Huruf B Lampiran Pergub Nomor 54/2013,yaitu:(1) melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumberair;(2) melakukan upaya pengawetan air;(3) melakukan upaya pengelolaan kualitas air danpengendalian pencemaran air;b.

Dari aspekkesehatan, pembangunan dan pengoperasian SPBU dekat pemukiman dapatmenimbulkan pencemaran air dan udara yang pada akhirnya akanmenimbulkan gangguan kesehatan. Dari berbagai penelitian yang dilakukanHalaman 7 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN MtrDepartemen Kesehatan bahwa, orang yang tinggal dekat lokasi SPBU dapatterkena penyakit Leukemia akut karena = menghirup uap yangdihasilkan/bersenyawa dengan bensin.

Pengendalian pencemaran air;b. Pengendalian pencemaran udara;c.

Pasal 11 ayat (2) Perda Nomor 5 Tahun 2011 terkait dengannorma: Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganmemperhatikan peraturan perundangundangan di bidang: a.pengendalian pencemaran air; b. pengendalian pencemaranudara; c. pengendalian kerusakan lingkungan hidup;dan/ataud. Kesehatan;10). Pasal 12 Perda Nomor 5 Tahun 2011;11).

ARIEF WICAKSONO 1201 (satu) bundel copy dokumen bercap basah Keputusan Dewan PerwakilarRakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/26/35.73.200/2015 tentanPembentukan Panitia Khusus IIl Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KoteMalang Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota MalanTentang Pengendalian Dan Pencemaran Air tanggal 15 April 2015ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang, MOCH.

ARIEF WICAKSONO 1201 (satu) bundel copy dokumen bercap basah Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Malang Nomor : 188.4/26/35.73.200/2015 tentang PembentukanPanitia Khusus IIl Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang DalamPembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang PengendalianDan Pencemaran Air tanggal 15 April 2015, ditandatangani Ketua DPRD KotaMalang, MOCH.

akhir inidi Kabupaten Kutai Kartanegara, yangditengarai diakibatkan oleh kegiatanpertambangan yang berlebihan di KabupatenKutail Kartanegara;Bahwa selain bencana banjir yang dapatdiakibatkan karena kegiatan pertambangan,terdapat juga dampak negatif yangdiakibatkan karena penambangan batu bara,diantaranya kerusakan infrastruktur jalanyang dilalui truk pengangkut batu bara,berkurangnya mata pencaharian masyarakyatdi sekitar areal penambangan dari hasilpertanian, perkebunan, rotan dan karet,terjadinya pencemaran

air akibat limbah danlubang galian yang dibiarkan memicuberkembangbiaknya nyamuk anophelesbalabacensis dan maculator atau) nyamukmalaria, yang terkena dampaknya adalahmasyarakat di sekitar tambang rentanterserang penyakit yang mematikan tersebutdan menyebarnya penyakit pernafasan karenapencemaran udara;Bahwa hal hal tersebut sebagaimana terlihatdalam berbagai pemberitaan di media massamaupun media elektronik mengenaiberitaberita soal banjir karena penerbitan KuasaPertambangan, dan oleh karena itu

Penelitian sangat diperlukanHalaman 27 dari 65 Putusan Nomor 5/Padt.G/2021/PN Lrtuntuk mengetahui tingkat pencemaran air di Suatu kawasan industri yangsedang dipermasalahkan dalam gugatan karena diduga air di kawasan tersebuttelah terjadi pencemaran. Demikian Pemeriksaan Setempat adalahpemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim/ majelis hakim perdata ditempat objek yang sedang disengketakan berada.

emas dapatdisedot oleh selang spiral.Terdakwa VIII UJANG ARIS berperan sebagai Penjaga asbuk (saringan emas).Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidakmemilik izin baik IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin PertambanganRakyat), atau TUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak berwenangyaitu Bupati Dharmasraya melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Kabupaten Dharmasraya.Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Kerusakan terhadap lingkungan antaralain yaitu Pencemaran

air disekitar tambang, menggangu bentang alam, sisa darilahan pertambangan tidak bisa dipakai lagi dan Kerugian terhadap negara yaitudalam hal ini berupa PNPB ( Pendapatan Negara Bukan Pajak ) dalam bentukRoyalty sebesar 3, 75 % kali harga jual per Kg Emas dan iuran tetap adalahUSD 2 Per Ha Per tahun.Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal158 UndangUndang nomor 04 tahun 2009 tentang Penambangan mineral dan Batu Barajo Pasal 55 ayat (1) Ke KUHP.Menimbang, bahwa atas

