jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1919/PJ/2020, tanggal 20 Maret 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111469.15/2013/PP/M.XXB

Memutuskan bahwa jumlah PPh Badan Kurang Bayar untuk TahunPajak 2013 adalah sebesar USD173,020.54 dan segera memerintahkanTerbanding untuk mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajaksehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111469.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut

nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak dan UndangUndang terkait, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar USD9,908,371;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111469.15/2013/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111469.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT NUSAHALMAHERA MINERALS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H.M.

Sempurna Bahri, Ak,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 011/PRS/II/2019, tanggal 27 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114182.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober

Putusan Nomor 2580/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114182.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00042/KEB/WP4J.27/2017 tanggal 7 April 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 21 Nomor 00018/201/11/202/16 tanggal 22 Januari

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114182.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 11 Oktober2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku.3. Dengan mengadili sendiri3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/PRS/II/2019, tanggal 27 Februari 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114172.10/2011/PP/M.XXB Tahun

Jumlan sanksi administrasi (atb+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114172.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00032/KEB/WPJ.27/2017 tanggal

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114172.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2564 B/PK/Pjk/20193. 2.

Sumatera Barat (AlamatKorespondensi Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan PutriHijau Nomor 10, Medan, 20111), yang diwakili oleh SinnayaSatappan, Jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001424.99/2018/PP/M.XXB

dan agar MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat memerintahkan kepada Tergugat untukmenerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Pasal 19 Ayat (1) KUP Masa PajakFebruari 2010, sehingga Sanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 19 Ayat(1) KUP Surat Tagihan Pajak menjadi Rp194.320,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 15 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001424.99/2018/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001424.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12510;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003967.16/2018/PP/M.XXB

Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp97.853.792,00 menjadi nihil:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003967.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00441/KEB/WPJ.07/2018tanggal

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003967.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku.3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;3.2.

NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12510;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003964.16/2018/PP/M.XXB

Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp115.327.961,00 menjadi Rp26.651.456, 00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003964.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 , tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00433/KEB/WPJ

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003964.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;3.2.

Putusan Nomor 2382/B/PK/Pjk/2019PUT001430.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitumgugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar gugatan ini dapat diterima dandikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dan agar Majelis HakimPengadilan Pajak dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkanSurat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Bunga Penagihan

Hal ini sematamata demimemberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 12 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT001430.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.001430.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018, untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:2.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;2.2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00117/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 18 JanuariHalaman 3 dari 8 halaman.

Lantai 11, Jalan Jenderal SudirmanKav.5253, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh AppanSrinivasan, jabatan Presiden Direktur PT Reckitt BenckiserIndonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.006211.16/2018/PP/M.XXB

Perhitungan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2012 adalah sebagai berikut: Per Keputusan Per PermohonanKeterangan Keberatan (Rp) Banding (Rp)PPN Kurang Bayar 44.386.142 0Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 21.305.348 0Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0Jumlah Pajak YMH Dibayar 65.691.490 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.006211.16/2018/PP/M.XXB

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006211.16/2018/PP/M.XXB Tahun2019 tanggal 5 September 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006211.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor009/PRS/II/2019, tanggal 27 Februari 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114180.10/2011/PP/M.XXB Tahun

Jumlan sanksi administrasi (atb+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114180.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00040/KEB/WPJ.27/2017 tanggal

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114180.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2567 B/PK/Pjk/20193. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3. 2.

NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12510;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003962.16/2018/PP/M.XXB

Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp89.827.146,00 menjadi Rp660.492,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 27 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003962.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00444/KEB/WPJ.07

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003962.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;3.2.

jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knhusus NomorSKU528/PJ/2020, tanggal 30 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113954.15/2011/PP/M.XXB

Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e+f) 51.446.16021 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g) 158.625.660 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113954.15/2011/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 19 September 2019,tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00369

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113954.15/201 1/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 19 September 2019; danDengan Mengadili Sendiri:1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2.

karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan UndangUndang terkait;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113954.15/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113954.15/201 1/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 19 September 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT ASTRADAIHATSU MOTOR;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Dr. H.

beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 1, Pasar Baru,Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20212, yangdiwakili oleh Sutedi Raharjo, jabatan Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002912.99/2018/PP/M.XXB

Putusan Nomor 2361/B/PK/Pjk/2020Memerintahkan Tergugat untuk mengurangi/membatalkan SuratTagihan Pajak Nomor 00003/107/13/123/17, tanggal 8 Juni 2017 MasaPajak Desember 2013;Mengabulkan Surat Gugatan Nomor 90/DIR/2018 atas KEP00270/NKEB/WPJ.01/2018;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Mei 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002912.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002912.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2361/B/PK/Pjk/20203.

NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya No. 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004235.16/2018/PP/M.XXB

Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp.256.645.770,00 menjadi Rp.6.923.488, 00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00692/KEB/WPJ

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 25 April 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Sudirman5253, Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKIJakarta 12190, yang diwakili oleh Kusuma Lienandjaja,jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000130.15/2018/PP/M.XXB Tahun 2019,

Pajak Penghasilan BadanTahun 2014 menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak menurut SKPLB 29.456.642.876Koreksi Peredaran Usaha yang seharusnya dibatalkan 35.147.815.476Rugi (5.691.172.600)PPh Badan Terutang NihilKredit Pajak: PPh Pasal 25 7.927.593.933PPh Badan yang Lebih Bayar menurut Wajib Pajak 7.927.593.933Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000130.15/2018/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put000130.15/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

., Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor012/PRS/II/2019, tanggal 27 Februari 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114183.10/2011/PP/M.XXB Tahun

selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00043/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00019/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Desember 2011, sehingga perhitunganmenjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 31 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114183.10/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114183.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12510;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004236.16/2018/PP/M.XXB

Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp.85.055.914,00 menjadi nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 18 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004236.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00679/KEB/WPJ.07/2018

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004236.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 25 April 2019, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

, Jalan HRRasuna Said Kavling C 1114, Setiabudi, Jakarta Selatan,DKI Jakarta, yang diwakili oleh Rubein Amara, jabatanDirektur Finance & Business Support;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002654.16/2019/PP/M.XXB

Mengabulkan seluruhnya Banding yang diajukan Pemohon Banding; danMengubah Pajak yang lebih bayar dari semula sebesar (Rp410.120.749)menjadi (Rp1.093.632.942);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002654.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002654.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020 terkaitsengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidakberdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

Putusan Nomor 2369/B/PK/Pjk/2019Put.001427.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pasal 19 Ayat (1) KUP Masa Pajak Mei 2010, sehinggaSanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 19 Ayat (1) KUP Surat TagihanPajak menjadi Rp5.379.712,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 15 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.001427.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018yang

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.001427.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 27 September 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:2.1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;2.2.

jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU1355/PJ/2020, tanggal 02 Maret 2020:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108406.16/2011/PP/M.XXB

Memutuskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak PPN Wapu untuk MasaPajak Desember 2011 adalah sebesar Rp1.003.552.661.070 dan jumlahkekurangan pembayaran PPN Wapu untuk Masa Pajak Desember 2011adalah sebesar Rp24.457.000;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding memohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108406.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT108406.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019khususnya mengenai pengenaan PPN atas Jasa Liquefaction danBiaya Pipeline juncto terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: 01202/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 Agustus 2016 junctoSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor 00021/287/11/081/15 tanggal 23 Juni 2015 sertamengkoreksi sanksi bunga yang berhubungan dengan JasaHalaman 3 dari 7 halaman.

, beralamat di DesaTanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Alamat Korespondensi: Gedung B&G Tower Lantai 8, JalanPutri Hijau Nomor 10 Medan 20111;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001422.99/2018/PP/M.XXB

Hal ini sematamata demimemberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 15 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001422.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001422.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 27 September2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:2.1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;2.2.