan dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRITahun 1997 Nomor 41 & TLNRI Nomor 3685);3.

Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timurbersama dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, segeramencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin TimurNomor 14 Tahun 2000 Tentang Retribusi Industri Kayu BulatGergajian Kayu Olahan dan Peredaran Hasil Hutan SertaPengganti Nilai Tegakan dan mencoret/menghapuskan dariHal. 21 dari 22 hal. Put.

SKW);> Tanggal 1 April 2011 transfer Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) di Bank BCA ke Rekening ADI SURYA di Bank Mandirirekening 1480004791912 (untuk membayar biaya Tegakan);Hal. 3 dari 17 hal. Put.

Pihak Pertama berkewajiban membayar DR PSDH dan tegakan atasproses kayu tersebut;5. Pihak pertama bertanggung jawab seluruhnya atas proses pengelolaanIPK;Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut, Terdakwa menjanjikan kayu Logdikirim ke PT. Putra Buana Indonesia Wood Industry pada tanggal 20 Juni2011 dengan posisi kayu diatas tongkang TPK Buyut Kutai Barat namunsampai dengan perkara dilaporkan kayu log tersebut tidak pernah dikirim kePT.

Samarinda Utara Kota Samarinda Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerangkan mengenai hargakayu log milik PT SKW sbb :* Kayu bengkirai Rp. 2.900.000,0/M3* Kayu meranti/ kruing Rp. 1.400.000,00 M3+ Kayu kapur Rp. 2.050.000,00/M3* Kayu rimba campuran Rp. 1.000.000,00 M3Dan harga tersebut sudah termasuk biaya DR/PSDH dan tegakan sertalegalitas kayu dan untuk jelasnya Terdakwa akan datang ke SemarangHal. 5 dari 17 hal. Put.

SKW)> Tanggal 1 April 2011 transfer Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) di Bank BCA ke Rek ADI SURYA di Bank Mandiri rek.1480004791912 (untuk membayar biaya Tegakan)Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 548 K/Pid/2015> Tanggal 29 April 2011.

KIP,akan tetapi kewajiban membayar PSDH/DR dan biaya tegakan kayu yangtelah ditebang belum dipenuhi oleh PT. Putra Buana Wood Working melaluiPT. Satria Kencana Wibawa, sehingga kayu yang telah ditebang tidak dapatdiangkut ke log pond PT. Satria Kencana Wibawa;Hal. 15 dari 17 hal. Put.

DR = Rp. 5,754,630, (lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribuenam ratus tiga puluh rupiah)" Ganti Rugi Tegakan (GRT): Tarif x Harga Patokan x Volume kayu100 % x 1.550.000 x 37,3678 = Rp. 57,920,090,Hal 3 dari 9 halaman Putusan No. 98/PID.SUSLH/2021/PT MTRPSDH + DR + Ganti Rugi Tegakan (GRT)Rp. 5,792,009 + Rp. 5,754,630 + Rp. 57,920,090 = Rp. 69,466, 792,wana nen nnn= Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo.

DR = Rp. 5,754,630, (/ima juta tujuh ratus lima puluh empat ribuenam ratus tiga puluh rupiah)" Ganti Rugi Tegakan (GRT): Tarif x Harga Patokan x VolumekayuHal 5 dari 9 halaman Putusan No. 98/PID.SUSLH/2021/PT MTR100 % x 1.550.000 x 37,3678 = Rp. 57,920,090,PSDH + DR + Ganti Rugi Tegakan (GRT)Rp. 5,792,009 + Rp. 5,754,630 + Rp. 57,920,090 = Rp. 69,466, 792,non Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo.

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentang tata carapengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi sumber daya hutan ,dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasi hutandan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 9.064.944,00 (Sembilanjuta enam puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah)Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Syaipul Bahri Alias Ampulsebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jopasal 12 huruf d undangundang Nomor

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber daya hutan , danaReboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasi hutan daniuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp9.064.944,00 (Sembilan jutaenam puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah).Perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi Syaipul Bahri AliasAmpul sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1)huruf b jo pasal 12 huruf e undangundang

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisisumber daya hutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, dendapelanggaran ekploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesarRp. 9.064.944,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratusempat puluh empat rupiah;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui seharusnya dalam membawa muatanKayu Olahan berupa papan dan beroti berbagai jenis ukuran sebanyakkurang lebih 4 (empat) TON dengan menggunakan 1

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber dayahutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasihutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp9.064.944,00(Sembilan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh empatrupiah);Bahwa Saksi Syaipul Bahri mengetahui Terdakwa Johan Siregar yang akanmembawa kayu pesanan Saksi Syaipul Bahri kepada Sdr.

