Ditemukan 1453 data
137 — 54
berkompetisi ataukontes dengan permohonan.Bahwa di Kementerian Kehutanan yang bisa kontes adalah ijinkemanfaatan dengan ijin kemanfaatan, ijin kemanfaatan dengan ijinpenggunaan, jadi boleh tumpang tindih adalah ijin kemanfaatan denganijin penggunaan, tetapi tukar menukar dengan ijin penggunaan tidakboleh sehingga yang dipersyaratkan adalah areal yang mau ditukar tidakdibebani dengan ijin penggunaan yaitu IUP yang sudah lengkap (adaclear and clean, ada rekomendasi gubernur dan pertek /pertimbanganteknis minerba
Untuk IUP PT Indocement, merupakan tuntutan dari Undang Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang mengharuskanadanya penyesuaian dari SIPD (Surat ljin Pertambangan Daerah)menjadi IUP (ljin Usaha Pertambangan), sebelumnya sudah berjalanhanya menyesuaikan sesuai UU Minerba.Bahwa kemudian IUP PT Semindo Resources dikeluarkan karenamerupakan syarat untuk permohonan pinjam pakai lahan harus ada IUP,jadi sebetulnya tidak ada kaitan dengan overlap, karena IUP yangdikeluarkan adalah ijin eksplorasi
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
992 — 2499
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alamdan Ekosistem Wilayah BengkuluLampung yang menmilikikewenangan terhadap perlindungan dan pelestarian Kawasan HutanKonservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu;Bahwa TURUT TERGUGAT Ill adalah Dinas Energi dan Sumber DayaMineral Provinsi Bengkulu yang memiliki Kewenangan berdasarkanUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, salah satukewenanggannya adalah Menerbitkan Wilayah Izin UsahaPertambangan, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin UsahaPertambangan
296 — 154
Bahkan, sejak awal tahun ini, harganya sudahterpangkas sebesar 11,5%.Q) Berita dari Bisnis.com tanggal 17 Juni 2014, berjudul BisnisBatu Bara Lesu, Kredit Pertambangan Menurun(Bukti T36),yang dikutip sebagai berikut: Harga batu bara memang tercatat mengalami penurunan.Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba)melaporkan hingga April 2014, harga batu bara terus merosothingga US$74,81/ton.Harga tersebut menurun 8,65% dari US$81,90 per ton padaJanuari 2014.Sebenarnya, harga komoditas
1.BIMA BRAMASTA, S.H.
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
DEBI IRAWAN, S.H Bin KAFROWI
99 — 0
TBBE Invoice No : 220000049 tanggal 28 Oktober 2022 (Copy);
- 1 (Satu) Lembar Harga Pokok Produksi (HPP) (Asli);
- 1 (Satu) Lembar Cross Section Penampang Batubara (Asli);
- 1 (Satu) Bundel Faktur Bukti Bayar PNBP MINERBA (Asli);
- 1 Lembar Surat Tugas Nomor: 007/ST/HRGA/TBBE/VI/2021 a.n Opiansyah Tanggal 22 Juni 2021 (Copy);
- 1 Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 3537/SKPKT/HRGA/RMKE-JKT/IV/2021 a.n Bapak Mohamad Haikal sebagai
1.BIMA BRAMASTA, S.H.
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
BASTARI Bin ABI TOPA
91 — 0
(Asli);
- 1 (Satu) Bundel Faktur Bukti Bayar PNBP MINERBA. (Asli);
- 1 Lembar Surat Tugas Nomor : 007/ST/HRGA/TBBE/VI/2021 a.n Opiansyah Tanggal 22 Juni 2021.
Agar dikembalikan kepada Saksi Agung Prasetyo, S.T Bin Suprapto
167 — 102
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan PemerintahNomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral Batubara dan/atau perubahannyabeserta peraturan pelaksananya antara lain: Izin Prinsip Penggugat menentukan bahwa kegiatan usahapertambangan merujuk pada IUP Operasi Produksi yang dikeluarkanatas nama Penggugat , serta ketentuanketentuan teknis di bidangpertambangan yaitu UndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba
1.Ahadina Mahyastuti, S.H., M.Kn
2.Herberth P Hutapea, SH., MH.
Terdakwa:
GAZALI MACHMUD, ST, MAP.
