atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,sebagaimana yang telah diubah dalam UndangUndang RI Nomor 11 tahun2020 tentang Cipta Kerja;Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang bidang Ahli perikanan lakukan, kapalkapal ikan asing Vietnam BV 9229 TS telah melakukan usaha perikanandengan menangkap ikan di Laut Natuna yang merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapisurat/dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau PemerintahDaerah, maka dapat dikatakan

Kerja,disebutkan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas)mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Kerja jo Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;ATAUe Pasal 85 jo Pasal 9 Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangundangHukum Pidana;ATAUPasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undangndang RI Nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undangundang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangundangHukum Pidana yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi EksklusifIndonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan dan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah jalur di luar danberbatasan

Kerja, Kegiatan UsahaMinyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dariPemerintah Pusat; Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 2 UndangUndang Nomor 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan UsahaMinyak dan Gas Bumi menyebutkan Badan Usaha yang memenuhi PerizinanBerusaha dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan,penyimpanan dan/atau niaga; Bahwa yang menerbitkan izin pengolahan,pengangkutan

Untuk Minyak Solar yang bersubsidi konsumenpenggunaanya adalah Usaha Mikro (sengan kriteria tertentu), UsahaPerikanan (dengan kriteria tertentu), Usaha Pertanian (dengan kriteriatertentu), Transportasi (dengan kriteria tertentu) dan Pelayanan Umum(dengan kriteria tertentu); Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 UndangUndang Nomor 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KegiatanHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B

/LH/2021/PN MkmUsaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan PerizinanBerusaha dari Pemerintah Pusat; Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 2 UndangUndang Nomor 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KegiatanUsaha Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Badan Usaha yang memenuhiPerizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga; Bahwa yang menerbitkan izin pengolahan,pengangkutan

Untuk Minyak Solar yang bersubsidi konsumenpenggunaanya adalah Usaha Mikro (Sengan kriteria tertentu), Usaha Perikanan(dengan kriteria tertentu), Usaha Pertanian (dengan kriteria tertentu),Transportasi (dengan kriteria tertentu) dan Pelayanan Umum (dengan kriteriatertentu);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 UndangUndang Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KegiatanUsaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan

berdasarkan Perizinan Berusahadari Pemerintah Pusat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 2 UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KegiatanUsaha Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Badan Usaha yang memenuhiHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2021/PN MkmPerizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga;Menimbang, bahwa yang menerbitkan

Kerja;2.

Kerja;DANKEDUA : Pasal 82 ayat (1) huruf c UndangundangNomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal37 ayat (12) Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja;ATAUKETIGA : Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor : 18tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37ayat (14) Undangundang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja;ATAUKEEMPAT : Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor : 18tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan

Hutan Jo Pasal 37ayat (12) Undangundang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja;Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN LhtMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secaragabungan yaitu.

2020 tentang Cipta Kerja,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:eles Orang perseorangan;2.

Kerja serta Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Pengelolaan ikan, dan e). pemasaranikan,sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalamUndangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Bahwa, dalam Pasal 27 ayat (2) Undangundang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan

Kerja, Laut Teritorial Indonesiaadalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garispangkal kepulauan Indonesia.

31 Tahun 2004tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangundangHukum Pidana yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN :Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan

Jenis usaha Perikanan sebagaimanadimaksud meliputi Usaha Penangkapan Ikan, usaha pembudidayaan ikan,usaha pengangkutan Ikan, usaha pengolahan ikan dan usaha pemasaran Ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal Pasal 27 ayat (2) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwasetiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal ikan

Menyatakan Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DIONterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RIHalaman 2 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN MrkNo 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke1KUHP dalam dakwaan Lebih Subsidiair;4.

Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum tidaklahterbukti;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pasal 111 ayat (1) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubahmenjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaanSubsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan lebih Subsidair yaitu Pasal 127 Ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN MrkTentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP yang unsurunsurnyasebagai berikut: 1.

Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut, Penuntut Umumdalam surat tuntutannya Nomor Reg.

Kerja;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah)subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi lamanya terdakwa beradadalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan KM.

Kerja tersebut telan sejalan dengan putusan MajelisHakim, namun dalam hal barang bukti sebagai sarana terdakwa dalammelakukan pelanggaran terdapat perbedaan yang nyata, dimana dalamtuntutannya Penuntut Umum menuntut agar seluruh barang buktitersebut dapat dirampas untuk negara guna mengurangi potensikerugian negara dari tindak pidana perikanan yang terjadi.Hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 KUHP yang menyebutkan : (1)Barangbarang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atauyang sengaja

Menyatakan terdakwa MUJI ADIANTO telah terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;2.

Kerja;, dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana dan peraturanperaturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor320/Pid.Sus/2021/PN.Pbu. tanggal 21 Desember 2021 yang dimintakanbanding : Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan,sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000, ( lima ribu rupiah );Hal 13 dari 14 hal Put No.162/PID.SUS/2021/

Selain itu padapasal 42 ayat (3) UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa setiapkapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/ataupengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuanberlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiahdan pasal 94 sektor kelautan dan perikanan UU nomor 11 tahun 2020tentang cipta kerja, yaitu.

Batas Zona Ekonomi Eksklusif(ZEEI);e Bahwa, Ahli menerangkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl)berdasarkan UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimanaditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairanIndonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnyadengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkallaut teritorial Indonesia;e Bahwa, Ahli menerangkan

Kerja Jo Pasal 102 UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;ATAUKEDUAe Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (2) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam UndangundangRI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;ATAUKETIGAe Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana yang telah diubah

olehPemerintah Pusat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (2) Undangundang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam UndangundangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan jenis usaha Perikanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari usaha : a).

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 sebagaimana Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) ditambah dengan upah proses sebesar

Kerja) pada Bab XI Pelaksanaan Administrasi PemerintahanUntuk Mendukung Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal175 angka 6, yang mengatur:Halaman 24 dari 29 halaman.Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.SMGBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)diubah menjadi sebagai berikut:6.

Selain itu, dari perubahantersebut dalam hal penyelesaiannya lebih lanjut diatur dalam PeraturanPresiden,Halaman 25 dari 29 halaman.Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.SMGMenimbang, bahwa apabila dicermati lagi, dalam ketentuan Pasal 186UU Cipta Kerja, menentukan bahwa UndangUndang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan yaitu 2 November 2020, namun dalam Bab XV KetentuanPenutup Pasal 185 ditentukan bahwa;a.

Selain itu, dalam jangka waktu yang ditentukan, PeraturanPelaksanaan dari UndangUndang yang telah diubah, termasuk PeraturanPelaksanaan dari UU AP dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangandengan UU Cipta Kerja, namun wajib disesuaikan;Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Pelaksanaan dari UndangUndang yang telah diubah, dalam hal ini Pasal 53 yang berkaitan dengan fiktifpositif secara khusus yang ditentukan memang tidak ada, namun MahkamahAgung telah menetapkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017

sebagai pedomanberacara untuk penyelesaian perkara fiktif positif sehingga PERMA tersebutpatut dipandang sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 53 UUAP yangtelah diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja tersebut, sehingga olehkarena UU Cipta Kerja telah menghapus kewenangan Pengadilan dalammengadili perkara fiktif positif, maka PERMA Nomor 8 Tahun 2017 juga perludisesuaikan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dengandiundangkannya UU Cipta Kerja patut dipahami bahwa pembentuk

Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan telahdiundangkannya UU Cipta Kerja, Pengadilan Tata Usaha Negara secara absoluttidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara fiktif positif sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam RegisterPerkara Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.SMG;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara secaraabsolut tidak lagi memiliki kKewenangan

Menyatakan Terdakwa ANIF Bin SULAIMAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimanadalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo.Pasal 12 huruf f UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;.

Menyatakan Terdakwa Anif Bin Sulaiman tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimanadalam dakwaan ketiga penuntut umum melanggar pasal 84 ayat 1 juntopasal 12 hurup f undangundang RI Nomor 18 tahun 2013 tentangpencegahan dan peberantasan perusak hutan sebagimana telah diubahdengan undangundang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;2.

Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pejabat yang berwenang untukmenguasai hasil penebangan di kawasan hutan.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf aJo Pasal 12 huruf d Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;ATAU;KETIGA;Bahwa Terdakwa ANIF Bin SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 14januari 2021 sekira pukul 15.00

Pasal 12 huruf fUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsurunsurnya sebagaiberikut:1. Setiap orang;Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/LH/2021/PN Plw2.

