Ditemukan 1661 data
33 — 24
RT 02 Dusun II Kampung Sungai Nibung, KecamatanDente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, ProvinsiLampung, haka milik atas nama Sukardi (Tergugat II).c. RT 02 Dusun II Kampung Mahabang, Kecamatan DenteTeladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung,hak milik atas nama Agus Sujiono (Tergugat III).d. RT 02 Dusun II Kampung Simpang Lima, KecamatanDente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, ProvinsiLampung, hak milik atas nama Sugimin (Tergugat IV).e.
82 — 39
HAKA UTAMA, selanjutnya saksi T.M. IQBAL,SKH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT.GUNAKARYA NUSANTARA menyetujui perusahaannya untuk dibawa/diikutkanpelelangan oleh saksi T. DARWIS DJAFAR, SP. dan menyerahkan dokumendokumenmilik perusahaan PT. GUNAKARYA NUSANTARA kepada saksi T. DARWISDJAFAR, SP., dengan maksud untuk = dimasukkan dalam dokumenpelelangan/penawaran mengatasnamakan saksi T.M.
HAKA UTAMA, selanjutnya saksi T.M. IQBAL,SKH. selaku) Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT.GUNAKARYA NUSANTARA menyetujui perusahaannya untuk dibawa/diikutkanpelelangan oleh saksi T. DARWIS DJAFAR, SP. dan menyerahkan dokumendokumenmilik perusahaan PT. GUNAKARYA NUSANTARA kepada saksi T. DARWISDJAFAR, SP., dengan maksud untuk = dimasukkan dalam dokumenpelelangan/penawaran mengatasnamakan saksi T.M.
153 — 61
Bahwa Tergugat telah sesuai dengan asas kecermatan, dimana in casukarena dokumendokumen pendukung yang menjadi persyaratan untukdapat dikualifikasikan sebagai pemegang haka tau penerima ha katasTanah SHM No. 391 tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, maka sudahsewajarnya Tergugat tidak menerbitkan sertipikat pengganti atas SHMNo. 391 kepada Tergugat;Berdasarkan dalildalil yang telah Tergugat Intervensi uraiakan di atas, denganini Tergugat Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis HakimPemeriksa
80 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43);TAHAP AKHIR/PELEPASAN HAKA. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hakatas tanah (Pasal 49 dan Pasal 51);B. Penghapusan hak kepemilikan Pihak Pertama (Pemilik tanah) atastanah yang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52);C. Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama Pemerintah (Pasal 65 danPasal 66);D. Inventaris tanah dalam asset daerah;4.
Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43).TAHAP AKHIR/PELEPASAN HAKA. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hakatas tanah (Pasal 49 dan Pasal 51).B. Penghapusan hak kepemilikan pihak pertama (Pemilik tanah) atastanah yang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52).C. Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama Pemerintah (Pasal 65 danPasal 66).D. Inventaris tanah dalam asset daerah.4.
1.LILA YURIFA PRIHASTI, SH.
2.FEBRIAN DIRGANTARA ,SH.MH.
3.APRI ANDO SIMANJUNTAK, S.H.
Terdakwa:
SAWIDI
387 — 40
Penebangan pohon didalam kawasan Suaka Margasatwa merupakan salah satu bentukkegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhankawasan dimana kawasan Suaka Margasatwa ini mempunyai fungsipokok sebagai hutan konservasi;e UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pasal50 ayat (3) huruf e bahwa setiap orang dilarang menebang pohonatau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpamemiliki haka tau izin dari pejabat yang berwenang;e UndangUndang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan
Therry Gutama, SH.MH
Terdakwa:
1.ZAENAL PGL ZAENAL
2.NGIZINKEN TARIGAN Pgl TARIGAN
67 — 7
Bahwa untuk pengurusan dokumen kayu jenis terap yang termasukdalam kelompok rimba campuran yang tumbuh secara alami di hutanhak, maka pemilik lahan bisa mengajukan surat ke Kepala DinasKehutanan untuk pemamfaatan kayu tersebut, maka petugas kehutananakan melakukan verifikasi, mengenai apakah benar di hutan haka tauKawasan, jika benar di hutan hak, maka kepala dinas akanmengeluarkan surat perintah pebangan setelah di verifikasi dan pemiliklahan bisa mengakses ke SIPUH ON LINE untuk mendapatkan SKSHHguna
99 — 35