102 — 33
- Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020 Terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
- Daftar Rincian masing-masing Entitas terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
201 — 149
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan PemerintahNomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral Batubara dan/atau perubahannyabeserta peraturan pelaksananya antara lain: Izin Prinsip Penggugat menentukan bahwa kegiatan usahapertambangan merujuk pada IUP Operasi Produksi yang dikeluarkanatas nama Penggugat , serta ketentuanketentuan teknis di bidangpertambangan yaitu UndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba
Ahadina Mahyastuti, S.H., M.Kn
Terdakwa:
AKBAR NUGRAHA, SE., MM.
92 — 59
- Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020 Terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
- Daftar Rincian masing-masing Entitas terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
179 — 51
KORNELES WAROI, SE dan Bendahara Pengeluaran atas nama FERDINANDO MOAY.31. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Tagihan dari PT LORENZ PERMATA JAYA No: 03.001/TGH-LPJ/FTR/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nomor rekening: Bank Papua Cabang Nabire AC.900.21.20.01.02830.2 dengan Jumlah Rp. 12.502.000.000,- yang di tanda tanggani oleh Direktur PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK SIAHAINENIA.32. 1 (satu) Lembar Asli Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan nomor SKPD: 70/SKPD-MINERBA
Ahadina Mahyastuti, S.H., M.Kn
Terdakwa:
Drs. H. FAISAL SAHING, M.Si.
82 — 47
- Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020 Terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
- Daftar Rincian masing-masing Entitas terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
1345 — 2241
., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl.
., dalam kapasitasnya sebagai KepalaSeksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluarPengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala SeksiPenyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar PengadilanBidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan danPerikanan;Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti,JI.
Ahadina Mahyastuti, S.H., M.Kn
Terdakwa:
SADIMIN YITNO SUTARJO.
99 — 55
- Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020 Terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
- Daftar Rincian masing-masing Entitas terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
278 — 44
KORNELES WAROI, SE dan Bendahara Pengeluaran atas nama FERDINANDO MOAY.31. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Tagihan dari PT LORENZ PERMATA JAYA No: 03.001/TGH-LPJ/FTR/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nomor rekening: Bank Papua Cabang Nabire AC.900.21.20.01.02830.2 dengan Jumlah Rp. 12.502.000.000,- yang di tanda tanggani oleh Direktur PT LORENZ PERMATA JAYA atas nama JACK SIAHAINENIA.32. 1 (satu) Lembar Asli Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan nomor SKPD: 70/SKPD-MINERBA
351 — 1169
Didik Joko Sarwono tanggal 20Nopember 2013 yang ditanda tangani tanpa cap oleh RITAWIDYASARI selaku Bupati Kutai Kartanegara yang diparaf oleh5 (lima) pejabat Pemkab Kutai Kartanegara ( Edy Damansyahselaku Sekda, Chairil Anwar selaku Assisten Pemerintah Umumdan Hukum, Bahteramsyah selaku Asistence Perekonomian danPembangunan, Adinur selaku Kadin Pertambangan dan Energi,dan Slamet Hadiraharjo selaku Kabid Minerba PBAT) besertadengan 4 (empat) bundel TELAAHAN STAF DinasPertambangan dan Energi Pemerintah
Pemerintah Umum dan WHukum, Bahteramsyah selakuAsistence Perekonomian dan Pembangunan, Adinur selakuKadin Pertambangan dan Energi, dan Slamet Hadiraharjoselaku Kabid Minerba PBAT) beserta dengan 4 (empat)bundel TELAAHAN' STAF Dinas Pertambangan dan EnergiPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara . 243.1 (satu) bundel dokumen Bupati Kutai Kartanegara yangditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara , Perihal : Perubahanperaturan Bupati Nomor 83 tahun 2015 tentang
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : Herberth P Hutapea, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : GAZALI MACHMUD, ST, MAP. Diwakili Oleh : M. SALEH BASO, S.H
71 — 0
Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020 Terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
66. Daftar Rincian masing-masing Entitas terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
67.
442 — 1205
Didik Joko Sarwono tanggal 20 Nopember2013 yang ditanda tangani tanpa cap oleh RITA WIDYASARIselaku Bupati Kutai Kartanegara yang diparaf oleh 5 (lima) pejabatPemkab Kutai Kartanegara ( Edy Damansyah selaku Sekda, ChairilAnwar selaku Assisten Pemerintah Umum dan Hukum,Bahteramsyah selaku Asistence Perekonomian dan Pembangunan,Adinur selaku Kadin Pertambangan dan Energi, dan SlametHadiraharjo selaku Kabid Minerba PBAT) beserta dengan 4(empat) bundel TELAAHAN STAF Dinas Pertambangan dan EnergiPemerintah
Didik Joko Sarwono tanggal 20 Nopember2013 yang ditanda tangani tanpa cap oleh RITA WIDYASARIselaku Bupati Kutai Kartanegara yang diparaf oleh 5 (lima) pejabatHalaman 309 dari382 halaman Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST.Pemkab Kutai Kartanegara ( Edy Damansyah selaku Sekda, ChairilAnwar selaku Assisten Pemerintah Umum dan Hukum,Bahteramsyah selaku Asistence Perekonomian dan Pembangunan,Adinur selaku Kadin Pertambangan dan Energi, dan SlametHadiraharjo selaku Kabid Minerba PBAT) beserta dengan
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
232 — 174
Didik Joko Sarwono tanggal 20Nopember 2013 yang ditanda tangani tanpa cap oleh RITAWIDYASARI selaku Bupati Kutai Kartanegara yang diparaf oleh 5(lima) pejabat Pemkab Kutai Kartanegara ( Edy Damansyahselaku Sekda, Chairil Anwar selaku Assisten Pemerintah Umumdan Hukum, Bahteramsyah selaku Asistence Perekonomian dan Hal . 152 Putusan No.24/PidSusTPK/2018/PT.DKI. 243.24 Pembangunan, Adinur selaku Kadin Pertambangan dan Energi,dan Slamet Hadiraharjo selaku Kabid Minerba PBAT) besertadengan 4 (empat)
Didik Joko Sarwono tanggal 20Nopember 2013 yang ditanda tangani tanpa cap oleh RITAWIDYASARI selaku Bupati Kutai Kartanegara yang diparafoleh 5 (lima) pejabat Pemkab Kutai Kartanegara ( EdyDamansyah selaku Sekda, Chairil Anwar selaku AssistenPemerintah Umum dan WHukum, Bahteramsyah selakuAsistence Perekonomian dan Pembangunan, Adinur selakuKadin Pertambangan dan Energi, dan Slamet Hadiraharjoselaku Kabid Minerba PBAT) beserta dengan 4 (empat)bundel TELAAHAN' STAF Dinas Pertambangan dan EnergPemerintah
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
155 — 166
perjanjiannya tetapi ahli membaca kasus penyimpangannya sajatetapikalau membaca perjanjian antara mereka ahli tidak membacaBahwa saksi dari hasil BAP dan lainnya yang ahli dapatkan timbulnya kerugianNegara saksi pertama permberian ijin eksplorasi dan ijin tersebut tidak didukungdengan UPL , UKL yang mana UPL , UKL merupakan persyaratan untukterbitnya ijin usaha pertambangan dan hal tersebut menyimpang dari ketentuanperundangundangan nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatanUsaha pertambangan Minerba
Contoh: HibahBahwa pertambangan pasir besi bukan merupakan aset NegaraBahwa di dalam usaha minerba dikenal iuran pertambangan. Berkaitankekayaan di pertambangan itu adalah iuranHal 227 Put. No. 240/Pid.SusTPK/2016/PN.SbyBahwa waktu 75 hari dalam persetujuan pemerintah, apabila melewatidianggap menyetujuiBahwa mengajukan izin berbeda dengan keluarnya izin. Keluarnya izinsetelah semuanya dilengkapi.Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.3. DR. M. Achsin, SE.,SH.,MM.,M.Ec.,Dev.
JOHANSEN PARLINDUNGAN, SH
Terdakwa:
EDDY Als EDDY ROESMINAH Anak Dari Alm SOERATNO
160 — 0
Mandiri Sejahtera Energindo ditujukan kepada Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (BUKTI T-35);
- Surat Keterangan Nomor : 541.23/7266/III-MINERBA/2017, tertanggal 27 November 2017 (BUKTI T-36);
- Lampiran Pengumuman Nomor : 2437/Pm/04/DJB/2017, tertanggal 10 November 2017, Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Gubernur/Bupati/Walikota (BUKTI T-37);
- Lampiran Pengumuman Nomor : 2437/Pm/04/DJB/2017