Ditemukan 13335 data
9 — 1
makaberdasarkan pasal 271 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patutdikabulkan; Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan Undangundang No. 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepadaPemohon 222222 2o nn nnn nnn nnn nnn nnn nn cnn nn nnn ncn cecenneeMengingat segala ketetuan
12 — 0
bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka berdasarkan pasal 271 Rv permohonan Pemohon untuk mencabutperkaranya patut dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undangundang No. 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang No. 3tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang nomor 50 tahun2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala ketetuan
16 — 8
dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah datangmenghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datangselaku wakil atau kuasanya, maka perkara ini dinyatakan tidak dapatdilanjutkan dan permohonan Para Pemohon digugurkan sebagaimanaketentuan Pasal 148 RB.g;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;Menimbang bahwa sesuai ketetuan
14 — 10
Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidakbersungguhsungguh dalam berperkara oleh karenanya gugatan Penggugatharus dinyatakan gugur;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankankepada Penggugat;Mengingat segala ketetuan
282 — 161
Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketetuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;4. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sekuruhnya dari pidana yang dijatuhkan5.
6 — 0
memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 Rvpermohonan Penggugat patut dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yangHal. 3 dari 4 Hal Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2012/PA.Sda.telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibatperkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat segala ketetuan
11 — 4
yangmeneguhkan dalil gugatan Penggugat, namun secara kuantitas saksi yang diajukanoleh Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dianggapsebagai unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) berarti bahwa bila hanya adasatu alat bukti, maka tidak mempunyai nilai pembuktian, tetapi nilainya hanya sederajatsebagai alat bukti permulaan, sehingga untuk melengkapinya, majelis hakim secaraexofficio membebankan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan(suppletoir eed) sesuai ketetuan
MUHIDIN
Tergugat:
1.Abdul Rohim
2.Pemerintah Desa Kunjir
23 — 5
menyatakan bahwa Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatandalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015tentang Gugatan Sederhana maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana tidak ada yang secara spesifik tentangpencabutan gugatan, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana(yang menyatakan bahwa ketetuan
5 — 0
Putusan No.2587/Pdt.G/2012/PA.Sda.perubahan kedua dalam Undangundang nomor 50 tahun 2009, makasemua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketetuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;2.
7 — 0
berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka berdasarkan pasal 271 Rv permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya patut dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undangundang No. 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang No. 3tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang nomor 50 tahun2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketetuan
Akli Bahrudin bin Nono Sumarno
Termohon:
Riska Rahayu binti H. Karna
9 — 2
Pasal 90 UndangundangNomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh UU No. 50 Tahun2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkarakepada Pemohon;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yangberlaku serta ketetuan hukum lain yang berhubungan denganperkara ini;MENGADILI1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (nietonvankerlyk verklaard);2.
9 — 4
Pasal 90 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh UU No.50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biayaperkara kepada Pemohon;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yangberlaku serta ketetuan hukum lain yang berhubungan denganperkara ini;MENGADILI1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (nietonvenlerljke verlklard);2.
8 — 0
untuk memberikan teguran kepada Penggugatsupaya menambah panjar biaya perkara, namun hingga batas akhir terguran tersebutternyata ternyata Penggugat tidak menambah panjar ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan keduaUndang Undang No.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berpendapat bahwa seluruh biayaperkara harus dibebankan kepada Penggugat dan akan dinyatakan dalam amar penetapanini ;Mengingat, segala ketetuan
94 — 29
13 Nop Des 25 Des '1313 25 April '1427 Okt '131,162,500 186,000 1,348,5002,325,000Nop '13 Des '13 25 Jan '14 Jan'14 25 April '1427 Nop '131,162,500 /139,500 1,302,0002,325,000Des '13 JanPeb'14 25 Peb "14 25 April "1427 Des '131,162,500 (93,000 1,255,5002,325,000Jan '14 Peb 25 Mart 25Mart'14 April '1427 Jan '141,162,500 /46,500 1,209,000 2,325,000 Peb "14 Mart Aprl April Mei14 1427 Peb'141,162,500 1,162,5002,325,000TOTAL DENDA KETERLAMBATAN9,114,000 18.Bahwa untuk menegakkan keadilan sebagaimana ketetuan
PP No 8 Tahun1981 serta memberikan efek jera bagi Pengusaha yang bertindak semenamena dalam penghentian gaji secara sepihak maka sangatlah patutmengakomidir ketetuan PP No 8 Tahun 1981 sebagai bagian hak hak lainnyayang termaktub dalam pasal 155 ayat (8) UU Republik Indonesia Nomor: 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. pasal 96 ayat 1 UndangundangRepublik Indonesia Nomor : 2 tahun 2004 tentang penyelesaian PerselisinanHubungan Industrial maka mohon Majelis Hakim yang mulia menjatuhkanputusan
9 — 8
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
16 — 12
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
11 — 10
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
14 — 6
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
10 — 5
telahtercatat dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian dan satukesatuan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datangmenghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datangselaku wakil atau kuasanya, maka perkara ini dinyatakan tidak dapatdilanjutkan dan Permohonan Pemohon digugurkan sebagaimana ketentuanPasal 148 RB.g;Menimbang bahwa sesuai ketetuan
35 — 24
untuk menetapkanpencabutan tersebut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencacatnyadalam buku register perkara yang disediakan untuk itu;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat segala ketetuan