penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan mengajukan barangbukti berupa : 1 (Satu) kantong Plastik kecil berwarna putih yang didalamnya berisiserbuk Kristal yang diduga adalah sabu dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitamHalaman 22 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Smlsehingga status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusandibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi

Anotasi terhadap putusan perkara DPRD KabupatenCibinong Jawa Barat periode 19992004 ; Putusan Nomor420/Pid.B/2005/PN.Cbn., juncto ; Putusan Nomor111/Pid.B/2006/PT.Bdg., juncto ; Putusan Nomor : 2929 K/Pid/2006 ;Bahwa bukti tertulis tersebut (angka .1 s/d angka 1.8)oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan sebagainovum/bukti baru dalam permohonan peninjauan kembalipada perkara ini oleh karena bukti tersebut selamapersidangan di Pengadilan Negeri Rembang dan PengadilanTinggi Jawa Tengah di Semarang

No. 111PK/Pid.Sus/2009AnotasiCibinongterhadap putusan perkara DPRD KabupatenJawa Barat periode 19992004 ;Putusan Nomor : 420/Pid.B/2005/PN.Cbn., juncto ;Putusan Nomor : 111/Pid.B/2006/PT.Bdg., juncto ;Putusan Nomor : 2929 K/Pid/2006 ;Anotasi putusan sebagai berikutKasus PosisiDalam perkara pidana khusus ini telah diajukan sebagaiTerdakwaTerdakwa :. Sutadi, SH.,MM. = mantanKetua DPRD Kota Depokperiode 1999 s/d 2001 ;Il. H. Naming D. Bothin, S.Sos.

M.Hasbullah R.S.Pd., M.Hum., terbukti melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatantersebut bukan merupakan kejahatan maupunpelanggaran ; Melepaskan paraTerdakwa dari segalatuntutan hukum ; Memulihkan hak paraTerdakwa dalamkemampuan, kedudukandan harkat sertamartabatnya ; Menyatakan barang buktiDEMUPA 3 ieeseetw eee ee ewe:@8i j; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkatperadilan kepada Negara ;Bahwa atas dasar anotasi perkara tersebut' diatasmembuktikan perkara tindak pidana

Halini patut dijadikan bukti bahwa dalam perkarapenyusunan Anggaran Belanja DPRD para anggota DPRDtidak dapat dipersalahkan karena termasuk dalamtindakan administrasi ;Anotasi tersebut dapatlah dijadikan novum/bukti baru(selengkapnya dalam lampiran memori PeninjauanKembali) ;Hal. 140 dari 133 hal. Put.

dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masapenangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukandipersidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa dari anotasi

Kantor Agraria danTata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Mamasa, AlamatKantor Jalan Rante Katoan (buntu kasisi), Kelurahan Mamasa, KecamatanMamasa, Kabupaten Mamasa, walaupun tidak menguasai secara langsungterhadap tanah obyek sengketa akan tetapi Turut Tergugat Il sebagai pihakyang telah mengeluarkan atau menerbitkan sertipikat terhadap tanah obyeksengketa tersebut di atas;Bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin A.

Penggugat) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIRbahwasanya barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, ataumengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untukmembantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hakatau peristiwa tersebut dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dariRetnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya HukumAcara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu,

dilinat secara kasus demi kasus,menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepadapihak yang paling sedikit diberatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBg atau Pasal163 HIR tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannyaPenggugat berkewajiban untuk membuktikan dalildalil dalam gugatannya danKuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat Ilberkewajiban untuk membuktikan dalildalil sangkalannya;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi

itu ditempat akta dibuat,sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undangundang HukumPerdata dan Pasal 285 RBg atau Pasal 165 HIR terhadap akta otentik tersebutmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleding enbindende bewijskracht) dan batas minimal pembuktiannya mampu berdiri sendiritanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimalpembuktian sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam anotasi

jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN SmlMenimbang, bahwa dari anotasi

perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakatmaka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepadaTerdakwa adalah hukuman pidana penjara ;Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsungMajelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan pemaaf maupun alasanpembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawabanpidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwatersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa dari anotasi

atas tanah objeksengketa, maka Badan Pertanahan Kota Palu harus ditarik sebagai pihak dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menjadikan atau menarik seseorang ataubadan hukum menjadi pihak dalam suatu perkara adalah hak penggugat yaituberdasarkan adanya hubungan hukum dan penggugat merasa dirugikan haknyaatau kepentingannya karena perbuatan / keadaan orang atau badan hukumtersebut, hal ini bersesuaian dengan anotasi

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 RBg terdapat adanya asas siapayang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya , dalam hal ini apabilakita membaca anotasi dari Retnowulan Sutantio, S.H., dan IskandarOeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek,diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangatmudah.

Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknyatidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapiharus dilinat secara kasus demi kasus, menurut kedaaan yang kongkrit danpembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikitdiberatkan;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutanto,S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.

peradilan pidanamengacu pada pertanggungjawaban pribadi (personal liability) dalam halseorang melakukan tindak pidana, sehingga walaupun barang bukti tersebutHalaman 33 dari 30 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PN Bon.bukan milik terdakwa, bukan berarti terdakwa tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh karena dalam ajaran tentangpertanggungjawaban pidana ada salah satu asas yang berbunyi Geen StrafZonder Schuld (tidak ada pidana tanpa kesalahan) dalam hal ini menuruthemat Majelis Hakim sesuai dengan anotasi

Bahwa berdasarkan referensi, dalam buku Anotasi UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yangditerbitkan oleh Universitas IndonesiaCenter for Study of Governance andAdministrative Reform (UICSGAR), tahun 2017, BAB V, Hal 233, alineakedua disebutkan:khusus mengenal gugatan yang diajukan oleh LBH Padang ke GubernurSumatera Barat, Dr.

baik terhadap orangitu sendiri maupun orang lain, telah terpenuhi pula ; Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umumtelah terbukti dan Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa adalah pelakunya, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaanKedua Penuntut Umum tersebut ; Menimbang, bahwa olh karena dakwaan Kedua dari Penuntut Umum terbuktisecara sah dan menyakinkan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana ; Menimbang, bahwa dari anotasi

telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pulamengajukan barang bukti, sehingga status barang bukti tersebut akandisebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi

terdakwa tersebut dapatiah ditolak ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapatbahwa di dalam sistem peradilan pidana mengacu pada pertanggungjawabanpribadi (personal liability) dalam hal seorang melakukan tindak pidana, dalamajaran tentang pertanggungjawaban pidana ada salah satu asas yang berbunyiGeen Straf Zonder Sdiuld' (tidak ada pidana tanpa kesalahan) dalam hal iniHalaman 37 dari 43 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2016/PN Byl.menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan anotasi

Selanjutnya di dalam Anotasi Putusan Onvoldoende Gemotiveerd sebagaisalah satu wujud kekhilafan hakim (Varia Peradilan, Majalah Hukum TahunXXVII Nomor 317 April 2012, hal.5355) (vide Putusan Peninjauan KembaliNomor 207 PK/Pdt/2010) disebutkan bahwa suatu putusan yangmengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata adalah suatupelanggaran atas kewajiban hukum berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur sebagaiberikut:Putusan pengadilan selain

dijadikansebagai pihak dalam mengajukan gugatannya;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatugugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut suatu hak atas sebidangtanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditariksebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah orangorang yangsecara nyata benarbenar menguasai atau menghaki tanah yangdisengketakan dalam perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan anotasi

