Bank Nergara Indonesia(Persero) Tok (DPLK BNI) Nomor 021/DLK/PKS/2018 tanggal15 Mei 2018;Bukti T3.b : Fotocopy Formulir Pencairan Dana BNI Simponi;Bukti T3.c :Fotocopy Surat PT. Igasar No. 0034/KRE/DIRUTIGSSP/01.2021tanggal 27 Januari 2021, perihal Permintaan Surat Keterangan;Bukti T3.d : Fotocopy SuratDana Pensiun Lembaga Keuangan PT.

Bank Nergara Indonesia (Persero) Tok (DPLK BNI) Nomor021/DLK/PKS/2018 tanggal 15 Mei 2018, bukti T4.a tentang Surat PerjanjianKerjasama Pengelolaan Dana Pensiun Program Pensiun luran Pasti (PPIP) antaraDana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Mandiri (Persero) Tok dengan PT. IGASAR,Nomor Mandiri DPLK : HBK.DPLK/PKSPPIP.004/2019, Nomor PT.

(tiga) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Susuk KB IlBatang/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 diBKKBN R.I.22 220. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kependudukandan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 249/KT.104/B2/2016tentan Cuti di Luar Tanggungan Nergara;221. 4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan KesehatanReproduksi Badan Kependudukan dan Kelaurga BerencanaNasional Nomor 1710/I/T.005/E1/2014

Bahwa di dalam konsiderans Menimbang huruf b. dari OBJEKSENGKETA disebutkan : b.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasalHalaman 32 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBI87 ayat (4) huruf b Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentangaparatur sipil Nergara dan pasal 250 huruf b peraturan pemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, di tentukanbahwa PNS di berhentikan tidak dengan hormat apabila di hukumpenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap

Menetapkan barang bukti berupa:Dirampas dan dimusnahkan oleh Negera;Membebankan biaya perkara pada Nergara;Telah mendengar tanggapan secara lisan (replik) dari Penuntut Umumyang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan tanggapan secara lisan(duplik) dari Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA :Bahwa terdakwa SODIKIN alias KOKO alias RADIK Bin H.

Bahwa di dalam konsiderans Menimbang huruf b. dari OBJEKSENGKETA disebutkan : b.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87ayat (4) huruf b Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatursipil Nergara dan pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, di tentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila di hukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak

suatuKeputusan Tata Usaha Negara ; Menimbang bahwa dengan mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan, menurut Pengadilan pada dasarnya tidak dipermasalahkan bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak memenuhi unsur baiksebagian atau seluruhnya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka9 UndangUndang Peratun, dan disamping itu Pengadilan juga berpendapat bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah memenuhi seluruh unsursebagai Keputusan Tata Usaha /Nergara

., berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 13 Desember 2017, yang selanjutnya disebutsebagai Penggugat;Melawan:SM KRISTIANTO, Warga Nergara Indonesia, beralamat di PerumSidoarjo Indah Permai (SIP) C10 RT. 011 RW. 03,Kecamatan Kemiri, Kabupaten Sidoarjo 61234, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Pujianto, S.H., M.H.,Agus Suprianto, S.H., dan Darmawan Bunga, S.H., ParaAdvokat pada Lembaga Bantuan Hukum DewanPimpinan Wilayah FSPMI Jatim, beralamat di Dsn.Sidorejo RT. 05 RW. 04 Ds.

Hidup No. 51 tahun 2004maka data yang didalamnya terdapat angka yang disampaikan kepada ahli danahli membaca data tersebut maka angka tersebut telah melewati baku mutu;Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca surat laporan hasillaboratorium pada laboratorium pengujian bagian produktifitas lingkunganperairan (proling) Departemen Menagemen Sumber daya Perairan FakultasPerikanan dan ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor Nomor : P.049//2013tanggal 5 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Nergara

Bahwa Ahli membawa Surat Tugas untuk memberikan Keterangan sebagai Ahlidari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : ST110 /PW02/5/2015 tanggal 05 Februari 2015.Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku auditor dibidang investigasi BPKPadalah kegiatan yang berkaitan dengan audit infestigatif, melakukan perhitungankerugian Nergara dengan pernugasan dari atasan langsung.

