melakukan tindak pidanasecara bersamasama memalsukan Akta Authentik sebagaimana dimaksud dalamPasal 264 ayat (1) k 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam suratdakwaan Pertama;2 Menjatuhkan pidana terhadap terhadap terdakwa RATNA NINGSIH.SH denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah segera ditahan;3 Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) eksemplar foto copy Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum LuarBiasa Badan Pendiri Yayasan Yayasan Perguruan Henderson No.10 Tanggal31 Mei 20031

diantar oleh terdakwa kepada Paul Sirait;e Bahwa saksi mengetahui tentang perkara perdata dengan Nomor 499/Pdt.G/2007/PN.Mdn dimana perkara tersebut juga mengenai Akta No.10 yang terdakwa buatdimana telah jatuh putusan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dansudah incraht;Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:1 (satu) eksemplar foto copy Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum LuarBiasa Badan Pendiri Yayasan Yayasan Perguruan Henderson No.10 Tanggal31 Mei 20031

Dasar hukum untuk melakukanbanding administratif terhadap KeputusanTergugat adalah Pasal 30 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2008.Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 20031) Pelanggaran atas pelaksanaan perundangundangan di bidang kepegawaian dapatdikenakan tindakan administratif,2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) berupaHalaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor19/G/2009/PTUN JKT.3)4)5)c. pencabutan keputusan atas pengangkatan,pemindahan atau pemberhentian ;Pencabutan

makasebagaiakibatdariputusnyahubungankerjaantaraPenggugatdengan Tergugat, TergugatwajibmembayarhakPenggugatsebesar 2 (dua) kaliketentuanPasal 156 ayat (2), 1 (Satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3), dan1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 13Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yangdalamhaliniadalahsebagaiberikut :HAK PENGGUGAT :e 2 (dua) kali KetentuanPasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 20032 X 9 bulanupah x Rp. 3.266.807, = Rp. 58.802.526.e 1(satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 20031

Dan dari pernikahan tersebuttelah dikaruniai 7 (tujn) orang anak kandung yang bernama:1.SARIATI Binti Syarifuddin alias Sarifuddin .2.ARMIYATI Binti Syarifuddin alias Sarifuddin,3.HADIJAH Binti Syarifuddin alias Sarifuddin ,4.SRI RAHMAWATI alias SERI RAHMAWATI Binti Syarifuddin aliasSarifuddin,5.SAPIAH Binti Syarifuddin alias Sarifuddin,6.MUHAMMAD RIFANI Bin Syarifuddin alias Sarifuddin7.HAMISAH Binti Syarifuddin alias Sarifuddin Bahwa pada tanggal 05 Desember 20031 yang lalu, Syarifuddinbin Abd

Suudi1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dengan nomor Polisi D1487TIwarna silver metalik tahun 20031 (Satu) buah SIM B1 umum an.

Nama Pembagian tanggal Pembagian Pembagian1 Juli 2003 tanggal 30 tanggal 22September 2003 Oktober 20031. Terdakwa Drs. Hi. M.M. Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. Tamher2. Adam Rahayaan, S.Ag. Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 3. Steven Tapotubun, S.lp. Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 4. W.F. Pattianakotta Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 5, Ir. A.W. Rahanra Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000.

29 Pembagian tgl 1Nopember 2003 Nopember 2003 Desember 20031. Drs. Hi. M.M. Tamher Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000.2. Adam Rahayaan, S.Ag. Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000. 3. Steven Tapotubun, Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000. S. lp.4. W.F. Pattianakotta Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000. 5. Ir. A.W. Rahanra Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000.6. Mozes Savsavwubun Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000. 7. Drs.

Nama Pembagian tanggal Pembagian Pembagian1 Juli 2003 tanggal 30 tanggal 22September 2003 Oktober 20031. Terdakwa Drs. Hi. M.M. Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. Hal 23 dari 87 Hal (Putusan No 40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb) Tamher 2. Adam Rahayaan, S.Ag. Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 3. Steven Tapotubun, S.lp. Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 4. W.F. Pattianakotta Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 5. Ir. A.W. Rahanra Rp. 5.000.000.

29 Pembagian tglNopember 2003 Nopember 2003 Desember 20031. Drs. Hi. M.M. Tamher Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000.2. Adam Rahayaan, S.Ag. Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000. 3: Steven Tapotubun, Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000. S. Ip.4. W.F. Pattianakotta Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000. 5. Ir. A.W. Rahanra Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000.6. Mozes Savsavubun Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000. 7. Drs.

l 15613/2003(3) (4)UU UU13/200313/20031 2 3 4 5 6 7 81 Gunarto7 thn /2,422,4 33,913, 7,267,2 6,177,1 47,357,00 600 00 20 920 2 Arifundi7 thn 2,422,4 33,913, 7,267,2 6,177,1 47,357,00 600 00 20 9203 Dharis 6 thn 2,422,4 29,068, 4,844,8 5,087,0 39,000,Purnom 00 800 00 40 640O133,716,480 (terbilang seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu empatratus delapan puluh rupiah)Menimbang, bahwa karena surat keterangan yang dibuat olehPenggugat sebagaimana bukti P11, bukti P12 dibuat secara sepihakyang

l 15613/2003(3) (4)UU UU13/200313/20031 2 3 4 5 6 7 81 Gunarto7 thn /2,422,4 33,913, 7,267,2 6,177,1 47,357,00 600 00 20 9202 Arifundi7 thn 2,422,4 33,913, 7,267,2 6,177,1 47,357,00 600 00 20 9203 Dharis 6 thn 2,422,4 29,068, 4,844,8 5,087,0 39,000,Purnom 00 800 00 40 640O133,716,480 Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelisuntuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI mi ST xeMenimbang, bahwa gugatan Kopensi

SATYATAMA GRAHA TARA, TANGGAL 04SEPTEMBER 20031.Hakim Banding tidak mempertimbangkan hasil penilaian ahli PT.Satyatama Graha Tara tanggal 04 September 2003, yang telahmenilai assetasset milik Pomohon Kasasi dan Il berupa :Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 265 K/PDT/2009 Sebidang tanah hak milik seluas 1.800 M?

156 (3) UU 13/2003UU 13/20031 2 3 4 5 6 7 81 Sihat 13 th 1.850.000 16.650.000 9.250.000 3.885.000 29.785.000Sinaga2 Dodoy 13 th4 bl 1.800.000 16.200.000 9.000.000 3.780.000 28.980.000Ondi3 Dedi 13 th6bl 1.188.435 10.695.915 5.942.175 2.495.714 19.133.804Mulyadi4 Rokhan 12 th 1.188.435 10.695.915 5.942.175 2.495.714 19.133.804i5 Budi 8 th 8bl 1.188.435 10.695.915 3.565.305 2.139.183 16.400.403Hidayat6 Iyus 10th11 bl 1.188.435 10.695.915 4.753.740 2.317.448 17.767.103Yusuf7 Ida 10 th3 bl 1.188.435

./20031.Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan di mana tanahpara Penggugat telah dilakukan pembersihan dengan membabat danmenebangi semua tanaman milik Penggugat oleh subjek hukum lain yangtidak ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara in casuyaitu CV Tiga Jaya dan PT Meta Epsi, yang jelasjelas diterangkan olehPenggugat dalam gugatannya ikut melakukan pengrusakan ataupenggusuran terhadap lahan Penggugat sehingga Penggugat merasadirugikan, dengan demikian gugatan Penggugat

telahmerugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah KabupatenKepulauan Mentawai, sejumlah Rp1.197.300.000,00 (Satu milyar seratussembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlahitu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dariBPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: S022/PW03/05/2007tanggal 26 Maret 2007, dengan perhitungan sebagai berikut:101)Kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, PengadaanBuku, DPP Guru TK tahun 20031

telahmerugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah KabupatenKepulauan Mentawai, sejumlah Rp1.197.300.000,00 (satu milyar seratussembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak tidaknya sejumlahitu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dariBPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: S022/PW03/05/2007tanggal 26 Maret 2007, dengan perhitungan sebagai berikut :1) Kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, PengadaanBuku, DPP Guru TK Tahun 20031

) lembar Surat keterangan Nomor : 100/336/TATA.PEM/2006 tanggal 08 Agustus 2006.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Asset PemerintahNomor :3336/TATA PEM/2006;2 (dua) lembar Surat Ukur Nomor : 120/Sabe/2006;1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemindahan danPenguasaan Hak dari Kelurahan Sabe Nomor : 25/K.BLBU/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006.1 (satu) lembar rangkap Sertifikat Hak Milik PemerintahKabupaten Luwu No. 7 tanggal 22 September 2006.1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 20031

No. 743 K/Pdt/20031. Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian ;2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjiankredit No. 020/PRK/MK/92 yang berlaku diantara Penggugat denganTergugat ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sejumlah Rp. 312.430.468,39 (tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratusenam puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen) kepada Penggugat ;4.

No. 460 PK/Pdt/20031. Sebidang tanah berikut bangunan permanen rumah tinggal di atastanah tersebut yang setempat dikenal dengan Jalan Cipete V No.15, Kelurahan Cipete Selatan, Jakarta Selatan ;2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 750 m2 berikut bangunanrumah tinggal permanen berlantai Il (dua) di Jalan JamblangRT. 0010/RW. O05 No. 6 Kelurahan Petukangan Utara, JakartaSelatan ;3.

Sby14berubah status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT).Pasal 59 UndangUndang Nomr 13 Tahun 20031) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untukperkerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatanpekeraannya akan selesai pada waktu tertentu, yaitu:a. Pekerja yang sekali selesai atau sementara sifatnya;b. Pekerja yang di perkirakan penyelesaiaanya dalam waktu yangtidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;c.

Hal demikian tindakantindakan Tergugat secaranyatanyata bertentangan dengan ketentuanketentuan Pasal 151 ayat1,2,dan 3 Jo Pasal 155 ayat 1,2,dan 3 Jo Pasal 164 ayat 3 UndangUndangNo.13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanPasal 151 Undang Undang Nomor 13 tahun 20031) Pengusaha, pekerna/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintahan, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja.2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan kerja tidakdapat dihindari

pemutusan hubungan kerja wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh ataudengan pekera/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidakmenjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaiaan perselisihan hubunganindustrial.Pasal 155Undang Undang Nomor 13 tahun 20031

minimum berdasrakan sektor pada wilayah provinsi ataukabupaten/kota:7) Upah miminum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hiduplayak.8) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikanrekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.9) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaiankebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.Pasal 90 UndangUndang No.13 Tahun 20031

) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimumsebagimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan Keputusan Menteri.Pasal 91 UndangUndang No. 13 Tahun 20031) Pengaturan pengupahan yang ditetapbkan atas kesepakatan antarapengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak~16~boleh lebih rendah

dari ketentuan pengupahan yang ditetapkanperaturan perundangundangan yang berlaku.2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebihrendah atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan,kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajibmembayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundangundanganyang berlaku.Pasal 185 UndangUndang No. 13 Tahun 20031) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal42 ayat (!)

Omas Maruf telah meninggal duniapada tanggal 5 Februari 2020 di rumah yang bersangkutan1 lembar fotocopy dari asli C Desa Wagamekar dengan kohir No 299dengan nama yang tercatat An Among Pradja Jajamin1 lembar surat keterangan domisili Nomor 593/53/VI/Pem, tanggal 3 Juni2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kantor Jelekong dan ditandatanganiDadan Sundana SP selaku Lurah Jelekong1 eksemplar fotocopy Perda Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2003tentang pemecahan Keluarahan Jelekong, tertanggal 2 Oktober 20031

Omas Maruf telah meninggaldunia pada tanggal 5 Februari 2020 di rumah yang bersangkutan1 lembar fotocopy dari asli C Desa Wagamekar dengan kohir No 299dengan nama yang tercatat An Among Pradja Jajamin1 lembar surat keterangan domisili Nomor 593/53/V1I/Pem, tanggal 3Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kantor Jelekong danditandatangani Dadan Sundana SP selaku Lurah Jelekong1 eksemplar fotocopy Perda Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2003tentang pemecahan Kelurahan Jelekong, tertanggal 2 Oktober 20031

No. 580 K/Pdt/20031. Pokok pinjaman Rp. 89.137.128,2. Tunggakan Bunga Rp. 147.130.734.3. Denda Rp. 242.359.394.,Total Rp. 478.627.256,Bahwa dalam gugatan Penggugat telah terjadi kesimpangsiuran yangmembingungkan mengenai jumlah pokok pinjaman. Hal ini dapat diterangkansebagai berikut :1. Tgl. 9 Oktober 1987, berdasarkan Surat Hutang Dengan Jaminan Nomor 23tertanggal 9 Oktober 1987, Pokok Pinjaman Rp. 392.500.000, (point 1bagian posita) ;2.

PENGGUGAT tidak beralasan untuk mengajukan gugatan, karena:1 Bahwa di dalam dalil para PENGGUGAT angka 1, 2, 4 dan 5 Gugatan a quo,PENGGUGAT mengakui dengan tegas bahwa berakhirnya hubungan kerjaantara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena telah berakhirnyaperjanjanjian kerja waktu tertentu;2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 154 huruf (b) Undangundang No.13 Tahun 2013 Tentang ketenagakerjaan (UU 13/2003), yang masingmasing berbunyi sebagai berikut:Pasal 151 ayat (3) UU 13/20031

tahun 2004 tentangPengadilan Hubungan Industrial) ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Hubungan Industrial di Kota Medan ;Bahwa Penggugat mempunyai hakhak pesangon yang tidak dianjurkan dalamAnjuran Tertulis Disnaker sesuai ketentuan UndangUndang No 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pasal 151, Pasal 155, Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No 13 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga KerjaNo 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan ;Pasal 151, UU No. 13 Tahun 20031