Ditemukan 1275 data
143 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 07 P /HUM/2000Bahwa pada tanggal 21 Juni 2000, Bupati Kabupaten KotawaringinTimur bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2000 tentangRetribusi Industri Kayu Bulat Gergajian Kayu Olahan danPeredaran Hasil utan Serta Penggantian Nilai Tegakan, yangkemudian diundangkan pada tanggal 22 Juni 2000 dalamLembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000Nomor 14;Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 1999 Tentang Hak Uji Materiil
LENTAM, SHdan INDRA BAYU PATIMALEH NAYAR, AKS tersebut untukseluruhnya;Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin TimurNomor 14 Tahun 2000 TentangRetribusi Industri Kayu Bulat, KayuGergajian, Kayu Olahan dan Peredaran Hasil Hutan SertaPengganti Nilai Tegakan, yang ditetapkan Bupati KabupatenHal. 16 dari 22 hal. Put.
Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timurbersama dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, segeramencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin TimurNomor 14 Tahun 2000 Tentang Retribusi Industri Kayu BulatGergajian Kayu Olahan dan Peredaran Hasil Hutan SertaPengganti Nilai Tegakan dan mencoret/menghapuskan dariLembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000Nomor 14;SUBSIDAR :Hal. 17 dari 22 hal. Put.
Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin TimurNomor 14 Tahun 2000 Tentang Retribusi Industri Kayu Bulat, KayuGergajian, Kayu Olahan dan Peredaran Hasil Hutan SertaPengganti Nilai Tegakan, yang ditetapkan Bupati KabupatenKotawaringin Timur dengan persetujuan DPRD KabupatenKotawaringin Timur adalah bersifat inkonstitusional, danbertentangan dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRITahun 1997 Nomor 41 & TLNRI Nomor 3685);3.
Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timurbersama dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, segeramencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin TimurNomor 14 Tahun 2000 Tentang Retribusi Industri Kayu BulatGergajian Kayu Olahan dan Peredaran Hasil Hutan SertaPengganti Nilai Tegakan dan mencoret/menghapuskan dariHal. 21 dari 22 hal. Put.
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
SKW);> Tanggal 1 April 2011 transfer Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) di Bank BCA ke Rekening ADI SURYA di Bank Mandirirekening 1480004791912 (untuk membayar biaya Tegakan);Hal. 3 dari 17 hal. Put.
Pihak Pertama berkewajiban membayar DR PSDH dan tegakan atasproses kayu tersebut;5. Pihak pertama bertanggung jawab seluruhnya atas proses pengelolaanIPK;Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut, Terdakwa menjanjikan kayu Logdikirim ke PT. Putra Buana Indonesia Wood Industry pada tanggal 20 Juni2011 dengan posisi kayu diatas tongkang TPK Buyut Kutai Barat namunsampai dengan perkara dilaporkan kayu log tersebut tidak pernah dikirim kePT.
Samarinda Utara Kota Samarinda Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerangkan mengenai hargakayu log milik PT SKW sbb :* Kayu bengkirai Rp. 2.900.000,0/M3* Kayu meranti/ kruing Rp. 1.400.000,00 M3+ Kayu kapur Rp. 2.050.000,00/M3* Kayu rimba campuran Rp. 1.000.000,00 M3Dan harga tersebut sudah termasuk biaya DR/PSDH dan tegakan sertalegalitas kayu dan untuk jelasnya Terdakwa akan datang ke SemarangHal. 5 dari 17 hal. Put.
SKW)> Tanggal 1 April 2011 transfer Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) di Bank BCA ke Rek ADI SURYA di Bank Mandiri rek.1480004791912 (untuk membayar biaya Tegakan)Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 548 K/Pid/2015> Tanggal 29 April 2011.
KIP,akan tetapi kewajiban membayar PSDH/DR dan biaya tegakan kayu yangtelah ditebang belum dipenuhi oleh PT. Putra Buana Wood Working melaluiPT. Satria Kencana Wibawa, sehingga kayu yang telah ditebang tidak dapatdiangkut ke log pond PT. Satria Kencana Wibawa;Hal. 15 dari 17 hal. Put.
