• Penanaman Modal Asing (PMA) dalambahasa Indonesia.Ketika itu Penggugat II meminta kepada Tergugat I agar menandatanganiHal 19 dari 113 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2010/PN.Bks2010juga dokumen kedua, yang pada waktu itu letaknya di bagian bawahAgreement Contract (Perjanjian) 17 Oktober 2008.Menurut Penggugat II mengatakan kepada Tergugat I bahwa dokumen kedua adalahDraft Akta Pendirian PT. PMA itu. Oleh karena itu Tergugat I meminta supaya DraftAkta Pendirian PT.

  PMA) baru dalam rangka Penanaman Modal Asing.7. Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat pada butir 14 point a s/d f. Sebabmenurut Pasal 1 ayat 1 Perjanjian (Agreement Contract) tertanggal 17 Oktober 2008,Penggugat I dan Tergugat I harus membentuk perusahaan patungan baru (PT.

  JointVenture) dalam rangka penanaman modal asing dimana Tergugat I akan menjadiPemegang Saham sebesar 26,79 % (dua puluh enam koma tujuh puluh sembilan persen)sedangkan kedudukan Penggugat I menjadi pemegang saham sebesar 73,21 % (tujuhpuluh tiga koma dua puluh satu persen);8.

  Bahwa sampai dengan saat ini yaitu pada saat Jawaban ini diajukan kepada Majelis HakimYang Mulia, Penggugat I tetap tidak mendirikan perusahaan patungan baru (PT.Joint Venture) dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana diamanatkanoleh Perjanjian (Agreement Contract) tertanggal 17 Oktober 2008. Dengandemikian Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan penipuan kepadaTergugat I;9.

  PMA)dalam rangka penanaman modal asing.10. Bahwa nilai harga mesinmesin yang diinvestasikan oleh Tergugat I yang berjumlahseharga US$ 1,500,000. (satujuta limaratusribu Dollar Amerika Serikat) padaperusahaan Penggugat I tersebut merupakan biaya satu paket termasuk didalamnyaperhitungan biaya mesinmesin, pemasangan/instalasi, biaya transportasi,maintenance, teknologi, uji coba peralatan, paten dan lainlain.

• Mikuni Indonesia;

• 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;

Dikembalikan kepada PT. Mikuni Indonesia yaitu saksi Pena Ejrata Ginting.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mikuni Indonesia; 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB (SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;Dikembalikan kepada PT. Mikuni Indonesia yaitu saksi Pena Ejrata Ginting.4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Mikuni Indonesia;. 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB (SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapatdipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksisaksi danTerdakwa membenarkan;Halaman 27 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PNCkrMenimbang, bahwa untuk mempersingkat

Mikuni Indonesia, 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat TagihanPajak) dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua tersebt menurutMajelis Hakim dikembalikan PT.

Mikuni Indonesia; 2 (dua) lembar data informasi STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB (SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar) Tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;Dikembalikan kepada PT. Mikuni Indonesia yaitu saksi Pena Ejrata Ginting.6.

• A10, Jalan Teuku Umar No. 220 DenpasarBali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2014 ,yang selanjutnya disebut sebagai pihak :PENGGUGAT;MELAWAN Perseroan Terbatas (PT) BALI RESORT & LEISURE (PT BALI RESORT &LEISURE COMPANY), Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana SuratPersetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. 165/II/PMA/2003, No Kode Proyek :7414517462 (d/h.8324237462) Tanggal 24 Juli 2003, yang dikel uarkan oleh Badan Hal dari 80 halaman Putusan Perk.

  Modal Asing (PMA)berdasarkan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing yangdikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik IndonesiaNomor 165/II/PMA/2003, No Kode Proyek : 7414517462 (d/h.8324237462)tanggal 24 Juli 2003, yang hanya boleh mengelola hotel minimal klasifikasi bintang4 (empat), sehingga tidak boleh mengoperasionalkan UBUD HANGINGGARDENS HOTEL dengan ijin usaha Pondok Wisata Sanjiwani I sampai denganSanjiwani VI;9 Bahwa terhadap fakta tersebut, dalam kurun waktu

  8 (delapan) tahun Penggugattelah merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh Tergugat, oleh karena selama iniTergugat sebagai Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk Penanaman Modal Asing(PMA) telah memaksakan untuk menjalankan dan mengoperasikan usaha PondokWisata milik Penggugat, padahal diketahui oleh Tergugat hal tersebut telahmelanggar UndangUndang Republik Indonesia Nomor Tahun 1967 Jo.

  Modal Asing atas nama PT.

  Modal Asing yang ditujukan kepada Direksi PT Bali Resort& Leisure, selanjutnya diberi tanda P18;Foto Copy dari foto copy putusan perkara perdata No. 733/Pdt.G/2013/PN.Dps,tanggal 22 April 2014 dari Pengadilan Negeri Denpasar, antara Ade Chaerani NurSafitri (Penggugat) melawan PT.

• Rp.PPN Kurang (Lebih) Bayar 1.688.478.112 1.688.478.112Sanksi Bunga 158.214.343 158.214.343Sanksi Kenaikan 1.358.864.895 1.358.864. 895Jmlh PPN ymh (Lbh) bayar 3.205.557.350 3.205.557.350Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan Banding adalah sebagai berikut :Alasan Ketentuan FormalBahwa Pemohon Banding melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2006 pada tanggal 04 April2007, dengan SPT Lebih Bayar Rp. 598.312.525,00;Bahwa kemudian KPP Penanaman Modal Asing Tiga mengirimkan Surat PerintahPemeriksaan Pajak (SP3

  Dasar pemeriksaan tetap SP3 atas SPT PPh Badan yang kamilaporkan tanggal 04 April 2007;Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2008 Pemohon Banding dan pemeriksa pajakmenandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan;Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2008 KPP Penanaman Modal Asing Tiga menerbitkanSKP atas PPh Badan Tahun 2006;Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17B yangmenyebutkan bahwa apabila setelah melampaui jangka waktu paling lama 12 (dua belas)bulan sejak permohonan diterima Direktur

• Berkas perkara beserta lampirannya ; Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tanggal 4Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 6 Agustus 2015, dengan register Nomor 169/G/2015/PTUNJKT, yangpada intinya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 65/C/VII/PMA/2015, Tentang Pencabutan Persetujuan Penanaman Modal Asing Atasnama PT.

• Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 November 2014 sebesar Rp3.127.500.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.194.000.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang merupakan pelunasan atas tanah objek sengketa yang dibayar sejak terbitnya Sertipikat tanah objek sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

• Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Perusahaan Penanaman

  Modal Asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 3463/1/IP/PMA/2014 tanggal 11 Desember 2015 No.

  Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 3963/1/IP PB/PMA/2015 No.

• Terdakwa dan saksi GORDONGILBERT HILD menjanjikan akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasamasesuai dengan proposal dan segera akan membentuk perusahaan dalambentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing untuk dapatmengelola hotel/ villa dan modal yang ditanarnkan akan dikembalikansetelah 5 (lima) tahun berjalan serta akan dapat keuntungan berdasarkanperhitungan pihak Kelapa Retreat ;Bahwa karena dijanjikan keuntungan dan atas perkataan dari Terdakwabersama saksi GORDON GILBERT HILD, baik secara

  tanggal 24 Oktober 2015 di Sheraton HotelBandara Soekarno Hatta membicarakan pengembangan danpembangunan Komplek Hotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa, selain ituTerdakwa bersama saksi GORDON GILBERT HILD mengajak saksiYENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS untuk mengecek prosespembangunan proyek Hotel/ Villa Kelapa Retreat And Spa, sekaligus saksiYENNY SUNARYO dan saksi CRAIG CURTIS menagih janji untukpembuatan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi dan untuk pendirianPerusahaan Perseroan Terbatas Penanaman

  Modal Asing, akan tetapiTerdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILD tidak juga membuat AktaPerjanjian Kerjasama Investasi dan tidak mendirikan perusahaansebagaimana yang dijanjikan ;Sekitar bulan Oktober 2014, Terdakwa dan saksi GORDON GILBERT HILDmemberitahukan kepada saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIGCURTIS bahwa yang menginvestasikan uang untuk Komplek Hotel danVilla Kelapa Retreat And Spa juga ada dua orang lain selaku pemegangsaham hotel/ villa dan lahan masingmasing sebesar 10% yangmengusulkan

• Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat

• Pte Ltd;e Penggugat tidak boleh membeli lagi produk. berupa pasta gigi dan himenyerahkan kembali sisa stok yang ada, dan dengan demikian omset/pered:Penggugat praktis mengalami penurunan yang sangat signifikan, karena biPenggugat + 95% terdiri dari produk Colgate Palmolive Eatern Pte Ltd. tersebutbahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan pengurangan pembay:Pajak Penghasilan Pasal 25 yang pertama dengan surat Nomor 0002/VI/UIU/2013 tan;10 Juni 2013 diterima di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman

  Modal Asing Enam Eitanggal 12 Juni 2013.

• INA INTERNATIONAL COMPANY sebagai Perusahaan ModalAsing telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dariBadan Koordinasi Penanaman Modal Surat Persetujuan Penanaman ModalAsing No. 797/I/PMA/2006 tanggal 18 Juli 2006 atas nama PT. INAINTERNATIONAL COMPANY.Bahwa untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha PT. INAINTERNATIONAL COMPANY di Indonesia, PT. INA INTERNATIONALCOMPANY mendirikan beberapa anak perusahaan antara lain :PT. INA FISHERYPT. INA PALU INFRASTUKTURPT.

  puluh delapan(27111998) Nomor : 714/I/PMA/1998, dan tertanggal tujuh Januariseriou sembilan ratus sembilan puluh sembilan (711999) Nomor 12/III/PMA/1999, yang keduanya dikeluarkan oleh Menteri" (alat buktiTT.II1).Bahwa Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing yang tercantum dalamAkta Pendirian PT.

  Ina International Company Nomor 3 tanggal 19Desember 2005 yang dibuat dihadapan Ashadi Hayati, S.H., Notaris diBandung pada butir 2 di atas adalah tidak benar, karena :a) Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 714/I/PMA/1998,ditujukan kepada Torishima Pump Mfg. Co. Ltd. (Sepang) dan PT GunaElektro (alat bukti TT.II2).b) Surat Persetujuan Perubahan Susunan Pimpinan Perusahaan Nomor12/III/PMA/1999, ditujukan kepada Direksi PT.

  INA INTERNATIONAL COMPANYNomor 3 Tanggal 19 Desember 2005 yang dibuatdihadapan Ashadi Hayati, S.H., Notaris di Bandung ;Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 714/I/PMA/1998 ;Surat Persetujuan Perubahan Susunan PimpinanPerusahaan Nomor 12/III/PMA/1999 ;Surat Persetujuaan Penanaman Modal Nomor 797/l/PMA/2006 tanggal 18 Juli 2006 ;Put.No.192/Pdt.G/2010 /PN.Jkt.SelHal 45 dari 555. Bukti TT.II56. Bukti TT.II6.a :7. Bukti TT.II6.b :8. Bukti TT.II6.c :9. Bukti TT.II6.d :10. Bukti TT.II711.

  Bukti TT.II8Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 1867/I/PMA/2008 tanggal 19 November 2008 ;Hasil print (print out) Formulir Isian Akta Notaris (FIAN) dariDepartemen Hukum dan HAM dengan Nomor Kendali542611 tanggal 4 Desember 2008 ;Hasil print (print out) Formulir lsian Akta Notaris (FIAN) dariDepartemen Hukum dan HAM dengan Nomor Kendali542613 tanggal 4 Desember 2008 ;Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

• International, Bank Hagakita,Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Victoria International,tetapi jin secara lisan hanya diberikan kepada Tergugat ;@ Pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Pembanding sebagaipemegang modal pada Terbanding II/Tergugat II dan pada TerbandingIll/Tergugat Ill adalah sangat keliru karena Pembanding/ Penggugatakan dimasukkan sebagai pemegang modal jika Terbanding I/Tergugat berhasil merubah status Terbanding Il/Tergugat II dari status PTLokal/Nasional menjadi PT Penanaman

  Modal Asing, karena itu didalam bukti TI,II,III1 s/d 10 nama Pembanding tidak tercantum sebagaisalah satu pemegang modal, karena memang Pembanding/Penggugattidak mempunyai hubungan hukum baik secara struktural maupun nonstruktural (perjanjian) dengan Terbanding III/Tergugat III;Hal 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/PDT/2021/PT DPS@ Bahwa Terbanding I/Tergugat sejak awal memiliki niat untuk menipudengan menjanjikan Pembanding/Penggugat untuk merubah statusbadan hukum PT Lokal/Nasional menjadi PT

  Penanaman Modal Asing,sehingga saat itu Pembanding/Penggugat bersedia menyetor modal dankeahliannya pada Terbanding I/Tergugat I;@ Bahwa tidak ada perjanjanjian yang ditandatangani oleh pembandingdan para Terbanding/para Tergugat khususnya berkaitan denganpenggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan hutang, karena itu JudexFactie telah keliru karena mempertimbangkan perkara ini sebagaiperkara wanprestasi, karena tuntutan ganti rugi perkara ini menurutPembanding/Penggugat didasarkan pada Pasal 1365

• Susantri Prima merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawitAsian Indo Holding (Asian Palm Oil), merupakan perusahaan asing yang beradadi wilayah hukum Indonesia sebagaimana surat dari Kantor Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 345 / 1 /Ill/ PMA / 2010 dengan Nomor Perusahaan23788 dan NPWP 01.576.512.6711 tentang Izin Prinsip PerubahanPenanaman Modal, tanggal 01 Oktober 2010, dari Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) menjadi Penanaman

  Modal Asing (PMA);Bahwa Terdakwa menjabat sebagai General Manager PT.

  Susantri Prima merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawitAsian Indo Holding (Asian Palm Oil) merupakan perusahaan asing yang beradadi wilayah hukum Indonesia sebagaimana surat dari Kantor Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 345/1/II/PMA/2010 dengan Nomor Perusahaan23788 dan NPWP 01.576.512.6711 tentang Izin Prinsip PerubahanPenanaman Modal tanggal 01 Oktober 2010, dari Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing

• pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPenerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP66/WPJ.07/2012tanggal 19 Januari 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan November 2009 Nomor:00041/207/09/059/11 tanggal 24 Maret 2011;bahwa SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari November 2009Nomor: 00041/207/09/059/11 tanggal 24 Maret 2011 diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman

  Modal Asing Enam;: bahwa Pemohon Banding, mengajukan Banding terhadap KeputusanKeberatan Direktur Jendral Pajak No. 66/WPJ.07/2012 tanggal 19 Januari2012, atas Keberatan Pemohon Banding dengan surat No.

• KAL adalah perusahannon penanaman modal dalam negeri/ penanaman modal asing (NonPMDN/PMA), namun sejak tanggal 28 Maret 2008 PT. KAL berubahmenjadi Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai surat persetujuanperubahan status Non PMDN/PMA menjadi PMA dari Badan KoordinasiPenanaman Modal nomor 47/ V/ PMA/ 2008. Atas persetujuan tersebutmaka pada tanggal 6 Juni 2008 sesuai Akta Notaris Frans ElsiusMuliawan, SH nomor 5 tentang Risalah Rapat PT. KAL yangmemutuskan PT.

  KAL adalahperusahan non penanaman modal dalam negeri/ penanaman modal asing(Non PMDN/PMA), namun sejak tanggal 28 Maret 2008 PT. KALberubah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai suratpersetujuan perubahan status Non PMDN/PMA menjadi PMA dariBadan Koordinasi Penanaman Modal nomor 47/ V/ PMA/ 2008. Ataspersetujuan tersebut maka pada tanggal 6 Juni 2008 sesuai Akta NotarisHalaman 7 dari 26 hal Put No.64/PID.SUS/2013/PT.PR.Frans Elsius Muliawan, SH nomor 5 tentang Risalah Rapat PT.

• Bahwa Penyampaian Surat Keberatan oleh Pemohon BandingBahwa Pemohon007/SFVTAX/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 dan diterima oleh Kantor PelayananBandingmenyampaikanSuratPajak Penanaman Modal Asing Lima pada tanggal 13 Mei2009;B. SURAT KEPUTUSAN KEBERATANb.1. Kesimpulan Keputusan KeberatanBahwa kesimpulan hasil dari Surat Keputusan Keberatan dari Terbanding adalahsebagai berikut:Halaman 2 dari 20 halaman.

  Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SGPHP) sebenarnyaPemeriksa Pajak tahun 2007 telah melakukan usulan koreksi PenyerahanYang Harus Dipungut Sendiri ini, tetapi dengan adanya tanggapan dariPemohon Banding dan acara hasil pembahasan pemeriksaan, maka hasilRisalah Pemeriksaan Pajak pihak Pemeriksa Pajak tahun 2007 dan KepalaKantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima telah memutuskanuntuk menerima tanggapan dan penjelasan dari Pemohon Banding sehinggakoreksi atas Objek PPN untuk

  Putusan Nomor. 816/B/PK/PJK/2013Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima.

• Atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan yangditerima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua tanggal23 Desember 2011 dimana Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuanPemohon Banding atas SKPKB tersebut;3. Atas keberatan tersebut diatas, Terbanding menolak keberatan PemohonBanding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayarsebesar US$ 203,334.58 dengan mengeluarkan surat keputusan No.

• Berdasarkan Lampiran UU Pemda ini maka kewenangan atas IUP ParaPenggugat, sebagai PT PMA, berada pada Pemerintah Pusat;Halaman 11 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUNPLG (6) Pasal 11LZE, PP Usama, MINGIGE)~=nn0nnnnnnmennnnnnnnmnmenasnnnn"Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajibmenyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPOperasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUPOperasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalamrangka penanaman

  modal asing yang telah diterbitkan sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangkawaktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya PeraturanPemerintah ini untuk diperbarui IUPnya oleh Menteri sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan,,Berdasarkan Pasal 112E PP Usaha Minerba, seluruh dokumen terkaitdengan IUP Operasi Produksi untuk PT PMA, seperti Para Penggugat,harus diserahkan dari gubernur atau bupati/walikota kepada MenteriESDM dalam jangka waktu 1 tahun sejak

  Dalam hal ini,Halaman 13 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUNPLG21.perlu Para Penggugat tegaskan lagi bahwa Para Penggugat merupakan PTPMA berdasarkan Pasal 1 angka 3, 6, dan 8 Undangundang No. 25 Tahun2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal); (a)Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal;Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untukmelakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukanoleh penanam modal asing, baik yangmenggunakan modal asingsepenuhnya maupun yang

  Pasal 25 s/d Pasal 27 PP Usaha Minerba (yangmengatur tentang persyaratan bagi badan usaha untuk mendapatkanIUP eksplorasi dan IUP operasi produksi) ;sama sekali tidak mewajibkan Para Penggugat selaku pemegang IUPoperasi produksi untuk memiliki izin prinsip penanaman modal asing;Untuk kemudahan Majelis Hakim yang mulia, berikut kami kutip Pasal24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 PP Usaha Minerba;Halaman 20 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUNPLGPasal 24 ayat (1) PP Usaha Minerba

• puluh lima ruiah);Bahwa SKPKB PPN tersebut masih tidak sesuai dengan perhitungan PemohonBanding yaitu PPN Kurang Bayar Tahun 2008 sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh jutalima ratus ribu rupiah) dan PPN KB sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus riburupiah) tersebut sebenarnya sudah dilunasi pada Maret 2009 sebagaimana yangPemohon Banding sampaikan pada saat mengajukan Surat Keberatan;Bahwa SKPKB PPN, yang merupakan hasil pemeriksaan oleh Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus KPP Penanaman

  Modal Asing Dua sebagaiberikut:Berdasarkan GL:(Rp) Sales to PLN Sales non PLN(Rp)57.220.317.1353.761.191.880 Peredaran usaha sesuai SPT PPh Badan60.981.509.015 Berdasarkan SPT Masa PPN : Sales to PLN Sales non PLN55.696.995.9745.833.378.530 61.530.374.504 Sales to Non PLN : GL (PPh Badan) SPT PPN3.761.191.8805.833.378.530 Selisih sales to PLN (koreksi PPh Badan)2.072.186.650 Sales to PLN :GLKoreksi PLN Batam (PPh Batam)57.220.317.135799.200.000 Jumlah sales to PLN (PPh Badan) SPT PPN58.019.517.13555.696.995.974

• Merujuk kepada isiperjanjian ini, Tergugat hanya mengetahui PT THEP merupakan penanaman modaldalam negeri (PMDM), namun belakangan sudah menjadi penanaman modal asing(PMA), artinya Penggugat telah mengingkari isi perjanjian kerjasama Pasal 7 tersebut;3 Bahwa gugatan Penggugat kabur, judul gugatan Penggugat adalah GugatanWanprestasi, sedangkan di dalam Posita gugatan Penggugat poin 26, Penggugatmenyatakan atas pembatalan perjanjian tersebut, Pihak Penggugat menerimakeputusan pembatalan perjanjian

  Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadiPenanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi PenanamanModal RI tanggal 25 Februari 2008 atas permohonan dari pihak PT THEPtanggal 20 Februari 2008, pada huruf (b) :STATUS PERUSAHAAN:Dengan masuknya peserta asing Samtan Co.

  Bahwa pada halaman 4 di dalam Surat Persetujuan Perubahan Status PerusahaanNon Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal RI tanggal 25 Februari 2008 pada angka (5)disebutkan :Dalam hal terjadi peselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Indonesia,yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersediamengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaianperselisihan

  Modal Asing dari BadanKoordinasi Penanaman Modal RI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T33;Asli dan Foto copy Bukti Penjualan TBS oleh Tergugat kepada Penggugatdengan memakai DO Penggugat (PT PALMINDO MITRA LESTARI).

  Modal Asing (PMA) diperolehfakta peralihan status Penggugat menjadi Penanaman Modal Asing;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P71 berupa Akta Penyimpanan (depot)Surat Keputusan Nomor 026/THEP/VIII/2008 Nomor 454 tanggal 24 Agustus 2008diperoleh fakta Penggugat menunjuk Sdr H A Ramli Sutanegara SE, SH, MBA selakudirektur;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah tergambarsecara jelan kedudukan Penggugat mulai dari berdiri sampai dengan perkara aquodiajukan;Menimbang, bahwa selanjutnya

• Bahwa pada bulan Oktober 2013 dalam pelaksanaan Perjanjian SewaMenyewa (Lease Agreement) berkaitan dengan operasional Ubud HangingGardens oleh Tergugat, halmana Penggugat baru mengetahui jika Tergugatadalah Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk Penanaman Modal Asing(PMA) yang hanya boleh mengelola hotel minimal klasifikasi bintang 4(empat), sehingga dengan hal tersebut tentunya secara tegas Tergugat tidakboleh mengoperasionalkan Ubud Hanging Gardens dengan ijin usahaPondok Wisata Sanjiwani sampai

  Modal Dan Perijinan (BPMP) Provinsi Bali, diketahui Tergugatmemiliki Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor 165/11/PMA/2003, tanggal 24 Juli 2003 untuk Bidang Usaha Jasa ManajemenHotel International berlokasi di Kabupaten Gianyar Propinsi Bali dandisebutkan dalam lampiran Surat Persetujuan Perluasan Penanaman ModalAsing Nomor 165111/PMAI2003, tanggal 24 Juli 2003 jika Hotel yangdikelola adalah minimal bintang 4 (empat);Halaman 4 dari 38 hal.

  Nomor 3715 K/Pdt/201613.Bahwa selain itu. dalam kurun waktu tersebut Tergugat juga tidakmenyampaikan kewajiban Laporan Penanaman Modal (LKPM) secaraperiodik, terlebin Tergugat hingga saat ini tidak memiliki Ijin Usaha Tetap(IUT) terkait investasinya di wilayah Gianyar (Ubud Hanging Gardens);14.Bahwa pihak BKPM RI yang mengetahui dan menemukan pelanggarantersebut, telah melakukan teguran kepada Tergugat, dan akhirnya SuratPersetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor 165111/PMAI2003,tanggal 24

  Modal asing (PMA) dalammenjalankan operasional Ubud Hanging Gardens milik Penggugat berdasarkanLease Agreement (Perjanjian Sewa Menyewa) tanggal 30 April 2003, besertaperubahan pertama (addedum) tanggal 2 Mei 2005 dan perubahan keduatanggal 1 Juni 2007 adalah perbuatan wanprestasi;Halaman 8 dari 38 hal.

  Nomor 3715 K/Pdt/2016tersebut di atas, halmana terbukti Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalamRekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi selaku pihak Penyewa telah gagaluntuk memiliki validasi perijinan untuk menjalankan badan usahanya selakuPerseroan Terbatas dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) gunamenjalankan operasional Pondok Wisata Sanjiwani sampai dengan SanjiwaniVI (Ubud Hanging Gardens) milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian