Sadai, Kec.Bengkong, Kota Batam dahulu adalah milikTergugat yang dijual kepada Penggugat;e Bahwa saksi menyaksikan jual beli tanah dan bangunanrumah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat namunberapa harganya saksi tidak tahu;e Bahwa sebelum menjualnya kepada Penggugat, Tergugatdahulu juga tinggal dirumah tersebut;e Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memperoleh tanahtersebut dari Otorita Batam;2.

Sadai, Kec.Bengkong, Kota Batam;e Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat membelitanah tersebut;e Bahwa diatas tanah yang dijual Tergugat tersebut jugaterdapat bangunan rumah yang saat ini ditempati olehPenggugat;e Bahwa Ssaksi tidak tahu berapa harga jual beli tanah tersebut;e Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memperoleh tanahtersebut dari Otorita Batam;Menimbang, bahwa Penggugat akhirnya menyatakan tidakmengajukan sesuatu apapun lagi melainkan hanya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk

Bahwa pada saat di keluarkannya ljin Prinsip oleh Turut Tergugat pada saatmau diambil di Kantor Otorita Batam/sekarang BP Kawasan pada saat itujuga oleh pegawai Otorita Batam menyampaikan kepada karyawan PT.Solomon Global Utama yang bernama M.Sitorus, bahwa ljin Prinsip Nomor462/P/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000 tersebut sudah diambil olehorang lain yang mengaku pegawai Solomon Global Utama pada waktu itu;.

Bahwa lokasi atas nama Penggugat menunggu Faktur Tagihan Uang WajibTahunan Otorita Batam (UWTO) tetapi tidak pernah diterbitkan oleh TurutTergugat selama 15 bulan/1 tahun 3 bulan terhitung dari tanggalditerbitkannya Ijin Prinsip tanggal 1 Desember 2000 dan seolaholah TurutTergugat sengaja tidak mau tau tentang jjin prinsip milik Penggugat;.

Oleh karena surat pembatalan merupakankeputusan yang dikeluarkan oleh Otorita Batam sebagai Badan TataUsaha Negara yang dalam hal ini bertindak sebagai pemengang hakpengalokasian lahan di Pulau Batam maka sengketa yang timbulsehubungan dengan surat pembatalan adalah merupakan kewenanganabsolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang UndangNomor 9 Tahun 2004 (UU PTUN) pada Pasal 1 ayat (

Otorita Batam memposisikan dirinya sebagai Tergugat II padahal OtoritaBatam sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat II;2. PT. Solomon Global Asia sebagai Tergugat Il padahal PT. Solomon GlobalAsia sebagai Tergugat bukan sebagai Tergugat II;3. PT. Solomon Global Asia (Tergugat Il) melawan PT. Manggala WahanaEnergitama (Panggugat) Padahal PT. Solomon Global Utama sebagaiPenggugat bukan PT. Manggala Wahana Energitama (sebagai Penggugat)melawan PT.

impormasi telah dibawa ke rumah sakit ke Rumah SakitBakti Timah , setelah di rumah sakit saksi lihat isteri saksi sudahberada diruang tindakan medis dalam keadaan pingsan tidaksadarkan diri ;11bahwa saksi melihat keaadaan korban ada luka di sebelah kaki,jari tangan, kepala sebelah kiri ada benjolan dan dari kedualobang hidung keluar darah ;bahwa di Rumah Sakit Bakti Timah korban hanya dirawat sebentar ,dan sekitar pukul 10.00 WIB pagi korban juga belum sadarkan dirilalu langsung di rujuk ke Rumah Sakit Otorita

Batam di Batam ;bahwa sekitat pukul 01.00 WIB malam sejak korban dirawat ,lalu dilakukan tindakan operasi karena hasil Scening ada darahdi kepala dan Batok kepala korban ada retak , dan korbandirawat selama 15 hari dan saat dirawat tersebut keadaankorban setelah lama baru bisa bicara ;bahwa terdakwa tidak ada memberi bantuan biaya pengobatankorban dan juga tidak datang membesuknya ;bahwa korban sesuai pesan dari Rumah Sakit Otorita Batam harusmasih dikenakan rawat jalan ;bahwa untuk jangka waktu

menderita cacat berat atau lumpuh;terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; ataue@mroaoluka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebihdari 30 (tiga puluh) hari.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban EMILIANA SARAGIHyang menerangkan bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi menjadi pingsantidak sadarkan diri kemudian saksi dibawa dibawa ke rumah Sakit Bakti Timahhanya sebentar berada disana dan hari itu juga langsung dirujuk ke RumahSakit Otorita

Batam dan baru sadar dan dirawat selama 7 (tujuh) hari di ruangACCU Rumah Sakit Otorita Batam dan 5 ( lima ) hari diruang perawatan danuntuk pemulihan selama 2 (dua) bulan sehingga pada tanggal 3 Januari 2011baru bisa mulai kerja.

Keterangan saksi korban ini dikuatkan denganketerangan saksi WIDODO sebagai suami saksi yang menerangkan bahwasaksi korban di Rumah Sakit Bakti Timah hanya sebentar kemudian sekitarpukul 10.00 WIB pagi korban juga belum sadarkan diri lalu langsung di rujukke Rumah Sakit Otorita Batam di Batam dan sekitar pukul 01.00 WIB malamsejak korban dirawat , lalu dilakukan tindakan operasi karena hasil Sceningada darah di kepala dan Batok kepala korban ada retak , dan korbandirawat selama 15 hari dan saat dirawat

Remote Oilfild Service dalam waktu 2 (dua)bulan karena terdakwa mempunyai kenalan di Kantor Otorita Batam danterdakwa mengaku sudah sering melakukan pengurusan UWTO sebelumnya,Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN Btm.mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi DAVID JOHN EADE menjadiyakin dan percaya, kemudian pada tanggal 2 September 2015 terdakwamengirimkan draf penawaran pengurusan perpanjangan UWTO melalui Emailkepada PT.

Batam;Bahwa setelah 1 (satu) bulan PT.

Remote Oilfild Service dalam waktu 2 (dua)bulan karena terdakwa mempunyai kenalan di Kantor Otorita Batam danterdakwa mengaku sudah sering melakukan pengurusan UWTO sebelumnya,mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi DAVID JOHN EADE menjadiHalaman 6 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN Btm.yakin dan percaya, kemudian pada tanggal 2 September 2015 terdakwamengirimkan draf penawaran pengurusan perpanjangan UWTO melalui Emailkepada PT.

Remote Oilfild Service melakukanpembayaran perpanjangan UWTO kepada terdakwa, saksi GUSNI DEWIZALINA menanyakan perkembangan pengurusan tersebut kepada terdakwanamun terdakwa susah dihubungi, kemudian setelah waktu 2 (dua) bulansebagaimana seharusnya pengurusan perpanjangan UWTO tersebut sudahselesai namun tidak ada perkembangan dari terdakwa lalu saksi GUSNI DEWIZALINA melakukan pengecekan ke Kantor Otorita Batam dan diketahui bahwaterdakwa tidak ada mengajukan permohonan perpanjangan UWTO atas

Pengelolaan Pulau Batamdipegang oleh Badan Otoritas Khusus bernama Otorita Batam dengankewenangan penuh dari pemerintah pusat. Ketua Otorita Batam langsungditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga semuakementerian terkait diminta untuk mendukung penuh semua program dankebijakan Otorita Batam;Ketika reformasi berlangsung, Batam yang baru memiliki pemerintahan kotaadministratif masuk dalam daerah yang mendapatkan peningkatan statusmenjadi Daerah Otonomi.

Putusan Nomor 82 P/HUM/2019dan Otorita Batam; peraturan pemerintah itu sendiri harusnya diterbitkanpaling lama 12 (dua belas) bulan sejak undangundang tersebutdiundangkan nyatanya peraturan pemerintah yang diperintah undangundang itu tidak pernah hadir hingga saat ini.

Dalam Pasal 21 tersebut diamanatkankepada pemerintah pusat untuk membentuk peraturan pemerintahguna mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batamdengan Otorita Batam (Tahun 2007 berubah menjadi BP Batammelalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007).

Batam.

Bahwa Pasal 21 UndangUndang Nomor 53 Tahun 1999mengatur:(1) Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonom,Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di daerahnyamengikutsertakan Badan Otorita Batam;(2) Status dan kedudukan Badan Otorita Batam yang mendukungkemajuan pembangunan nasional dan daerah sehubungandengan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah perlu disempumakan;(3) Hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan BadanOtorita Batam

Terbanding/Tergugat : Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam),
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM.
Turut Terbanding/Penggugat : PT. SURYA PRATAMA INVESTMEN

Penggugat:
RUSOK
Tergugat:
1.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)
2.KOPERASI KARYAWAN OTORITA BATAM
3.PT.BATAM RIAU BERTUAH
Turut Tergugat:
1.DAKING
2.BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM (BPN KOTA BATAM)

Pembanding/Tergugat III : PT.TIARA MANTANG (AHMAD MIPON sebagai DIREKTUR)
Terbanding/Penggugat : HADISLANI
Turut Terbanding/Tergugat I : KEPALA BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM

dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

ERLAN SADRI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan;

ERLAN SADRI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam;

YANI diangkat sebagai Calon Pegawai Otorita Batam masa percobaan;

YANI diangkat sebagai Pegawai Tetap Otorita Batam;

Batam No.1850/PL/V/2005 tanggal 10 Mei 2005 an.

i ); : Foto copy Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor93.85030438.0049 tanggal 25 Mei 1993 berdasarkan SuratPersetujuan Otorita Batam No. 1990/PL/X1/2000 tanggal 22Nopember 2000 an.

Batam No. 599/PL/TV/2001 tanggal 20April 2001 an.

i ); Bukti T 6,5 : Foto copy Gambar Penetapan Lokasi No.93.85030438.0019 tanggal 25 Mei 1993 berdasarkan SuratPersetujuan Otorita Batam No. 754/PL/III/2004 tanggal 10Maret 2004 an.

Batam No. 1850/PL/V/2005 tanggal 10Mei 2005 an.

Bahwa setelah mendapat pernyataan kuasa dari pemilik lahan,PT.DERMAGA ALAM MAS langsung melakukan survey lokasi danmembuat site plan pembangunan, selanjutnya pada tanggal18 Juni 2001, PT.DERMAGA ALAM MAS mengajukan suratPermohonan Pengalokasian kepada Otorita Batam, setelahdiajukan surat permohonan pengalokasian lahan, PT.DERMAGAALAM MAS tetap melakukan aktifitas pembuatan drainase danparit sesuai dengan site plan yang sudah ada.

Bahwa setelah Penggugat keluar dari tahanan Polisi Kurang lebih15 hari, pihak PT.EKA MAS MANDIRI mengundang Penggugatuntuk mencari penyelesaian lahan tersebut dan pada tanggal 28November 2004 diadakan pertemuan di lantai 7 Kantor OtoritaBatam (ruangan Deputi ) namun hanya dihadiri olen Penggugatsaja tanpa dihadiri oleh PT.EKA MAS MANDIRI, sehinggapenyampaian dari Deputi Otorita Batam bahwa berhubungPT.EKA MAS MANDIRI tidak hadir, Otorita Batam memanggil pihakPerusahan untuk mempertanyakan hal yang

Otorita Batam kepada PT.EKA MASMANDIRI, maka PT.EKA MAS MANDIRI akan memberikankompensasi atas kerugian Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000.

WVV2004 tanggal 11062004, serta telahHalaman 53Putusan No.26/G/2016/PTUNTPmenyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atasPengalokasian Tanah diatas tanah HPL Otorita Batam ;Oleh Karena PT. Annyu Belinang telah melakukankewajibannya sebagai pemohon alokasi lahan sehinggaTergugat menerbitkan Gambar Penetapan Lokasi Nomor24.90030098 tanggal 10062004 seluas 40.324, 75 m?

DermagaAlam Mas kepada Otorita Batam tanggal 18 Juni2001... eee ee ee eee ee eee eee ss. (Bukti P13) ;14. Fotocopy Surat Perjanjian antara warga Tuan Tanah denganPT. Alam Mas tanggal 8 Maret 2002........

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pasal IV ayat 1 ( satu) masapengelolaan terhitung sejak diterbitkan ljin Prinsip Sesuai PerjanjianDPC MKGR Kota Batam dengan Otorita Batam (Juni 1994) (bukti P2);. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pasal V ayat 2 (dua) Luas lahanbangunan setiap pintu dengan ukuran 4x6 m2 sebanyak 1 (satu ) blokberalamat di Blok Kipra 4 (empat );.

mengelola lahan DPC MKGR untuk pengelolanpembangunan rumah sewa sejak Tahun 1996 sampai denga 2018tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana surat perjanjianbukti P1;Halaman 3 dari 10 Perkara Perdata No.321/Pdt.G/2018/PN.BTM9.10.11.12.13.Bahwa berhubung masa berakhirnya pengalokasian lahan dari OtoritaBatam kepada DPC MKGR Kota Batam yang jatuh pada Tanggal 17Juni 1999 sehingga melalui surat No.0015/DPCMKGR/V/99 Tanggal28 Mei 1999 mengajukan permohonan pengalokasian lahan yangbaru. oleh karenanya Otorita

Batam sesuai jin PrinsipNo.253/IP/KA/VIII/99 Tanggal 03 Agustus 1999 menyetujui untukmengalokasikan lahan kepada DPC MKGR Kota Batam denganPenetapan Lokasi ( PL) No.99040781 Tanggal 06 Oktober 1999dengan luas 117.784M2 atas nama DPC MKGR Kota Batam danPenggugat telah membayar cicilan UWTO selama 30 Tahun terhitungmulai dari Tahun 1999 s/d 2029 ( bukti 3 terlampir ) ;Bahwa pada Tanggal 20 September 2018 DPC MKGR Kota Batammelakukan pendataan terhadap lakosi yang di kelola oleh Tergugatyang dibangun

PanjiHariyono, Jenis Kelamin Laki laki, Lahir di Batam, Pada tanggal 29JUNI 2007 5 22 222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn en nen ne nnn nenee Bahwa suami Pemohon meniggal Dunia karena sakit yang dideritanyapada tanggal 29 Oktober 2009, sesuai dengan Surat KeteranganKematian, tertanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Rumahsakit Otorita Batam ; e Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dansuami Pemohon ada memiliki sebidang tanah diatasnya berdiri sebuahbangunan permanen

Tijo atastanah miliknya seluas + 1 Ha ( satu Hektar ) yang merupakanbagian dari +5,65 Ha ( Lima Koma Enam Lima Hektar ) selamapuluhan Tahun sejak tahun 1973 sampai dengan sekarangtahun 2014 . apabila tanah milik Penggugat secara bebasbanyak peminat yang menawarkan Rp. 5.000.000.000, (LimaMilyar Rupiah) diluar pembayaran UWTO, yang akan dibayarlangsung oleh pembeli kepada Otorita Batam atau BP Kawasan.Kerugian ImmaterilAkibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, penggugat mengalami

Apalagi khususuntuk tanahtanah yang berada dikota Batam mulai sejak tahun 1973dengan adanya Keppers No. 41/1973 yang menetapkan seluruh pulauBatam dibawah penguasaan Otorita Daerah Industri Pulau Batam(Otorita Batam). ini berarti apabila tanah yang diklaim dikuasai alm.Tijo seharusnya dilakukan perpanjangan hak pakainya denganmelalui prosedur yang benar yaitu ke Otorita Batam pada saat itu,namun anehnya tibatiba saja muncul adanya Surat Keterangan AhliWaris yang baru dikeluarkan pada tanggal O7 Juni

Dengan tidak dilakukan perpanjangan hak pakaitersebut, maka tanah tersebut menurut hukum Agraria kembalidalam penguasaan Negara lagi, yang dalam perkara aquo berartiadalah menjadi penguasaan Otorita Batam. ahli waris dari Alm.Tijo tidak berhak mengklaim tanah tersebut adalah miliknya lagi.Dan otomatis Akta mencadangkan haknya untuk melakukangugatan kepada seluruh ahli waris termasuk kepada penggugatyang secara sepihak mengklaim memilik hak diatas tanah perkaraaquo;Bahwa mengenai kerugian didalilkan

Nomor 118 K/Pdt.SusBPSK/2021pengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam (BOB) kepada PihakPertama sebagaimana tersebut pada Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO),Bahwa saksi ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK Kota Batam yangmerupakan Pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saat ini bernamaBadan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya pada persidanganketerangan ahli telah menjelaskan bahwa secara ketentuan perundangundangan bahwa yang berkewajiban membayar perpanjangan UWTOadalah orang

Bahwa di saat tergugat ingin melunasi cicilan rumah yang telahtergugat beli tersebut, tergugat mengalami kendala, dikarenakanpenggugat sudah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 1 Juli2011 di Rumah Sakit Otorita Batam karena sakit yang dideritanya(berdasarakn surat keterangan kematian No. 215R/15/RS/VII/2011tanggal 1 Juli 2011) ;7. Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia, tergugat belumpernah menikah ;8.

foto copy surat jual beli rumah) ;e Bahwa benar jual beli rumah dilakukan di bawah tangan antara penggugatdengan tergugat dan tidak dilakukan di hadapan pejabat yangberwenang ;e Bahwa benar angsuran rumah tersebut dibayar setiap bulan oleh tergugat(Bukti P9 berupa formulir setoran) dan saat ini telah lunas di Bank BTNCabang Batam tetapi terkendala karena rumah tersebut masih atas namatergugat ;e Bahwa benar Sulendro telah meninggal dunia pada hari Jumat, padatanggal 1 Juli 2011, di Rumah Sakit Otorita

Batam karena sakit (Bukti P5dan P6 masingmasing berupa surat keterangan kematian dan kutipanakta kematian atas nama Sulendro ;e Bahwa benar ahli waris Sulendro yaitu ibu kandungnya yang bernamaTaryumi tetapi saat ini tidak diketahui lagi Keberadaannya, sebagaimanarelas panggilan yang ditujukan kepada Taryumi (tergugat) melaluiWalikota ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, antara penggugat dengantergugat telah melakukan perbuatan jual beli 1 (satu) unit rumah type 21/60,terletak di Perumahan

/PA.BTMBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan BuRumah Tangga, Tempat tinggal di KecamatanSekupang Kota Batam;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanTERGUGAT, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP,, PekerjaanPNS (Otorita

Batam), Tempat tinggal di KecamatanSekupang Kota Batam;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan memperlajari berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan Penggugat ;Telah memeriksa semua buktibukti di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 28 Agustus2013 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Batam denganRegister Nomor: 1093/Pdt.G/2013/PA.BTM, tanggal 28 Agustus 2013, Penggugattelah

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah kediaman di Rumah Dinas Otorita Batam, RT.O01 RW.007 No. 16 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam.. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahbercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telahdikaruniai 2 orang anak yang bernama:. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 17 tahun. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 11 tahun.

TPIIzin Mendirikan Bangunan (IMB) ditemukan faktafakta sebagaiberikut :a)b)d) Setelah dikaji dan disesuaikan dengan perundangundanganyang berlaku, didapatlah hasil bahwa lahan pendidikan yangdimaksud (objek Izin Mendirikan Bangunan) merupakanlahan fasum/fasos Perumahan Merlion Square;Bahwa Yayasan Suluh Mulia Pionir mendapatkan I/zinPemindahan Hak dari Otorita Batam No. 4721/PL/X/2008tanggal 09 Oktober 2008 berdasarkan Akta hibah No.13/2010 tangal 30 Januari 2010 dari PT.

;g) Diterbitkannya Izin Pemindahan Hak dari Otorita Batam No. 4721/PL/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 bertentangandengan Fatwa Planologi No. 480/FPREN/XII/2006 tanggal21 Desember 2006 yang telah di revisi tanggal 16 Juni 2008,Fatwa Planologi No. 174/FPRENTEK/5/2011 tanggal 25 Mei2011 dan perundangundangan terkait penyerahan sarana, prasarana dan utilitas perumahan.

Batammenyatakan terkait di terbitkannya Izin PemindahanHak dari Otorita Batam No. 4721/PL/X/2008 tanggal 09Oktober 2008 akan disampaikan kepada pimpinan.5) Rapat ke5, Hari Rabu Tanggal O05 Desember 2018bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Bersama KantorDPMPTSP Kota Batam : Pihak Biro Perencanaan BP.

Batammenyatakan adanya Sertifikat SHGB No. 1930 tanggal18 Januari 2008 menjadi dasar di terbitkannya zinPemindahan Hak dari Otorita Batam No.4721/PL/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008, BP. BatamHalaman 18Putusan No.19/G/2018/PTUN. TPImenyatakan bahwa data dan berkas yang sudah terbitsebagai bukti dari legalitas yang sah. ;b.

Senteksebelum ada peralihan dan UWTO pertama tanggal 12 juni2002, UWTO terakhir tanggal 03 Februari 2005, gambarPenetapan Lokasi tanggal 20 Maret 2002, Akta PerjanjianPengalokasian, dan Peruntukan Tanah atas bagian tertentu daripada tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam PengembanganDaerah Industri Pulau Batam tanggal 21 Juli 2006 dibuatHalaman 38Putusan No.19/G/2018/PTUN.

Bahwa antara TERMOHON dengan PEMOHON dalam melakukantransaksi pemesanan unit rumah sebelumnya telah menandatangani SuratPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang mana pada pasal 1 ayat (3),menyebutkan :Masa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) pada Sertifikat Tanahdan Bangunan yang akan diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Batam keatas nama Pihak Kedua nantinya, disesuaikan dengan jangka waktuberakhirnya masa pengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam(BOB) kepada Pihak Pertama sebagaiman tersebut

pada Faktur UangWajib Tahunan Otorita (YUWTO).Bahwa Saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK Kota Batamyang merupakan pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saat inibernama Badan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya padapersidangan Keterangan Ahli telah menjelaskan bahwa secara ketentuanperundang wundangan bahwa yangberkewajiban membayarHalaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.SusBPSK/2020/PN Btm.perpanjangan UWTO adalah orang perorangan atau Badan Hukumyang menjadi