Terbanding/Terdakwa : FENDI APRIADI
83 — 36
DR = Rp. 5,754,630, (lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribuenam ratus tiga puluh rupiah)" Ganti Rugi Tegakan (GRT): Tarif x Harga Patokan x Volume kayu100 % x 1.550.000 x 37,3678 = Rp. 57,920,090,Hal 3 dari 9 halaman Putusan No. 98/PID.SUSLH/2021/PT MTRPSDH + DR + Ganti Rugi Tegakan (GRT)Rp. 5,792,009 + Rp. 5,754,630 + Rp. 57,920,090 = Rp. 69,466, 792,wana nen nnn= Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo.
DR = Rp. 5,754,630, (/ima juta tujuh ratus lima puluh empat ribuenam ratus tiga puluh rupiah)" Ganti Rugi Tegakan (GRT): Tarif x Harga Patokan x VolumekayuHal 5 dari 9 halaman Putusan No. 98/PID.SUSLH/2021/PT MTR100 % x 1.550.000 x 37,3678 = Rp. 57,920,090,PSDH + DR + Ganti Rugi Tegakan (GRT)Rp. 5,792,009 + Rp. 5,754,630 + Rp. 57,920,090 = Rp. 69,466, 792,non Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo.
1.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terdakwa:
JOHAN SIREGAR Alias JOHAN
266 — 29
HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentang tata carapengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi sumber daya hutan ,dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasi hutandan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 9.064.944,00 (Sembilanjuta enam puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah)Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Syaipul Bahri Alias Ampulsebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jopasal 12 huruf d undangundang Nomor
HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber daya hutan , danaReboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasi hutan daniuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp9.064.944,00 (Sembilan jutaenam puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah).Perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi Syaipul Bahri AliasAmpul sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1)huruf b jo pasal 12 huruf e undangundang
HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisisumber daya hutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, dendapelanggaran ekploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesarRp. 9.064.944,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratusempat puluh empat rupiah;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui seharusnya dalam membawa muatanKayu Olahan berupa papan dan beroti berbagai jenis ukuran sebanyakkurang lebih 4 (empat) TON dengan menggunakan 1
HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber dayahutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasihutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp9.064.944,00(Sembilan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh empatrupiah);Bahwa Saksi Syaipul Bahri mengetahui Terdakwa Johan Siregar yang akanmembawa kayu pesanan Saksi Syaipul Bahri kepada Sdr.
Sehingga muatan kayu jenis meranti Sebanyak 191 keping tersebutmerupakan hasil dari pbenebangan dikawasan hutan tanpa izin;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi SyaipulBahri (dituntut secara terpisah), kerugian negara yang ditimbukan yakniberdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR),dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomorp.71/MenLHK/ Setjen.
1.Muhammad Bayu Segara, SH
2.Ning Rendati.SH
Terdakwa:
Ramsah Alias Putu Bin Ahmad. Alm
80 — 9
Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x VolumeRp.480.000,00 x 10% x 14,00 M = Rp. 672.000,00 (enam ratus tujuhpuluh dua ribu rupiah).Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun
merupakan milikperorangan;Bahwa Terdakwa tidak melengkapi kayu bulat yang Terdakwa miliki tersebutdengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN MpwBahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayuwajib dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHk),;Bahwa telah terjadi kerugian negara dalam perkara ini, yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan
Kayu Bulat Kecil (KBK) = 325 batang = 41,17 M.Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x Volume.Rp.310.000,00 x 10% x 41,17 M = Rp.1.276.270,00 (satu juta dua ratustujuh puluh enam dua ratus tujuh puluh rupiah )Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan
Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 12 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN MpwP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x VolumeRp.480.000,00 x 10% x 14,00 M = Rp. 672.000,00 (enam ratus tujuhpuluh dua ribu rupiah).Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (berdasarkan
Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukPerhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x VolumeRp.480.000,00 x 10% x 14,00 M* = Rp. 672.000,00 (enam ratus tujuh puluh duaribu rupiah).Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 12
ANAK AGUNG NGURAH JAYALANTARA, S.H., M.H
Terdakwa:
NYOMAN MERTAYASA alias KOMANG MERTA
73 — 26
ProvinsiSumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 70.200, , dan Ganti Rugi Tegakan (GRT)sebesar Rp 702.000, Pengganti Nilai Tegakan (PNT) sebesar Rp. 702.000,Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo.