Pasal 12 huruf f UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

strong>MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal 30 September 2021;
3. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai ketentuan Pasal 81 angka 16 Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Kerja;

dilakukan perubahan tidak diatur sebagaimana undangundangpelayaran menjadi undangundang cipta kerja;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas dikaitkandengan ketentuan mengenai surat dakwaan penuntut umum dalam Pasal 143ayat (1) huruf b mengenai uraian cermat, jelas dan lengkap maka Majelis Hakimperlu untuk memperbaiki penyebutan Undangundang dakwaan PenuntutUmum sehingga terhadap pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu: Kesatu: Pasal302 ayat (1) jo pasal 117 ayat (2) Undangundang Nomor 17

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Ketiga:Pasal 294 ayat (1) jo pasal 46 Undangundang Nomor 17 Tahun 2008 tentangpelayaran menjadi Pasal 294 ayat (1) jo pasal 46 Undangundang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatanterhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terhadapkeberatan tersebut tidak berkaitan dengan materi perkara yang

Kerja, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Nahkoda;Menimbang, bahwa Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapalyang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dantanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang(Pasal 1 angka 41 Undangundang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaransebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja);Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengandakwaan melakukan tindak pidana Pelayaran adalah Terdakwa AZWAN yangHalaman 25

Kerja danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),serta SaksiAbidinyang pada pokoknyamenerangkan bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan jabatansebagai Kolektor;Menimbang, bahwa pekerjaan Penggugat sebagai kolektor sifatpekerjaanya teruS menerus, tidak terputusputus, tidak dibatasi waktu danpekerjaan yang bukan musiman merupakan jenis pekerjaan tetap;Menimbang, berdasar pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh UndangUndangnomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja, bahwa Perjanjian kerja untuk waktutertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;Menimbang, berdasar pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, AlihHalaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.SusPHI/2021/PNMamDaya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja,bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, makahubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Pekerja

Kerja jonto Pasal 52 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 TentangPerjanjian Kerja WaktuTertentu, Alin Daya, Waktu Kerja DanWaktu Istirahat, Dan PemutusanHubungan Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P13 tentang MutasiRekening Bank Mega Dana Penggugat menerima upah sebesar upah sebesarRp2.310.760,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)per bulan;Menimbang, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor188.4/435/SULBAR/XI/2020

Tentang Penetapan Upah Minimum KabupatenMamuju tahun 2021, bahwa Upah Minimum Kabupaten Mamuju tahun 2021sejumlah Rp2.701.650, 73 (dua juta tujuh ratus satu ribu enam ratus lima puluhkoma tujuh tiga rupiah);Menimbang, berdasarkan pasal 88E ayat (2)UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh UndangUndangnomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwaPengusaha dilarangmembayar upah lebih rendah dari upah minimum, maka Majelis Hakimmenetapkan besarnya hak yang diterima

Kerja,serta Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturanperaturanlainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

YUSUFbersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutansebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 UndangUndangNo.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana dalam surat dakwaan penuntut

YUSUF,sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf bJo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37angka 12 UndangUndang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidanaATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa AGUS ERWANTO Alias ERWAN Bin M. YUSUFbersamasama dengan Sdr.

YUSUF,sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf aJo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37angka 12 UndangUndang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidanaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Setiap Orang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangandan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secaraHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2021/PN Rhlterorganisasi di wailayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayahhukum Indonesia;Menimbang, bahwa

Kerja Jo Pasal55 ayat (1) KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

sebagian;

Kerja dengan rincian se bagai berikut :

Bahwa saksi berada di gedung DPRD Jawa tengah JalanPahlawan No. 7 Semarang dalam rangka pengamanan demonstrasipenolakan undang undang cipta kerja. Bahwa saksi mengetahui para pendemo melakukan tindakananarkis dengan cara melempari petugas pengamanan kepolisianmengunakan batu tersebut dari jarak kurang lebih 6 (enam) Meter.

Bahwa demonstrasi tersebut dilakukan oleh aliansi mahasiswa,pelajar, dan masyarakat umum dengan tujuan menolak diSaksihkanyaomnibus law yang mengatur undangundang cipta kerja .

kerja dari Medsos (Media Sosial) ;Setahu saksi para pendemo datang kegedung DPRD Jateng untuk menyampaikan aspirasi terhadapdisahkannya undang undang Omnibus Law tentang Undang undangCipta kerja;Saat itu saksi berada didekat mobil parapengunjuk rasa yang menyuarakan aspirasi terhadap disahkannyaundang undang Omnibus Law tentang Undang undang Cipta kerja ;Saksi kenal dengan Para Terdakwa karenateman SMA dan juga rumah tempat tinggalnya 1(satu) kampung dengansaksi ;Setahu saksi pada saat ada demo

MUKHAMMAD AKHRU bersama peserta unjuk rasa lainnyamelakukan unjuk rasa didepan gedung kantor Gubernur Jawa Tengah Jl.Pahlawan no.7 Kota Semarang sekitar pukul 12.00 wib telah terjadi unjuk rasadalam rangka menolak di sahkanya undangundang omnibus law tentangundangundang cipta kerja;Menimbang, bahwa baik terdakwa .