Jenisjenis perkara adalahsebagai berikut:Hal. 93 Putusan Nomor 296/Pdt/2020/PT.DKI(a) Pencemaran air (air permukaan) akibat berbagaikegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan,perhotelan, rumah sakit dan lainlain);(b) Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan,getaran dan kebauan) akibat kegiatan sektorpembangunan (industri, pertambangan dan kegiatanlainnya);(c) Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelolalimbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3atau Limbah B3;(d) Pencemaran

air laut dan atau perusakan laut(terumbu karang, mangrove & padang lamun);(e) Kerusakan lingkungan akibat illegal logging danpembakaran hutan;(f) Kerusakan lingkungan akibat kegiatanpertambangan dan illegal mining;(g) Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan danpembakaran lahan, usaha perkebunan illegal;(h) Pelanggaran tata urang, pelanggaran tata ruangyang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakanlingkungan;10.1.2 Bahwa dalil pokok Gugatan Penggugat pada adalahterjadinya kerusakan lahan

HOLCIM, Tbk dengan Terdakwa NUR INDAYANIK makapenyelesaiannya adalah secara keperdataan bukan diselesaikan denganmenggunakan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dandiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang TindakPidana Korupsi ;Bahwa uang kompensasi yang demikian ini sering diberikanolehperusahaanperusahaan kepada warga sekitar perusahaan yangterkena dampak dari pembangunan berupa pencemaran air, pencemaranudara

Pengembaliankesuburan tanah diperlukan puluhan bahkan tahunan.5) Meningkatnya suhu udara disekitarsekitar.6) Terjadinya pencemaran air.7) Terjadinya kerusakan ekosistem.Sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Dioko Marsono, PakarBidang Ekologi Sumberdaya Hutan UGM (vide bukti T3)Penanaman rehabilitasi DAS merupakan salah satu kewajibanpemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) baikpemegang IPPKH tambang maupun non tambang.

Terjadinya pencemaran air.7. Terjadinya kerusakan ekosistem.Bahwa setiap pemegang IPPKH wajib melaksanakan Reklamasidan/atau Rehabilitasi. Reklamasi dimaksudkan untuk memperbaikikondisi areal yang dilakukan eksploitasi agar pulih kembali (padahalsebenarnya tidak mungkin pulin kembali seperti kondisi semulakarena kerusakan yang ditimbulkan).

PT Rayon UtamaMakmur memproduksi Rayon sejak Oktober 2017;Bahwa, Saksi dan warga desa Pengkol sejak berdirinya pabrik PT RayonUtama Makmur merasakan pencemaran lingkungan ada pencemaran udaraberupa bau yang membuat Saksi dan warga sesak, mualmual serta merasatidak yaman didaerah lingkungan yang berdekatan dengan pabrik dan adajuga pencemaran air karena Saksi memiliki sebidang sawah, air yang mengalirdisawah Saksi juga mengalami pencemaran oleh pabrik tersebut;Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada foto

SOL, dalam dokumen amdalHalaman 30Putusan No.28/G/2014/PTUNM DNsudah disebutkan tentang kekhwatiran warga sepertiHancurnya Lingkungan Desa, (Terjadinya Longsorakibat pengeboran, Bocornya Sumur, polusi udara danwarga keracunan, hutan kami akan rusak, tanahmenjadi tandus, terjadinya kasus seperti LumpurLapindo , Tersingkirnya keberadaan putera Daerah,Pertanian owarga terganggu, pencemaran air,Ganggugan Kesehatan, Gangguan keamanan danketertiban, kesalahan teknis, relokasi, namun ataskekhawatiran warga

lahan yang sudah beroperasi sebab kegiatanpertanian dan perkebunan seperti aktifitas pemupukan, pengolahan tanah danHalaman 81 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bin.aktifitas lainnya secara kumulatif juga telah mengakibatkan tanah mengalamipenurunan kualitas atau telah terdegradasi, begitu pula adanya penggunaanherbisida, pestisida, pemupukan dengan menggunakan bahan kimia dankurangnya menggunakan pupuk organik dalam kegiatan perkebunan akanmenimbun residu dalam tanah, meningkatkan pencemaran

air tanah dankeasaman tanah;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan kegiatanmengerjakan kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan IUPHHKHA,meskipun tidak dapat dikatakan dalam skala yang masif namun tetap sajakegiatan yang demikian berpeluang menimbulkan kerusakan hutan di masamendatang, terlebih lagi ternyata Terdakwa sebagai seorang Sarjana Pertaniantelah mengorganisasikan sejumlah warga masyarakat untuk turut melakukankegiatan perkebunan (sebagaimana keterangan Terdakwa di

Secara ilmiah hutan mangrove diBali Selatan berfungsi sebagai pengendali interusi air laut,mereduksi polutan dan pencemaran air untuk menjagakualitas air serta tempat berbagai jenis fauna dan biota lautberkembang biak. Hutan Mangrove di Bali Selatan jugaberfungsi meminimalisir efek dari Tsunami karena, Balimemiliki sejarah terkena Tsunami, setidaknya telah tujuhkali Bali mendapat Tsunami dari tahun 1818 sampai 1994dengan ratarata kejadian setiap 25 tahun;e.

surat ketua RT;Bahwa karena tidak ad tanggapan maka para warga berkumpul danbermusyawarah melakukan dan memberikan surat kepada IMC bahwawarga keberatan dengan ganggugangangguan yang terjadi selama ini;Bahwa Saksi pernah merekam sendiri mengenai suara kebisingan yangdialami warga villa bintaro (bukti P10)Halaman 185 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRGBahwa Saksi merasa air sumur sudah mulai tercemar bakteri ecoli dantelah diambil samplenya sebelum pembangunan;Bahwa telah ada uji pencemaran

air terhadap rumah warga setelahpembanguan yang jaraknya jarak 4 meter dari rumah sakit dan hasilnyalebih tidak bagus;.

Namun pihak IMC danWalikota tidak hadir6. dan pertemuan pada tanggal 18 Maret, 24 Maret, dan 17 April;Bahwa pembangunan rumah sakit IMC dihentikan sementara setelahdilakukan demo tanggal 25 Februari 2017;Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar informasi dari IMCtentang dokumen amdal hingga sekarang;Bahwa saksi pernah lihat pengumuman tentang akan dibangunnyaperluasan IMC;Bahwa saksi pernah berinteraksi langsung dengan pihak IMC terkaitkeluhan saksi masalah kekhawatiran warga terhadap pencemaran

air,debu dan terkait tidak dilibatkannya masyarakat atau terkait proses IMC;Bahwa tuntutan warga tidak pernah dipenuhi pihak IMC pada pertemuandi kelurahan sehingga warga meminta IMC mau menyetop dan meninjauamdal kekuranganya.Halaman 187 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRG4.

Surat permohonan pesetujuan pemenuhan komitmen OSS;e Kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air olehpemrakarsa;e Siteplane dan DED IPBL dari proses sampai badan air penerima;e Neraca air yang menggambarkan keseluruhan proses sistem daripengambilan, pengolahan dan pemanfaatan air baku untuk prosesindustri ( dalam bentuk Flowcat);e Upaya meminimalisir air limbah, efisiensi energi dan sumber dayayang dilakukan berkaitan dengan pengolahan air limbah;e Dokumen uraian penanganan kondisi darurat pencemaran

air(SOP);Untuk TPS B3:e Scan pemenuhan komitmen izin prasarana usaha;Hal. 48 dari 82 Putusan Nomor 866/Pid.B/LH/2019/PN Bdge Dokumen rekapan mengenai jenis dan karakteristik limbah B3 yangdisimpan;e Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan LimbahB3 (Siteplane yang sudah disahkan Dinas terkait);e Dokumen rekapan yang menjelaskan tatacara pengemasan danpenyimpanan limbah B3;e Dokumen mengenai prosedur tanggap darurat Limbah B3 (SOPtanggap Darurat);e Dokumen mengenai rancang bangun fasilitas

pembuangan air limbah ke air atau Sumber air oleh pemrakarsa;Halaman 46 dari 80 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bdge Siteplane dan DED IPBL dari proses sampai badan air penerima;e Neraca air yang menggambarkan keselurunan proses sistem daripengambilan, pengolahan dan pemanfaatan air baku untuk proses industri( dalam bentuk Flowcat);e Upaya meminimaiisir air limbah, efisiensi energi dan sumber daya yangdilakukan berkaitan dengan pengolahan air limbah;e Dokumen uraian penanganan kondisi darurat pencemaran

air (SOP);Untuk TPS B3:e Scan pemenuhan komitmen izin prasarana usaha;e Dokumen rekapan mengenai jenis dan karakteristik limbah B3 yangdisimpan;e Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3(Siteplane yang sudah disahkan Dinas terkait);e Dokumen rekapan yang menjelaskan tatacara pengemasan danpenyimpanan limbah B3;e Dokumen mengenai prosedur tanggap darurat Limbah B3 (SOP tanggapDarurat);e Dokumen mengenai rancang bangun fasilitas penyimpanan limbah B3(DED);e Surat permohonan pesetujuan

/tr>

5.16

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 07585/sp2d/LS/D.PUPR/2018

5.17

Surat Perintah Pencairan Dana, Dinas Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nomor : 00593/SMP-LS/D.PUPR/2019

5.18

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

Air

5.19

Peraturan Pemerintah Perkerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggara Dana Alokasi Khusus Insfrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5.20

Surat Edaran Nomor : 21/SE/DC/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksaan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Dan Sanitasi

/tr>

5.16

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 07585/sp2d/LS/D.PUPR/2018

5.17

Surat Perintah Pencairan Dana, Dinas Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nomor : 00593/SMP-LS/D.PUPR/2019

5.18

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

Air

5.19

Peraturan Pemerintah Perkerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggara Dana Alokasi Khusus Insfrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5.20

Surat Edaran Nomor : 21/SE/DC/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksaan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Dan Sanitasi

(misalnya : clean up tentang pemulihan pencemaran air laut), maka dalamamar putusannya seyogyanya dapat memuat secara rinci teknis pelaksanaantindakan tertentu antara lain siapa yang mengawasi, siapa pelaksananya danhalhal teknis lainnya yang terkaitb.