ProvinsiSumber Daya Hutan ( PSDH ) Rp. 70.200, , dan Ganti Rugi Tegakan (GRT)sebesar Rp 702.000, Pengganti Nilai Tegakan (PN ) sebesar Rp. 702.000,. Bahwa Jumat Tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, saksiKETUT AGUS ASTAWAN dan saksi KETUT DARMA YOGA YASAHARTAWAN yang melakukan patroli menemukan tumpukan 40 ( empat )puluh balok kayu kuanitan yang ditutup dengan terpal milik terdakwa tersebutdi kebun dekat rumah terdakwa yang berada di pinggir jalan Br.
Bahwa akibat penebangan kayu kuanitan tersebut Negara mengalamkerugian dari PNBP (Penerimaan Negara BukanPajak) yaitu berupa danareboisasi (DR) sebesar USD 19,80, Propinsi Sumber Day aHutan (PSDH)Rp. 70.200, dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 702.000,Pengganti Nilai Tegakan (PNT) sebesar Rp. 702.000, Bahwa adanya peristiwa tersebut, untuk kegiatan penebangan pohonyang diakui oleh terdakwa dapat disanggkakan pasal 82 ayat 1 huruf c jopasal 12 huruf c jo pasal 108 UURI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan
Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalamikerugian berupa PNBP (Penerimaan Negara Buka Pajak) dengan totalkerugian yaitu berupa dana Reboisasi ( DR ) sebesar USD 19,80.Provinsi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) Rp. 70.200, , dan Ganti RugiTegakan ( GRT ) sebesar Rp 702.000, Pengganti Nilai Tegakan ( PNT )sebesar Rp. 702.000..Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terdakwatelah dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidakdilengkapi secara bersama surat
1.EDDY SINAGA, SH
2.NING RENDATI, SH
Terdakwa:
Buzi Hardi Als Herman Bin Abdullah
83 — 11
kayu bulat yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah mengakibatkankerugian negara, karena pemilik tidak mengikuti ketentuan Pasal 14 ayat (1)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu YangBerasal Dari Hutan Alam;Bahwa kerugian negara yang terjadi dalam perkara ini, yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Penerimaan DanaReboisasi dan Ganti Rugi Tegakan
Pid.B/LH/2021/PN MpwRp.500.000 x 10% x 27,74 m* = Rp.1.387.000,00 (satu juta tiga ratusdelapan puluh tujuh ribu rupiah); Atas penerimaan DR (Dana Reboisasi) (berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak Yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan) sebesar:$12,5 x 27,74 m* = $346,75 (tiga ratus empat puluh enam koma tujuhpuluh lima dollar); Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan
mana berdasarkan titikkoordinat tersebut berada pada kawasan hutan produksi;Bahwa Terdakwa tidak melengkapi kayu bulat yang Terdakwa miliki tersebutdengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK);Bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHk):Bahwa telah terjadi kerugian negara dalam perkara ini, yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan
) sebesar:Rp.500.000 x 10% x 27,74 m* = Rp.1.387.000,00 (satu juta tiga ratusdelapan puluh tujuh ribu rupiah); Atas penerimaan DR (Dana Reboisasi) (berdasarkan peraturan perundanganyang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentangJenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlakupada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebesar:$12,5 x 27,74 m* = $346,75 (tiga ratus empat puluh enam koma tujuhpuluh lima dollar); Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (
(dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat meter kubik) yang dilakukan olehTerdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)maka timbul kerugian negara yang mana berdasarkan keterangan ahli, kerugiannegara tersebut meliputi: Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukPerhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan
249 — 37
GRT adalah Rp22.505.074,00 (duapuluh dua juta lima ratus lima ribu tujun puluh empat rupiah);Bahws yang menjadi dasar dan acuan Ahli dalam menentukan jumlahkerugian Negara dalam perkara ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan, Permenhut Nomor 68/menhutl/2014 tanggal 18 September 2014tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PenghitunganProvisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan
dan Penggantian NilaiTegakan, Permenhut Nomor: P.44/MenhlkSetjen/ 2015 tanggal 12 Agustus 2015tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, GantiRugi Tegakan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian, barang bukti kayu tersebut tidakdisertai surat ataupun dokumen;Bahwa menurut Ahli apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalamperkara ini telah melanggar hukum yaitu melanggar
Dalam hal ini Negara dirugikan dalam hal PSDH, DR danGRT (Ganti Rugi Tegakan) dengan penghitungan sebagai berikut:PSDH kayu olahan kelompok Meranti volume 12,5488 M8 x 2 = 25,0976Ms x Rp64.000,00/ M3 = Rp1.606.246,00DR kayu olahan kelompok Meranti volume 12,5488 MS x 2 = 25,0976 Msx US $ 14,5/M8 = US $ 363,91 = Rp4.836.364,00 (kurs dollar padatanggal 8 Juni 2016 = Rp13.290,00)GRT kayu olahan kelompok Meranti volume 12,5488 M8 x 2 = 25,0976 M$x Rp640.000,00 /M% = Rp16.062.464,00Jadi total kerugian
GRT adalah Rp22.505.074,00 (duapuluh dua juta lima ratus lima ribu tujuh puluh empat rupiah);Bahws yang menjadi dasar dan acuan Ahli dalam menentukan jumlahkerugian Negara dalam perkara ini adalah:Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan,Permenhut Nomor 68/menhutl/V2014 tanggal 18 September 2014tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PenghitunganProvisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan
dan Penggantian NilaiTegakan,Permenhut Nomor: P.44/MenhlkSetjen/ 2015 tanggal 12 Agustus 2015tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, GantiRugi Tegakan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;Bahwa menurut Ahli perobuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalamperkara ini telah melanggar hukum yaitu melanggar Undangundang RINomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan;Bahwa prosedur sebenarnya
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan yakni membeli hasil hutan yangdiketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau dipungut secara tidak sah yang Terdakwa lakukandengan cara antara lain sebagai berikutBermula pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 Terdakwatelah membeli secara borongan dari saksi JONHERSON PURBA aliasABAI kayu dalam bentuk tegakan
berada pada kawasan Hutan Produksi.Bahwa pembelian hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutanProduksi tersebut dilakukan Terdakwa tanpa memiliki ijin daripejabat yang berwenang Dinas Kehutanan Simalungun.Kemudian pada Jumat tanggal 10 Oktober 2008 =Terdakwamembeli lagi secara borongan dari saksi FRANCISCO SIPAYUNG aliasKO kayu dalam bentuk tegakan yang di areal hutan di Pagar JandiDesa Mariah Buttu Kecamatan Silau Kahean Kal Simalungun sehargaRp. 5.000.000, (lima juta rupiah), sesuai dengan kwitansi
KUHAPPengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu ataudengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengajamenganjurkan orang lain melakukan = perbuatan pidana,menebang pohon tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabatyang berwenang yang Terdakwa lakukan dengan cara antaralain sebagai berikutBermula pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 Terdakwatelah membeli secara borongan dari saksi JONHERSON PURBA aliasABAI kayu dalam bentuk tegakan
yang tumbuh di areal Hutan BakkaBuru. di Desa Damakitang Kecamatan Silau Kahean KabupatenSimalungun seharga Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah).Kemudian pada Jumat tanggal 10 Oktober 2008 Terdakwa membelilagi secara borongan dari saksi FRANCISCO SIPAYUNG alias ATISalias KO kayu dalam bentuk tegakan yang tumbuh di areal hutan dipagar Jandi Desa Mariah Buttu) Kecamatan Silau) Kahean KabupatenSimalungun seharga Rp.5.000.000, (lima Juta rupiah).
yang tumbuh di areal Hutan Bakka Buru diDesa Damakitang Kecamatan Silau) Kahean Kabupaten Simalungun danpada Jumat tanggal 10 Oktober 2008 membeli lagi secara borongandari saksi FRANCISCO SIPAYUNG alias ATIS alias KO seharga Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), kayu dalam bentuk tegakan yangtumbuh di areal hutan di Pagar Jandi Desa Mariah Buttu KecamatanSilau.
