Factie hanyamengambil alin seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta dalam perkara ini, pada hal dalam pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana tertuang jelas dannyata telah keliru dalam membaca bukti T1, karena dalam Surat Keputusantersebut jelas dan nyata terurai, bahwa dasar penerbitan Surat KeputusanTergugat No.280/DJA/1987 tanggal 10 Oktober 1987 tersebut, denganterlebih dahulu adanya usulan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara(Menpan

) selaku Ketua Tim Pertanahan tanggal 4 Januari 1987No.08/l/Menpan/I/1987 tentang Usulan Pembatalan Surat KeputusanGubernur KDH.

Samopsir Saksi tidakberfemu dengan Para Penggugat, cuma53Susi Susanti Pakpahan yang Saksi jumpa,karena hari ujiannya tidak sama ; Bahwa setahu Saksi pelamar CPNS diKabupaten Smosir berjumlah sekitar 800orang dan ujiannya dilaksanakan selama 2minggvu secara online ; Setahu Saksi pada waktu pengumumankelima Penggugat diperkara ini dinyatakan Setahu Saksi berdasarkan informasi dariteman bahwa kelima Penggugat dalamperkara ini lulus, fetapi nama mereka tidakada disitus web Bupati Samosir, sementaradari Menpan

nama mereka ada ; Bahwa Saksi ada menerima berkas dariMenpan yang diberikan Susi SusantiPakpahan pada Saksi yang isinya bahwakelima Penggugat diperkara ini lulus,dengan passing grade pada pilihan danjabatan pertama dan surat itu tertanggal27 Januari 2015 ; Bahwa Saksi melamar dengan satu pilihan,Karena Saksi jurusan D3 Informatika ; Setahu Saksi pada waktu penerimaanCPNS di Kabupaten Samosir BupatiSamosir...........54Samosir terlebin dahulu berkordinasidengan Menpan berapa formasi yangdibutuhkan

Berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas ( pasing grade ) danapabila peserta yang memenuhi nilai passing grade melebihi jumlahformasi pada suatu jabatan maka penentuan kelulusan didasarkanpada urutan nilai tertinggi secara berurutan dalam batas jumlahformas ; Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Peraturantersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Daftar Nilai TKD hasil CPNSKabupaten Samosir tahun 2014 untuk jabatan Analisis Materi Sidang danPengadministrasian Umum yang disampaikan oleh Menpan

RB No.B/425/M.PANRB/O1/2015 perihal peninjauan kembali Daftar Nilai TKD hasilseleksi CPNS tahun anggaran 2014 tanggal 27 Januari 2015 (vide bukti P14)apabila..........71apabila dihubungkan dengan fakta hokum yang diperoleh dalampersidangan adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan PeraturanMenpan No 17 tahun 2014 khususnya angka romawi III huruf Fangka 5 hurufa, hurufc, hurufd point angka 1 karena :Nilai TKD yang dikeluarkan/disampaikan Menpan ( vide bukti T9 )adalah nilai yang dijadikan dasar

yang dipilin olehPara Penggugat bukan formasi pada satuan kerja/unit pelaksana teknisdan/atau didaerah terpencil/tidak diminati ;Menimbang.........72Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas Majelis hakim berkesimpulan bahwabenar Para Penggugat adalahpeserta yang telah dinyatakan lulus TKD dengan nilai diatas passing gradenamun Para Penggugat bukanlah peserfa yang memiliki nilai tertinggisesuai dengan formasi jabatan yang dipilinnya sebagaimana yangdimaksud dalam Peraturan Menpan

ditentukan; Bahwa pelaksanaan ujian pelamar melaksanakannya secarakomputerisasi dan hasil ujiannya atau nilainya dapat diketahui saat itujuga dan ujiannya dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari secarabergantina; Bahwa saat itu juga panitia sleksi pemkab tapanuli utara yang bekerjasama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) medanmengirimkan hasil ujian ke panitia sleksi nasional secara online danselanjutnya panitian sleksi CPNS pemkot tanjung balai mengambil hasilperangkingan tersebut ke menpan

ditentukan;Bahwa pelaksanaan ujian pelamar melaksanakannya secarakomputerisasi dna hasil ujiannya atau nilainya dapat diketahui saat itujuga dan ujiannya dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari secarabergantina;Bahwa saat itu juga panitia sleksi pemkot tanjung balai yang bekerja samadengan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) medan mengirimkanhasil ujian ke panitia sleksi nasional secara online dan selanjutnyapanitian sleksi CPNS pemkot tanjung balai mengambil hasil perangkingantersebut ke menpan

Putusan Nomor 508 K/TUN/201610.ikut dilantik tanpa pemberitahuan dan informasi sedikitpun kepada diriPenggugat;Bahwa pada hari Senin, Tanggal 14 September 2015, Penggugat telahmengirim Surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengantembusan kepada Menpan RI, Kepala BKN RI, Kabalitbang Kemendikbud,Inspektur Jenderal Kemendikbud dan Badan Pertimbangan KepegawaianBKN RI yang pada intinya adalah keberatan Penggugat atas hukumanberat yang dikenakan kepada diri Penggugat secara sewenangwenang,sementara

Namun hingga saat ini hasilnya tidakdisampaikan kepada Penggugat dan tidak ada tindak lanjutnya;Bahwa sebelumnya juga, pada hari Senin, tanggal 28 September 2015Penggugat kembali mengirim surat yang kedua kepada Menteri dengantembusan kepada Bapak Presiden RI, Menpan RI, Kepala BKN RI, BadanPertimbangan Kepegawaian, Kabalitbang dan Irjen Kemendikobud yangpada intinya adalah menanyakan tanggapan Menteri atas surat pertamaPenggugat dan meminta agar Menteri memanggil atasan langsungPenggugat untuk dapat

tetap berada dalam tahanan;

tugas Saksi adalah mengenai pengembangan dan hukumperundangundangan di BKD;Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;Bahwa saksi tidak mengenal surat berkop Kementerian PAN tangal 21Januari 2015 mengenai pemberitahuan pengangkatan CPNS daritenaga honorer yang diperlihatkan di depan persidangan;Bahwa tidak ada pengangkatan honorer pada tahun 2015 dikarenakanpengangkatan honorer terakhir pada tahun 2014 dan setelah itu tidakada lagi pengangkatan dari honorer;Bahwa untuk penetapan NIP bukan dikeluarkan dari Menpan

dan mutasi PNS;Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;Bahwa saksi tidak mengenal surat berkop Kementerian PAN tangal 21Januari 2015 mengenai pemberitahuan pengangkatan CPNS daritenaga honorer yang diperlihatkan di depan persidangan;Bahwa tidak ada pengangkatan honorer pada tahun 2015 dikarenakanpengangkatan honorer terakhir pada tahun 2014 dan setelah itu tidakada lagi pengangkatan dari honorer;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2016/PN Pig Bahwa untuk penetapan NIP bukan dikeluarkan dari Menpan

/PN.Srgselanjutnya diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) danmendapatkan nomor testing/ peserta ujian seleksi CPNS, lalaudinyatakan lulus oleh MenPAN~ melalui Surat Nomor B789/MENPAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari 2014 perihal pengumumankelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga honorereKategori ll.Bahwa dasar pengangkatan honorer K2 adalah Surat Keputusan KepalaSKPD dan honornya dibayarkan bukan dari APBD.Bahwa saksi mendapat penugasan dari pimpinan untuk melakukanpemeriksaan sehubungan

Kemudian Inspektoratmenanyakan kegunaan uang tersebut dan dijawab BAMBANG SETIONOuntuk membantu proses pengajuan honorer K2 menjadi CPNS keMENPAN dan itu atas permintaan ibu Venni, kKemudian ditanyakan pulakepada BAMBANG, kepada siapa uang diberikan dan dijawab kepadaorang MENPAN (MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA),tanpa menyebut nama, dan yobs menambahkan kepengurusan keMENPAN atasinisiatif sendiri.

Tersangka ADENURHIKMAT menjadi Kepala BKD ybs sering diajak ke Jakarta danbertemu dengan orang Menpan tersebut.Bahwa hasil pemeriksaan inspektorat terhadap ADE NURHIKMATmantan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) sesuai Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Nomor: 700/08Itkab/2014 tanggal 9 Mei 2014a).

/PN.SrgBahwa kelulusan ditentukan kuota Menpan, sejumlah 495.Bahwa asas pelaksanaa ujian CPNS : terbuka, transparan.Bahwa saksi tidak tau ada pungutan uang.Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :Terdakwa dr.Veny :Permintaan ijazah untuk verifikasi keabsahan ijazah.Terdakwa mengembalikan uang Rp. 9.000.000., Jatnika.Benar uang diserahkan kepada Ade Nurhikmad dan Bambang.42.

/PN.SrgBahwa khusus Dinkes, yang diterima saksi tidak tau.Bahwa dr, Veny komunikasi dengan Ade Nurhikmat karena pendaftarbertambah.Bahwa saksi Ade Nurhikmat NH minta no testing sementara 7 orang, lalubertambah 35 orang akhirnya menjadi 42 orang.Bahwa saksi menerima uang pertama total Rp.400.000 juta (3 tahap)dari saksi veny, lalu diserakan ke Yos Rizal staf ahli Menpan di Kantordan dibeberap tempat.

BinusSagala dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat mengurusdan meluluskan orang yang mengikuti ujian masuk CPNS di Pemerintahan kotaMedan tahun anggaran 2010 dengan cara menyerahkan uang kepadaTerdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).Kemudian untuk meyakinkan Saksi Bernadeta Silalahi Terdakwa mengatakanserangkaian katakata bohong bahwa pesan dari Menpan formasi S1 Akuntansitinggal untuk 1 orang lagi.

BinusSagala dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat mengurusdan meluluskan orang yang mengikuti ujian masuk CPNS di Pemerintahan kotaMedan tahun anggaran 2010 dengan cara menyerahkan uang kepadaTerdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).Kemudian untuk meyakinkan Saksi Bernadeta Silalahi Terdakwa mengatakanbahwa pesan dari Menpan formasi SI Akuntansi tinggal untuk 1 orang lagi.Selanjutnya atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Bernadeta Silalahi merasayakin kemudian

saksi KARLIYATI menghubungiterdakwa dan menanyakan perihal penerimaan CPNS yang pernah ditawarkankepada saksi KARLIYATI, kemudian saksi Karliyati mengatakan Dedi adanyafamiliku, tapi harus langsung ke nomor 1 (satu) lah jangan lagi melaluiperantara lalu terdakwa menjawab langsung ibunya dan saat itu terdakwamengatakan kepada saksi Karliyati bahwa terdakwa bisa mengurus orangmasuk PNS dan pengurusannya melalui ibu maksudnya istri bupati danpengurusannya langsung kepada seseorang yang bekerja di Menpan

perihal penerimaan CPNS yang pernah ditawarkankepada saksi KARLIYATI, kemudian saksi Karliyati mengatakan Dedi adanyafamiliku, tapi harus langsung ke nomor 1 (satu) lah jangan lagi melaluiHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2016/PN Sbgperantara lalu terdakwa menjawab langsung ibunya dan saat itu terdakwamengatakan kepada saksi Karliyati bahwa terdakwa bisa mengurus orangmasuk PNS dan pengurusannya melalui ibu maksudnya istri bupati danpengurusannya langsung kepada seseorang yang bekerja di Menpan

Karliyati menghubungi terdakwa dan menanyakan perihalpenerimaan CPNS yang pernah ditawarkan kepada saksi Karliyati, kKemudiansaksi Karliyati mengatakan Dedi adanya keluargaku, tapi harus langsung kenomor 1 (satu) lah jangan lagi melalui perantara lalu terdakwa menjawablangsung ibunya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksiKarliyati bahwa Terdakwa bisa mengurus orang masuk PNS danpengurusannya melalui ibu maksudnya istri bupati dan pengurusannya langsungkepada seseorang yang bekerja di Menpan

sejumlah6,8 dalam rangka memenuhi perintah kedinasan Sekretaris BadanPendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor S381/PP.1/2008 tanggal7 Mei 2008 tentang Pengajuan DUPAK Widyaiswara PeriodePenilaian Juli 2008 ;Bahwa DUPAK dihitung dengan perhitungan yang rumit dan terinciserta sarat dengan beban moril dan materil, oleh Deputi PembinaanDiklat Aparatur Lembaga Adminstrasi Negara, selaku Ketua TimPenilai Pusat (TPP) diperlakukan dengan sewenangwenang tanpahak ;Bahwa menurut pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menpan

No. 216/K/TUN/2010 19.20.21.22.23.Bahwa Penggugat telah mematuhi semua peraturanperaturankepegawaian yang berlaku, namun perhitungan dan penetapan angkakredit telah dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang ;Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (2) Peraturan Menpan Nomor:PER/66/M.PAN/6/ 2005; yang menyatakan: Terhadap Keputusanpejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapatdiajukan keberatan oleh Widyaiswara yang bersangkutan; PeraturanMenpan ini sangat dirasakan tidak adil oleh Penggugat

