Data Produksi Konsentrat pasir besi, data ekspor pasirbesi, Surat Setoran Pabeanan, Cukai, dan Pajak (SSCP),dan SSBP;L 1. bendel Peraturan Perundangan tentang KegiatanPertambangan: UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara; Peraturan Menter ESDM Nomor 28 Tahun 2009tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa PertambanganMineral dan Batu Bara; PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha;54. 1 (satu) bendel copy dokumen P.T. SUCOFINDO (PERSERO),terdiri dari:a.

Data Produksi Konsentrat pasir besi, data ekspor pasir besi, SuratSetoran Pabeanan, Cukai, dan Pajak (SSCP), dan SSBP;1 1 bendel Peraturan Perundangan tentang Kegiatan Pertambangan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan BatuBara; PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha;54. 1 (satu) bendel copy dokumen P.T. SUCOFINDO (PERSERO), terdiri dari:a.

Data Produksi Konsentrat pasir besi, data ekspor pasirbesi, Surat Setoran Pabeanan, Cukai, dan Pajak (SSCP),dan SSBP;I. 1 bendel Peraturan Perundangan tentang KegiatanPertambangan: UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa PertambanganMineral dan Batu Bara; PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha;54. 1 (satu) bendel copy dokumen P.T. SUCOFINDO (PERSERO),terdiri dari:a.

Indo Modern Minning Sejahtera;Copy Surat Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KhususUntuk Pengangkutan dan Penjualan;Data Produksi Konsentrat pasir besi, data ekspor pasir besi, SuratSetoran Pabeanan, Cukai, dan Pajak (SSCP), dan SSBP;1 bendel Peraturan Perundangan tentang Kegiatan Pertambangan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan BatuHalaman 99 dari 120 halaman, Putusan

tentang tata laksana penyerahan pemberitahuanRencana Kedatangan Sarana Pengangkutan, manifest KedatanganSarana Kedatangan Sarana Pengangkutan atau disebut RKSP adalahpemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkutan yangdisampaikan oleh Pengangkut ke Kantor Pabean, sedangkanberdasarkan Pasal 7A ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangkepabeanan disebutkan bahwa pengangkutan yang saranapengangkutanya akan datang dari luar daerah pabeanan

dalam kontainer tersebutsecara fisik ;e Bahwa Serma Supriyadi datang kepada saksi untuk mengurus importasiatas nama Primkopkalta dengan nomor kontainer TGHU 0683898/20 feet ;e Bahwa saksi ditugaskan dengan surat tugas Kepala Seksi penindakanmelakukan pemeriksan atas barangbarang yang dibawa dalam kontainerTGHU 0683898/20 feet tersebut dengan cara masuk ke dalam kontainerpada hari : Selasa, tanggal 22Mei2012 sekitar jam 15.00 Wib. karena adaNota Hasil Iteljen (NHI) karena diduga adanya pelanggaran Pabeanan

Dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Bea dan Cukai di Pelabuhan TanjungPriok dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pabeanan Cukai BidangPelayanan Pabeanan Cukai (PBC Ill) pada Kantor KPU Bea dan CukaiTanjung Priok ;Bahwa sesuai peraturan Dirjen Bea danCuki No.P.25/BC/2007 Pelayanandan Pengawasan barang impor dapat dilakukan melalui 5 (lima) jalur yaitu :Halaman 69 dari 133 hal. Putusan No.2072/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar.1.

tentang tata laksana penyerahan pemberitahuanRencana Kedatangan Sarana Pengangkutan, manifest KedatanganSarana Kedatangan Sarana Pengangkutan atau disebut RKSP adalahpemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkutan yangdisampaikan oleh Pengangkut ke Kantor Pabean, sedangkanberdasarkan Pasal 7A ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangkepabeanan disebutkan bahwa pengangkutan yang saranapengangkutanya akan datang dari luar daerah pabeanan

Bahana Inti Trading Indo, perusahaan tersebut bergerak dibidang pabeanan,berurusan dengan dengan beacukai. Bahwa yang menjalankan usaha tersebut adalah Penggugat. Saksi tahu setelah perusahaan tersebut tidak ada lagi, bahwa barangbarang Bahwa abang Penggugat yang bernama Johannes Unggul Simanjuntak tinggal di Yogyakarta adamembeli sebuah rumah di JI. Kenanga II No. 5 Jaka Permal Bekasi.