1.EDDY SINAGA, SH
2.ENDRO ADI ANGGORO,SH
Terdakwa:
Made Sudarsana Als Pak Made Bin Nyoman Gelgel
94 — 13
Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2021/PN MpwDan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang BerlakuPada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehuatan dan PeraturanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2017 Tentang Penerapan Harga PatokanHasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan GantiRugi Tegakan, yaitu PSDH sebesar Rp233.280,00 (dua ratus tiga puluhtiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan penerimaan GRT (GantiRugi Tegakan) sebesar Rp2.332.800,00
Nomor 12 Tahun 2014 Tentang JenisDan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang BerlakuPada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehuatan dan PeraturanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2017 Tentang Penerapan Harga PatokanHasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan GantiRugi Tegakan, yaitu PSDH sebesar Rp233.280,00 (dua ratus tiga puluhtiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan penerimaan GRT (GantiRugi Tegakan) sebesar Rp2.332.800,00
Nomor 12 Tahun 2014 Tentang JenisDan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaKementerian Lingkungan Hidup Dan Kehuatan dan Peraturan KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64/ MenLHK/ Setjen/ Kum.1/ 1/2017 Tentang Penerapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk PenghitunganProvisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu PSDH sebesarRp233.280,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah)dan penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) sebesar Rp2.332.800,00
30 — 5
UndangUndang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pelakutersebut harus memiliki ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang,disamping itu berdasarkan PP nomor 12 tahun 2014 tangal 14 Februari 2014tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlakupada Kementerian Kehutanan, dan berdasarkan Peraturan Menteri KehutananNomor P.68/ Menhutl/2014 tanggal 15 September 2014 tentang penetapanharga patokan hasil hutan untuk penghitungan provisi sumber daya hutan, gantirugi tegakan
dan penggantian nilai tegakan, setiap pelaku usaha harusmembayar PSDH, GRT dan PNT kepada negara melalui Dinas kehutanan;Bahwa benar penghitungan PSDH, DR dan GRIT atas kayu bulian dengankubikasi 0,1232 M3 adalah sebagai berikut : 0,1232x2 =0,2464; a.
dan17penggantian nilai tegakan, setiap pelaku usaha harus membayar PSDH, GRTdan PNT kepda negara melalui Dinas Kehutanan; Bahwa jika pelaku usaha tidak membayar DR, PSDH dan GRT maka negaraakan mengalami kerugian; Bahwa penghitungan PSDH, DR dan GRT atas kayu bulian dengan kubikasi0,1232 M3 adalah sebagai berikut : 0,1282x2 =0,2464;a.
dan penggantian nilai tegakan, setiap pelaku usaha harusmembayar PSDH, GRT dan PNT kepada negara melalui Dinas kehutanan; Bahwa penghitungan Bahwa benar penghitungan PSDH, DR dan GRT ataskayu bulian dengan kubikasi 0,1232 M3 adalah sebagai berikut: 0,1232x2 =0,2464; a.
dan penggantiannilai tegakan, setiap pelaku usaha harus membayar PSDH, GRT dan PNT kepadanegara melalui Dinas kehutanan;Menimbang, bahwa penghitungan PSDH, DR dan GRT atas kayu bulian dengankubikasi 0,1232 M3 adalah sebagai berikut : 0,1232x2 =0,2464;a.
