Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tennang tongang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 49/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juli 2019 — SORAYA ALDJUFRIE, dkk. ; MENTERI KEUANGAN RI ; MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
310 — 205
  • Penggugat mempunyai kepentingan terhadapditerbitkannya Obyek Gugatan a quo sebagaimana dimaksud dalam pasal53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tengang Peradilan TataUsaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang atau badanhukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan Yang Berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yangdisengketakan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 15 September 2015 — H. ANNAS MAAMUN
891 — 411
  • banding kepada Terdakwa maupunPenuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yaitu sebagaimana tersebutdalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masingmasingtertanggal 4 Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding olehTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)tersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.PT. Muliasentosa Dinamika
2.Ahli Waris Tan Kwan Seng (Beaty Suria, dkk)
235 — 962
  • sampai dengan didaftarkannyakembali objek gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, padatanggal 17 Mei 2019, dengan register perkara Nomor 51/G/2019/PTUN.BDG, telahmenggunakan waktu selama lebih kurang 74 (tujun puluh empat) hari, dansebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka VTenggang Waktu, dirumuskan bahwa Penghitungan tengang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-02-2013 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Sel
Tanggal 12 Agustus 2014 — GUNAWAN SUSANTO, Lawan 1. PARA AHLI WARIS ALMARHUM H. MOHAMMAD KADARMAN, 2. PEMERINTAH RI cq. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN RI cq. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RI, 3. PT. DAUN RINDANG UTAMA, 4. PT. PERMATA HIJAU. 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI qq. KANTOR PERTANAHAN WILAYAH DKI JAKARTA qq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, 6. PT. WARGA BATIK 7. NOTARIS ANNA SUNARHADI, SH.
98 — 412
  • mereka yang dituiulangsung oleh Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat.e Menimbang, bahwa bagi mereka (pihakketiga) yang tidak dituju langsung olehkeputusan Tata Usaha Negara dan merasakepentingan dirugikan maka diberlakukanketentuan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991angka V Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yangmenyatakan bahwa :"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara,tetapi yang merasa berkepentingannya dirugikan, maka tengang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PLG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
641 — 397
  • Acara yang ada dalam bukti T14 danikut tanda tangan di daftar hadir;Bahwa usulan saksi pada saat menghadiri undangan pembahasan UKLUPL saksi mengusulkan kepada pihak hotel untuk mempekerjakantenaga kerja dari warga sekitar;Bahwa saat dibangun hotel ada 20 tenaga kerja dari warga sekitar yangbekerja sebagai buruh bangunan;Bahwa surat bukti T12 yang saksi sampaikan ke RT.1 dan Kadus 1untuk disosialisasikan kewarga tapi tidak mengetahui dilaksanakan atautidak;Saksi tidak mengetahui Pengumuman ada tengang
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 04-08-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn
Tanggal 4 Agustus 2015 —
72 — 15
  • bertentangan dengan peraturan dan UU yang berlaku.Hal 85 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SEFotocopi surat keterangan No.590/052/DPKA/2012 tanggal 12 Juni 2012 dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset yang menerangkan bahwalegalisasi hibah/pemberian hak milik secara CumaCuma tanggal 5 Juni 2012 no.001 yang dibuat Irwanuddin, SH, SpN Notaris/PPAT Kab.PadangLawas telah didaftarkan sebagai aset Pemerintah Kab.Padang Lawas.Fotocopi Perbup Kab.Padang Lawas No.03 Tahun 2009 tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
244 — 132
  • merupakan dalil yang tidak benar dan penuh dengankebohongan, hal ini sangat terlihat jelas gugatan a quo sangatdipaksakan oleh Penggugat, dan menurut hemat Tergugat II Intervensigugatan a quo sudah lewat tengang waktu (daluwarsa) sebagaimanayang disyaratkan dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986ataupun Yurisprudensi MA RI Tahun 1993 Putusan MA Tanggal 21Januari 1993 Nomor 5 K/TUN/1992, hal iniberdasarkan faktafakta danbuktibukti sebagaiberikut :a.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penggelapan
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 53_Pid_B_2017_PNBkt_Lepas_13072017_Penggelapan
Tanggal 13 Juli 2017 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Elfita Achtar
651 — 464
  • mengapa AJB tidaklangsung saja dibuat pada waktu itu;Bahwa saksi ada pernah datang ke BPN Bukittinggi pada tanggal21 Februari 2014 hari Kamis untuk menanyakan status tanah tersebutdan menurut petugas BPN saat itu tidak ada permasalahan di tanahtersebut dan telah ada paraf dari petugas BPN bahwa tidak adapermasalahan ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal akta yang dibuat tersebut hanyaberupa akta PJB dan bukan AJB, tapi biasanya dilaksanakanpembayaran pajak BPATB baru AJB atau transaksi;Bahwa tidak ada tengang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 01-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2015/PTUN.PLK