Secara rinci uang senilai Rp. 398.500.000, penggunaanya sbb : Garansi Rp. 75.000.000, Biaya Operasional Rp. 76.500.000, Keuntungan Rp. 50.000.000, Pajak Rp. 47.000.000, Software & Hardware Rp. 150.000.000.TOTAL Rp. 398.500.000,e Bahwa terdakwa pada tanggal 27 April 2011 telah menyerahkan uang titipanpengganti kerugian nergara sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) kepadaPenuntut Umum Kejaksaan NegeriKepanjen.Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Buktiyang diajukan

proyek pada DinasPariwisata Kabupaten Lombok Barat tersebut;Menimbang, bahwa terhadap uang masingmasing dalamamplop sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) serta Rp. 15.350.000, (lima belas jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah juga merupakan bagian dariFee proyek pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok barat yangditerima secara tidak sah oleh Terdakwa dari para rekanan/kontraktordengan demikian uanguang yang ada dalam amplop tersebut harusdirampas untuk nergara

tindakanmengubah atau mengganti nama atau dengan kata lain melakukan proses baliknama atas Sertifikat Hak Milik No. 0002 yang semula atas nama Maurits M.T.Hasahatan Sinaga ke atas nama Abdul Halim,kemudian dari atas nama AbdulHalim menjadi atas nama Abdul Razak adalah merupakan tindakan dari pejabatTata usaha Negara ;Bahwa kedua produk hukum dari Tergugat VII ( kepala kantor BadanPertahanan Kota pematangsianatar ) selaku pejabat Tata usaha Negaratersebut adalah berupa surat keputusan pejabat Tata usaha Nergara

Hal. 120 221.222.223.224.225.Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor:249/KT.104/B2/2016 tentan Cuti di Luar Tanggungan Nergara;4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencanadan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan danKelaurga Berencana Nasional Nomor 1710/I/T.005/E1/2014tentang PembentukanPanitia Pemeriksa/Penerima PengadaanKontrasepsi Susuk KB Il Tiga Tahunan Plus Inserter SatuanKerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan KesehatanReproduksi

Tangguk Mas pada Pengadaan Susuk KB II batangtiga tahunan plus inserter TA. 2014 pada BKKBN 219. 3 (tiga) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Susuk KB IlBatang/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 diBKKBN R.1I.22 220. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kependudukandan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 249/KT.104/B2/2016tentan Cuti di Luar Tanggungan Nergara;221. 4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana

Nomor: 285/G/2016/PTUNJKT.4. memiliki 3 sifat yakni Konkret, Individual, dan Final;5. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Merujuk kepada poin 4 di atas, dengan mengutip penjelasan pasal1 angka 3 undangundang No. 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara yang dimaksud dengan bersifat konkret,individual, dan final pada Keputusan Tata Usaha Negara adalahsebagai berikut:Bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan dalam KeputusanTata Usaha Nergara itu tidak abstrak

tanggal 26 Nopember 2015 oleh Jaksa Penuntut Umumdimuka persidangan dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas)Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dandengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulanpenjara.8 Putusan Majelis Hakim atas nama terdakwa KIKI JANUARTA, SE.Bin ANTUNG BAIHAQ menimbulkan Disparitas, tidak mendukungProgram Pemerintah yang menghukum kejahatan perbankan yangmerusak perekonomian nergara

Medantanggal 7 Mei 2015 pada pokoknya~= adalah dikabulkansebagian;Bahwa selama proses persidangan perkara Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dihadiri oleh Pembanding sebanyak 30 % dari total sidangyang diselenggarakan di Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa Pembanding tidak pernah memberikan uang untukmempengaruhi putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medankepada Hakim Tripeni Irianto Putro;Bahwa Pembanding tidak pernah memberikan uang untuk mempengaruhiputusan perkara Pengadilan Tata Usaha Nergara

Bdg.keuangan Nergara dan terakhir dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor :236 PK/Pid.Sus /2014 tanggal 12 Mei 2015 jo putusan Kasasi Nomor : 236K/Pid.Sus/2014 jo Putusan Banding No.19/Pid.Sus/2013/PT.Tpk.Smg Joputusan Nomor : 89/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg mengatakan bahwaAkuntan Publik berhak menghitung keruugian keuangan Negara selain BPKdan BPKP berdasarkan UndangUndang Nomor : 15 Tahun 2006;Oleh karena itu maka berdasarkan pertimbangan hokum di atas majelis majelisberpendapat bahwa Penolakan Penasihat

Berdasarkan buktibukti tersebut yangberwenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuanganNegara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPk).Bahwa menurut Novum P8 hanya Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) yang berwenang melakukan penghitungan kerugiankeuangan nergara dan jumlah kerugian keuangan negara yangdapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlahkerugian keuangan negara yang dinilai dan/atau ditetapbkan dengankeputusan BPK.Berdasarkan Novum P9 dan novum P 10 membuktikan bahwatidak ada pembebanan

Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan,keabsahan prosedur penerbitan Keputusan tata Usaha Negara, makasengketa inipun termasuk sebagai sengketa Tata Usaha Nergara,dan yurisdiksi kewenangan mengadilinya juga menjadi kKewenanganmengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;d.

dalam Keputusan Presiden (Keppres),maka perlu ditelaah dahulu kedudukan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalamperaturan perundangundangan negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundangundangan negaraRepublik Indonesia diatur dalam pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004ditentukan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan Nergara