(tujuh belas ribudelapan ratus meter persegi) akan jadi milik Penggugat; b) Akan dibentuk badan usaha dengan 40% nilai saham usahaakan diberikan kepada Penggu gat; c) Para Tergugat berkewajiban membangun 18 (delapan belas) vilalengkap dengan 13 (tiga belas) kolam renang, 1 (satu) spaeksklusif, 1 (satu) restoran dan bar, ruang duduk santai di tepipantai, lobby, ruang staf, ruang laundry, ruang kerja untukkepentingan perbaikan/maintenance dan penyimpanan;; Anotasi Para Tergugat; Majelis Hakim yang

gugatannya, dalam angka 7, Penggugat mendalilkan; beeees setelah melalui beberapa kali pembicaraan dan negosiasi,kemudian telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I danTergugat II untuk investasi tersebut, dimana Penggugat akanmemperoleh 50% hak atas tanah sebagai hak milik dan 40% sahamdalam usaha resort yang keseluruhannya akan dibuatkan dalamakta, atas kesepakatan (lisan)maka Penggugat telah melakukanpenyetoran uang sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar limaratus juta rupiah)...; Anotasi

hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam sistem peradilan pidanamengacu pada pertanggungjawaban pribadi (personal liability) dalam hal seorangmelakukan tindak pidana, sehingga walaupun barang bukti tersebut bukan milikterdakwa, bukan berarti terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karenadalam ajaran tentang pertanggungjawaban pidana ada salah satu asas yangberbunyi Geen Straf Zonder Schuld (tidak ada pidana tanpa kesalahan) dalam halini menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan anotasi

seharusnya didahulukan, padadasarnya yang dimaksud sebagai Tergugat adalah orang yang dirasa melanggarhak Penggugat atau hak mereka itu dan tidak mau secara sukarela melakukansesuatu yang diminta itu, sehingga Eksepsi inipun harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa Eksepsi yang menyatakan bahwa tidak ada hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat I karena selama ini tergugat I tidakpernah membuat kesepakatan atau perjanjian bersama dengan Penggugat, sehinggagugatan Penggugat salah alamat, menurut anotasi

tersebut harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat dan mengambil sikap bahwa Eksepsi dari KuasaHukum Tergugat I tersebut, harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok perkara dalam perkara A Quo sebagaimana dibawah ini ;Menimbang , bahwa dalam pasal 163 HIR terdapat adanya asas siapa yangmendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya , dalam hal ini apabila kitamembaca anotasi

Sebagai patokan dapatdikemukakan , bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkanmemberikan bukti , akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus , menurutkedaaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihakyang paling sedikit diberatkan ; 206Menimbang , bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutantodan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A.

pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan,dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 547 K/Sip/1971 , tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktianyang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif ,adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikansesuatu yang positif , yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebihmampu untuk membuktikannya ;Menimbang, bahwa dalam anotasi

Bahwa namun perlu diketahui permohonan apa saja yang dapatdimohonkan kepada Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang dapat digunakanuntuk permohonan guna memperoleh putusan penerimaan permohonan, agartidak terjadi tumpang tindih atau kekacauan hukum antara pengajuan gugatandan permohonan keputusan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara,bahkan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dalam praktekpermohonan fiktif positif.h. bahwa dalam buku Anotasi Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi

PenggugatKonpensi dibebani untuk membuktikan dalildalil gugatannya dan sebaliknyaTergugat Konpensi, dan Turut Tergugat Konpensi untuk membuktikan dalildaliljawabannya/sangkalannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIRbahwasanya barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, ataumengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untukmembantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hakatau peristiwa tersebut dalam hal ini apabila kita membaca anotasi

diberatkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBg atauPasal 163 HIR tersebut diatas maka Mejelis Hakim berpendapat bahwasanyaPenggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, dan Turut Tergugat Konpensiberkewajiban untuk membuktikan seluruh dalildalil dalam gugatannya danmembuktikan seluruh dalildalil sangkalannya, sehingga Penggugat Konpensidan Tergugat Konpensi, dan Turut Tergugat Konpensi masingmasingberkewajiban untuk membuktikan halhal tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi