Ditemukan 1495 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : uupa uut upt unit uuri uput ujpt uuct uupo uppt uuptd
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-11-2012 — Putus : 06-05-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 509/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 6 Mei 2013 — 1. Nyonya LITA AURELIA DEWI SCHULZ, bertempat tinggal di Jalan K.H.Mas Mansyur No.59 Kelurahan Kebun Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, Telp. 021-3901805, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; 2. IVAN ROBERT JON SCHULZ, dalam hal ini diwakili oleh Wali Pengampu yaitu ibu kandungnya Nyonya CARITA SMITH, berdasarkan Penetapan PN Palembang No.1258/Pen.Pdt.P/1997/ PN.PLG tanggal 20 September 1997, bertempat tinggal di Jalan R.A.K.Rokhim No.14 Palembang, saat ini sementara bertempat tinggal dijalan K.H.Mas Mansyur No.59 Jakarta Pusat 10230, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.; Penggugat Kesatu dan Penggugat Kedua bersama-sama disebut juga sebagai PARA PENGGUGAT.; M E L A W A N : 1. PT. SACNA GRAHA EKA, berkedudukan dan berkantor di Gedung Perkantoran Lina, jalan HR Rasuna Said B-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.; 2. BONAR PAULUS SALAMO SCHULZ, waktu itu mengaku selaku : ”Direktur PT Sacna Graha Eka, bertempat tinggal di Jalan Sinabung II/22-23 RT.008/RW005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. Sdr. Ir. ISKANDAR ARDIWINATA, waktu itu mengaku selaku “Direktur Utama PT Sacna Graha Eka” dan bertempat tinggal di Blok A No.42 Gudang Peluru, RT.001/RW.003, Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; 4. Ny MAULI REGINA SCHULZ SIAHAAN, waktu itu mengaku selaku “Komisaris Utama PT Sacna Graha Eka” dan bertempat tinggal dijalan Sinabung II/21-22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. PT. BANK MANDIRI TBK, berkantor beralamat dijalan Gatot Subroto Kav.36-3 Jakarta Selatan 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ; 6. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI qq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM qq DIREKTUR PERDATA, berkantor di Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia RI Jalan HR Rasuna Said Kav. No.6-7 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI : 7. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA qq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI WILAYAH DKI JAKARTA RAYA qq KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA, berkantor di Jalan Letjen MT Haryono No.24 Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII ; 8. HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ, Bertempat tinggal dijalan Kayu Putih II No.96, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII ; 9. RUDOLF ARMAND CHRISTIAN SCHULZ, bertempat tinggal dijalan Kelapa Puan Timur III Blok ND4 No.23 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IX ; 10. Ny. CAROLINA NUSANTARI SCHULZ, bertempat tinggal dijalan Sinabung II/22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT X ; 11. Ny VIDIA VICIA SCHULZ, bertempat tinggal dijalan Sinabung II/22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XI ;
114 — 58
  • .;14 Bahwa Para Penggugat selaku dua dari delapan pemilik HARTA PENINGGALAN/BOEDELWARIS TERIKAT BERSAMA YANG BELUM TERBAGIDiantaranya sebesar 78% saham di Tergugat Kesatu (PT Sacna Graha Eka) TidakPernah memberikan persetujuan lisan/tertulis atas penggunaan suarasuara sahamdalam kuorum RUPS Tergugat Kesatu (PT Sacna Graha Eka) yang harusnyaberdasarkan hukum UUPT harus dipanggil khusus untuk memberikan persetujuanPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN tersebut, karenanya pasti dan tegasdinyatakan bahwa pemberian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-07-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2014 — OEI SINDHU STEFANUS
92 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karunia Prima Sejati tidak berarti Terdakwa mempunyai kewajibandan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengikat PT.Karunia Prima Sejati kepada pihak pemberi kerja (kKewenangan untukbertindak keluar mewakili perusahaan), yang dalam hal ini adanya KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;Pendapat tersebut merupakan kekeliruan, karena Hakim Ketua Majelis danHakim Anggota tidak mempertimbangkan prinsip tanggung jawab Direksiyang ditentukan oleh UUPT sebagai tanggung jawab kolegial
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 09-03-2006 — Putus : 29-01-2007 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1945/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel.
Tanggal 29 Januari 2007 —
165 — 58
  • Selanjutnya Pasal 82 UUPT mengatur bahwa Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakiliPT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian Pasal 83 ayat (1) mengaturbahwa dalam hal Direksi terdiri dari 1 (satu) orang, maka yang berwenangmewakili PT adalah seluruh anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam UUPTdan anggaran dasar.