Karena memang sikap, perbuatan dantindakan Penggugat/Termohon Kasasi yang membuat Onar/Aib dalamkeluarga bukan sematamata dari Pemohon Kasasi;Mohon periksa laporan Pemohon Kasasi terlampir dan memori kasasi iniyang tentunya menjadi salah satu kajian pada tingkat kasasi dan bukan haltidak mungkin akan kami lanjutkan ke Menpan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 s/d 5:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmemeriksa

Putusan Nomor 294 K/TUN/2016Kepulauan Yapen adalah merupakan upaya koreksi terhadap kealpaanyang dilakukan administrasi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapenyang mengangkat Termohon Kasasi sebagai Pengawas Sekolah, dimana ternyata diketahui tidak memenuhi kaidah batas umur yangdisebutkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku yaituPeraturan Menpan Nomor 91/KEP/MPAN/10/2001 tentang JabatanFungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya tanggal 31 Oktober2001 (Vide Bukti T3);Bahwa upaya koreksi

Menurut hemat Pemohon Kasasi dihubungkandengan adagium tersebut maka Termohon Kasasi sebagai PNS yangtelah mempunyai rentang masa kerja yang lama mengetahui secarasadar bahwasanya Pengangkatannya sebagai Pengawas Sekolah TMT28 Mei 2009 dari jabatan sebelumnya Kepala Bagian Tata Usaha DinasPendidikan dan Pengajaran yang batas usia pensiunnya 56 tahun telahmelanggar ketentuan Peraturan Menpan Nomor 91/KEP/MPAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah danAngka Kreditnya tanggal 31 Oktober

Oleh Menpan diteruskan kepada T VI. T VI telah pula melakukanpemanggilan terhadap Penggugat untuk klarifikasi mengenai laporan suratPenggugat kepada Menpan yang di adakan di Jalan Witana Harja Nomor 27Kay. 51 Pamulang juga dihadiri oleh kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong.ternyata beliau tidak dapat menunjukkan surat ijin menikah kedua dariPejabat. Saat acara klarifikasi Penggugat bertanya kepada T VI Kenapa TIll dan T IV tidak dihadirkan? lalu la jawab Tidak perlu.

Bahwa T VI tidak menindaklanjuti surat Menpan atas laporan suratPenggugat yang diadakan di Pamulang Kantor Dinas Pendidikan KotaTangerang Selatan. Lalu kenapa ikutikutan menandatangani suratNomor 036/111/4/C.2010 Perihal: Permohonan tertanggal 13 Desember2010 yang ditujukan kepada T Ill. Padahal jarak waktu klarifikasi suratlaporan Penggugat ke Menpan belum begitu lama diadakan bersama TVI sekitar bulan September 2010.

Oleh Menpan diteruskankepada T VI. T VI telah pula melakukan pemanggilan terhadap Penggugatuntuk klarifikasi mengenai laporan surat Penggugat kepada Menpan yang diadakan di Jl. Witana Harja No. 27 Kay. 51 Pamulang juga dihadiri olen kepalasekolah SMP PGRI 35 Serpong. ternyata beliau tidak dapat menunjukkansurat ijin menikah kedua dari Pejabat. Saat acara klarifikasi Penggugatbertanya kepada T VI "Kenapa T Ill dan T IV tidak dihadirkan"? lalu la jawab"Tidak perlu".

Bahwa T VI tidak menindaklanjuti surat Menpan atas laporan suratPenggugat yang diadakan di Pamulang Kantor Dinas Pendidikan KotaTangerang Selatan. Lalu kenapa ikutikutan menandatangani surat No.036/111/4/C.2010 Perihal: Permohonan tertanggal 13 Desember 2010yang ditujukan kepada T Ill. Padahal jarak waktu klerifikasi surat laporanPenggugat ke Menpan belum begitu lama diadakan bersama T VI sekitarbulan September 2010.

