Ditemukan 1668 data
JONI ISKANDAR
Tergugat:
PT. ARYA KENCANA SEMESTA
Turut Tergugat:
Badan Pengelola TAMAN ANGGREK Residances
116 — 48
delapan juta delapan ratustujuh puluh lima ribu rupiah);Bahwa kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat antara lainPenggugat menderita tekanan batin dan malu atas Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak dapat ditaksir nilainya akantetapi dalam gugatan ini Penggugat menuntut sebesar Rp. 5.000.000.000,(lima miliar rupiah);Bahwa oleh karena adanya kerugian yang diderita Penggugat baik kerugianmateril dan imateril yang diderita secara nyata oleh Penggugat maka sangatberalasan apabilah
63 — 7
Bahwa tanah tambak yang seperti termaktub pada point 7, selain dikelola oleh Para Tergugat, juga pada tahun 2010 sampai dengan tahun2011 telah di sewakan seharga Rp. 4.000.000, ( empat juta rupiah )kepada Edy Supryanto, oleh karena itu apabilah di total secarakeseluruhan hasil/ keuntungan pengelolaan dan hasil menyewakanTanah Tambak yang termaktub pada point 7, sejak di kuasai olehPENGGUGAT , Tergugat I, selama 9 ( Sembilan ) tahun, mendapatkanhasil/ keuntungan sebesar sebagai berikut :Rp.450.000.000
151 — 73
Namun bila ekspedisi, tanda terimanyahanya manifes saja.Bahwa apabilah barang dibayar lunas maka Nota putih diserahkan kepada pembeli.Bahwa Nota putih yang tidak ditanda tangan adalah nota yang dikirm lewatekspedisi.Bahwa saksi menurunkan barang berdasarkan nota barang;Bahwa tanda terima dari penerima barang yaitu Saat saksi membawa mobil boks.Yaitu bila mobil boks, tanda terima dani penerima barang adalah tanda tangan dandicap di nota, bila pembayaran yang kecil, biasanya langsung ada yang bayar
ANGGIAT SITANGGANG
Tergugat:
1.ROSPITA BORU SIBAGARIANG
2.VIKTOR SITANGGANG
Turut Tergugat:
1.HAPOSAN SITANGGANG
2.MANGIHUT SITANGGANG
3.RITHACORDYANA BORU BAKKARA
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kantor Pertanahan Samosir
90 — 60
dan Tergugat setuju melunasisemua utang Penggugat dengan apabilah tanah yang akan dijualkepada Tiarma Uli boru Naibaho dilepaskan Penggugat menjadi HakMilik Marulak Sitanggang (Suami Tergugat !). dan Penggugat punmenyetujui permintaan dari Suami tergugat dan Tergugat I, makakesepakatan Penggugat dan Marulak Sitanggang pun terjadi di atasPerjanjian Tertulis;18.
216 — 76
Bahwapada point 4 jawaban Tergugat yang menyatakangugatan Penggugat pada point 4 adalah dalil yang tidak dapat diterimahkarena tidak masuk akal apabilah Penggugat mendalilkan bahwa tanahtersebut adalah harta peninggalan orang tua Penggugat, namunfaktanya orang tua Penggugat atau ibunya bernama XXXXitu masihhidup.Bahwa mencermati dalil Tergugat diatas sangat jelas Tergugat tidakmemahami isi gugatan Penggugat dan perlu Tergugat kembalimembaca gugatan itu.
84 — 25
Menghukum tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi untukbertanggungjawab bersama untuk membayar Piutang apabilah hartabersama tidak cukup untuk menutupi keseluruhan piutang7.
87 — 23
Apabilah salah satusyarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu;Menimbang, bahwa dalampersidangan terbukti bahwa Tergugatadalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab,terbuktiTergugat telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak tersebut,olehnya itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas denganmemperhatikan Pasal 41 UndangUndang Nomor 1 tahun = 1974tentang perkawinan juncto Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) UndangUndang Nomor 23 tahun 2002
103 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pertimbangan hukum pada hal. 55 menyatakan tidak adasatupun alat bukti yang menunjukkan, menerangkan adanya akta jual belliobjek sengketa antara Penggugat/Terbanding/Termohon/Termohon Kasasidengan Terguat I/Turut Terbanding ;Bahwa dalam Pasal 1467 KUHPerdata terjadinya jual beli apabilah keduabelah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barangtersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jualbeli ini dianggap sudah terjadi;Bahwa pertimbangan hukum
93 — 73
pertanggung jawaban pidana apabilahada alasan pemaaf dan alasan pembenar;Balam dalam undangundang tindak pidana korupsi sebagaimana yang termuatdalam Undangundang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 tahun2001 dalam Pasal 2 ayat (1) ada berbagai unsur yang sering diperdebatkan adalah*"melawan hukum . dimana unsur melawan hukum terdiri dari unsur melawanhukum formil dan unsur melawan hukum materil;Bahwa suatu perbuatan apabilah
didahului dengan hubungan kontraktual maka parapihak harus memenuhi prestasi yang tertuang dalam konrak tersebut;Bahwa apabilah suatu perbuatan yang ada ikatan kontraktual antara pihak dalamhal ini katakanniah rekanan atau penyedia barang dan jasa dengan lapanganhukum publik dalam hal ini adalah pemenrintah pusat aatu pemerintah Daerah yangmana dalam hal kontrak tersebut sumber dananya menggunakan keuangan negaramaka apabilah terjadi wanprestasi maka dalam hal ini tidak usah terburuburumenggunakan
sarana hukum pidana dalam penyelesaiannya bisa digunakan ranahhukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara dalam penyelesaiannya karenahukum pidana adalah Ultimatum Remedium atau upaya terakhir yang digunakandalam penegakan hukum;Bahwa Tindak Pidana Korupsi bukanlah delik kelalaian tetapi tindak pidana korupsiadalah delik yang dilakukan dengan kesengajan;139Bahwa perbuatan yang dilandasi oleh sebuah hubungan kontraktual bisa sajaditarik keranah hukum pidana apabilah adanya niat yang tidak baik oleh
139 — 42
Apabilah Pihak Tergugatmengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan,Pengakuan yang diberikan tanpa syarat atau dinyatakan secara tegas, tidakmenyangkal dengan cara berdiam diri (si//ence),atau menyagkal tanpa alasanyang cukup, maka perkara yang disengketakan tersebut dianggap telahselesai;Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 1926 KUH Perdata, suatuPengakuan yang dilakukan di muka Hakimtidak dapat ditarik kembali kecu aliapabila dapat dibuktikan pengakuan itu adalah akibat dari suatu
117 — 60
pewaris menikah dengan Pengugat di Bambaea Kecamatan Poleang Timur pada tanggal 25 juni 1992sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 41/K/VIII/1992 tanggal 25juni 1992 dan dari perkawinan tersebut Pengugat dan Pewarisdikarunia 5 orang anak yaitu penggugat II,III,IV dan penggugat Vdan selama hidupnya Pewaris tidak pernah mentalak Penggugat baik diluar maupun didepan Sidang Pengadilan Agama SehinggaPengugat merupakan istri sah dari yang ditinggal mati olehPewaris, serta oleh karena itu maka beralasan hukum apabilah
Iskandar. Sappe .SH
Tergugat:
1.Gubernur kalimantan barat
2.PLN
Turut Tergugat:
BPN Kota Pontianak
85 — 14
melalui SATPOL PP melakukantindakan mencopot pintu Rumah Penggugat dan selanjutnya Orangorangyang menempati Rumah Penggugat meninggalkan Rumah tersebut, karnatakut setiap hari di datangi dan di intimidasi;Bahwa kembali Tanggal 8 Agustus 2020 Tergugat1 memasang Plang yangkedua kalinya /sepanduk Pemberiahuan yang kedua di atas Tanah milikPenggugat yaitu: PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMILIK BANGUNANDI ATAS TANAH PROVINSI KALBAR, AGAR SEGERAH MEMBONGKARBANGUNAN NYA, PALING LAMA TANGGAL 14 AGUSTUS 2020,APABILAH
1.YUNUS DARA
2.UMAR PATI RAJA
3.ABDUL LATIF SOGE
4.M. BAPA TUKANG
5.AHMAD HABA
Tergugat:
ELIYASER YENTJI SUNUR
126 — 82
Apabilah ciriciri tersebut diatas tidak terpenuhi sebagai manaUU No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria,Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia No 10 Tahun 2016,Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 8/Pat.G/2018/PN LbtUU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan peraturanperundangundangan lainnya yang berlaku, berarti ParaPenggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi memiliki legalStanding dalam mengajukan gugatan karena legal standingyang sempurna
KARYA SO IMMANUEL GORT, SH
Terdakwa:
DIDI PELDIANTORO Bin KIBRAN
55 — 43
dannilaitangihannnya terlapir dalam lis yang telah saksi buat; Bahwa PT Absolut Service telah mengganti rugi uang tagihan Invoiceyang digelapkan oleh Terdakwa kepada pt Prama Global Inspira senilaiRp 145.720.419, (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluhribu empat ratus sembilan belas rupiah) pada tanggal 11 Juni 2020ditransfer kerekening perusahaan PT Parama Global Inspira oleh PTAbsolute Service; Bahwa bukti penagihan invoice yang telah ditagih oleh terlpor kepadatoko dan mini market adalah apabilah
Pembanding/Penggugat II : RUSANI Diwakili Oleh : MUHAMAD SAHRUN SH
Pembanding/Penggugat III : RUSMI Diwakili Oleh : MUHAMAD SAHRUN SH
Pembanding/Penggugat IV : MASAMAH Diwakili Oleh : MUHAMAD SAHRUN SH
Pembanding/Penggugat V : SAIIN Diwakili Oleh : MUHAMAD SAHRUN SH
Pembanding/Penggugat VI : RUDIANSYAH Diwakili Oleh : MUHAMAD SAHRUN SH
Terbanding/Tergugat : YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYAHTULLAH BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN
63 — 31
Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapatbantahan / Verzet, Banding atau Kasasi (uitvourbaar bij vooraad);16.Menghukum Tergugat untuk membayar selurunh biaya yang timbul dalamperkara ini menurut hukum;Atau, apabilah Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, pihakTergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:JAWABAN TERGUGAT I:I. DALAM EKSEPSI.A.
194 — 139
Pengadilan Negeri Medan tersebut,karena Putusan tersebut tidak berdasarkan faktafakta, juga tidak mencerminkanrasa keadilan hukum bagi Terdakwa/Pemohon Banding, terutama mengenaihukuman pokok yang tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, demikian jugahukuman tambahan yakni Membebankan Terdakwa/Pemohon Banding untukmembayar uang pengganti sebesar Rp. 16.750.404.976,31 (Enam belas milyartujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluhenam koma tiga puluh satu rupiah) dan apabilah
Ridho,selaku Bendahara, dengan demikian secara hukum Dakwaan dari JaksaPenuntut Umum tersebut tidak terbukti;Demikian juga dengan membebankan Terdakwa/Pemohon Banding untukmembayar uang pengganti sebesar Rp. 16.750.404.976,31 (Enam belas milyartujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluhenam koma tiga puluh satu rupiah) dan apabilah Terdakwa tidak dapat membayaruang pengganti tersebut selama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilanmempunyai kekuatan hukum tetap, maka
82 — 28
rangkapermohonan hak sepenuhnya merupakan tanggungjawab pernegang hak.Bahwa dalam Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah disebutkan secara tegas dan jelas sebagai berikut:Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut denganitikad baik dan secara nyata menguasainya, maka Inhak lain yang merasamempunyai hak: atas tanah itu tidak.1 dapat lagi menuntut,oelaksanaan haktersebut apabilah
100 — 66
Pengadilan Negeri Medan tersebut,karena Putusan tersebut tidak berdasarkan faktafakta, juga tidak mencerminkanrasa keadilan hukum bagi Terdakwa/Pemohon Banding, terutama mengenaihukuman pokok yang tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, demikian jugahukuman tambahan yakni Membebankan Terdakwa/Pemohon Banding untukmembayar uang pengganti sebesar Rp. 16.750.404.976,31 (Enam belas milyartujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluhenam koma tiga puluh satu rupiah) dan apabilah
Ridho,selaku Bendahara, dengan demikian secara hukum Dakwaan dari JaksaPenuntut Umum tersebut tidak terbukti;Demikian juga dengan membebankan Terdakwa/Pemohon Banding untukmembayar uang pengganti sebesar Rp. 16.750.404.976,31 (Enam belas milyartujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluhenam koma tiga puluh satu rupiah) dan apabilah Terdakwa tidak dapat membayaruang pengganti tersebut selama i1(satu) bulan setelah putusan pengadilanmempunyai kekuatan hukum tetap,
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebenarnya apabilah diingat betul pada kesaksian Saksi4 danSaksi5 sebagaimana yang kami uraikan Saksi4 dan Saksi5 yangtidak hadir di persidangan yang dibacakan Oditur Militer menunjukkanketidakjujuran dan kebohongan dan penuh rekayasa karena tidakbersesuaian keterangannya yang dibacakan oleh Oditur di mukapersidangan dengan berita acara pemeriksaan yangHal. 16 dari 58 hal.
EDUARDUS FUTWEMBUN, SH
Tergugat:
Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Maluku, Cq. Bupati Maluku Tenggara Barat
Turut Tergugat:
1.LAURENSIUS BELAI
2.DAVIT KUWAY
3.ANAKLETUS FANUMBY
4.LAMBERTUS FUTWEMBUN
5.MARSELINUS IVAKDALAM
136 — 48
Perlu Tergugat Il jelaskan bahwasemestinya Penggugat memahami secara tepat dan benar bahwa,Pelaksanaan Keputusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap olehTergugat apabilah keadaan tidak berubah sesudah Keputusan PTUNdinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap, karena Negara kita Indonesia dalampelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Negara menganut modelFLOTTING EXCECUTION, artinaya eksekusi yangmengambang/mengapung, terkait dengan ini daptlah Tergugat II tegaskan,bahwah menurut Prof.Dr.Muchsan SH dalam bukunya