Ditemukan 1741 data
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
jasa yang tidak dikenakan PPN;Bahwa Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 (selanjutnya disebut PP 24Tahun 2002), menyebutkan:Pasal 13 ayat (4)Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, ternadi
SUWARNI,SH
Terdakwa:
RAGIL SATMOKO Als MOKO
61 — 4
Rp4.306.550,00 (empat juta tigaratus enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) buah buku catatan Stok gudang; 14 (empat belas) Nota arsip pengiriman barang; 2 (dua) lembar nota warna putih yang ada tulisan Cas/lunas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh faktafakta hukum sebagal berikut: Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena telahmelakukan tindak pidana penggelapan yang ternadi
19 — 7
:Antara suami dan istri terus menerus ternadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.Hal. 3 dari 32 hal. Put. No 1779/Pdt.G/2020/PA.BjnBerdasarkan dalil dan alasanalasan tersebut diatas, maka dengan iniPemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, cq.
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 232/B/PK/PJK/2013atau ternadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkanketidakadilan."
FRANSISCUS JUAN PALEMPUNG, SH
Terdakwa:
HESCY PRIES PALILINGAN alias KIKI
120 — 63
., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan pernah dibuatkan Berita AcaraPemeriksaan dan ditandatangani oleh Saksi; Bahwa ada perkara membawa kayu tanpa dokumen yang ternadi padatanggal 12 Mei 2020 sekira jam 02.30 WITA di Daerah Desa Lopana Amurang; Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim mendapat tugas dari pimpinanpada malam kejadian itu, diinformasikan bahwa ada kendaraan yang mengangkutkayu yang akan melintas di daerah Jalan Trans Sulawesi
15 — 3
Putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.BknArtinya: bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika ternadi pertentanganakhlak dan timbulnya rasa benci di antara suamiistri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT.Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakimberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihakdari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawamudharat
Terbanding/Penggugat : Yudit Sugiharti
112 — 45
Pasal 19 huruf (F) PeraturanPemerintah No. 9 tahun 1975, yang menyatakan:antara suami dan isteri terus menerus ternadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga.Bahwa karena disebabkan adanya perselisihanperselisihan,pertengkaranpertengkaran, perbedaan pandangan/prinsip hidup yang jauh berbedaselama hidup dengan Tergugat, maka perpecahan hubungan suamiistridiantara Penggugat dengan Tergugat sudah tak mungkin lagi dapatdipersatukan, maka oleh karenanya
76 — 27
Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata",penerbit Sinar Grafika Jakarta, tahun 2005, dalam halaman 66, menyatakan :"petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, Dengan demikianpetitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan faktafakta yang diketemukan dalam posita, Tidak boleh terjadi saling bertentanganatau. kontroversi diantaranya apabila ternadi saling bertentanganhal 10 dari 27 hal Put.No. 182/Pdt/2016/PT.SMGmengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga
11 — 0
Antara suami dan istri terusmenerus ternadi perselisihan danpertengka ran dan tidak ada hara pan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga.
Pembanding/Penggugat II : SARMIJA bin ASTAWI Diwakili Oleh : H. OTONG BAHRUDIN, SH. MH.
Pembanding/Penggugat III : RASMI binti BUARI Diwakili Oleh : H. OTONG BAHRUDIN, SH. MH.
Pembanding/Penggugat IV : SURYA bin BUARI Diwakili Oleh : H. OTONG BAHRUDIN, SH. MH.
Pembanding/Penggugat V : SARYA bin BUARI Diwakili Oleh : H. OTONG BAHRUDIN, SH. MH.
Pembanding/Penggugat VI : INTAN DEWANTI binti SUDI SUBIANTO Diwakili Oleh : H. OTONG BAHRUDIN, SH. MH.
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq BUPATI CIREBON
Terbanding/Tergugat II : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
57 — 37
Mandat ternadi ketika organ Pemerintahan mengizinkankewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.Lebih lanjut, Ridwan HR (hal. 105) menjelaskan bahwa wewenang yangdiperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundangundangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperolehkewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturanperundangundangan.