(Ssesuai dengan alsi)Surat yang Penggugat tujukan Kepada Menpan pada BulanJuni 2010.Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi RI No. B/1970/D.IILPANRB/9/2010Perihal: Penyampaian Informasi tertanggal 2 September2010. (Sesuai dengan asli)Hal 33 dari 52 Hal Putusan No. 27/Pat.G/2015/PN.

dinas dariMenpan nanti bulan Nopember 2014, tetap tidak ada ditunda lagi bulanDesember 2014;Bahwa saksi memperoleh NIP dua hari setelah mengirim uang kepada lbu Kasmin; Bahwa saksi mulai curiga dengan keadaan ini bulan Februari 2015, lalusaksi kerumahnya terdakwa minta uang saksi dikembalikan saja; Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor : 49Pid.B/2016/PN Lbo.Bahwa saksi disuruh membuat pernyataan uang akan dikembalikannya tetapi sampai sekarang belum juga dikembalikan;Bahwa ada SK atas nama saksi dari Menpan

, tetapi setelah dicek ke Menpan ternyata tidak ada; Bahwa saksi langsung lihat di Imelnya terdakwa SK saksi tersebut;Bahwa awalnya saksi percaya SK tersebut sebab ada logonya garuda,tetapi setelah di cek di Menpan ternyata SK itu tidak benar;Bahwa lbu Kasmin Yunus saksi tidak kenal hanya terdakwa yang kenal; Bahwa saksi linat SK mereka selain saksi juga ada diperlinatkan terdakwakepada saksi; Bahwa syaratsyaratnya ikut penerimaan jalur kebijakan yaitu foto copiKTP dan foto copy ijazah yang terakhir

Saksi Raina NurAlias Ina.aslinya masih berada di Menpan pusat, dan terdakwa menjajikan nantibulan Januari 2015; Bahwa bukan saksi yang menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah ) kepada terdakwa melainkan ibu saksi; Bahwa selain saksi ada orang lain yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu saksi Hapni Harun;Bahwa uang tersebut dikirim ke rekeningnya lou Kasmin dan saksi disuruh tunggu saja pengumumannya ;Bahwa saksi tunggu sampai pukul 22.00 wita tidak ada, keesokan

Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menpan & RB dan Kepala BadanHalaman 17Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, yang bertujuan dalam rangka

Sebelum Tergugat menetapkan objek sengketa terlebih dahulu melaluibeberapa tahapan/mekanisme antara lain:1) Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaituMenteri Dalam Negeri, Menpan & RB dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan

Akantetapi tidak mengetahui apa konsekuensi atau sanksi kepadanya jika tidakmenghukum PTDH tetapi hanya misalnya menghukum dengan menurunkanpangkat saja atau hanya penurunan gaji; Bahwa ahli mengetahui SE Menpan RB B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28Februari 2019, dan di sana sudah diatur jelas mengenai pemberhentian tidakdengan hormat, dan dalam peraturan itu ada formatformat contohcontoh SKpemberhentian tidak dengan hormat; Bahwa berdasarkan Peraturan Menpan RB B/50/M.SM.00.00/ 2019, yaitubagi PNS

Bahwa Penggugat berdasarkan Bukti P9 hanya mengajukan keberatanterhadap Surat Keputusan MENPAN RB, Mendagri dan Kepala BKN, bukanmengajukan Keberatan terhadap Objek Sengketa;f. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat ke Badan PertimbanganKepegawaian di Jakarta, Perihal: Permohonan Gugatan Banding Administratif,tanggal 3 Juli 2019 (vide bukti P.10)g.

Evaluasi Kinerja 20 13.07 12.11 Halaman 47 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUNJKT NilaiHasilEvaluasi 100 55.86 56.46 Bahwa Menpan dan RB juga melakukan evaluasi tentang IndeksReformasi Birokrasi Komnas HAM yang hasilnya juga tergolong buruk,yaitu 60,75 (tahun 2016) dan 62,97 (tahun 2017);Bahwa Menpan dan RB dalam Suratnya Nomor: B/76/M.RB.05/2018tertanggal 26 Februari 2018, merekomendasikan kepada KomnasHAM untuk melakukan perbaikan atau reformasi birokrasi, yaitu: Meningkatkan peranserta

Bahwa hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan BPK, Menpan dan RB,Tim Eksternal dan Tim Internal tersebut di atas dijadikan sebagaibahan pertimbangan dalam rapat para Komisioner (Anggota) KomnasHAM pada tanggal 21 Desember 2018 yang juga dihadiri oleh Tergugatdan Tim Reformasi Tata Kelola Kelembagaan dan SDM di KomnasHAM yang dipimpin oleh Erry Riyana Hardjapamekas.

