Mahasiswa Putra di Tanjungpinang Rp.1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah), Belanja Modal Pembelian AsramaHalaman 72 dari 133 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.TPGMahasiswa Putri di Tanjungpinnag Rp.1.500.000.000, (satu milyar limaratus juta rupiah);Bahwa saksi selaku Bagian Keuangan selaku BUD (bendahara umumdaerah) menerima berkasberkas SPP dan SPM beserta kelengkapannyadari Bagian Umum;Bahwa proses pencairan melakukan pengujianpengujian terhadapkelengkapan berkas tersebut secara subtantif

.2.000.000.000, (dua miliar rupiah), Belanjia Modal PembelianAsrama Mahasiswa Putra di Tanjungpinang Rp.1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah), Belanja Modal Pembelian AsramaMahasiswa Putri di Tanjungpinnag Rp.1.500.000.000, (satu milyar limaratus juta rupiah);Bahwa saksi selaku Bagian Keuangan selaku BUD (bendahara umumdaerah) menerima berkasberkas SPP dan SPM beserta kelengkapannyadari Bagian Umum;Bahwa proses pencairan melakukan pengujianpengujian terhadapkelengkapan berkas tersebut secara subtantif

Nahkoda yang pertama melakukan recruitment meskipun ABKtersebut telah berpindah ke Nahkoda lain, ia tetap bertanggungjawab;Bahwa Walaupun dokumendokumen seperti seaman book dan passport para ABK lengkap,tidak menutupi tidak adanya kesalahan karena yang secara administratif sudah lengkap,namun belum tentu secara subtantif benar.

Surat Keputusan Bupati Kolaka TimurNomor 188.45/207/2017 tertanggal 24 Juli 2017 adalah : Melakukan koreksikelengkapan dokumen atas pengajuan permintaan UP/GU/TU/LS bendaharapengeluaran serta LS pihak ketiga yang telah diteliti oleh Anggota Tim PenelitiDokumen, Termasuk dengan menguji kembali atas kesesuaian jenis belanja,nomenklatur belanja, kode rekening belanja berkenaan serta ketersediaan danapada kegiatan/ kode rekening dalam APBD yang ditunjuk dalam SPM tersebut,Melakukan pengujian secara subtantif

Surat Keputusan Bupati Kolaka TimurNomor 188.45/207/2017 tertanggal 24 Juli 2017 adalah : Melakukan koreksikelengkapan dokumen atas pengajuan permintaan UP/GU/TU/LS bendaharapengeluaran serta LS pihak ketiga yang telah diteliti oleh Anggota Tim PenelitiDokumen, Termasuk dengan menguji kembali atas kesesuaian jenis belanja,nomenklatur belanja, kode rekening belanja berkenaan serta ketersediaan danapada kegiatan/ kode rekening dalam APBD yang ditunjuk dalam SPM tersebut,Melakukan pengujian secara subtantif

telah menguasai fisik bidang tanah selamabertahuntahun, serta secara terus menerus dengan Itikad Baik;Faktanya Surat Keterangan Kelurahan pada BidangBidang Tanahobyekobyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensike1 telah terbit dengan dasardasar Penerbitan yang Sah, penerbitantelah disebutkan dasar perolehan, terdapat kelengkapan SuratKeterangan Saksi Sempadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketaserta Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart), maka Penerbitan ObjekSengketa tersebut secara subtantif

tanah selamabertahuntahun (terdapat Variasi Penguasaan), serta secara terusmenerus dengan Itikad Baik;Faktanya Surat Keterangan Kelurahan pada BidangBidang Tanahobyekobyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensike2, telah terbit dengan dasardasar Penerbitan yang Sah, penerbitantelah disebutkan dasar perolehan, terdapat kelengkapan SuratKeterangan Saksi Sempadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketaserta Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart), maka Penerbitan ObjekSengketa tersebut secara subtantif

telah menguasai fisik bidang tanah selamabertahuntahun, serta secara teruS menerus dengan Itikad Baik;Faktanya Surat Keterangan Kelurahan pada BidangBidang Tanahobyekobyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II Intervensike3, telah terbit dengan dasardasar Penerbitan yang Sah, penerbitantelah disebutkan dasar perolehan, terdapat kelengkapan SuratKeterangan Saksi Sempadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketaserta Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart), maka Penerbitan ObjekSengketa tersebut secara subtantif

secara terus menerus dengan Itikad Baik;Faktanya Surat Keterangan Kelurahan pada BidangBidang Tanahobyekobyek sengketa sehubungan dengan Milik Tergugat II IntervensiHalaman 427 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR.ke4, telah terbit dengan dasardasar Penerbitan yang Sah, penerbitantelah disebutkan dasar perolehan, terdapat kelengkapan SuratKeterangan Saksi Sempadan, Surat Keterangan Tidak Bersengketaserta Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart), maka Penerbitan ObjekSengketa tersebut secara subtantif

Kemudian DEDI MIZWAR menyampaikan kepada perwakilanPemkab Bekasi untuk RDTR WP Idan WP IV yang saat itu diajukan untukmendapatkan persetujuan subtantif ditunda terlebih dahulu dan memintakepada perwakilan Pemkab Bekasi untuk memaparkan RDTR WP II dan WPIll di bulan berikutnya.Bahwa selanjutnya, pihak Pemprov Jawa Barat meminta penjelasan terkaitperizinan MEIKARTA, NENENG HASANAH YASIN kemudian menjawabsudah dikeluarkan IPPT untuk proyek MEIKARTA kepada PT LIPPOCIKARANG, Tbk seluas 84,6 Ha yang sesuai

Kemudian DEDI MIZWAR menyampaikan kepada perwakilanPemkab Bekasi untuk RDTR WP Idan WP IV yang saat itu diajukan untukmendapatkan persetujuan subtantif ditunda terlebih dahulu dan memintakepada perwakilan Pemkab Bekasi untuk memaparkan RDTR WP II dan WPIll di bulan berikutnya.

Kemudian DEDI MIZWAR menyampaikan kepada perwakilanPemkab Bekasi untuk RDTR WP Idan WP W yang saat itu diajukan untukmendapatkan persetujuan subtantif ditunda terlebih dahulu dan memintakepada perwakilan Pemkab Bekasi untuk memaparkan RDTR WP II dan WPIll di bulan berikutnya. Bahwa selanjutnya, pihak Pemprov Jawa Barat meminta penjelasan terkaitperizinan MEIKARTA, NENENG HASANAH YASIN kemudian menjawabHalaman 64 dari 484 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.SusTPK/2018/PN.

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan proposal yang merekaajukan setelah mendapat rekomendasi dari kepala BPNB (Bali, NTB,NTT), kemudian kami lakukan verifikasi akhir atas proposal yangdiajukan dengan melihat persyaratan subtantif yang ada dalampetunjuk teknis Fasilitas Rumah Budaya Nasional (RBN) dan kamianggap Yayasan Rumah Budaya Banda Sawitra Desa Kedis,Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng layak untukm menerimaBansos Rumah Budaya Nusantara (RBN).

Kemudian DEDI MIZWAR menyampaikan kepada perwakilanPemkab Bekasi untuk RDTR WP dan WP IV yang saat itu diajukan untukmendapatkan persetujuan subtantif ditunda terlebin dahulu dan memintakepada perwakilan Pemkab Bekasi untuk memaparkan RDTR WP II dan WPIll di bulan berikutnya.

Nahkodabertanggungjawab penuh atas kesejahteraan dan keselamatan para ABK.Nahkoda yang pertama melakukan recruitment meskipun ABK tersebut telahberpindah ke Nahkoda lain, ia tetap bertanggungjawab;Bahwa Walaupun dokumendokumen seperti seaman book dan passport paraABK lengkap, tidak menutupi tidak adanya kesalahan karena yang secaraadministratif sudah lengkap, namun belum tentu secara subtantif benar.Mungkin saja ABK membenarkan foto pada seaman booknya namunkenyataannya nama pada seaman book tersebut

Berperan aktif dalam memberikan bantuan baik subtantif maupun teknisyang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan BSPS kepada PPK RumahSwadaya;. Membantu PPK Rumah Swadaya dalam memberikan pemahaman terkaitteknis pelaksanaan program BSPS kepada para penyelenggara programdi daerah;f.

Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, ia seharusnyamampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadaptercapainya keadilan Subtantif (Philippe Nonet dan Philip Selznick).6. Bahwa menurut pandangan aliran progesif, berpendapat pengadilanprogresif mengikuti maksim, Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknyaBila rakyat adalah hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akanditepis karena yang dibaca adalah katakata dalam Undangundang.

Tapi kalau dibaca itu bagiandaripada tugas daripada pegawai KPK, tadi sudah sampaikan bahwa diangkatkarena keahliannya didalam soal pegawai KPK itu masuk subtantif dan teknikal.Penyidik dan penyelidik diangkat karena keahliannya melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntut umum itu.Bahwa Pasal 38 dan seterusnya ini tadi yang secara spesifik mengatakanbahwa boleh pegawai KPK bisa menjadi Penyidik aturannya yang melarang tapitidak ada juga membolehkan.

eksepsiTergugat Il Intervensil sampai dengan 6 tentang Kepentingan ParaPenggugat tersebut di atas, apakah Para Penggugat mempunyaikepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa aquo.Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu. kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi; bahwa kepentingan secara subtantif

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffkdi Sumatera Barat, Ahli mensyaratkan yang sama, karena kami melihat diPekan Baru, Surat Dukungan Bank yang diterbitkan oleh beberapa Bank itutidak subtantif memberikan komitmen dukungan, karena yang diinginkan diregulasi itu adalah ketika penyedia pekerjaan konstruksi mau menawar atausetelah menang tender, itu dia sudah punya modal kerja sebesar 10% (sepuluhperseratus) ada banyak Pengusaha, ada pengusaha yang mempunyai uangkemudian modal itu dia simpan di rekening

Jabar Nomor : 900/Kep/21/Keu/2012, tanggal 03 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penata UsahaanKeuangan dan Pelaksana Penata Usahaan Keungan adalah sebagai berikut :a. melakukan verifikasi secara formal dan subtantif materialterhadap kelengapan dokumen tagihan dari pihak ketigaberdasarka naskah peringkat/ perjanjian yang tertuangdalam SPK/Kontrak dan atau Surat Perjanjian Kerja samaberkaitan dengan pengajuan SPPLS Bendahara Pengeluaran

;Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif materialterhadap subtansi dan kelengkapan SPP/SPMLS yangdiajukan oleh Bendahara Pengeluaran, danMenyiapkan Naskah Surat Perintah Membayar (SPM) untukditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran.Bahwa pemenang lelang dalam Pengadaan Traktor Roda 2 (dua) danPompa Air kegiatan Pembelian Alsintan Pra Panen APBD Prov.JabarTA 2012 pada Dinas Petanian Tanaman Pangan Prov.Jabarberdasarkan Kontrak Pelelangan adalah PT.UTUSAN KARYANUSANTARASaksi

Jabar Nomor : 900/Kep/21/Keu/2012, tanggal 03 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penata UsahaanKeuangan dan Pelaksana Penata Usahaan Keungan adalah sebagai berikut :a. melakukan verifikasi secara formal dan subtantif materialterhadap kelengapan dokumen tagihan dari pihak ketigaberdasarka naskah peringkat/ perjanjian yang tertuangdalam SPK/Kontrak dan atau Surat Perjanjian Kerja samaberkaitan dengan pengajuan SPPLS Bendahara Pengeluaran

Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif materialterhadap subtansi dan kelengkapan SPP/SPMLS yangdiajukan oleh Bendahara Pengeluaran, danc.

./2015/PN.JKT.Sel.232232sendiri oleh pihak lain berupa uang dan seterusnya serta hakhak lainyang dapat dinilai dengan uang ;Bahwa dalam konteks teoritisnya dengan merumuskan semacam inimaka yang dipergunakan dalam undangundang No. 17 tahun 2003oleh pembentuk undangundang menggunakan kreteria subtantif jadidengan adanya katakata hak disini maka uang yang seharusnyamasuk ini bisa menjadi bagian pengertian dari uang Negara dan inipunpernah dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi di dalamputusannya

NO.01/Pid.Sus.TIPIKOR/2015/PT.BGL.193sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalamrangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskankehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuanpengelolaan keuangan daerah pada umumnya;Bahwa status BLUD penuh diberikan apabila persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Permendagri Nomor :61 tahun 2007 telah dipenuhi dan dinilai memuaskan danpersyaratan tersebut berupa persyaratan Subtantif, Teknis danAdministrasi;Bahwa Peraturan atau ketentuan

Kesalahan atau kekurangan dalam pelaksaan proseduryang silatnya tidak subtantif biasa terjadi dalam proses pengadaan.Prosedur pengadaan yang bergitu rumit dan kompleks memang selalurentan dengan kesalahan prosedur dan hampir pasti tidak adapengadaan yang sempurna.