Ditemukan 237 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : agraria agaria aagraria aggraria agrarian agragria agarpara agrariaã anamaria
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-01-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 27 Nopember 2014 — - CHARLES SILALAHI LAWAN - S U J A D I - Drs. TENGKU AZAN KHAN - FARIDA HANUM, SH - INDRIATI SALIM - KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
38 — 13
  • PeraturanMenteri Negara Agararia/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah), Oleh Karena itu beralasan bagi Penggugat untuk menyatakanSertipikat aquo demi hukum harus dinyatakan sah dan berkekuataan hukumoleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah.Maka berdasartan halhal tersebut diatas.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 36/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
SUHARSONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
ANDY SINJAYA
259 — 178
  • menyampaikan surat kepada Tergugat tentang Keberatantindakan Pencatatan Peralihan Hak atas nama ANDY SINJAYA ....... dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat baru mengajukan upayaadministrative terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor. 2524/Kelurahan Gebang,Surat Ukur nomor. 00040/Gebang/2004 tanggal 06 Juli 2004, luas 192 M2terdaftar atas nama Andy Sinjaya (Tergugat II Intervensi), pada tanggal 22Februari 2021 dan keberatan tersebut disampaikan kepada Tergugat bukandisampaikan kepada Kementerian agararia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 26-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2513 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 —
36 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Agararia/Kepala BPN RI menerbitkan Surat KeputusanPemberian Hak Pengelolaan;i. Kemudian Tergugat Il menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 2Desa/Durian dan Desa Ambawang Kuala;5.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 02-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN SIGLI Nomor 3/Pdt.G/2013/PN-SGI
Tanggal 2 Januari 2014 — A. WAHAB BIN HANAFIAH LAWAN Pemerintah Republik Indonesia
46 — 3
  • kegiatan yang telah diputuskan untuk didanai dalamrapat ditingkat Kecamatan, dalam perkara ini bukti surat T2 merupakan laporan akhir(As Built Drawing) status pelaksanaan kegiatan, bukannya Berita Acara Hibbah tanahdari sipemilik tanah untuk pembangunan WC, apabila Berita Acara Hibbah tanah initidak ada konsekuensinya program tidak bisa melakukan pembangunan kegiatan dariusulan masyarakat karena tidak menyediakan dana untuk pembebasan tanah ;Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) Undangundang Pokok Agararia
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-04-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Sgl
Tanggal 16 Februari 2015 — PENGGUGAT : ALFRED DOTULONG LAWAN TERGUGAT : HERMANTO, HIRAWAN KUSPRIYADI, BASYIR SAHER,
50 — 10
  • Para Tergugat, perlu Para Tergugat tegaskan:Bahwa Register der Besluiten van den resident van Bangka en BiitonNomor : 192/ WB/ AGR, tanggal 12 Nopember 1947 dan Register derBesluiten van den resident van Bangka en Biiton Nomor : 193/ WB/ AGR,tanggal 12 Nopember 1947 atas nama UEM UAN FOEK , bukan merupakansuatu surat/ akta autentik yang dibuat oleh atau dikehadapan PejabatNotaris dan surat yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah produkKolonial Belanda dan secara otomatis sejak berlakunya UU Agararia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-04-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2854 K/Pdt/2011
Tanggal 19 April 2012 — LEBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (disingkat LPP TVRI) Vs. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, DK.
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Knususnya yang menyangkut hukum agararia yangdalam persidangan telah dikemukakan secara gamblang oleh saksi ahli.Pertimbangan judex facti tersebut adalah tidak dapat dibenarkan karena,sekalipun dalam ketentuan hukum acara perdata diberikan kewenangankepada hakim untuk tidak terikat pada keterangan saksi ahli.Ketidakterikatan hakim terhadap keterangan saksi ahli tersebut harusdidasarkan pada pertimbangan hukum yang benar dan substansiil,setelah mempertimbangkan dan mengkaji terlebin dahulu isi dariketerangan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 25-02-2010 — Putus : 29-09-2010 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 73/PDT.G/2010/PN.MDN
Tanggal 29 September 2010 — -HELENA BR. HUTAURUK LAWAN -WILLIAM CHANDRA ALIAS WCH
108 — 59
  • Tan TjaiKing kepada Menteri Pertanian dan Agraria di Jakarta, tertanggal 18 Juli1963, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T4 ;Fotocopy Risalah Pemeriksaan tanah (permohonan hak milik ) tertanggal30 Juli 1963, bermeterai dan tidak dapat diperlinatkan aslinya, diberitanda Bukti T5 ; Fotocopy Ichtisar Tentang Permohonan Hak Milik No.21/1963 tanggal 1Agustus 1963, bermeterai dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda Bukti T6 ;Fotocopy Petikan dari surat Keputusan Kepala Agararia