Tanggal 30 September 2015 — HARAPAN WAHAI, S.SOS, MH, Melawan KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
124 — 65
  • Tengang Waktu Pengajuan GugatanBahwa Hasil Audit atau objek sengketa tersebut Penggugat ketahuibermula dari berita melalui media Kalteng Pos yang terbit tanggal 30 dan31 Maret 2015 yang memberitakan tentang kegiatan Pengadaan AlatalatKesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara YangBersumber dari tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2012berdasarkan audit tersebut kasusnya ditingkatkan oleh pihak KejaksaanTinggi Kalimantan Tengahdari proses lidik menjadi sidik.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 26-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 7 Maret 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : ANTON LARANONO
Terbanding/Terdakwa : NUNUNG BUDIANA, S.P BIN DIDI SURYANA
218 — 70
  • diberitahukandengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkasperkara yang dimintakan banding tersebut, selama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung mulai tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31Desember 2015 masingmasing dengan surat tertanggal 17 Desember 2015Nomor : W11.U1/6222/HN.02.02/XII/2015, sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
DR. Drs. HR. Prabowo Surjono SH.MH
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. MAKAELSA. Diwakili oleh IR. YOYONG HARTONO dan NONO SAMPONO
327 — 193
  • Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang ;Halaman 93 dari 154 Halaman Putusan ecourt Nomor 143/G/2020/PTUNJKT2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4)maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggangwaktu sebagaimana dimasksud pada butir 1 ;3.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 24/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
RAMSES FELLE, S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
1.ELIESER JOANGKA
2.DIVA JENA PARERA
204 — 154
  • YurisprudensiNomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwaJangka waktu termaksud dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yangmerugikan;Menimbang, bahwa ukuran penghitungan tenggang waktumengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatukeputusan tata usaha negara ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015,yang pada pokoknya menyatakan tengang
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-03-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 01/PidB/2012/PNTL
Tanggal 29 Maret 2012 — BAMBANG SUTRISNO Bin KATMAN
38 — 10
  • adalah terus meminta uangnya kembali danmelakukan unjuk rasa menuntut ke terdakwa BAMBANGSUTRISNO untuk mengembalikan uang para nasabah danselanjutnya kejadian tersebut di bawa ke balai Desa Malasanuntuk diselesaikan secara kekeluargaan ; Bahwa dari penyelesaian tersebut dibuatkan surat perjanjainantara nasabah dan terdakwa BAMBANG SUTRISNO di BalaiDesa Malasan pada tanggal lupa bulan Juni 2011 yang inti dariisi Surat tersebut adalah akan mengembalikan tabungan danpara nasabah memberikan waktu tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
374 — 485
  • mengharuskan Keputusan itudiumumkan, yang Ketiga sejak saat Penggugat mengetahui adanya objeksengketa dalam hal penggugat namanya tidak tercantum dan bukanmerupakan pihak yang dituju berdasarkan peraturan perundangundanganPTUN dan Surat Edaran Mahkamah Agung, sedangkan dengan diterbitkannyaUndangUndang Administrasi Pemerintahan maka kemudian pengaturanmengenai mengajukan gugatan, 90 hari dihitung sejak karena sekarangdiharuskan menempuh upaya administrasi terlebin dahulu, maka ketentuantentang tengang
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 02-11-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 135-K/PM.III-19/AD/XI/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — - Sertu Ashar
168 — 80
  • Bahwa tengang wakiu) antara perbuatan serta akibatmeninggalnya Yulianus Okoare di rumah sakit memiliki waktuuntuk dilakukan tindakan penyelamatan secara medis karenaluka yang dialami korban cukup berat sehingga upaya itu belumsempat dilakukan pembedahan korban meninggal dunia.Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatunsur ketiga Merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi.Bahwa oleh karena unsur ketiga Merampas nyawa orang lain tidakterpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-02-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 02/Pdt.G/2016/PN TBh
Tanggal 5 Oktober 2016 — RAMLAN ASHARI (Penggugat) L A W A N 1. Syamsul Calon Kepala Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2015-2021, Nomor Urut 1, berkedudukan di Dusun Pasar RT 01 RW 01 Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Arsyad, SH, MH, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Legal Konsultans “Moh. Arsyad & Rekan” berkantor di Jalan Tanjung Harapan, No. 33 1B, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, Selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum di Kantor kuasanya tersebut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 14 Maret 2016, ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. ; 2. Kelompok Pemungutan Dan Penghitungan Suara (KPPS) Atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015-2021 Dusun Harapan Jaya Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. ; 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015 - 2021, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 31/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III, ; 4. Panitia Pemilihan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015, berkedudukan di Jln. Pendidikan No. 12 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV. ; DAN PARA TURUT TERGUGAT yaitu : 1. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir., berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 33/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 28 Maret 2016, ; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I. ; 2. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015-2021 Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Riau No.1 Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, ; Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II. ; 3. Camat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jln. Riau No. 1 Kelurahan Kuala Lahang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 29/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016.; Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III. ; 4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Riau di Pekanbaru, Cq. Bupati Indragiri Hilir, berkedudukan di Jln. Akasia No. 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 32/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016 Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV ;
74 — 11
  • Produk.T1VI : photocopy Keputusan Bupati Indragiri Hilir NomorKpts.397/IV /HK 2016 Tengang Pengangkatan Kepala Desa SimpangGaung Kecamatan Gauang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesuaidengan aslinya, yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tandaT6VI;7.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-03-2012 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 24 April 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Apriliyana P ,SH
Terbanding/Terdakwa : Itman Harry Basuki
327 — 137
  • Tipikorpada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telahmemberitahukan dan memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa danmempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) harisebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding PenuntutUmum tersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 12-01-2016 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 18 Maret 2016 — PT. LINTEC INDONESIA; L A W A N; ABDUL MALIK, DKK (178 ORANG) ;
122 — 72
  • agar para Tergugat bekerja kembalisebagaimana bukti P43, P44 dan P45;Menimbang, bahwa dengan demikian surat panggilan ke satu dansurat panggilan yang ditujukan kepada para Tergugat telah memenuhi kentuanPasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigarasi RepublikIndonesia No.KEP.232/MEN/2003 tentang akibat mogok kerja tidak sah yangmenegaskan pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerjasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kaliberturutturut dalam tengang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, SH dan LA ALIMANSUR, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tanjung Raya Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 29 Desember 2018, No. : 0789/SK-G/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai …………………...……………………….........…….……………PENGGUGAT; Melawan : 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-10), BTS KOTA KENDARI – BELALO/LASOLO & POHARA – WAWOTOBI, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ………………………….TERGUGAT I; 2. IR. ILHAM, beralamat di Jl. Taman Surapati No. 28, Rt.018/004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara, selanjutnya disebut sebagai……………………………...……....TERGUGAT II; 3. PT. YODYA KARYA (PERSERO), KONSULTAN SUPERVISI, berkantor di Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………….TERGUGAT III; 4. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………..….....……….TERGUGAT IV; 5. INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai….………TERGUGAT V; 6. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………TERGUGAT VI; 7. DIREKTUR PRESERVASI JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ...............................................................................................TERGUGAT VII; 8. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, berkantor di Jl. M.T. Hariyono, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai………………………………..…..TERGUGAT VIII; 9. KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ....……….……………………………………………..……….…..TERGUGAT IX;
172 — 85
  • TirtaDhea Addonics Pratama.Bahwa cara pembayaran (termin) telah diatur olen Ketentuan PASAL 89 dariPeraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tengang Perubahan keempat AtasPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atauJasa Pemerintah Jo. SyaratSyarat Khusus Kontrak Huruf T. PembayaranPrestasi Pekerjaan. Bunyi PASAL 89 sebagai berikut:(1) Pembayaran Prestasi Pekerjaan dapat diberikan dalambentuka. Pembayaran bulanan;b.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
94 — 30
  • ,yang akan menyerahkan uangBahwa oleh karena pada saat saksi menerima uang tersebut, ABANGTAJUDIN sedang berada di luar kota, saksi menelpon untukmemberitahukan bahwa uang dari SIMSON, SKM, M.Kes sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) sudah saksi terima, kKemudianABANG TAJUDIN mengarahkan uang tersebut agar diatur dan digunakanuntuk pembiayaa pembangunan ruko milik Abang Tajudin, di DesaTanjung Tengang Kec.