ijin kepadaSdr Made, kemudian Sdr Made memberikan instruksi kepada Tatag untukmembuka kunci Ruko tersebut, kKemudian mempersilahkan kami masukHalaman 69 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Smndidampingi Sdr Made dan di dalam Ruko kami menemukan beberapakardus yang berisi minuman yang mengandung alkohol dan di dalam Rukotersebut menemukan sebuah pintu dari triplek dan kami menyuruh Sadr Made untuk membuka pintu yang ke dua dan Sdr Made sendiri yangmembuka; Bahwa kewenangan dari Bea Cukai itu Pabeanan

melihat Mobil Box tersebut keluar dari Ruko, setelah kami minta jinkepada Sdr Made, kemudian Sdr Made memberikan intruksi kepadaTatag untuk membuka kunci Ruko tersebut, Kemudian mempersilahkan kamimasuk didampingi Sdr Made dan di dalam Ruko kami menemukanbeberapa kardus yang berisi minuman yang mengandung alkohol dan didalam Ruko tersebut menemukan sebuah pintu dari triplek dan kamimenyuruh Sdr Made untuk membuka pintu yang ke dua dan Sdr Madesendiri yang membuka; Bahwa kewenangan dari Bea Cukai itu Pabeanan

sebagaiperlindungan terhadap pihak ketiga yang barang atau objek yang disita tidakada hubungannya dengan sengketa pajak, atau barang yang disita tersebutbukan terkait dengan impor barang yang wajib dikenakan bea masukpenerimaan Negara, sedangkan dalam perkara perlawanan yang diajukan parapelawan, barang yang disita adalah barang yang dimasukkan dari luar negerikedalam wilayah hukum Republik Indonesia yang menurut Undang Undang Beadan Cukai wajib dipungut bea masuk atas barang yang di import masuk wilayahke Pabeanan

) tanpa melalui jalurpemeriksaan petugas bea cukai bandara soekarno hatta.Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Taksiran Kerugian Negarayang dibuat oleh SAORTUA RAJAGUKGUK, SH selaku Ahli / PegawaiNegeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan SuratPerintah Tugas Penyidikan Nomor : SPTP01/WBC.06/KKP.MP.01/PPNS/2014 tanggal 11 Januari 2014 telah melakukan perhitungan taksirankerugian Negara terhadap 1.007 (seriou tujuh) buah handphone berbagaimerk yang lolos ke dalam daerah pabeanan

; Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dansebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tanganiberita acara tersebut dan ahli membenarkan isi berita acara tersebut ; Bahwa Jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai ;Bahwa Prosedur pengiriman barang atau import barang sampai keluar Pabean berdasarkanUndangundang Nomor 17 tahun 2006 adalah perubahan dari Undangundang No.10 tahun1995 tentang ke Pabeanan

menyerahkan pemberitahuan kepada Bea dan Cukai berupa Manifes dansetelah Manifes didaftarkan kemudian barang itu diijinkan untuk dibongkar dikawasan pabean ; Bahwa Manifes adalah daftar muatan barangbarang yang dimuat diatas kapal ; Bahwa yang harus dilengkapi penerima barang dimana untuk bisa mengakses kepada Beadan Cukai penerima barang atau importir ini wajib mempunyai Registrasi importir dankalau importir bisa mengurus sendiri bisa tetapi kalau tidak bisa dapat memberi kuasakepada pengurus jasa ke Pabeanan

Bill of leading kalau itu sudah masuk dianggap sudah dipenuhi danitu yang wayjib; Bahwa Nota Pembetulan adalah Penetapan seorang pemeriksa dokumen manakala tarifsama nilai pabean yang diteliti terdapat perbedaan yang bisa menimbulkan kekuranganpembayaran atas kekurangan pembayaran itu kemudian diterbitkan Nota Pembetulan kepadaImportir ; Bahwa Invoice mempengaruhi pajak import barang karena tarif bea masuk berbentukprosentase ; Bahwa ditemukannya ada selisih harga dalam pasal 103 Undangundang ke Pabeanan

Militer, namunpihak Petugas Lanud Batam tidaklah membuatsecara prosedur Hukum yang benar, dikarenakanbarang 2 (dua) travel bag tersebut adalah milik sipil,bukan milik anggota TNI AU, dan yang seharusnyapihak Oditur Militer sewaktu) menerima berkasperkara dari Lanud Batam dan tahu bahwa perkaraini tentang Kepabeanan, seharusnya dengan telitidan cermat dan menolak barang bukti tersebutdiserahkan di Oditur Militer Tinggi 1 Medan,dikarenakan tidak adanya surat pemberitahuan danpengawasan dari pejabat Pabeanan

Bahwa terdakwa ALIFF AFFAN Bin AZHAR bukan termasuk pedagangbesar farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untukmengimpor atau menyalurkan Psikotropika Golongan IV jenis Nipatesepam(Erimin Five) ke dalam daerah pabeanan Indonesia.Perbuatan terdakwa ALIFF AFFAN BIN AZHAR sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 61 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebutPenasihat Hukum