Sehingga muatan kayu jenis meranti Sebanyak 191 keping tersebutmerupakan hasil dari pbenebangan dikawasan hutan tanpa izin;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi SyaipulBahri (dituntut secara terpisah), kerugian negara yang ditimbukan yakniberdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR),dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomorp.71/MenLHK/ Setjen.

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x VolumeRp.480.000,00 x 10% x 14,00 M = Rp. 672.000,00 (enam ratus tujuhpuluh dua ribu rupiah).Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun

merupakan milikperorangan;Bahwa Terdakwa tidak melengkapi kayu bulat yang Terdakwa miliki tersebutdengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN MpwBahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayuwajib dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHk),;Bahwa telah terjadi kerugian negara dalam perkara ini, yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan

Kayu Bulat Kecil (KBK) = 325 batang = 41,17 M.Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x Volume.Rp.310.000,00 x 10% x 41,17 M = Rp.1.276.270,00 (satu juta dua ratustujuh puluh enam dua ratus tujuh puluh rupiah )Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 12 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN MpwP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x VolumeRp.480.000,00 x 10% x 14,00 M = Rp. 672.000,00 (enam ratus tujuhpuluh dua ribu rupiah).Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (berdasarkan

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukPerhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x VolumeRp.480.000,00 x 10% x 14,00 M* = Rp. 672.000,00 (enam ratus tujuh puluh duaribu rupiah).Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 12

ProvinsiSumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 70.200, , dan Ganti Rugi Tegakan (GRT)sebesar Rp 702.000, Pengganti Nilai Tegakan (PNT) sebesar Rp. 702.000,Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo.

ProvinsiSumber Daya Hutan ( PSDH ) Rp. 70.200, , dan Ganti Rugi Tegakan (GRT)sebesar Rp 702.000, Pengganti Nilai Tegakan (PN ) sebesar Rp. 702.000,. Bahwa Jumat Tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, saksiKETUT AGUS ASTAWAN dan saksi KETUT DARMA YOGA YASAHARTAWAN yang melakukan patroli menemukan tumpukan 40 ( empat )puluh balok kayu kuanitan yang ditutup dengan terpal milik terdakwa tersebutdi kebun dekat rumah terdakwa yang berada di pinggir jalan Br.

Bahwa akibat penebangan kayu kuanitan tersebut Negara mengalamkerugian dari PNBP (Penerimaan Negara BukanPajak) yaitu berupa danareboisasi (DR) sebesar USD 19,80, Propinsi Sumber Day aHutan (PSDH)Rp. 70.200, dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 702.000,Pengganti Nilai Tegakan (PNT) sebesar Rp. 702.000, Bahwa adanya peristiwa tersebut, untuk kegiatan penebangan pohonyang diakui oleh terdakwa dapat disanggkakan pasal 82 ayat 1 huruf c jopasal 12 huruf c jo pasal 108 UURI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalamikerugian berupa PNBP (Penerimaan Negara Buka Pajak) dengan totalkerugian yaitu berupa dana Reboisasi ( DR ) sebesar USD 19,80.Provinsi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) Rp. 70.200, , dan Ganti RugiTegakan ( GRT ) sebesar Rp 702.000, Pengganti Nilai Tegakan ( PNT )sebesar Rp. 702.000..Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terdakwatelah dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidakdilengkapi secara bersama surat

kayu bulat yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah mengakibatkankerugian negara, karena pemilik tidak mengikuti ketentuan Pasal 14 ayat (1)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu YangBerasal Dari Hutan Alam;Bahwa kerugian negara yang terjadi dalam perkara ini, yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Penerimaan DanaReboisasi dan Ganti Rugi Tegakan

Pid.B/LH/2021/PN MpwRp.500.000 x 10% x 27,74 m* = Rp.1.387.000,00 (satu juta tiga ratusdelapan puluh tujuh ribu rupiah); Atas penerimaan DR (Dana Reboisasi) (berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak Yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan) sebesar:$12,5 x 27,74 m* = $346,75 (tiga ratus empat puluh enam koma tujuhpuluh lima dollar); Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan

mana berdasarkan titikkoordinat tersebut berada pada kawasan hutan produksi;Bahwa Terdakwa tidak melengkapi kayu bulat yang Terdakwa miliki tersebutdengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK);Bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHk):Bahwa telah terjadi kerugian negara dalam perkara ini, yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan

) sebesar:Rp.500.000 x 10% x 27,74 m* = Rp.1.387.000,00 (satu juta tiga ratusdelapan puluh tujuh ribu rupiah); Atas penerimaan DR (Dana Reboisasi) (berdasarkan peraturan perundanganyang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentangJenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlakupada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebesar:$12,5 x 27,74 m* = $346,75 (tiga ratus empat puluh enam koma tujuhpuluh lima dollar); Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (

(dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat meter kubik) yang dilakukan olehTerdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)maka timbul kerugian negara yang mana berdasarkan keterangan ahli, kerugiannegara tersebut meliputi: Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukPerhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan

GRT adalah Rp22.505.074,00 (duapuluh dua juta lima ratus lima ribu tujun puluh empat rupiah);Bahws yang menjadi dasar dan acuan Ahli dalam menentukan jumlahkerugian Negara dalam perkara ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan, Permenhut Nomor 68/menhutl/2014 tanggal 18 September 2014tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PenghitunganProvisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan

dan Penggantian NilaiTegakan, Permenhut Nomor: P.44/MenhlkSetjen/ 2015 tanggal 12 Agustus 2015tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, GantiRugi Tegakan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian, barang bukti kayu tersebut tidakdisertai surat ataupun dokumen;Bahwa menurut Ahli apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalamperkara ini telah melanggar hukum yaitu melanggar

Dalam hal ini Negara dirugikan dalam hal PSDH, DR danGRT (Ganti Rugi Tegakan) dengan penghitungan sebagai berikut:PSDH kayu olahan kelompok Meranti volume 12,5488 M8 x 2 = 25,0976Ms x Rp64.000,00/ M3 = Rp1.606.246,00DR kayu olahan kelompok Meranti volume 12,5488 MS x 2 = 25,0976 Msx US $ 14,5/M8 = US $ 363,91 = Rp4.836.364,00 (kurs dollar padatanggal 8 Juni 2016 = Rp13.290,00)GRT kayu olahan kelompok Meranti volume 12,5488 M8 x 2 = 25,0976 M$x Rp640.000,00 /M% = Rp16.062.464,00Jadi total kerugian

GRT adalah Rp22.505.074,00 (duapuluh dua juta lima ratus lima ribu tujuh puluh empat rupiah);Bahws yang menjadi dasar dan acuan Ahli dalam menentukan jumlahkerugian Negara dalam perkara ini adalah:Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan,Permenhut Nomor 68/menhutl/V2014 tanggal 18 September 2014tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PenghitunganProvisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan

dan Penggantian NilaiTegakan,Permenhut Nomor: P.44/MenhlkSetjen/ 2015 tanggal 12 Agustus 2015tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, GantiRugi Tegakan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;Bahwa menurut Ahli perobuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalamperkara ini telah melanggar hukum yaitu melanggar Undangundang RINomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan;Bahwa prosedur sebenarnya

berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan yakni membeli hasil hutan yangdiketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau dipungut secara tidak sah yang Terdakwa lakukandengan cara antara lain sebagai berikutBermula pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 Terdakwatelah membeli secara borongan dari saksi JONHERSON PURBA aliasABAI kayu dalam bentuk tegakan

berada pada kawasan Hutan Produksi.Bahwa pembelian hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutanProduksi tersebut dilakukan Terdakwa tanpa memiliki ijin daripejabat yang berwenang Dinas Kehutanan Simalungun.Kemudian pada Jumat tanggal 10 Oktober 2008 =Terdakwamembeli lagi secara borongan dari saksi FRANCISCO SIPAYUNG aliasKO kayu dalam bentuk tegakan yang di areal hutan di Pagar JandiDesa Mariah Buttu Kecamatan Silau Kahean Kal Simalungun sehargaRp. 5.000.000, (lima juta rupiah), sesuai dengan kwitansi

KUHAPPengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu ataudengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengajamenganjurkan orang lain melakukan = perbuatan pidana,menebang pohon tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabatyang berwenang yang Terdakwa lakukan dengan cara antaralain sebagai berikutBermula pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 Terdakwatelah membeli secara borongan dari saksi JONHERSON PURBA aliasABAI kayu dalam bentuk tegakan

yang tumbuh di areal Hutan BakkaBuru. di Desa Damakitang Kecamatan Silau Kahean KabupatenSimalungun seharga Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah).Kemudian pada Jumat tanggal 10 Oktober 2008 Terdakwa membelilagi secara borongan dari saksi FRANCISCO SIPAYUNG alias ATISalias KO kayu dalam bentuk tegakan yang tumbuh di areal hutan dipagar Jandi Desa Mariah Buttu) Kecamatan Silau) Kahean KabupatenSimalungun seharga Rp.5.000.000, (lima Juta rupiah).

yang tumbuh di areal Hutan Bakka Buru diDesa Damakitang Kecamatan Silau) Kahean Kabupaten Simalungun danpada Jumat tanggal 10 Oktober 2008 membeli lagi secara borongandari saksi FRANCISCO SIPAYUNG alias ATIS alias KO seharga Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), kayu dalam bentuk tegakan yangtumbuh di areal hutan di Pagar Jandi Desa Mariah Buttu KecamatanSilau.