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-10-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 29-03-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 181/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
1.HERMINA MANURUNG
2.LUPERTINA MANURUNG
3.PARIAMAN MANURUNG
4.LEGERMAN MANURUNG
5.Ir. DHARMAWAN MANURUNG
6.RAPENDI ROSMAN MANURUNG
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
59 — 34
  • Daftar Surat Ukur.Bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah:Pasal 8 berbunyi: Bentuk daftar Tanah dan Daftar Nama serta caramengisinya ditetapbkan oleh Menteri Agararia.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 271/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 27 Oktober 2015 — CHARLES SILALAHI LAWAN SUJADI, DKK
46 — 12
  • PeraturanMenteri Negara Agararia/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah), Oleh Karena itu beralasan bagi Penggugat untuk menyatakanSertipikat aquo demi hukum harus dinyatakan sah dan berkekuataan hukumoleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah.Maka berdasartan halhal tersebut diatas.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Tanah
Register : 19-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 119/PDT/2018/PT BJM
Tanggal 30 Januari 2019 — PT Bangun Banua Kal.Sel, dkk lawan Anna Trisula Ilo Tjioe Ing, dkk
128 — 38
  • ., M.Hum. yang diajukan oleh TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa pemilik yangberiktikad baik ada disebut dalam Pasal 15 UU PokokPokok Agararia,setiap orang atau badan hukum yang memelihara secara aktif,merawat, menjaga, memperhatikan batasbatas, patokpatok danmemasang plang.Bahwa dari fakta hukum buktibukti surat yang telah diajukan olehPembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakniBukti T.24, Bukti T.27, Bukti T.29, Bukti T.30, Bukti T.32, Bukti T.33, BuktiT.34
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pertanahan
Register : 15-03-2011 — Putus : 07-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAMBI Nomor 4/G/2011/PTUN.JBI
Tanggal 7 Juli 2011 — EDY MULYADI (PENGGUGAT) melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI - dkk (TERGUGAT)
143 — 67
  • Tahun 1960tentang tentang Perturan Dasar Pokok Pokok Agararia joPasal 1 Butir 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;c. Karena Penggugat bukan pemilik atas tanah ObjekSengketa dan tidak mempunyai alat bukti apapun atashak kepemilikannya sesuai peraturan perundang undanganyang berlaku maka Penggugat tidak mempunyaikepentingan sehingga tidak mempunyai kewenanganmengajukan gugatan ini; 3. Eksepsi Gugatan Prematurea.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 03-12-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 230/PDT/2014/PT PBR
Tanggal 5 Februari 2015 — Pembanding/Penggugat : Drs. M. Najib, SMH
Terbanding/Tergugat : Suherman Diwakili Oleh : FIRDAUS AJIS, SH.MH & Rekan
Terbanding/Tergugat : Abu Bakar, SH Diwakili Oleh : EDI AZMI, SH & Rekan
Terbanding/Tergugat : Hj. Darwani
Terbanding/Tergugat : Hermanto
Terbanding/Tergugat : Erizal
Terbanding/Tergugat : Yulimar Diwakili Oleh : ELLYNOVEA SHAFRIE, SH dan HENDRYZAL, SH
Terbanding/Tergugat : Fatimah Any
61 — 42
  • Karena lahan a quobukanlah hak miliknya tetapi adalah hak pakai yang menurutketentuan UU Pokok Agararia No.5 tahun 1960 bersifat sementaradengan jangka waktu 10 tahun, didaftarkan dan jika pemilik hakpakai tersebut meninggal dunia maka hak tersebut tidakmenjadi/jatuh kepada ahliwarisnya tetapi batal dengan sendirinya,dapat dialinkan kepada pihak lain tetapi harus ada izin dari pejabatyang berwenang.Dari landasan hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkanbahwa tidak benar dan tidak berdasarkan
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata
Register : 26-06-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 25-03-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Gst
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
1.Yusniar Sihura
2.Muhammad Rasyid Harefa
3.Yuniar Harefa
4.Ernawati Harefa
5.Nurfarida Harefa
6.Ahmad Safii Harefa
7.Nurnilam Harefa,S.Pd
Tergugat:
1.Aliran Dachi
2.Minhoa
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan
82 — 13
  • Bahwa dengan demikian dari uraianuraian tersebut diatas penerbitansertifikat telah memenuhi ketentuan pasal 19 ayat 1 dan 2 UUD No.5 tahun1960 tentang peraturan dasardasar pokok agararia dan peraturan pemerintahNo.10 tahun 1961 jo.PP.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 08-04-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 25/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 12 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat : Drs. T. Zakaria
Terbanding/Penggugat I : Hafni Zahara Binti MAHMUD
Terbanding/Penggugat II : Eva Susantina Binti Mustafaruddin
Terbanding/Penggugat III : Melta Variza Binti Mustafaruddin
Terbanding/Penggugat IV : Vivi Nurzeha Binti Mustafaruddin
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banda Aceh
37 — 19
  • pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;Dengan itikat baik Turut Tergugat dan mengacu pada peraturanperundangundangan yang berlaku, juga telah dilaksanakanPemeriksaan Lapangan terhadap objek sengketayang dihadiri olehPenggugat, Tergugat, Staf Kantor Camat Kuta Alam, Aparat GampongLamdingin, serta tetangga yang tanahnya bersebelahan;Dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa Kantor Pertanahan Kota BandaAceh telah mengikuti dan menaati Standar Operasional Pelayanan(SOP) yang berlaku di lingkungan Kementerian Agararia
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 04-09-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PA PINRANG Nomor 623/Pdt.G/2017/PA.Prg
Tanggal 19 Juli 2018 — - H. USMAN BIN BONGGO LANGGA dkk - H. M. SUWARDI BIN MUHAMMAD NUR
89 — 31
  • MuhammadNur Budianto semasa hidupnya yang tidak melalui prosedur hukumyang ada.Bahwa cacat hukum administrasi sebagaimana yang disebutkandalam Pasal 107 Permen Agraria 9/1999 bahwa cacat hukumadministrasi dimaksudkan dalam Menteri Agararia 9/1999 pasal 106ayat (1) jo Pasal 119 adalah :38a. Kesalahan prosedur;b. Kesalahan penerapan Peraturan Perundangundangan;c. Kesalahan.Subyek Hukum;d. Kesalahan Subyek Hak;e. Kesalahan Obyek Hak;f. Kesalahan perhitungan luas;g.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dk vs PT. MAJU SUKSES SENTOSA
56 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat adalah sebagai Badan Hukum apabila akan memperolehtanah untuk kepentingan usahanya dalam rangka penanaman modaldiwajibkan terlebih dahulu untuk mempunyai Izin Lokasi dari BupatiKabupaten Bekasi sebagaimana diatur dalam ketentuan PeraturanMenteri Negara Agararia / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
Pengadilan PN TEBO Perdata Tanah
Putus : 28-07-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN TEBO Nomor 02/PDT.G/2015/PN Mrt
Tanggal 28 Juli 2014 — 1. Nama : YAMTI, Umur : ± 48 tahun, Pekerjaan : Karyawati PTPN. VI, 2. Nama : SUNARYO, Umur : ± 34 tahun, Pekerjaan : Tani, 3. Nama : MUSTAJAB, Umur : ± 32 tahun, Pekerjaan : Tani,  No. 1 adalah merupakan Ibu Kandung dari No. 2 dan No. 3, sedangkan No. 2 dan No. 3 adalah beradik – kakak kandung dan merupakan Anak Kandung dari No. 1 dan Almarhum SUWARTO, sehingga ketiganya adalah merupakan Ahli Waris, dari Almarhum SUWARTO ; , Selanjutnya disebut sebagai :P A R A P E N G G U G A T ; 1. Nama : SAMINAH (Pr), Umur : ± 60 Tahun, Pekerjaan : Petani ; 2. Nama : EKO, panggilan sehari – hari (Lk), Umur : ± 22 Tahun, Pekerjaan : Tani  No. 1 adalah merupakan Ibu Kandung dari No. 2, keduanya adalah merupakan isteri sah dan anak kandung dari Almarhum, KUADI, selanjutnya disebut P A R A T E R G U G A T ;
80 — 32
  • tidaklah mungkin dan atau tidaklah akan pernah terjaditerhadap bidang tanah objek perkara yang telah diperuntukkan dan dijadikan miliksuami dan atau bapak Penggugat yang bernama Suwarto oleh Kepala Unit PemukimanTransmigrasi Rimbo Bujang II, akan diserahkan kepada suami dan atau bapakTergugat yang bernama Kuadi ;Dimana pada saat proses Penerbitan Sertifikat atas tanah objek perkara ditahun 1981,maka kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Rimbo Bujang II, yang bernamaM.DJAAFAR bersama sama dengan pihak Agararia
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-04-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 129/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 12 Juli 2017 — Pembanding/Tergugat I : H. SSOMPA SALIHU
Pembanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU
Terbanding/Penggugat : MUH. NUR S
27 — 12
  • Bahwa hak milik atas tanah terjadi bukan karena dikuasainyaatas suatu bidang tanah akan tetapi terjadi karena adanyapenetapan pemerintah dan berdasar peraturan ketentuan undangundang sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Pokok Agararia No. 5 Tahun 1960 jo PeraturanMenteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang PenegasanKonversi dan Pendaftaran Bekas HakHak Indonesia atas tanah jopasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 dan penjelasanya jo PeraturanMenteri Negara Agraria
Pengadilan PN KETAPANG Perdata Tanah
Putus : 02-09-2014 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Ktp
Tanggal 2 September 2014 — JAMALUDIN,dkk lawan Sekretaris PERKATNI GOTONG ROYONG (HAJI HANAFI MUKRI),dkk
117 — 30
  • Fotocopy Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Hak Milik dalampelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agararia 1983/1984 Nomor : II/UMProna 1986, diberi tanda bukti T1;10.11.12.13.14.15.16.39Fotocopy Surat Tanda Terima Penyerahan Hak dan Pemberian Ganti Rugiatas Tanah kelebihan dari Batas Maksimum, diberi tanda bukti T2 ;Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris UDI Bin LODJEK tanggal 14 April1995, diberi tanda bukti T3 ;Fotocopy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dari H.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 10-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 13/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
264 — 106
  • Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Peraturan MenteriNegara Agararia Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1996 tentang tentangPengukuran dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan PendaftaranTanah dengan baik dan benar.2.