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;SubsiderAtau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Dalam Provisi1.Bahwa Sejak dibelinya kebun sawit dengan total keseluruhan 10 Ha dari2008 sampai dengan 2 September 2019, terhitung 11 tahun, Penggugathanya pernah diberi hasil panen sawitoleh Tergugat pada periode Juli 2016s/d Desember 2017 terhitung 1 Tahun, dengan demikian selama 10 TahunTergugat haka Penggugat tidak diberikan, hal
Therry Gutama, SH.MH
Terdakwa:
1.ZAENAL PGL ZAENAL
2.NGIZINKEN TARIGAN Pgl TARIGAN
78 — 8
Bahwa untuk pengurusan dokumen kayu jenis terap yang termasukdalam kelompok rimba campuran yang tumbuh secara alami di hutanhak, maka pemilik lahan bisa mengajukan surat ke Kepala DinasKehutanan untuk pemamfaatan kayu tersebut, maka petugas kehutananakan melakukan verifikasi, mengenai apakah benar di hutan haka tauKawasan, jika benar di hutan hak, maka kepala dinas akanmengeluarkan surat perintah pebangan setelah di verifikasi dan pemiliklahan bisa mengakses ke SIPUH ON LINE untuk mendapatkan SKSHHguna
Terbanding/Penggugat : Eka Permana
Terbanding/Penggugat : Muhamad Yamin Sayyid Nasrulloh
Turut Terbanding/Tergugat : Asep Ahmad Andriana
Turut Terbanding/Tergugat : H. Abdurahman Saleh
Turut Terbanding/Tergugat : PT. Bank. BRI SYARIAH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. Bank. BRI SYARIAH
Turut Terbanding/Tergugat : Hj. Iis Warsilah
Turut Terbanding/Tergugat : Dede Imam Mauludi
Turut Terbanding/Tergugat : Lilis Koyimah
Turut Terbanding/Tergugat : Vitrianie Setiaboedi, SH
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur
117 — 48
Bank BRI SYARIAHserta Hak Tanggungan kedua, ketiga dan Berdasarkan Akta Pemberian Haka ee on a i annTanggungan kedua dan ketiga;2. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1448/ Cibiuk, seluas 1400 m2(Sseribu empat ratus meter perseg!)
Terbanding/Tergugat I : IBU HARWATI ALS HAR, istri Almarhum Japar
Terbanding/Tergugat II : HAMRAN ALS ULUNG, Anak Almarhum Japar
Terbanding/Tergugat III : HAMITI ALS MITI, Anak Almarhum Japar
Terbanding/Tergugat IV : HABIBI ALS BIBI, Anak Almarhum Japar
Terbanding/Tergugat V : HADI ALS HADUK, Anak Almarhum Japar
Terbanding/Tergugat VI : DEDI ALS DEDET, Anak Almarhun Japar
Terbanding/Tergugat VII : DENI, Anak Almarhum Japar
Terbanding/Tergugat VIII : MELA, Anak Almarhum Japar
75 — 36
Pada prinsipnya pihakpihak yangdijukan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara adalah haka sepenuhnyadari Penggugat.
146 — 53
Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptn tanggal 28 November 2013 sebelum melakukan kegiatan di lapanganmempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan PERATURAN DAERAHKUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 tentang Penetapan jinLokasi Pasal 10 huruf (a) dan Pasal 11 huruf (a)Pasal 10 : Pemegang Ijin mempunyai Hak sebagai berikut :Huruf (a) membebaskan dan / atau melepaskan hak Penguasaan /kepemilikan atas tanah dalam areal Ijin Lokasi dari hak danKepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan(Pemegang haka
Anita Rahayu Ningtyas, SE
Tergugat:
PT. BANK TABUNGAN NEGARA Tbk
129 — 58
ribu lima puluh dua rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makabesaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugatakibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, adalah sebagai berikut :Hal.55 dari 59 hal.Putusan Nomor 30/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby.561) Uang pesangon 2xX4xRp.10.026.052,00 = Rp. 80.208.416,002) Uang penghargaan masa kerja 1x2xRp.10.026.052,00 = Rp. 20.052.104,003) Uang penggantian haka
- I NYOMAN DEMIS
Tergugat :
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, DKK
310 — 19
31.900 M2 dan Sertifikat Hak Gunabangunan No, 1678/Desa Ungasan seluas 29.290 M2 )DITERBITKAN TERHADAP TANAH NEGARA ;Dan terhadap TANAH NEGARA, maka Tata Cara PemberianHaknya (pada waktu sebelum tahun 1999) tunduk /mengacu. kepada PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5TAHUN 1973 TENTANG KETENTUAN KETENTUAN MENGENAI TATACARA PEMBERIAN HAK ATAS = TANAH dan PenerbitanSertifikatnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 23, yang disebutkan bahwaPasal 23Untuk keperluan pendaftaran Haka
129 — 38