Meti Binti Tatang Sutisna
Tergugat:
Fredy Gunawan Bin Naim Herief alm
16 — 3
pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapanuntuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;Bahwa sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116huruf (b), menyebutkan:Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataukarena hal lain diluaar kemampuannya.Dan huruf (f), menyebutkan:Hal 3 dari 29 Hal Putusan Nomor: 3473/Pat.G/2019/PA.Badg15:Antara suami dan isteri terus menerus ternadi
28 — 6
Antara suami dan istri terus menerus ternadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga.9. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyebutkanPasal 19Perceraian dapat terjadi karena alasan alasan :a.
TATI
Tergugat:
JUHANA MAHINDA Alias JUJU
113 — 24
Penanjian, dan/atau ternadi Kelalaiansebagaimana diatur dalam Pasal 7.2. Peranjian.Juncto, Pasal 7.4.
1.SYEMLABA
2.SAPARUDIN
3.MARTIUS
Tergugat:
PT First Lamandau Timber Internasional PT FLTI
Turut Tergugat:
1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah c.q Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Lamandau
379 — 346
Hal ini diaturdalam pasal 88 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakansebagai berikut:Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannyamenggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atauyang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidupbertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ternadi tanpa perlupembuktian unsur kesalahan.yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)tersebut dijelaskan
88 — 21
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,adalah : Antara suami isteri terus menerus ternadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
SARBJIT KAUR
Termohon:
KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA UTARA
117 — 85
Hal tersebut sematamatauntuk melindungi seseorang dari tindakan sewenangwenangpenyidik yang kemungkinan besar dapat ternadi ketikaseseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalamprosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lainselain pranata praperadilan yang dapat memeriksa danmemutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hakHalaman 3 dari 30 Putusan Nomor 06/Pra.Per/2018/PN.Jkt.Utr.al/n.
148 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1146/B/PK/PJK/2015dengan UndangUndang Nomor 18 tahun 2000 (selanjutnyadisebut UUPPN);Pasal 2 ayat (2) huruf bHubungan istimewa dianggap ada apabila pengusaha menguasaipengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidaklangsung.Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf bHubungan antara pengusaha dapat juga ternadi karenapenguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi,kendatipun tidak terdapat hubungan kepemilikan.Pasal 16B ayat
74 — 16
KepalaKepolisian Resort Kota Besar Makassar Kepala Satuan ReserseKriminal mengeluarkan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 17 Juni 2014, ditemukan buktipermulaan yang cukup bahwa telah ternadi tindak pidanapenipuan atau penggelapan atas barang tidak bergerak.Bahwa saat sekarang ini Penggugat bersatatus sebagaiTersangka atas laporan Tergugat I tersebut diatas;Bahwa tidak berdasar hukum meletakkan Sita Jaminan(conservatoir beslaag) terhadap tanah dan ruko milik Tergugat
KepalaKepolisian Resort Kota Besar Makassar Kepala Satuan ReserseKriminal mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) tanggal 17 Juni 2014, ditemukan buktipermulaan yang cukup bahwa telah ternadi tindak pidanapenipuan atau penggelapan atas barang tidak bergerak.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dalamperkara ini didasarkan fakta hukum yang benar, berdasarkanpada buktibukti yang otentik, maka adalah patut dan beralasanhokum, jika putusan dalam perkara ini dapat
42 — 12
pernah memberikan keterangannya kepada Penyidikdari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor BoneBone dan Saksimembenarkan keterangannya yang terurai dalam Berita AcaraPemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkaraini;Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi dihadapkan dan dimintaiketerangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan peristiwapermufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Sugino aliasBojes ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yangSaksi sudah tidak ingat lagi namun ternadi
40 — 10
;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antaraOrangorang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf (a)Penjelasan Angka 3 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalahmenjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;Legal Standing (Kedudukan Pihak);Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan menyebutkan: Dalam hal ternadi