Ditemukan 623536 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-05-2012 — Putus : 10-05-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 56/Pdt.P/2012/PN.Bgl
Tanggal 10 Mei 2012 — SUFA’AD
195
  • Menyatakan sah kelahiran seorang anak bernama : SITI MAKHFIRO, perempuan anak ke-1, lahir di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 16 Oktober 2009 (Vide Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Antika tertanggal 16 Oktober 2009 diketahui Kepala Desa Sidepan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan), adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah antara Pemohon (SUFAAD) dengan SUSIANTI;--------------------------------------------------------- 3.
    registerperkara Nomor i 56/Pdt.P/2012/PN.Bgl. telah mendalilkan halhal sebagaiberikut:1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan sah dengan seorang perempuan warga NegaraIndonesia bernama SUSIANTI sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Nikah No.590/40/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Grati Kabupaten Pasuruan tanggal15122008;1 Bahwa selama perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama SITI MAKHFIRO,perempuan anak ke1, lahir di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 16 Oktober 2009 ( vide
    buku Register kelahiran yang disediakan untukkeperluan itu;Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan NegeriBangil, agar kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dengan terlebih dahulu memanggilPemohon dipesidangan yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikanpenetapan sebagai berikut:1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Menyatakan sah kelahiran seorang anak bernama : SITI MAKHFIRO, perempuan anakke1, lahir di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 16 Oktober 2009 (Vide
    maka biaya perkara yangtimbul karena permohonan ini dibebankan kepadaPemohon; Mengigat Pasal 55 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, danPasal 27 dan Pasal 32 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, besertasegala Peraturan PerundangUndangan yang berhubungan dengan perkara ini;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Menyatakan sah kelahiran seorang anak bernama : SITI MAKHFIRO, perempuan anak ke1, lahirdi Kabupaten Pasuruan pada tanggal 16 Oktober 2009 (Vide
Register : 15-11-2017 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Amb
Tanggal 4 September 2018 — Stella Geertruida Tupenalay, 56 tahun beralamat di Kantor Pemerintah Negeri Halong, jln. Wotermongonsidi Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, dalam kapasitas selaku Raja Negeri Halong yang dalam hal ini, bertindak guna dan untuk kepentingan Pemerintah dan warga masyarakat Negeri Halong ; ------------------------------------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT; -------------------------------------- Melawan : --------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Marthina A. H. Lisapaly / Simatauw, beralamat di Rt.06/04 Kelurahan Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ; -------------------------------------- Selanjutnya disebut TERGUGAT 1 ; -------------------------------------------------- 2. Markus Nitalessy, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala Kota Ambon ; ------- Selanjutnya disebut TERGUGAT 2; -------------------------------------------------- 3. Pieter Nitalessy,disebut Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala Kota Ambon ; Selanjutnya TERGUGAT 3 ; ------------------------------------------------------------- 4. Marthin Tanihaha, Pimpinan PT. Delapan Beringin beralamat di Jln.Woltermongonsidi Mal Ambon City Center ; ---------------------------------------- Selanjutnya disebut TERGUGAT 4 ; -------------------------------------------------- 5. PT BLITSS VELAGE, beralamat di ACC Passo ; -------------------------------------- Selanjutnya disebut TERGUGAT 5 ; -------------------------------------------------- 6. PT Citra Land, beralamat di Ciputra Word Jakarta 1, DBS TOWER LT 39. Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 3 – 5 Jakarta cq. Citra Land Ambon Jln. Woltermonginsidi Lateri – Ambon ; --------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut TERGUGAT 6 ; -------------------------------------------------- 7. PT. Moderen Multi Guna beralamat di Jln. Samratulangi No 126 Ambon ; ----- Selanjutnya disebut TERGUGAT 7 ; -------------------------------------------------- 8. Pemerintah RI, cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, cq. KAKANWIL BPN Provinsi Maluku, cq. KAKAN Pertanahan Kota Ambon di Ambon beralamat di jln. Jenderal Sudirman, Tantui Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; ---------------------------------- Selanjutnya disebut TERGUGAT 8 ; -------------------------------------------------- 9. Penggugat tidak menggugat pihak lainnya/penghuni yang menerima hak dari para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 karena bersandar pada Yurisprodensia Mahkamah Agung RI. No. 305 K/Sip/1971 “ Hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya “ ; -------------------------------------
347985
  • CitraLand yang menguasai bersama dan mengoperasionalkan usaha diatas areal bidang tanah objek sengketa seluas : 299.940 m2 vide Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3/Later tanggal 14 Februari 1996 ditambah 380.060 m2 vide Sertifikat Hak Guna Bangunan No.359/Lateri tanggal 16 September 2009 sama dengan 680.000 m2 x Rp.53.333,33,- = Rp.36.266.664.400,- (tiga pulu enam milyar dua ratus enampuluh enam juta enam ratu enam puluh empat ribu empat ratus rupiah)tunai;b.
    CitraLand yang menguasai bersama dan mengoperasionalkan usaha diatas areal bidang tanah objek sengketa seluas : 299.940 m2 vide Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3/Later tanggal 14 Februari 1996 ditambah 380.060 m2 vide Sertifikat Hak Guna Bangunan No.359/Lateri tanggal 16 September 2009 sama dengan 680.000 m2 x Rp.320.000,- = Rp.217.600.000.000,- (dua ratus tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah)tunai ;-----------------------------------------------------------------------------2. a.
    Sewa pakai selama 37 tahun : -----------------------------------------------------Untuk Tergugat 7 vide Sertifikat Hak Guna Bangunan No 96/Lateri 14 Agustus 1997, Rp.53.333,33 x 400.000 m2 = Rp.21.333.332.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tunai ; ---------------------------------------------------------------------b.
    Sewa abadi : -----------------------------------------------------------------------------Untuk tergugat 7 vide Sertifikat Hak Guna Bangunan No 96/Lateri 14 Agustus 1997, Rp.320.000 x 400.000 m2 = Rp.128.000.000.000,- (seratus dua puluh delapan milyar rupiah) tunai ; ---------------------------3.
    Marthin Lisapaly almarhum dan PieterDominggus Nitalessy almarhum vide Akte lelang No.161 dan 162 tanggal28 Desember 1938 a.n.
    vide Sertifikat HGB No. 3/Lateri tanggal 14 Februari 1996ditambah 380.060 m? vide Sertifikat HGB No. 359/Lateri tanggal 16September 2009 sama dengan 680.000 m? x Rp.500.000 =Rp.340.000.000.000 (tiga ratus empat puluh miliyar rupiah) tunai ; b. Tergugat 7, PT.
    vide SHGB No. 3/Lateri tanggal 16 Februari 1996 ; 380.060 m2? vide SHGB No. 359/Lateri tanggal 16 SeptemberBOOS 53Sama dengan 680.000 m? x Rp.500.000 = Rp. 340.000.000.000(tiga ratus empat puluh miliyar rupiah) tunai ; b. Tergugat 7 PT Moderen Multi Guna vide SHGB No. 96/Lateritanggal 14 Agustus 1997 seluas 400.000 m? x Rp.500.000 =Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliyar rupiah) tunai ; 9.
    Tergugat 4 PT Delapan Beringin Motor Coy bersama Tergugat 5 PT BLITTS Vilage serta Terqugat 6 PT Citra Land yang menquasai bersamadan mengoperasionalkan usaha diatas areal bidang tanahobyek sengketa Seluas : nnn nnn wre nnn nnn nnn enn 299.940 m2 vide SHGB No. 3/Lateri tanggal 16 Februari 1996 ; 380.060 m?* vide SHGB No. 359/Lateri tanggal 16 September200; nnnnanannn nnn nen nnn ee ce cece ence nee Sama dengan 680.000 m?
    Tergugat 7 PT Moderen Multi Guna vide SHGB No. 96/Lateritanggal 14 Agustus 1997 seluas 400.000 m2? x Rp.500.000 =Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliyar rupiah) tunai ; Dirubah menjadi : a2n nanan nena ne eens 8.
Register : 13-05-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 18/Pdt.Plw/2015/PN Tgl
Tanggal 5 Nopember 2015 — TN. H. MOCHAMAD RIZAL, dk. melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk PUSAT di Jakarta cq. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk CABANG TEGAL, dk.
29888
  • Tgl yang diajukan Terlawan 1 vide Suratnya tertanggal 12 Maret 2015 dengan jumlah tagihan yang berbeda/tidak sama, lebih besar dari Hak Tanggungan (Pertama) ketiga obyek jaminan milik Para Pelawan adalah bertentangan dengan hukum karenanya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal perkara No. 01/ Pdt.
    Eks/ HT/ 2015 tertanggal 31 Maret 2015 berkaitan Aanmaning dan pelaksanaan Eksekusi Lelang Grosse Sertifikat Hak Tanggungan atas obyek - obyek jaminan milik Para Pelawan yang diajukan Terlawan 1 vide Suratnya ttgl. 12 Maret 2015 berikut tindakan hukum selanjutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;6. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk selebihnya;7. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;8.
    /VII/2012 = ttgl. 19 Juli 2012 telah dibebani Hak Tanggungan Pertamasebesar Rp 1. 125. 000. 000, vide Sertifikat Hak Tanggungan No.1226 / 2012 ttgl. 04 September 2012 ;* Atas obyek SHM No. 30/ Tegalsari berdasarkan APHT No. 252 / VII/2012 ttgl. 19 Juli 2012 telah dibebani Hak Tanggungan Pertamasebesar Rp 4. 250. 000. 000, vide Sertifikat Hak Tanggungan No.1243 / 2012 ttgl.07 September 2012 .Sedangkan untuk obyek jaminan yang telah dijual Para Pelawan untukPelunasan 2 Fasilitas kredit ( KAB 2 dan
    KAB 3, telah selesai) yakniSHM No. 524/ Kebondalem berdasarkan APHT No. 70/ HT/ Pml / I/ 2013tig. 10 Januari 2013 telah dibebani Hak Tanggungan Pertama sebesarRp 3. 000. 000. 000, vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 341 / 2013 ttgl.18 Februari 2013 ( sudah dibersihkan) .
    Tegal tgl. 28 November 2013 adalah sahdan dikuatkan adanya ;Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Rekening Koran dan Kredit AngsuranBerjangka ( KAB 1, 2, dan 3) antara Pelawan 1 dan Terlawan 1 vide AktaPerjanjian Kredit No. 85 ttgl. 20 Juni 2012 yang dibuat oleh Terlawan 2 ;Notaris/PPAT Ny. Hertanti Pindayani, SH.
    Tgl yang diajukanTerlawan 1 vide Suratnya ttgl. 12 Maret 2015 dengan jumlah tagihanyang berbeda / tidak sama , lebih besar dari Hak Tanggungan (Pertama)ketiga obyek jaminan milik Para Pelawan adalah tidak sah, cacat hukum,bertentangan dengan hukum karenanya batal demi hukum, harus ditolak,setidaknya dinyatakan tidak diterima ;Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal perkaraNo. 01/ Pdt.
    HakTanggungan No. 1226 / 2012 tertanggal 04 September 2012, untuk obyekSHM No. 3899 / Kraton berdasarkan APHT No. 251 /VII/ 2012 tertanggal 19 Juli2012 yang dibebani Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp 1. 125. 000. 000,vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 1226 / 2012 tertanggal 04 September 2012dan untuk untuk obyek SHM No. 30 / Tegalsari berdasarkan APHT No. 252 /VII/ 2012 ttgl. 19 Juli 2012 telah dibebani Hak Tanggungan Pertama sebesarRp 4. 250. 000. 000, vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 1243 /
Putus : 25-03-2024 — Upload : 07-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2024
Tanggal 25 Maret 2024 — PT POU CHEN INDONESIA lawan MASDALENA
5932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat membayar Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah dengan perincian sebagai berikut:Penggugat: Masdalena, masa kerja 9 tahun 11 bulan;- Uang Penggantian Hak berupa Uang Cuti (vide bukti T-6): telah di bayarkan;- Uang Pisah 4 x Rp4.415.192,00 = Rp17.660.768,00 (terbilang tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah); 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;
Register : 10-05-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 16-04-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Kwg
Tanggal 29 September 2016 — CV. DESA PUTRA L a w a n 1. PT. AUTOMOTIVE FASTENERS AOYAMA INDONESIA, 2. DAYSI PRASETIYANI, 3. DRS. H. ASEP KADARUSMAN
13536
  • Menyatakan sah menurut hukum Surat Pemutusan Perjanjian Kerjasama yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi vide surat tertanggal 14 Desember 2015;3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Sisa Produksi dan Limbah Umum tertanggal 23 April 2013 tidak berkekuatan hukum;4. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat untuk selebihnya;5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya Nihil;
Register : 19-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mre
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
PT.bank BNI KCP tanjung enim
Tergugat:
Dian Epriadi
Turut Tergugat:
ISNA wati
65
  • Muara Enim, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 382/ Gunung Raja tanggal 31-05-2013 atas nama Dian Epriadi (Tergugat), yang dijaminkan kepada Penggugat dan telah dilakukan pengikatan oleh Penggugat vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 1301/2018 tanggal 24-10-2018 dan Sebidang tanah perkebunan dengan luas 18080 m2 beserta yang terletak di Dusun II, Kel/Desa Gunung Raja, Kec. Lubai, Kab.
    Muara Enim, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 410/ Gunung Raja tanggal 15-09-2014 atas nama Dian Epriadi (Tergugat), yang dijaminkan kepada Penggugat dan telah dilakukan pengikatan oleh Penggugat vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 1297/2018 tanggal 24-10-2018 yang dijaminkan kepada Penggugat dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit
Register : 19-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mre
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
PT.bank BNI KCP tanjung enim
Tergugat:
Dian Epriadi
Turut Tergugat:
ISNA wati
335
  • Muara Enim, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 382/ Gunung Raja tanggal 31-05-2013 atas nama Dian Epriadi (Tergugat), yang dijaminkan kepada Penggugat dan telah dilakukan pengikatan oleh Penggugat vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 1301/2018 tanggal 24-10-2018 dan Sebidang tanah perkebunan dengan luas 18080 m2 beserta yang terletak di Dusun II, Kel/Desa Gunung Raja, Kec. Lubai, Kab.
    Muara Enim, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 410/ Gunung Raja tanggal 15-09-2014 atas nama Dian Epriadi (Tergugat), yang dijaminkan kepada Penggugat dan telah dilakukan pengikatan oleh Penggugat vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 1297/2018 tanggal 24-10-2018 yang dijaminkan kepada Penggugat dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit
    ., serta telah didaftarkan pada Kantor PertanahanKabupaten/Kota Muara Enim vide Sertipikat Hak Tanggungan No.1301/2018 tanggal 24102018;bSebidang tanah perkebunan dengan luas 18080 m? beserta yang terletakdi Dusun II, Kel/Desa Gunung Raja, Kec.
    ., serta telah didaftarkan pada KantorPertanahan Kabupaten/Kota Muara Enim vide Sertipikat HakTanggungan No. 1297/2018 tanggal 24102018; dancPersediaan berupa berbagai macam perdagangan eceran dan getah karetyang terletak di Dusun II, Kel/Desa Gunung Raja, Kec.
    (Tergugat), yang dijaminkan kepada Penggugat dan telah dilakukanpengikatan oleh Penggugat vide Sertifikat Hak Tanggungan No.1297/2018 tanggal 24102018; danc Persediaan berupa berbagai macam perdagangan eceran dan getahkaret yang terletak di Dusun II, Kel/Desa Gunung Raja, Kec.
    Muara Enim, dengan buktikepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 382/ Gunung Raja tanggal31052013 atas nama Dian Epriadi (Tergugat) dan telah dilakukan pengikatanoleh Penggugat vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 1301/2018 tanggal 24102018 dan sebidang tanah perkebunan dengan luas 18080 m? beserta yangterletak di Dusun II, Kel/Desa Gunung Raja, Kec. Lubai, Kab.
    Lubai, Kab Muara Enim, dengan buktikepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 382/ Gunung Raja tanggal31052013 atas nama Dian Epriadi (Tergugat), yang dijaminkan kepadaPenggugat dan telah dilakukan pengikatan oleh Penggugat vide Sertifikat HakTanggungan No. 1301/2018 tanggal 24102018, sebidang tanah perkebunandengan luas 18080 m* beserta yang terletak di Dusun II, Kel/Desa GunungRaja, Kec.
Register : 17-10-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bnr
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
AKHMAD NASIKHIN
Tergugat:
1.SJAEBANI
2.SITI LATIFAH
3.TEGUH TOHIR SYARIFUDIN
4.HARTINI
5.WIDI GUNAWAN, S.H.
6.LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GAGASAN INDONESIA BARU GAIB
12338
  • KAI
    - Sebelah Timur : Huri (00628, vide Sertifikat Hak Milik 1936)
    - Sebelah Selatan : bekas saluran air
    - Sebelah Barat : Dimas (00629, vide Sertifikat Hak Milik 1936)

    1. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
    2. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objeksengketa kepada Penggugat;
    3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya
Register : 25-02-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN KOLAKA Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Kka
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk KANTOR CABANG Kolaka
Tergugat:
1.TAJUDDIN
2.HASMA
10429
  • Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01235/2013 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

    Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perjanjian kredit sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah dijamin pelunasannya atau diikatkan lagi dengan Hak Tanggungan, sehingga Hakim menilai bahwa perkara ini tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana karena telah melibatkan beberapa pihak diluar pihak Penggugat dengan Tergugat (vide

    2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

    Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak tanggungan telah terdapat titel eksekutorial yang artinya Sertipikat Hak Tanggungan tersebut telah memuat irah-irah dengan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA sehingga sertifikat tersebut telah mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan berlaku sebagai pengganti Gross acte Hypotheek (vide

    Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Kka.Penggugat dengan Tergugat (vide Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 tahun 2015tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana); Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak tanggungan telah terdapat titeleksekutorial yang artinya Sertipikat Hak Tanggungan tersebut telah memuat irahirahdengan katakata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA sehingga sertifikat tersebut telah mempunyai kekuatan eksekutorial yang samadengan Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh
    Kekuatan Hukum Tetap danberlaku sebagai pengganti Gross acte Hypotheek (vide Pasal 20 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah); Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Gugatan a quo, Hakimberpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakimperlu mengeluarkan Penetapa)n; 222 Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan
Register : 13-07-2023 — Putus : 24-08-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PN PALU Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Pal
Tanggal 24 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
3417
    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Palu pada tanggal 1 Maret 2017 oleh dan dihadapan Pegawai Pencatat Sipil di Palu vide Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-01032017-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
    4. Memerintahkan kepada Penggugat
Register : 04-09-2023 — Putus : 19-10-2023 — Upload : 20-10-2023
Putusan PN POSO Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Pso
Tanggal 19 Oktober 2023 — Penggugat melawan Tergugat
760
  • Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali pada tanggal 10 September 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor 32/K/IX/2004 tertanggal 10 September 2004, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
  • Menyatakan bahwa Kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama : Anak Pertama bernama Adit Yustus Palunsu, Laki-laki Lahir di Kolonodale pada tanggal 21 Oktober 2005 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 100/L/2005 tertanggal 19 November 2005 (vide
    bukti P-2) dan Anak Kedua bernama Artami Pascaliz Palunsu, Perempuan Lahir di Tentena pada tanggal 22 Mei 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 136/ Umum/ 2010 tertanggal 07 Juni 2010 (vide bukti P-3), Berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku Ayah Kandungnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya hidup dan kelangsungan pendidikan anak-anak tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso
Register : 24-02-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Pkl
Tanggal 5 Maret 2020 — Pemohon:
AMI
120
  • M E N E T A P K A N

    1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
    2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 18.356/KLU/JU/2013 tercatat nama Pemohon AINI sebagai Ibu (vide Bukti P 4) diganti dengan nama sebenarnya yaitu AMI ;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Pemohon untuk melaporkan
Register : 15-04-2010 — Putus : 10-05-2010 — Upload : 16-07-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 25/G/2010/PTUN-MDN
Tanggal 10 Mei 2010 — 1. SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA,2. Ir. PARLAUNGAN LUMBAN TORUAN, M.Si VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
12251
  • Menyatakan batal Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 350/KPU-HH/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 Perihal Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan ((vide bukti P-10=T-1); ---------------------------------------------------------------------3.
    Menyatakan batal Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 17/KEP/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010 (vide bukti P-11=T-2); ---------------------------------------4.
    Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 tertanggal 10 April 2010 (vide bukti P-13=T-3); ----------------------5.
    Menyatakan batal Pengumuman Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 358/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 pada Halaman 16 Harian Sinar Indonesia Baru tertanggal 12 April 2010 (vide bukti P-14=T-4); ---6.
    menyeluruh, artinya karena ditafsirkan tidak secara menyeluruhmengakibatkan penafsiran dan pengertian yang keliru, benar Pasal 4 ayat 2Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 menyebutkan seperti yang diatasnamun karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dipandang tidakdapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata padaPembangunan Nasional maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961sudah tidak berlaku lagi telah dicabut dan diganti dengan PeraturanPemerintah 24 Tahun 1997 vide
    AHU45438.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 24 September2010 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan (Vide Pasal 30UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Jo.
    (objek sengketa) seluas 6.364,5 Ha danNo. 2 seluas 2827,5 Ha atas nama Tergugat II Intervensi (Vide Pasal 7Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Jo. Pasal 31 PeraturanPemeraintah No. 24 Tahun 1997) ; 7 Bahwa akibat hukum dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No.
    KantorPertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan) telah menjamin kepastianhukumnya dan pemberian alas hak berupa Sertipikat Hak GunaUsaha No. 1 (objek sengketa) dan No. 2 tersebut yang merupakantanda bukti hak bagi Tergugat II Intervensi yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat bahwa klient kami sebagai Pemegang HakGuna Usaha atas tanah Negara dimaksud sesuai dengan jangka waktuyang diberikan (Vide Pasal 9, 32 UndangUndang Pokok Agraria No.5/1960. oo eeeeeeeeeeeeeees5/1960 Jo.
    Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanahtanah yang belum terdaftar dan terbit Sertifikat Hak atas tanah diatasnya(Vide Pasal 16 UUPA), sehingga tidak seperti yang didalilkan ParaPenggugat tersebut dan oleh karena itu objek sengketa diterbitkan olehTergugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuanUndangUndang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 40Tahun 1996 Jo.
Register : 03-12-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Pmk
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
Rahmawati Kurnianingrum
Tergugat:
1.Eriene Puspita Dewi
2.Siti Aisyah
3.Dr. ACHMAD RIFAI, SH.MHum
1315
  • Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara elektronik yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya pada e-court tanggal 03 Desember 2019, Pihak Penggugat tidak melampirkan dokumen elektronik bukti surat yang akan digunakan oleh Hakim di dalam menilai sederhana atau tidaknya pembuktian di dalam gugatan yang di ajukan tersebut, hal tersebut merupakan syarat formil di dalam pengajuan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri (vide Pasal 6 ayat 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian

    Tentang PerubahanPerma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana)

    Menimbang, bahwa setelah membaca dokumen surat gugatan elektronik yang di upload di E-court, Hakim berpendapat pembuktian terhadap perkara aquo tersebut tidaklah sederhana, karena memerlukan proses pembuktian yanglebih kompleks, khususnya terhadap tuntutan ganti kerugian terhadap kerugian Imateriil yang terdapat pada Petitum point ke 5 yang diajukan di dalam Gugatan Penggugat (vide

    Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PermaNomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana)Menimbang, bahwa setelah membaca dokumen surat gugatan elektronikyang di upload di Ecourt, Hakim berpendapat pembuktian terhadap perkaraaquo tersebut tidaklah sederhana, karena memerlukan proses pembuktianyang lebih kompleks, khususnya terhadap tuntutan ganti kerugian terhadapkerugian Imateriil yang terdapat pada Petitum point ke 5 yang diajukan di dalamGugatan Penggugat (vide
Register : 20-06-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 21-12-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 630/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 21 Desember 2022 — Penggugat:
TAN KRISNO
Tergugat:
TAN ANDRE TANUWIJAYA
13245
  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi:

    • Menolak Eksepsi Tergugat;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana Pasal 1238 BW;
    3. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2019, sebagaimana (Vide Bukti P-2) sah dan mengikat Para Pihak (Penggugat dan Tergugat
Register : 26-01-2024 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Mks
Tanggal 5 Maret 2024 — Pemohon:
SUDIRMAN BAHAR
90
  • Menyatakan menurut hukum bahwa data/ identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 7371090711790007 tertulis tempat/ tanggal lahir Pemohon Sengkang tanggal 7 November 1979 (vide bukti surat P-1) dan dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7371090411110009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 08-03-2017,(vide bukti surat P-1 dan P-3), dimana tertulis nama ayah Pemohon adalah Dg Mangaji dan nama ibu Singke, tempat tanggal lahir Pemohon
Register : 07-03-2023 — Putus : 24-08-2023 — Upload : 07-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 24 Agustus 2023 — Penggugat:
1.JOSEP, SE
2.SUYONO WIJAYA TJANDRA
3.WHITSON SUHANDA WILLIAM
4.Ir. BENJAMIN MINWARY
5.YULIA TJAY Alias KU SONG KHIAN
6.Ir. Santoso Halim
Tergugat:
6.Lurah SOEMARNO, SE
7.Camat DEPIKA ROMADI, S.STP., M.Ap
540
  • sengketa

DALAM POKOK PERKARA :

  1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak diterima terhadap objek sengketa
  1. Keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (vide
    bukti Bukti P 37)
  2. Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputsan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (vide bukti Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 093 Tahun 2022 Tentang Penetapan Carateker RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 26
Putus : 06-12-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 286/Pdt.P/2012/PN.Bgl.
Tanggal 6 Desember 2012 — ASTOLANI
183
  • Manyatakan telah lahir seorang anak bernama : CICIK NURMALIKA, Perempuan, anak ke-1, lahir di Kabupaten Pasuruan pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2001, (vide Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Dayurejo No.470/401/424.10.03/2012 tertanggal 17 Oktober 2012) adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah antara Pemohon (ASTOLANI) dengan LASPIK ; --------------------3.
    Bahwa selama perkawinan tersebut telah dilahirkan anak bernama : CICIKNURMALIKA, Perempuan, anak ke1, lahir di Kabupaten Pasuruan pada hariJumat tanggal 16 Pebruari 2001, (vide Surat Keterangan Kelahiran dari KepalaDesa Dayurejo No.470/401/424.10.03/2012 tertanggal 17 Oktober 2012) ;3.
    Manyatakan telah lahir seorang anak bernama : CICIK NURMALIKA, Perempuan,anak ke1, lahir di Kabupaten Pasuruan pada hari Jum at tanggal 16 Pebruari 2001,(vide Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa DayurejoNo.470/401/424.10.03/2012 tertanggal 17 Oktober 2012) adalah anak yangdilahirkan dari pernikahan sah antara Pemohon (ASTOLANI) dengan LASPIK ;3.
    Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan buktibukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimanayang telah diuraikan di atas ; Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan NegeriBangil agar menetapkan pengesahan kelahiran anak Pemohon yang bernama CICIKNURMALIKA, Perempuan, anak ke1, lahir di Kabupaten Pasuruan pada hari Jum/attanggal 16 Pebruari 2001, (vide
Register : 11-04-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 25-03-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 240/Pdt.G/2018/PN Sgr
Tanggal 22 Januari 2019 — Penggugat: Suli Wiranta Tergugat: 1.J.A.A. Suprapto, SM,MH 2.Made Rodiawan 3.Made Mawa 4.Putu Kertiyasa
4857
  • Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik sah atas tanah seluas 14 are (1.400M2) vide Putusan PK No.422 PK/PDT/2012 tanggal 18 Juli 2013 yang berlokasi di Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan batas - batas yang tetap dan pasti sebagai berikut : Utara : berbatasan dengan Jalan Singaraja - Seririt; Timur : berbatasan dengan gang; Selatan : berbatasan dengan tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Barat : berbatasan
    Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk segera memproses pemecahan Sertifikat Hak Milik No.60 dan Sertifikat Hak Milik No.108 yang didalamnya terdapat tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat - I Konvensi seluas 14 are (1.400M2) vide Putusan PK No.422 PK/PDT/2012 tanggal 18 Juli 2013, yang berada dalam Sertifikat Hak Milik No.60 dan Sertifikat Hak Milik No.108 menjadi satu Sertifikat seluas 14 are (1.400M2) atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat - I Konvensi melalui Badan Pertanahan
    Sgr.Bahwa dari uraian diatas, maka adalah beralasan hukum apabila MajelisHakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan sangatkabur ( Obscuur Libel );Bahwa berdasarkan Yurusprudensi No. 1145 K/Pdt/1984, apabila terdapatperbedaan luas tanah terperkara yang diuraikan dalam Posita gugatandengan luas tanah yang diuraikan/diminta dalam petitum, maka semuaPeradilan dibawah Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tersebut,wajib menjatakan gugatan dalam perkara tersebut tidak jelas/Obscuur Libel(Vide
    Dalam Rekonvensi.Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik sah atas tanah seluas 14are (1.400M2) vide Putusan PK No.422 PK/PDT/2012 tanggal 18 Juli 2013yang berlokasi di Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng,Halaman 24 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pat.G/2018/PN Sgr.Propinsi Bali ( bukti Putusan PK terlampir ) dengan batasbatas yangtetap dan pasti sesuai dengan Berita Acara Eksekusi sebagai berikut : Utara : berbatasan dengan Jalan SingarajaSeririt.
    Tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi siasia, makaHalaman 25 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pat.G/2018/PN Sgr.10.Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriSingaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan meletakkanSITA JAMINAN (conservatoir beslaag) atas Sertifikat HM No.60 danSertifikat HM No. 108 yang ada pada penguasaan/tangan TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi, yang didalamnya ada tanah milikPenggugat Rekonvensi seluas 14 are (1.400M2) vide
    berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menerima Eksepsi dari Tergugat l;DALAM KONVENSI :DALAM POKOK PERKARA :Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima(nietontvankelijkverklaard).Halaman 27 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pat.G/2018/PN Sgr.DALAM REKONVENSI :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik sahatas tanah seluas 14 are (1.400M2) vide
    berbatasan dengan tanah milik.Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi, terbukti telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum.Menyatakan sah dan berhaga Sita Jaminan (censervatoir beslaag) yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja atas Sertifikat HM No.60 danSertifikat HM No. 108.Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk segera memproses pemecahanSertifikat Hak Milik No.60 dan Sertifikat Hak Milik No.108 yangdidalamnya terdapat tanah milik Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi seluas 14 are (1.400M2) vide
Register : 14-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Plg
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH PALEMBANG
Tergugat:
1.EVA LESTARIA AZ
2.GUNTUR SANTOSO
296
  • agunan berupa : tanah Hak Milik dengan luas 108 m2 berikut bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Perumahan de Pangeran blok B Nomor 14 Jalan Pageran Ayin Kelurahan Kenten Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11565 tanggal 23 Juli 2014 atas nama EVA LESTARIA, AZ (Tergugat I) yang dijaminkan kepada Penggugat dan telah dilakukan Pengikatan oleh Penggugat sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah ) vide
    Tergugat yaitu tanah Hak Milik dengan luas 108 m2 berikut bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Perumahan de Pangeran blok B Nomor 14 Jalan Pageran Ayin Kelurahan Kenten Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11565 tanggal 23 Juli 2014 atas nama EVA LESTARIA, AZ (Tergugat I) yang dijaminkan kepada Penggugat dan telah dilakukan Pengikatan oleh Penggugat sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah ) vide
    Banyuasin, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11565 tanggal 23 Juli 2014 atas nama Eva Lestaria AZ (Tergugat 1),yang dijaminkan kepada Penggugat dan telah dilakukan pengikatan olehPenggugat sebesar Rp. 242.000.000, (dua ratus empat puluh dua jutarupiah)vide Sertipikat Hak TanggunganNo. 812/2017 tanggal 12062017,agardilakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) untuk kepentingan Penggugat;6.
    Banyuasin, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11565 tanggal 23 Juli 2014 atas namaEva Lestaria AZ (Tergugat I), yang dijaminkan kepada Penggugat dan telahdilakukan pengikatan oleh Penggugat sebesar Rp. 242.000.000, (dua ratusempat puluh dua juta rupiah)vide Sertipikat Hak TanggunganNo. 812/2017tanggal 12062017,dapat dilelang dengan perantara Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebutdigunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit
    Tergugat yaitu agunan berupa : tanah Hak Milikdengan luas 108 m2 berikut bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak diPerumahan de Pangeran blok B Nomor 14 Jalan Pageran Ayin Kelurahan KentenKecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin dengan bukti kepemilikan sertifikatHak Milik (GHM) No. 11565 tanggal 23 Juli 2014 atas nama EVA LESTARIA, AZ(Tergugat I) yang dijaminkan kepada Penggugat dan telah dilakukan Pengikatanoleh Penggugat sebesar Rp. 242.000.000, (dua ratus empat puluh dua juta rupiah )vide
    berikut bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak diPerumahan de Pangeran blok B Nomor 14 Jalan Pageran Ayin Kelurahan KentenKecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin dengan bukti kepemilikan sertifikatHalaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.Gs/2021/PN.PlgHak Milik (SHM) No. 11565 tanggal 23 Juli 2014 atas nama EVA LESTARIA, AZ(Tergugat I) yang dijaminkan kepada Penggugat dan telah dilakukan Pengikatanoleh Penggugat sebesar Rp. 242.000.000, (dua ratus empat puluh dua juta rupiah )vide