Terbanding/Terdakwa : JOHAN SIREGAR Alias JOHAN
251 — 24
Sehingga mengangkutkayu hasil hutan seperti jenis meranti wajib disertai dengan dokumenyang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).Sehingga muatan kayu jenis meranti sebanyak 191 keping tersebutmerupakan hasil dari pbenebangan dikawasan hutan tanpa izin.Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwabersama saksi Syaipul Bahri Alias Ampul, yakni berdasarkan UntukProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan gantiRugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen
HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumberdaya hutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaranekploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp.9.064.944,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratusempat puluh empat rupiah)Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Syaipul Bahri AliasAmpul sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat(1) huruf a jo pasal 12 huruf d undangundang Nomor
Sehingga mengangkutkayu hasil hutan seperti jenis meranti wajib disertai dengan dokumenyang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwabersama saksi Syaipul Bahri Alias Ampul, yakni berdasarkan UntukProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan gantiRugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nop.71/MenLHK/ Setjen.
HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumberdaya hutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaranHalaman 6 Putusan Nomor 452/PID.BLH/2020/PT PBRekploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesarRp9.064.944,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratusempat puluh empat rupiah).Perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi Syaipul BahriAlias Ampul sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83ayat
Sehingga mengangkutkayu hasil hutan seperti jenis meranti wajib disertai dengan dokumenyang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK);Halaman 8 Putusan Nomor 452/PID.BLH/2020/PT PBR Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwa,yakni berdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DanaReboisasi (DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan PermenLingkungan Hidup Nomor p.71/MenLHK/ Setjen.
RONALD PERONIKO, SH
Terdakwa:
ARGO Als BAPAK KUMAT Bin JAHARI APAN
33 — 0
dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel fotocopi surat perpanjangan jual beli tegakan
kayu bulan nomor : 030/IFP-Leg/Tegakan Kayu Bulat/IV/2018, tanggal 2 April 2018 antara PT.Industri Forest Plantation dan PT.Sayap Mas Abadi;
- 3 (tiga) lembar label barcode kayu bulat warna kuning;
- 3 (tiga) potong kayu bulat;
- 2 (dua) bundle fotocopy bukti pembayaran PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) PT.Industrial Forest Plantation beserta bukti transfer PT.Sayap Mas Abadi;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan
Terbanding/Tergugat I : Presiden RI
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan RI
Terbanding/Tergugat IV : Ir. Areyanti MAPPI
Terbanding/Tergugat V : PT ADHI Karya Persero Tbk
Terbanding/Tergugat VI : Purwanto
125 — 94
Bahwa diatas tanah dan bangunan milik Penggugat, telah terbitnyasebanyak 1 (satu kali) surat Nilai Penggantian Wajar Bidang Per BidangTanah Dan Tegakan oleh TergugatEmpat /Kantor Jasa Penilai PublikAreyanti, Junita, SBB : Total Luas Bangunan 62,7 Myang terdiri dari :Rumah Tinggal 40,50 M* Teras 14,95 M* WC Umum 2,25 M?
Tanah Dan Tegakan oleh Tergugat Empat / Kantor Jasa PenilaiPublikAreyanti, Junita, SBB : Total Luas Bangunan 62,7 M?
dalam pertemuan tersebut, tidak ada solusi atas keberatan dari Penggugat,sebab yang menjadi masalah pokok adalah bahwa terbitnya 1 (satu kali)Surat nilai penggantian wajar bidang per bidang tanah dan tegakan diatastanah dan bangunan milik penggugat, adalah tidak wajar dan/atau tidakbenar, sebab ada perbuatan diskriminatif dalam hal metode perhitungannilal penggantian wajar bidang per bidang tanah dan tegakan diatas tanahdan bangunan milik penggugat yang jauh lebih rendah dibandingkandengan penerimaan
Bahwa Penggugat telah mengetahui nilai ganti kerugian Objek Sengketayang tercatat dengan nomor bidang 155.15, sesuaidengan NilalPenggantian Wajar Bidang per Bidang Tanah dan Tegakan yangditerbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Areyanti, Junita Nomor SPK06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019 Tanggal SPK 02 Mei 2019.
wajar bidangper bidang tanah dan tegakan diatas tanah dan bangunan milikPenggugat yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan penerimaangantirugi oleh korban / tetangga lainnya ;2.
1064 — 2040
Adapun potensi kayu dimaksud untuk mengetahui adatidaknya nilai tegakan yang dapat dipungut atas kayu yang dimanfaatkan sebagaipemasukan negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi(DR) dan Ganti Rugi Nilai Tegakan (GR).
Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP.GR)27. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor1348/BLHSU/BPLKL/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PTGorga Duma Sari28.
tegakan pepohonan sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikianperbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kesengajaan dengan sadar kepastian(opzet met bij zekernerds of noodzakelijk bewustzijn)Menimbang, bahwa dari perspektif penerapan asasasas kebijakan lingkunganhidup, maka sebagai parameter yang merupakan pendapat umum yang seharusnyadigunakan oleh Terdakwa sebagai bahan pertimbangan sebelum dilakukan pembukaanjalan dan penebangan tegakan pepohonan aquo sebagaimana pertimbangan berikut ini;Menimbang
tegakan pepohonandilakukan oleh Terdakwa yang juga anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat diKabupaten Samosir seharusnya Terdakwa menyadari bahwa tindakan pembersihan lahan(land clearing) dengan melakukan penebangan tegakan pepohonan tidak hanyamengutamakan kepentingan pembangunan atau pengembangan kawasan agropolitanuntuk membudidayakan tanaman jeruk, ataupun usaha perikanan ataupun peternakan dilokasi aquo sebagai alasan untuk membangun kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) diKabupaten Samosir
Bahwa Ahli melihat sudah ada beberapa lokasi mengalami kelongsoran akibatpenebangan kayu dan Ahli menyatakan bahwa tidak ada ukuran jumlah pohon yagditebang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan , sehingga satu pohon punberakibat bagi kerusakan lingkungan.Menimbang, bahwa kendatipun terdapat berbagai versi luas areal tegakan pohonyang ditebang oleh PT Gorga Duma Sari, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utaramenyebutkan luas potensi tegakan pohon + 605 (enam ratus lima hektar) , Terdakwamenyebutkan
1.M. BUSTANUL ARIFIN, S.H., M.H
2.ADDA,WATUL ISLAMIYYAH, SH.,MH.
3.RADITYO, SH
Terdakwa:
FENDI APRIADI
130 — 65
Bahwa total kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwaFENDI APRIADI adalah sebagai berikut :Total kerugian Negara :PSDH = Rp. 5,792,009, (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribusembilan rupiah).DR = Rp. 5,754,630, (Jima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enamratus tiga puluh rupiah) Ganti Rugi Tegakan (GRT): Tarif x Harga Patokan x Volume kayu100 % x 1.550.000 x 37,3678 = Rp. 57,920,090,PSDH + DR + Ganti Rugi Tegakan (GRT)Rp. 5,792,009 + Rp. 5,754,630 + Rp. 57,920,090 = Rp
1.M. BUSTANUL ARIFIN, S.H., M.H
2.ADDA,WATUL ISLAMIYYAH, SH.,MH.
3.RADITYO, SH
Terdakwa:
FENDI APRIADI
122 — 63
Bahwa total kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwaFENDI APRIADI adalah sebagai berikut :Total kerugian Negara :PSDH = Rp. 5,792,009, (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribusembilan rupiah).DR = Rp. 5,754,630, (Jima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enamratus tiga puluh rupiah) Ganti Rugi Tegakan (GRT): Tarif x Harga Patokan x Volume kayu100 % x 1.550.000 x 37,3678 = Rp. 57,920,090,PSDH + DR + Ganti Rugi Tegakan (GRT)Rp. 5,792,009 + Rp. 5,754,630 + Rp. 57,920,090 = Rp
SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
ARIPIN alias IPIN bin SAID alm
360 — 10
Hidup dan Kehutanan NomorP.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi PelunasanPSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuaimekanisme SIMPONI; Bahwa~ dalam hal hasil hutan kayu yang diketahui berasal daripembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah bentuk ataujensi kerugian negara yang dapat dikenakan dana tau dihitung adalahProvinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana REboisasi (DR) dan GantiRugi Tegakan
danPengganti Nilai Tegakan : Bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagai berikut :Potensikerugian Negara atas kepemilikan kayu yang dilakukan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukantindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsurunsurdari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Suatu teknik penyusunan suratdakwaan yang memberikan
Hasil Hutan Kayu YangHal 16 Sampai 22 PUTUSAN Nomor 23/Pid.Sus.LH/2019/PN KtpBerasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi Pelunasan PSDH, DRdan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuai mekanismeSIMPONI;Menimbang, bahwa dalam hal hasil hutan kayu yang diketahui berasaldari pembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah bentuk ataujensi kerugian negara yang dapat dikenakan dana tau dihitung adalah ProvinsiSumber Daya Hutan (PSDH), Dana REboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan
(GRT);Menimbang, bahwa Kerugian Negara yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya HUtan (PSDH), Dana REboisasi (DR) danGanti Rugi Tegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapidengan Surat Keterangan Sahnya Hssil Hutan Kayu (SKSHHK) berdasarkanperaturan perundangundangan yang ebrlaku pada Peraturan pemerintah No.12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P.68
/MenhutII/2014 tentang Penetapan Harga PatokanHasil Hutan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti RugiTegakan dan Pengganti Nilai Tegakan :Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagaiberikut :Potensi kerugian Negara atas kepemilikan kayu yang dilakukan olehterdakwa.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut makaUnsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan menurutmajelis
126 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2386 K/Pid.Sus/201 1dengan jumlah pohon/tegakan = 3.600 batang, dan jumlah volumekayu 3.500 M8;3) Berdasarkan Surat Ir.
Tobasa, Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangandan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk Land Clearing kepada KhisarSiagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di lokasiSianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasadengan jumlah pohon/tegakan = 3.600 batang, dan jumlah volumekayu 3.500 M3;Berdasarkan Surat Ir.
No. 2386 K/Pid.Sus/201 130Dishutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangandan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk Land Clearing kepada KhisarSiagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di lokasiSianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasadengan jumlah pohon/tegakan = 3.600 batang, dan jumlah volumekayu 3.500 M3;3) Berdasarkan Surat Ir.
No. 2386 K/Pid.Sus/201 156dan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk Land Clearing kepada RangitSiagian seluas 25 (dua puluh lima) Hektar, terletak di lokasiSianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasadengan jumlah pohon/tegakan = 3.100 batang, dan jumlah volumekayu 3.000 M3;Bahwa setelah Ir.
Tobasa, Nomor : 522/289/Dishutbun/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, perihal Izin Penebangandan Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk Land Clearing kepada KhisarSiagian seluas 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di lokasiSianggunan, Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasadengan jumlah pohon/tegakan = 3.600 batang, dan jumlah volumekayu 3.500 M3;3) Berdasarkan Surat Ir.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TIRZA NATASYA, SH
438 — 81
Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnyaPenerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH), Dana Reboisasi ( DR ) dan Ganti Rugi Tegakan ( GRT ) sebagaipungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibatdari perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut : Kel.Jenis Volume Konversi PNBP KET Halaman 4 dari 13 Put.
1.372 (seribu tiga ratustujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 ( sembilanbelas koma lima dua delapan enam meter kubik ) dengan rincian sebagaiberikut : No Kel.Jeni Ukuran (cm xcmxcm) Jumlah VolumeSs Tebal Lebar Panjang (kpg) (m3)1 Meranti 5 14 2,10 458 6,73262 Meranti 5 14 2,00 914 12,7960Jumlah 1372 19,5286 Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnyaPenerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH), Dana Reboisasi ( DR ) dan Ganti Rugi Tegakan
( GRT ) sebagaipungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibatdari perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut : Kel.Jeni Volume Konversi PNBP KETS (m3) *2(m3)PSDH(Rp) 2.694.947 @Rp.69.000Meranti 19,528 39,0572 PRUS$ 966,32 @US$14,55 GRT(Rp) 26.949.46 @Rp.690.008 0 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutPasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentangHalaman 7 dari 13 Put.