Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tennang tingang tongang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 25-04-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 80/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 99
  • P13) serta Gugatan didaftarkan di kepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 25 April 2019 sehingga Majelishakim berpendapat Pengajuan Gugatan Penggugat tidak melebihi 90 hari sertamemenuhi tengang waktu yang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif, maka dalil eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktugugatan dinyatakan
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 29-01-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 19
  • (yang dalam perkara ini disebut sebagai Obyeksengketa) atau dikenal sebagai RUMAH, beralamat di Jalan Setia Budi No.17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara,Kabupaten Bekasi;Dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kavling No. 162; Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kavling milik TengAng; Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kavling milikRusmiati; Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan;4.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Nopember 2017 — I KETUT WATHIN CIPTAWAN ; MENTERI LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
286 — 168
  • Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatandapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negaratetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktusebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saatia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui
Pengadilan PN BAUBAU Perdata Tanah
Register : 17-10-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Bau
Tanggal 11 April 2017 — PENGGUGAT - H. LA ODE MUSNAWIR, S.Sos, MSi - MURSIDAH, S.Pd - MUSAKTI, S.Pi - MUSRIFAH NAFII, S.Pd - MARDIANA, S.Pd - HARDIN NAFII, S.Gz - VIVIANTI NAFII, S.Pi TERGUGAT - Hj. ROSLINA RAHIM - L.M. HAMUNI - HAMISU - KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) - KEPALA KELURAHAN WAMEO
131 — 69
  • akta hibah yang dimaksud dalam bukti P1 yangtelah dinyatakan oleh para tergugat sebagai akta yang dibuat dengan kejahatansecara terselubungbung ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hibah sebagaimana yang diaturdalam pasal 1666 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma cuma dan dengan tidak dapat ditarikkembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan tersebut.Menimbang, bahwa ditinjau dari penjelasan hukum tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-02-2012 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 6 Maret 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RAHMAN FIRDAUS
Terbanding/Terdakwa : Suryana
Terbanding/Terdakwa : Sunaryo HN SIp, MM
86 — 36
  • PenasehatHal 52 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 05/TIPIKOR/2012/PT.BDG.Hukum para Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakanbanding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding baik olehJaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut diajukan masihdalam tengang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20 / Pid.Sus-TPK/ 2014 / PN.Plg
Tanggal 21 Juli 2014 — AHMAD MUARIFIN Bin NAWAWI
73 — 6
  • Muba periode 2010 sampaidengan 2011 tidak dapat dibuktikan bahwa dalam tengang waktu pelaksanaan kegiatan tersebuttidak ada harta benda yang diperoleh atau dibeli oleh terdakwa ataupun pihak lain sehinggamembuat terdakwa atau orang lain atau pihak lain tidak menjadi kaya dengan menggunakan danadari tunjangan BPD tersebut.Menimbang, uang sejumlah Rp. 45.100.000, (empat puluh lima juta, seratur ribu rupiah)yang dinikmati oleh terdakwa bukanlah dinikmati sekaligus, melainkan dinikmati bertahap secarabulanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Juli 2013 — ABRAHAM Bin KISRAN
59 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang memuatalasan permohonan kasasinya. dan dalam waktu empat belas harisetelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannyakepada panitera yang untuk itu ia memberikansurat tanda terima ;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta diputuskan pada tanggal 20 Juni2007 yang waktu itu juga dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwakemudian menurut Pasal 245 dan Pasal 246 KUHAP apabila Penuntut umumakan mengajukan kasasi maka tenggang waktu yang dimiliki adalah sampaitanggal 04 Juli 2007, dan tengang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 34/G/2010/ PTUN.SMD
Tanggal 3 Maret 2011 — -PT. INVESTAMA RESOURCES VS - BUPATI KUTAI TIMUR -PT. BATUBARA NUSANTARA KALTIM
122 — 79
  • AtasUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,mengatakan sebagai berikut :Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaHal 5 dari 92 Put.No.34/G/2010/PTUN.SMDpengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.3.Pengajuan gugatan dalam tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 12-08-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 13 Februari 2014 — TUGIMIN,Dkk : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
47 — 31
  • Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian secara hukum pengajuangugatan a quo masih dalam tengang waktu yang dibenarkansecara hukum ; ll. Kepentingan Diajukannya Gugatan A QuoTentang Kepentingan Penggugat I ;1. Bahwa Penggugat I merupakan pemilik yang menguasai danmengusahai sebidang tanah seluas + 2 (dua) Ha yangterletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Kp.
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 04-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 13
  • Tengang Nafkah Terhutang/MadliyahMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatanPenggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (madliyah), Hakim perlumenguraikan tentang kewajiban suami atas nafkah lampau (madliyah) isteri;Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan mengenai kewajibansuami menafkahi istrinya telah tegas digariskan Allah Swt, sebagaimanadifirmankan dalam al Quran Surah Al Bagarah (2) ayat 233, sebagai berikut:Sokal Festus 5435, a oolgall les AArtinya: Dan kewajiban ayah
Pengadilan PT MEDAN
Register : 25-04-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 152/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 11 Juli 2018 —
73 — 54
  • Sehingga besarnyabunga Pinjaman Uang atau Hutang a quo adalah: 50% (Lima PuluhPersen) dalam tengang waktu 1 (Satu) Tahun;b. Peminjaman Uang atau Hutang yang Ill (Ketiga) terjadi pada HariJuma'at, Tanggal 3 Oktober 2014, dengan Jumlah PinjamanRp.50.000.000., (Lima Puluh Juta Rupiah). Jumlah BungaRp.10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah). Sehingga Total Hutang danBunga adalah : Rp.60.000.000., (Enam Puluh Juta Rupiah).
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Putus : 16-06-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 505/Pid.B/2016/PN.Bks.
Tanggal 16 Juni 2016 — Pidana - BOYKE MANANGKAS NAINGGOLAN
53 — 8
  • Yuan Mandiri Sukses, tanggal dan bulanlupa tahun 2015 bersama terdakwa BOYKE MANANGKAS NAINGGOLAN,saksi MATRIO EFENDI (DPO), saksi MINGGUS SIHOMBING dan saksiMUHAMAD SYAHRUDIN, maksud dan tujuan saksi mendatangai PT YuanMandiri Utama Sukses adalah Investigasi menanyakan tengang perijinankhususnya suratsurat yang illegal yang berhubungan dengan PT.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 02-03-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 15 Juni 2017 — Nama : KADER ABDURRAHIM; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani/Pekebun; Tempat tinggal : di Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 memberikan kuasa kepada YUSMAN ARIFIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor LAW OFFICE YUSMAN ARIFIN, S.H. & PARTNER, beralamat kantor di Amasung, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA SELATAN; Tempat Kedudukan : di Jalan Karet Putih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017. Dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu: 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.; 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
240 — 1837
  • ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan Keputusan BupatiHalmahera Selatan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pengesahan Calon KepalaDesa Terpilin Pada Desa Indomut
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 04-11-2010 — Putus : 19-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 19 April 2011 — -PT. SAWIT MURNI SEJAHTERA -BUPATI KUTAI BARAT
92 — 45
  • Tentang Pertimbangan Dan Penilaian Terhadap EksepsiTergugat Angka 1 (Satu) Mengenai Gugatan Penggugat TelahLewat Waktu (kadaluarsa) : Menimbang, bahwa aturan dasar (dasar legalitas)untuk menilai apakah gugatan Penggugat telahdaluwarsa/melampaui tengang waktu 90 (sembilan puluh)hari ataukah tidak, di atur dalam ketentuan Pasal 55Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara yang menyatakan: Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 102/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — I GST BAGUS ANRESANGSYA, BSC ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
254 — 125
  • Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapatdiajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata UsahaNegara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktusebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat iamerasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Inah Binti H.Hasan Bin Mida
2.Munawaroh Binti H.Hasan Bin Midia
3.Martum Bin H.Hasan Bin Mida
4.Suharta Bin H.Hasan Bin Mida
5.Julaelah Binti Juned Bin Hasan Bin Mida
6.Hapid Mujaedi Bin Juned
7.Julaeha Binti Juned
8.Siti Juliah Binti Juned
9.Muhammad Hamidin Bin Juned
10.Junarsih Binti Juned
11.Maya Kusmiati Binti Kusnadi
12.Desy Kusumawati Binti Kusnadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.Agus Tanu
2.Tuti Tanu, S.E.