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2021/PN MpwDan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang BerlakuPada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehuatan dan PeraturanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2017 Tentang Penerapan Harga PatokanHasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan GantiRugi Tegakan, yaitu PSDH sebesar Rp233.280,00 (dua ratus tiga puluhtiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan penerimaan GRT (GantiRugi Tegakan) sebesar Rp2.332.800,00

Nomor 12 Tahun 2014 Tentang JenisDan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang BerlakuPada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehuatan dan PeraturanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2017 Tentang Penerapan Harga PatokanHasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan GantiRugi Tegakan, yaitu PSDH sebesar Rp233.280,00 (dua ratus tiga puluhtiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan penerimaan GRT (GantiRugi Tegakan) sebesar Rp2.332.800,00

Nomor 12 Tahun 2014 Tentang JenisDan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaKementerian Lingkungan Hidup Dan Kehuatan dan Peraturan KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64/ MenLHK/ Setjen/ Kum.1/ 1/2017 Tentang Penerapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk PenghitunganProvisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu PSDH sebesarRp233.280,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah)dan penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) sebesar Rp2.332.800,00

UndangUndang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pelakutersebut harus memiliki ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang,disamping itu berdasarkan PP nomor 12 tahun 2014 tangal 14 Februari 2014tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlakupada Kementerian Kehutanan, dan berdasarkan Peraturan Menteri KehutananNomor P.68/ Menhutl/2014 tanggal 15 September 2014 tentang penetapanharga patokan hasil hutan untuk penghitungan provisi sumber daya hutan, gantirugi tegakan

dan penggantian nilai tegakan, setiap pelaku usaha harusmembayar PSDH, GRT dan PNT kepada negara melalui Dinas kehutanan;Bahwa benar penghitungan PSDH, DR dan GRIT atas kayu bulian dengankubikasi 0,1232 M3 adalah sebagai berikut : 0,1232x2 =0,2464; a.

dan17penggantian nilai tegakan, setiap pelaku usaha harus membayar PSDH, GRTdan PNT kepda negara melalui Dinas Kehutanan; Bahwa jika pelaku usaha tidak membayar DR, PSDH dan GRT maka negaraakan mengalami kerugian; Bahwa penghitungan PSDH, DR dan GRT atas kayu bulian dengan kubikasi0,1232 M3 adalah sebagai berikut : 0,1282x2 =0,2464;a.

dan penggantian nilai tegakan, setiap pelaku usaha harusmembayar PSDH, GRT dan PNT kepada negara melalui Dinas kehutanan; Bahwa penghitungan Bahwa benar penghitungan PSDH, DR dan GRT ataskayu bulian dengan kubikasi 0,1232 M3 adalah sebagai berikut: 0,1232x2 =0,2464; a.

dan penggantiannilai tegakan, setiap pelaku usaha harus membayar PSDH, GRT dan PNT kepadanegara melalui Dinas kehutanan;Menimbang, bahwa penghitungan PSDH, DR dan GRT atas kayu bulian dengankubikasi 0,1232 M3 adalah sebagai berikut : 0,1232x2 =0,2464;a.

Sehingga mengangkutkayu hasil hutan seperti jenis meranti wajib disertai dengan dokumenyang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).Sehingga muatan kayu jenis meranti sebanyak 191 keping tersebutmerupakan hasil dari pbenebangan dikawasan hutan tanpa izin.Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwabersama saksi Syaipul Bahri Alias Ampul, yakni berdasarkan UntukProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan gantiRugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumberdaya hutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaranekploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp.9.064.944,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratusempat puluh empat rupiah)Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Syaipul Bahri AliasAmpul sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat(1) huruf a jo pasal 12 huruf d undangundang Nomor

Sehingga mengangkutkayu hasil hutan seperti jenis meranti wajib disertai dengan dokumenyang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwabersama saksi Syaipul Bahri Alias Ampul, yakni berdasarkan UntukProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan gantiRugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nop.71/MenLHK/ Setjen.

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumberdaya hutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaranHalaman 6 Putusan Nomor 452/PID.BLH/2020/PT PBRekploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesarRp9.064.944,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratusempat puluh empat rupiah).Perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi Syaipul BahriAlias Ampul sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83ayat

Sehingga mengangkutkayu hasil hutan seperti jenis meranti wajib disertai dengan dokumenyang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK);Halaman 8 Putusan Nomor 452/PID.BLH/2020/PT PBR Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwa,yakni berdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DanaReboisasi (DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan PermenLingkungan Hidup Nomor p.71/MenLHK/ Setjen.

dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal;