pertimbangan di atas maka eksepsiTergugatditolak untuk seluruhnya,dansyaratsyarat formil gugatan Penggugat telahterpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa a quo dalam pokok perkaranya;DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwasetelah Majelis Hakimmempelajari Gugatan,Replik, Bukti Surat,dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, danKesimpulandari Tergugat, selanjutnyaberdasarkan kewenangan Hakim Peradilan TataUsaha Negara yang bersifat aktif (Dominus

keterangan pihakpihak yang berkaitan serta memeriksa buktibukti yangrelevan, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari segi prosedural maupunsubstansi di atas (vide supra), maka mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian40Peraturan PerundangUndangan secara mutatis mutandis juga dijadikan dasarpertimbanganobjek sengketa a quo berdasarkan pengujian AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik; Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Dominus

Majelis Hakim ;oencee Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat sertamenguatkan dalil jawaban, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti suratyang telah bermeterai cukup diberi tanda T Il INTV 1 s/d T II INTV 10, sertamengajukan 2 (Dua) orang saksi yang bernama Salaka, dan Nelly Tetahelusemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan ;soecees Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa tata usaha negara,Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (dominus

satu tahun; Bahwa saksi diminta oleh Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) untukmenjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan dikasih tahubahwa akan ditanya seputar pergi ke Kantor Pertanahan Pandeglang; Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan pula tidakmenghadirkan saksi walaupun sudah diberikan kesempatannya; Menimbang, bahwa guna menemukan kebenaran materiil dalam sengketa aquo, dan sesuai dengan asas Hakim aktif (Dominus

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat danTergugat II Intervensi memberikan bantahan sebagaimana dalam jawaban, duplikdan kesimpulannya masingmasing, oleh karena itu dalildalil para pihak itu harusdibuktikan kebenarannya dalam sengketa ini; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil tersebut masingmasingpihak telah mengajukan alatalat bukti sebagaimana termuat dalam duduk sengketa;Menimbang, bahwa dalam rangka upaya menemukan kebenaran materiil,maka sesuai dengan asas dominus

; Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menyelesaikan perkara iniberpedoman pada ketentuan pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara besertapenjelasan yang menentukan : Hakim menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, danuntuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya 2 (dua)alat bukti berdasarkan keyakinan hakim dan hal ini sesuai denganasas dominus

pemeriksaan perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2001/PN.Gir dan/atau sejak persidangan perkara tindak pidanaringan Nomor 54/Pid.R/2011/PN.Gir di Pengadilan NegeriGianyar ; Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam putusan PengadilanNegeri Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2001/PN.Gir maupun putusan PengadilanNegeri Gianyar Nomor 54/Pid.R/2011/PN.Gir tersebut tidak dicantumkansecara terperinci kapan persidangan dengan acara pembuktian tersebutdilaksanakan, melainkan termuat dalam berita acaranya, makaberdasarkan asas dominus

bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan Melanggar AsasAsas umumPemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agarKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sahdan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang menjadi objek sengketa tersebut ;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum(rechtsbescherming) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa aquo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus

ReplikP@NQQuU al; 99 2nnn nnn nnn n nn nnn nn nnn nnn en nnn cen nnn n nnn ne nnne cesMenimbang, bahwa terhadap jawab jinawab dari masingmasing pihaktersebut, baik terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupunbantahan dari Pihak Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini: Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yangmengatur mengenai eksepsi yang dapat diajukan, maka Majelis Hakim dengankewenangannya berdasarkan asas dominus

surat yang diberi tanda T1 sampaidengan T 7 bukti bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya dipersidangan, demikian pula Tergugat Il Intervensi/Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.Il Intv.1sampai dengan T.Il Intv.29 bukti bukti tersebut bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta menghadirkan 2(dua) orang saksi di muka persidangan;Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masingmasing pihak,dengan mendasarkan pada asas dominus

NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.Intv.26 C bukti bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya kecuali bukti T.Il Intv7, T.ll Intv9, T.ll Intv15, T.ll Intv24,T.ll Intv26A, T.Il Intv26B, sedangkan T.ll Intv22 berupa asili, sertamenghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan;Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masingmasing pihak,dengan mendasarkan pada asas dominus litis dan asas pembuktian bebasterbatas, merujuk pada ketentuan pasal 107 beserta penjelasannyaUndangUndang Nomor

Bahwa dalam rangka pemeriksaan persiapan Penggugat sangatmengharapkan penjelasan dan nasihat dari Pengadilan Tata UsahaNegara (con quis) Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untukmenentukan tanggal mengetahuinya obyek sengketa dari aspek kajianteoritis, yuridis, dan praktek sehigga atas dominus litis tidak hanya berupaslogan tapi benarbenar teraplikasi sehingga law in the book dan lawinthe action berjalan seiring ;IV. Hak gugat ( legal standing) dari Pengqugat.1.

danTergugat II Intervensi/Terbanding tidak menyampaikan buktibukti tambahan olehkarenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah melepas haknya, selaindari pada itu buktibukti Penggugat/Pembanding samasama dapat dijadikan buktibukti Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding oleh karenanyaMajelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaanPokok Perkara pada Pengadilan TingkatMenimbang, bahwa terlepas dari pendirian masingmasing pihak, denganmendasarkan pada asas dominus

antaraDupoer Finance B.V. dengan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dan telah mengabaikan persyaratan pemilikmantaat/beneficial owner untuk dapat tidaknya Pasal 11 ayat (4) P3BIndonesiaBelanda diterapkan, karena dengan demikian Majelis telahmembatasi kewenangannya sendiri secara tidak sah, padahal MajelisHalaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 820/B/PK/PJK/201410.11.Hakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus

PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis HakimPengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus Iitis),sehingga seharusnya persyaratan pemilik manfaat/beneficial owner tidakboleh diabaikan begitu saja hanya karena penilaian bahwa PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) secara implisit telah mengakuibahwa Dupoer Finance, B.V. adalah pemilik manfaat/beneficial owner daribunga.Bahwa Pemohon Peninjauan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarberpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan Penggugat/Terbandingdiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Sertipikat Hak Milik Nomor95 tertulis atas nama Ny.Murni, terletak di Desa Namlea Kabupaten Buru yangdijadikan objek gugatan secara yuridis telah batal berdasarkan bukti T5,T9,T10 sesuai Jawaban Tergugat/Terbanding tertanggal 12 SeptemberMenimbang, bahwa terlepas dari pendirian masingmasing pihak,dengan mendasarkan pada asas dominus

Objek gugatannya haruslah berupa keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa sesuai dengan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara diBidang Tata Usaha Negara yang berasaskan dominus Iitis yaitu hakim bersifataktif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 107 Undangundang Nomor 5tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Judex Facti diberikewenangan untuk mencari kebenaran materiil dalam pembuktian, menentukanapa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian.Sehingga tidak terikat dengan

Putusan a quo tidak sesuai dengan asas hukum dominus Iitis, dimanahakim seharusnya bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satupihak dan mendasarkan pada kebenaran materiil. Hal ini terbukti daripertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutusperkara aquo yang mengabaikan begitu saja fakta hukum dan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon PK, padahal berdasarkanketentuan Pasal 76 jo.

yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo, Pertama, Majelis Pengadilan Pajakmengesampingkan bukti pendukung (P40, P41, P49 sampai denganP51) yang disampaikan oleh Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali yang bersifat menentukan berkaitan dan dominus

yang diderita saksi Cahya Ramadhanhanya sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) sebagaimana yang ditentukandalam Perma Nomor 02 tahun2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringandan Jumlah Denda Dalam KUHP, sehingga berdasarkan alasan tersebut menurutsdr.Penasehat hukum, terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum,karena telah salah melakukan proses beracara terhadap diri terdakwa.Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang akandiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sepenuhnya adalah dominus

.), maka memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negarayang dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara;Dimohonkannya pembatalan atas keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa ke2 ini adalah karena obyek sengketa ini berhubungan denganobyek sengketa ke1 yang sengketa terhadapnya di tingkat pertama harusdiajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;Bahwa dalam acara Peradilan Tata Usaha Negara maka Hakim adalahbersifat aktif (dominus litis) bahkan berdasarkan yurisprudensi MahkamahAgung

2.6Perjanjian Pinjaman No. 014.DL/12/04 tanggal 9 Desember 2004 (antaraDupoer Finance B.V. dengan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dan telah mengabaikan persyaratan pemilikmanfaat/beneficial owner untuk dapat tidaknya Pasal 11 ayat (4) P3BIndonesiaBelanda diterapkan, karena dengan demikian Majelis telahmembatasi kewenangannya sendiri secara tidak sah, padahal MajelisHakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus

120) bahwa "Hakim Administrasi diberikan peran aktif KarenaHakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetap berlakunyasuatu keputusan administrasi negara yang nyata keliru dan jelasbertentangan dengan undangundang yang berlaku, hanya karena alasanpara pihak tidak mempersoalkannya dalam objek sengketa., PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis HakimPengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus

dengan undangundang;Adapun penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilankhusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkunganperadilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.Dengan demikian, sesuai dengan UndangUndang Tata UsahaNegara maka Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yangberada di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Adapun sesuai dengan Pasal 107 UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara, Pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara padadasarnya menganut asas dominus

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apayang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagipara pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas pada fakta dan halhal yang diajukan olehpara pihak;Asas Dominus Litis tersebut, juga sejalan dan sangat terkait dengan:e Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir danmempunyai kekuatan

atas namanya, memberikan ganti rugikepada wakil itu tentang segala perikatan yang secara perseorangandibuatnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atauperlu;Bahwa doktrin hukum menurut Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadidalam bukunya "Seri Hukum PerikatanPerikatan Yang Lahir Dari UndangUndang", Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Desember 2002,hal 14, yang menjelaskan "......jika kKepentingan telah diurus dengan "baik ",yang artinya sesuai dengan kehendak dan pengharapan dari dominus

,maka dominus berkewajiban untuk mengganti segala pengeluaran yangtelah dikeluarkan oleh gestor, yang dianggap perlu dan atau berfaedahbagi jalannya pengurusan kepentingan yang baik tersebut";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1100 BW juncto Pasal 1236 BWjuncto Pasal 1237 BW juncto Pasal 1357 BW dan doktrin hukum tersebutdi atas maka perbuatan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III dan IV (ParaTergugat) selaku ahli waris dari almarhum Dr.

buktisurat yang diberi tanda T1 sampai dengan T 11 bukti bukti tersebut bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, demikian pulaTergugat II Intervensi /Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tandaT.II Intv.1 sampai dengan TIT Intv.26 bukti bukti tersebut bermeterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta menghadirkan 2 (dua)orang saksi di muka persidangan ;Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masingmasing pihak, denganmendasarkan pada asas dominus

;Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan Laporan adalah pemberitahuanyang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibanberdasarkan undangundang kepada pejabat yang berwenang tentangtelah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, olehkarena itu Penasihat Hukum telah menggiring opini yang tidak berdasardan tidak memahami hukum acara pidana;Selama materinya masih relevan dalam berita acara Penyidikan, jaksamemiliki Kewenangan untuk menambah pasal dakwaan perkara sesuaidengan azas Dominus