    Selanjutnya Pasal 82 ayat (2) mengatur bahwa Anggaran Dasardapat menentukan pembatasan wewenng anggota Direksi ;Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam rangka melaksanakankewenangannya, Direksi mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk membuatkebijakankebijakan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan PT. termasukdalam kebijakan tersebut adalah mengenai mekanisme pengadaan barang danjasa ;Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar PT.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 4 Maret 2015 — Muhammad Taufiq, A.Md Bin M. Arifin
120 — 58
  • Pegadaian Syariah berlaku segalaketentuan dan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimanaterdapat dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT). Dan menurut Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 19 Tahun 2003penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pada saatkekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranahhukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Putus : 26-08-2014 — Upload : 03-03-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 294/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 26 Agustus 2014 — PT. KUSUMOMEGAH JAYASAKTI, Lawan 1. PT. HEWLETT PACKARD INDONESIA, 2. SUBIN JOSEPH, 3. HEWLETT PACKARD SOUTH EAST ASIA, 4. HEWLETT PACKARD COMPANY,
137 — 86
  • Dengan demikian, tindakannya sehubungandengan pengakhiran Perjanjian AHNO5 adalah dalam kapasitasnya sebagaiDirektur Utama dari Tergugat dan tidak dalam kapasitas pribadinya.Berdasarkan Pasal 97 (3) dari UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), direksi hanya bertanggungjawab secara pribadibila direktur yang bersangkutan melakukan kesalahan atau lalai dalammenjalankan manajemen perusahaan yang menyebabkan kerugian bagiperusahaan.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-10-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 16-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 633/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 9 Januari 2019 — PT.HARSCO DANA ABADI CS >< ALI BUDIARDJO NUGROHO REKSODIPUTRO CS
472 — 951
  • Harsco Mineral tersebutBELUM PERNAH ditindaklanjuti dengan tahaptahap dan syaratsyarat yang diwajibkan dalam UUPT yaitu antara lain: (i)ditandatanganinya Akta Pengambilalinan SahamSaham olehPenggugat , Penggugat II dan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
240 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dapat dibebani pertanggunganjawab pidana atas perbuatan atau perilaku Suwir Laut yang telahmelakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalahtidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP, UUPT danKUHAP..
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 12-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 Agustus 2016 — HERNITA COANTI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
90 — 72
  • Bahwa penerbitan Keputusan TUN telah sesuai dengan UUPT, Permenkumham 2007, Permenkumham 2009 danPermenkumham 2014, sebagai norma dasar dan prosedur hukumpenerbitan Keputusan TUN;21.3. Bahwa jikapun suami Penggugat belum mendapatkanpersetujuan pasangan dari Penggugat, quod non, namunPermenkumham 2007, Permenkumham 2009 dan Permenkumham2014 tidak mengatur adanya kewajiban bagi Tergugat untukmemeriksa ada atau tidaknya persetujuan pasangan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 623 PK/Pdt/2013
Tanggal 2 Nopember 2015 — HAJI ASRI, DK VS PT. KALIMANTAN BARA SENTOSA, DKK
182 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GBPC sebabkedua dokumen hukum tersebut telah didaftarkan pada instansiterkait seperti Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarangMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta DepartemenPerindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (sekarangDepartemen Perdagangan Republik Indonesia) sebagaimana yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT");maupun UndangUndang Nomor 3 Tahun 1982 tentang WajibDaftar Perusahaan;Gugatan Tanpa Memiliki Alas Hak
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 12-01-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 33/Pdt.G/2016/PA.BJB
Tanggal 14 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 46
  • Haur KuningJaya tersebut menduduki jabatan komisaris dan mempunyai sahamsebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham senilai nominal seluruhnya RP.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan tentunya hasil berupa devidenwajib dibagikan kepada pemegang saham sebagaimana tercantum dalamPasal 71, 72 dan 73 UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40Tahun 2007. Karenanya alasan hukum Tergugat masuknya AyahPenggugat, Tergugat dan Turut Tergugat H.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perjanjian
Putus : 18-08-2016 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 205/Pdt.G/2015/PNDpk
Tanggal 18 Agustus 2016 — PT.UTAMA RIZKI PERKASA VS PT.GRIYA SARANA AKBAR ; KOMARUDIN
165 — 73
  • Bahwa tindakan ingkar janji (wanprestatie) Tergugat terhadap Penggugat nyata sangatditentukan pula oleh Tergugat Il, karena disamping Tergugat Il berkedudukan sebagaiDirektur Utama dari Tergugat , ternyata ia pun merupakan pemegang 60% (enam puluhpersen) saham Tergugat (Tergugat Il adalah pemegang saham mayoritas/pemegangsaham pengendali dari Tergugat 1), sehingga berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Huruf CUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pantas lahjika Tergugat Il bertanggung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
507 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (lihat halaman38 Gugatan Penggugat)halaman 514 Gugatan Lontar(vide bukti T55) Dokumen Pembiayaan danDokumen Jaminanbertentangan dengan UUPajak, UU Pasar Modal,UUPT, KHUPerdata, UU HakTanggungan dan UU JaminanFidusia, oleh karena ituseluruh DokumenPembiayaan dan DokumenJaminan harus dinyatakanbatal demi hukum (lihathalaman 922 GugatanPenggugat)Dokumen Pembiayaan danDokumen Jaminanbertentangan dengan UUPajak, KHUPerdata, UU HakTanggungan dan ULT JaminanFidusia, oleh karena ituseluruh Dokumen Pembiayaandan
    Bahwa keberadaan Penggugat (APP International Finance CompanyBV) sebagai suatu subjek hukum yang sah menjadi pendukung hak dankewajiban hukum khususnya sebagai badan hukum yang berbentukPerseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan perundangundanganyang berlaku belum terpenuhi (vide Pasal 711 UndangUndang Nomor1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");Hal. 137 dari 280 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2014b.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 29-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN KETAPANG Nomor 310/Pid.B/LH/2020/PN Ktp
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.DHIMAS MAHENDRA
2.SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SUKRI bin KASIM
404 — 106
  • Dasar hukumnya adalah Pasal 1 Angka 1 UU No.40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( UUPT );Bahwa ahli menjelaskan pertanggungjawaban korporasi yangdimaksud adalah Perseroan Terbatas, sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalahperbuatan hukum (rechtshandeling) yang dilakukan oleh korporasisecara yuridis merupakan tanggung jawab korporasi (corporateliability).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN
511 — 268
  • Sebagaimana halini sejalan dengan doktrin Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudulHukum Perseroan Terbatas. 2013, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 72 (BuktiT237) sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):Pemisahan dan perbedaan teradi, terhitung sejak Perseoan mendapatkeputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (MENHUK & HAM)yang digariskan Pasal 9 ayat (1) UUPT 2007: Sejak tanggal pengesahan tersebut, Perseroan terpisah (separate) daripemegang saham, pendiri dan pengurus; Juga
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
635 — 1031
  • belum terselesaikan diserahkan kepadaMenteri Keuangan dan kekayaan negara terkait dengan sita eksekusi HakTanggungan dan sita eksekusi lainnya dilakukan oleh PUPN;Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menggunakan UU Nomor 27 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) sebagai dasarhukum dalam dalildalil gugatannya dikarenakan pada saat pengurusanpiutang negara oleh BPPN UU PT belum ada dan pada angka 11 huruf a ParaPenggugat menggunakan UU PT bertalian atau berhubungan dengan UUPT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-12-2018 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 722/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Agustus 2019 — Penggugat:
1.PT ERA MARINASIA FORTUNE
2.PT PELAYARAN ERA INDOASIA FORTUNE
Tergugat:
1.PERUSAHAAN PERSEROAN Persero PT PANN MULTI FINANCE
2.PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
3.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
2.NOTARIS Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
336 — 241
  • Terlebih lagiPasal 135 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa:(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karenahukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerimaperalihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetapadaDengan demikian, Pemisahan (Spin Off) yang terjadi antara TERMOHON dan TERMOHON II terjadi tanpa harus melalui formalitas hukum apapun.Termasuk dalam hal ini, tanpa perlu diatur dalam PERJANJIAN
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-06-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 423/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 20 April 2017 — RINALDI NUR RAMLI Lawan 1.PT MODULAR ALKESINDO 2.AISHA SEAN JURNALIS 3.Ir. DIAN SUSILAWATI Msi 4.Dr. JOSE RIZAL JURNALIS 5.Ir. ACHMAD HANIEF M.M dan NOTARIS VIDHYA SHAH, SH
428 — 212
  • Justru karena terbatasnya pengetahuan PENGGUGAT dalammanagemen perusahaan yang TIDAK MENGERTI dan TIDAK MEMAHAMIapa saja peraturan dalam UUPT No 40/2007, khususnya tidak adanya penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk menyampaikan Laporan Keuanganyang audited selama 5 (lima) tahun menjabat Direktur Utama sejak 2011.Bahwa tujuan ditempatkannya TERGUGAT V di perusahaan PT.
Pengadilan PN Gedong Tataan Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt jo 38/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 4 Maret 2021 — - Hi. Syamsu Rizal, S.E., M.H - Anton Firmasnyah, Dkk
229 — 124
  • Sari Ringgungdalam gugatan yang memilik 15 (lima belas) item pendapat harusditolak karena tidak dapat dibuktikan secara procedural;Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT, laporan tahunan sebuahperseroan harus memuat :1. Laporan keuangan, paling sedikit memuat neraca akhir tahunbuku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun bukusebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yangbersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuisitasdan catatan atas laporan keuangan tersebut;2.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 23-08-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 11 Januari 2019 — Pidana Ir.H.Syarifuddin S. Haddade
151 — 30
  • Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroandalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuanPasal 118 ayat (2) UUPT;4.
    Dewan Komisarismengurus perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT. Untuk mengurusPerseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau lebihanggotanya*, maka dalam hal ini juga jabatan Komisaris dapat bertindak sebagaidireksi atau direktur utama apabila semua berhalangan tetapi dalam hal iniperbuatan terdakwa Ir. H. Syafruddin S.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-06-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 307/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 18 Januari 2017 — - Ir. Wahyudin Akbar, Lawan - Pertamina Foundation (Yayasan Pertamina),
214 — 154
  • GERAKAN MENABUNG POHON MERUPAKAN PROGRAM KERJASAMAANTARA TERMOHON DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO);Bahwa PT Pertamina (Persero) (selanjutnya disebut Pertamina) selakuperusahaan yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosialdan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT);Bahwa untuk melaksanakan sebagian dari kewajiban CSR