Kerja di wilayah di beberapa daerah, penyusunan UU CiptaKerja di mana kepentingan serikat buruh telah dikesampingkan, Unjuk rasadigelar secara sporadis di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Tangerang,Bekasi, Serang, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, hingga SumateraUtara dan kotakota lainnya di Indonesia, Majelis juga mengapresiasi sehingadengan adanya unjuk rasa tersebut UU Cipta Kerja di mana kepentingan serikatburuh tidak diabaekan dan berpihak kepada buruh, yang tidak boleh adalahapabila

Selain itu padapasal 42 ayat (3) UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwasetiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikandan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memilikipersetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhanperikanan.

Kerja Jo Pasal 102Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;ATAUKEDUAe Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undangundang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undangundang RINomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telahdidakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,sehingga

Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu Jaksa Penuntut Umum yaituPasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undangundang RI Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undangundang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan yang unsur unsurnya sebagai berikut :e Unsur setiap orang;e Unsur Dengan Sengaja;e Unsur Di Wilayan Pengelolaan Perikanan Negara

RepublikIndonesia;e Unsur Melakukan Usaha Perikanan;e Unsur Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur yang ada di dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatuyaitu:Ad.

Unsur Melakukan Usaha Perikanan:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan

Kerja;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanansementara ditambah dengan denda sebesar Rp.5.000.000, (Lima JutaRupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga JjenisTRIHEXYPHENIDYL (terlampir dalam perkara

Kerja;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakanmengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupunkeberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.

Kerja; Atau Kedua melanggar Pasal 196 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah denganUndangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentukalternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukumtersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diaturdalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan

Undangundang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Kerja, Undang undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:meMenyatakan Terdakwa AYU SITA WULANDARI alias AYU terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaTanpa Ijin Mengedarkan Sediaan Farmasi;2.

Menyatakan Terdakwa Agus Hendra bin (alm.)Emih Muhtar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dalamdakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan sebagaimana diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AgusHendra bin (alm.)

Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; atau2. Pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; atau3.

Pasal 198 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan alternatif, setelan Majelis hakim berpendapat Terdakwa telahmelanggar dakwaan pertama Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwamelanggar dalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubahn

dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

Kerja dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Fakta ini sudahtentu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat 1 UU No 13Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan pengusaha dilarang membayarupah lebih rendah dan upah minimum jo Pasal 88 E ayat 2, Pasal 185ayat 1 UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tahun 2020 jo Pasal 23ayat 3 PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;Bahwa PENGGUGAT telah menerima pembayaran Upah/Gaji Pokokdibawah Upah Minimum, sehingga wajar jika PENGGUGAT menuntutpembayaran Upah/Gaji pokok sesuai ketentuan Rp. 3.282.987,(tiga

September 2021 yang pada pokoknyamemerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk melaksanakan isi NotaPemeriksaan , namun karena PARA TERGUGAT tidak taat atas isi NotaPemeriksaan tersebut, maka menurut hukum sikap tersebut merupakanpelanggaran upah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan Pasal 90 ayat (1) pengusahadilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum jo Pasal 88E ayat (2) pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upahminimum UndangUndang Cipta

Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tahun2020 jo Pasal 3 PP No 36 Tahun 2021 tantang Pengupahan; (BUKTIP.

Kerja Klasterketenagakerjaan Tahun 2020 jo Pasal 23 ayat 3 PP No 36 tahun 2021tentang pengupahan.Pada pasal 185 UU Cipta Kerja klaster ketenagankerjaan pada ayat 1disebutkan barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam pasal 88 E ayat (2) dikenakan sanksi Pidana Penjara palingsingkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda palingsedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta.Upah minimum berlaku bagi pekerja/ouruh dengan masa kerja kurangdari satu tahun sedangkan

Kerja Klaster KetenagakerjaanTahun 2020 Jo Pasal 23 ayat 3 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahanyang intinya bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upahminimum ;Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada ParaTergugat dalam rangka untuk menjawab dan membuktikan dalilnya, MajelisHakim melalui juru sita pengadilan telah memanggil Para Tergugat untuk hadirdipersidangan berdasarkan relas panggilan tertanggal 8 November 2021 dan 15November 2021 akan tetapi tidak hadir dan