meninggal dengan nominalyang sama yakni sejumlah Rp. 102.165.000, x % = 51.082.500, (lima puluhsatu Juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelismenetapkan % (setengah) dari tabungan sejumlah Rp. 102.165.000, atau51.082.500, (lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)adalah hak atau bagian Penggugat dan % (setengah) nya lagi atau51.082.500, (lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)menjadi haka
Terbanding/Penggugat : Efendi Indra
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. KURNIA SAMPALI ASRI
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONSEA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA Cq KEPALA PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
54 — 38
Bahwa dengan membaca dan memperhatikan Alat Bukti P1 diperolehfakta hukum sebagai berikut:PENDAFTARANPERTAMAa) Haka GUNA BANGUNAN No. 3161. Desa/Kel: Sampali. Tglberakhirnya hak: 24 09 2023.b) NIB: 02. 04.26.09.04876. Letak Tanah.c) ASAL HAK : 3 Pemecahan/Pemisahan B.1541.d) DASAR PENDAFTARAN e) SURAT UKUR: Tgl. 27 09 2005 No. 1889/Sampali/2004 Luas 90.M2.f) NAMA PEMEGANG HAK. PT. KURNIA SAMPALI ASRIg) PEMBUKUAN. LUBUK PAKAM Tgl 28 09 2004. Kepala KantorPertanahan Kabupaten Deli Serdang Drs.
192 — 94
Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam gugatan point 8 dan 9 secara tegaspatut Turut Tergugat menolak karena Penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor: m. 108/1986 atas nama EFENDI PATOLLA telah sesuai prosedur yangtidak ada dasar bagi Penggugat menyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum atas sertifikat haka milik tersebut dimaksud dan lagipula tanahtermaksud adalah milik pemegang hak sehingga wajar tidak memerlukan ijindari siapapun termasuk Penggugat untuk melakukan proses pengukuranhingga penerbitan sertifikat
164 — 82
Tergugat tidak bias mengajukan bukti tandingna berupasertifikat hak milik sebagaimana yang diajukan oleh pihak Penggugat, demikainmaka menurut majelis bukti T8 tidak dapat mendukung dalil bantanan PihakTergugat;Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat bertanda bukti T9 berupa JawabanBadan Pertanahan dalam perkara nomor 181/PDT.G/2019/PN.MTR, bahwa jikadicermat bukti dimaksud merupakan jawaban dalam perkara lainnya menurut hemathemat Majelis oleh karena di dalam surat tersebut tidak membuktikan alas haka
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Johana Laturette Diwakili Oleh : Johana Laturette
Terbanding/Tergugat I : Ahli Waris Almarhum AGUSTINUS LATURETTE
Terbanding/Tergugat II : Ahli Waris Almarhum EFRAIN LATURETTE
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Almarhum JUNUS LATURETTE
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Almarhum MATHEOS LATURETTE
336 — 198
diterima (nietontvankelijke verklaard).Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat Asal/Tergugat Intervensi , dalamperkara ini kabur/tidak jelas (obscuur libel) dapatlah dilinat dari uraianpenjelasan kami berikut ini :a.Bahwa Terbandig/Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi dalamgugatannya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah bagiantak terpisahkan dari dusun Teha, dimana Penggugat mendalilkan pulabahwa dusun teha adalah anah hak adat milik moyang SelnauLatumosol.Bahwa bila kita berbicara tentang tanah haka
Andi Salim, SH
Terdakwa:
HENDRA Alias ASENG Anak LIM HAN BUN
48 — 5
atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumahmilik saksi EDI PURWANTO Alias MARUL Bin RAMLI yang terletak di JalanMerdeka Timur Gang Kedondong Nomor 50 RT 004 RW 001 Desa MunggukKecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggauatau setidaktidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggauberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatanjahat, tanopa haka
UMARUL FARUQ, SH.
Terdakwa:
1.MARTINUS RUFPANG
2.LINO DUMA
493 — 101
Selanjutnya Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi: Setiap orang dilarangmenebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpamemiliki haka tau izin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ketiga, para terdakwa telah didakwamelakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pinada dalam Pasal 84 ayat(1) jo Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi:Pasal 84 ayat (1): Orang perseorangan yang