Seolaholah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapatdilakukan oleh Tergugat berdasarkan Hasil Evaluasi Menpan dan RB;dang. Seolaholah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapatdilakukan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Sidang ParipurnaKomnas HAM yang notabene sebagai pemegang kekuasaan tertinggidi Komnas HAM, sebagaimana telah dikemukakan.5.

Karena Saksipernah bertemu dengan Menpan dan membicarakannya bahwa Komnas HAMdibandingkan lembaga lain kinerjanya kurang baik, Menpan memberitahukansambil bercanda untuk memperbaiki kinerja tersebut, dan Saksi berjanji untukmemperbaikinya;Bahwa ketika dilakukan seleksi termasuk Saksi, dari mulai tahapan awalseleksi SuaraSuara yang menyampaikan kepada Kami, apabila Saksi terpilihnanti untuk internal apa yang harus dilakukan, laporanlaporan situasi didalam, ada konkrit, ada prinsip, itu ditanyakan

Secara faktual Tim Pak Eri meberikan nilai untukRima dan Eko diangka 2, artinya yang paling tinggi nilai 4, berarti nilai 2 hanyaditengahtengah saja, sama seperti penilaian Pak Menpan ke Komnas HAMdinilai C;Bahwa yang paling mengikat Sekjen dalam menerbitkan objek sengketaadalah Paripurna. Sekjen bertanggung jawab kepada Ketua.Jika Pimpinansebagai Ketua tidak dipenuhi olen Sekjen maka saya bisa pulangkan dia keinstansinya.

HAKMAL BOEDIANTO, SH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah JawaTimur yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengolah seluruh dataPegawai Negeri sipil yang meliputi perencanaan, perektutan,pengangkatan, kenaikan pangkat hingga pensiun ; Bahwa benar proses penerimaan Calon Pegawai Negeri adalah berawal dariusulan pemerintah daerah/kabupaten kota maupun propinsi yangseluruhnya dikomulir di BKD jatim kemudian diajukan ke Menpan untukmendapat

Perbuatan Tergugat dan Tergugat II tersebut bertentangan denganSurat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor B47/1/1991 tanggal 29 Mei 1991 tentang Pelaksanaan Putusan PengadilanTata Usaha Negara, dan Surat Edaran MENPAN NomorSE/24/M.PAN/8/2004 tanggal 28 Agustus 2004 tentang PelaksanaanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara, juga bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan,asas kepastian hukum, dan asas keadilan.

2015mengindahkan penetapan Mejelis Hakim tersebut bahkan pada tanggal29 Januari 2013, Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Ilmemasang papan larangan kedua yang ukurannya lebih besar padalokasi kegiatan membangun oleh Pemohon Kasasi berdasarkan IMB;Bahwa benar perbuatan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Il dengan cara memasang papan larangan kedua yangukurannya lebih besar setelah terbitnya penetapan PTUN Ambontersebut bertentangan dengan Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara (MENPAN

) Nomor B47/1/1991 tanggal 29 Mei 1991 tentangPelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan SuratEdaran MENPAN Nomor SE/24/M.PAN/8/2004 tanggal 28 Agustus2004 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,juga bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baikyakni asas kejujuran, asas kecermatan, asas kepastian hukum, danasas keadilan sehingga patutlah bila Termohon Kasasi dahuluPembanding/Tergugat II dihukum atas perbuatannya itu;Bahwa namun demikian tindakantindakan yang

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa denganCaracara sebagai berikut :Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PT PALBahwa berawal dari kelulusan saksi EKA SEPTIAN dan saksi ADEJUNIAR dalam proses seleksi penerimaan CPNS di Kementerian PerhubunganRI yang dinyatakan Lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dalam formasi D3 LLAJ(sekolah tinggi transportasi darat bekasi) di BKN RI (Badan KepegawaianNegara) di Jakarta sesuai dengan SK MENPAN RB Nomor 231 tahun 2016,tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai

karenaatau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa berawal dari kelulusan saksi EKA SEPTIAN dan saksi ADEJUNIAR dalam proses seleksi penerimaan CPNS di Kementerian PerhubunganRI yang dinyatakan Lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dalam formasi D3 LLAJ(sekolah tinggi transportasi darat bekasi) di BKN RI (Badan KepegawaianNegara) di Jakarta sesuai dengan SK MENPAN