3.Juliani Tanu
4.Teguh Mulyadi Tanu
214 — 127
  • Bahwa sesuai dengan Peratuan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adzministratif, BAB VTenggang Waktu Pasal 5 ayat (2) :Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjutupaya administratif tengang waktu' pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kalimengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikankepentingannya.Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 16 September 2021 — Penuntut Umum:
NULI NALI MURTI., SH
Terdakwa:
1.AGUNG HARI PURNOMO
2.MUHAMMAD SYAFRULLAH
151 — 60
  • CilandakJakarta Selatan palsu lalu membuat Surat Kehilangan SHGB No. 524/Kel.Cilandak ke Polres Jakarta Selatan ; Bahwa setelah surat kehilangan dari polres Jakarta selatan tersebutkeluar kemudian Terdakwa menggunakan surat tersebut untuk ke BPNJakarta Selatan dengan menggunakan kedua surat palsu tersebutselanjutnya Kepala BPN Jakarta Selatan mematikan SHGB No524/Cilandak an YAYASAN FATMAWATI menerbitkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor :548/HGB/BPN31.74/2019 tengang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 31-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 63/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
Tri Teguh Pujianto
Tergugat:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah
820 — 656
  • Objek Sengketa ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Desember2018 dan diterima dan diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 14 JanuariBahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, batas waktupengajuan gugatan tata usaha negara terhadap suatu KTUN adalah 90(sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan badanatau pejabat tata usaha negara;Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 (SEMA2/1991) angka V mengenai tenggang waktu dalam butir 1 menentukanpenghitungan tengang
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 91/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : SAHLAN
Pembanding/Penggugat II : MEDI HENDRI IRA
Pembanding/Penggugat III : MAJI YANTO
Pembanding/Penggugat IV : WAHYU ARDIYANSAH
Terbanding/Tergugat IV : SURATNO
Terbanding/Tergugat V : ROMLAN
Terbanding/Tergugat VI : HAZAIRIN
Terbanding/Tergugat VII : YANTRIYA DESOS PALA
Terbanding/Tergugat VIII : LAPRI ARIES PUKESA
Terbanding/Tergugat IX : ALDILA LEO SAPUTRA ALFIAN,S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat X : RIZAL
Terbanding/Tergugat XI : SULAIMAN
Terbanding/Tergugat XII : WAHONO BIN ROHIMIM
Terbanding/Tergugat XIII : HENDRA BIN TEMANJAK
Terbanding/Tergugat XIV : SUHER
Terbanding/Tergugat XV : MISWANTO
Terbanding/Tergugat XVI : MISLI KOBI
Terbanding/Tergugat XVII : ELYATI
Terbanding/Tergugat XVIII : ROHAYA
Terbanding/Tergugat XIX : SARTINI
Terbanding/Tergugat XX : RIADI
Terbanding/Tergugat XXI : DWI HERU YUDIANTO
Terbanding/Tergugat XXII : PONIRAN
Terbanding/Tergugat XXIII : SAHRONI
Terbanding/Tergugat XXIV : JOEN ANGGARA
Terbanding/Tergugat XXV : SUKARMAN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WAYKANAN(ATR/BPN)
104 — 56
  • Pemeriksaan Berkas Banding (Inzage) oleh Kuasa Hukum ParaPembanding semula Para Penggugat tanggal 11 Nopember 2021 Nomor3/Pdt.G/2021/PN Bbu;Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (Inzage) oleh Kuasa HukumTerbanding Il sampai Terbanding XXII semula Tergugat Il sampai TergugatXXII tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bbu;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHal 66 dari 73 halaman Pts No 91/Pdt/2021/PT.TJK.Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semulaPara Penggugat telah diajukan dalam tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-12-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 43/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 22 Januari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Candra Saptaji, SH
Terbanding/Terdakwa : RD. DIDI GUNADI Bin RD. AHMAD GANAMI
46 — 29
  • Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukan dan memberikesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa danmempelajari berkas perkara yang dimintakan bandingnya tersebut diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung dalam tenggang waktu 7 ( ftujuh ) hari sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan upaya hukum banding oleh PenuntutUmum dan Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tengang