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor p25/BC/2007, Pasal25 ayat (1) dan ayat (2) nya adalah pengaturan yang bersifat teknis khusus mengenaireekspor dari ke pabeanan;Bahwa Tergugat dalam melaksanakan cek fisik tidak ditemukan adanya perbedaanantara barang dengan PIB nya.

kelengkapan kepabeanan dari Pemberitahuan Impor Barang(PIB) milik importir meliputi :EnvoicePacking listJjin dari instansi terkait jika ada;Bahwa Pemeriksaan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dilakukan di kantorPengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Entikong pada saat barangtiba di Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) dan dilakukan pemeriksaansurat dan fisik barang;Bahwa Barang yang dibawa importir dari Tebedu Kucing Negara Malaysia keEntikong, Kab.Sanggau dibawa menggunakan truk tronton;Bahwa Unit Pabeanan

sampel atau seluruh barangsesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 7 yangmenerangkan pemeriksaan secara profesional boleh dilakukan secara 30 %yang penting pemeriksaan bisa dipertanggung jawabkan;Bahwa Saksi lupa dengan jenis barang yang tidak boleh dibawa oleh pihakimportir;Bahwa Yang dimaksud dengan Invoice adalah harga barang dan Packing listadalah pengemasan barang dan jenis barang;Bahwa Saksi mengetahui bahwa importir bisa melakukan impor barangkarena harus memiliki Surat Registrasi Pabeanan

(KPPBC) Entikongdiperbolehkan melakukan pungutan biaya masuk terhadap importir sesuaidengan Pasal 13 UndangUndang Kepabeanan Nomor 17 tahun 195;Bahwa Pegawai Bea Cukai wajib memungut biaya masuk terhadap Importirkarena sebagai pemasukan kepada negara;Bahwa Jika pegawai Bea Cukai tidak melakukan pengutan biaya masuk makaakan dikenakan hukuman Disiplin, Pelanggaran dan sangsi pidana;Bahwa Tindak pidana kepabeanan diatur dalam peraturan pemerintah nomor55 tahun 1996 tentang tindak pidana dibidang Pabeanan

Militer, namunpihak Petugas Lanud Batam tidaklah membuatsecara prosedur Hukum yang benar, dikarenakanbarang 2 (dua) travel bag tersebut adalah milik sipil,bukan milik anggota TNI AU, dan yang seharusnyapihak Oditur Militer sewaktu) menerima berkasperkara dari Lanud Batam dan tahu bahwa perkaraini tentang Kepabeanan, seharusnya dengan telitidan cermat dan menolak barang bukti tersebutdiserahkan di Oditur Militer Tinggi 1 Medan,dikarenakan tidak adanya surat pemberitahuan danpengawasan dari pejabat Pabeanan

Tahapan Pertama Pre Clearance Yakni merupakan Tahapan Awal mengenai kedatangan saranapengangkut yang mengangkut barang impor; Dalam tahap ini pengangkut yang akan datang, wajib menyerahkanRKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengakut) dan manifest (daftarbarang yang akan diangkut); Dalam hal pengiriman RKSP ini, importir mensubmit RKSP melaluimodul data secara elektronik; Pembongkaran dalam tahap ini dapat dilakukan dikawasan pabeanan,akan tetapi jika dilakukan di luar wilayah pabean harus melalui izinterlebin

bagaimanapun hal tersebut secara nyatanyatatelah mengakibatkan Terlawan Il menderita kerugian yang sangat besar,termasuk dengan dijadikannya Terlawan Il sebagai pihak terlawan dalamperkara ini.Bahwa Terlawan Il membenarkan dalil Para Pelawan dalam GugatanPerlawanan, angka 7 sampai 9, halaman 5, yang pada intinya menyatakanbahwa penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan terhadap mobilmobil/kendaraan yang dibeli oleh Terlawan Il pada dasarnya bersumber dariSurat Penetapan Kembali Tariff dan/atau Nilai Pabeanan

Jati Diri adalah mencocokan jumlah kursi, stool dan warna yang dibuat di Jati Diri yang sudah jadi dan siap di kirim yang kemudian Saksimenyiapkan Kontainer, dokumen Ke Pabeanan, dokumen LC dan dokumenmanives Fordwarder;Bahwa kemudian setelah Kontainer datang Saksi melihat Staping barang yangakan di masukkan ke Kontainer, Saksi dokumentasikan, kemudian apa bilabarang yang di masukkan ke Kontainer sesuai maka akan Saksi kunci dan segel,dan pada saat staping tersebut juga didampingi oleh Quality Control

89 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tbkmelakukan kegiatan ship to ship kurang lebih 1 (satu) jam, setelah selesai 3(tiga) Speedboat kembali kearah Batam.Perbuatan Terdakwa terdakwa Rianto Juwono (am) E.M.Commarbersamasama dengan saksi Gusmasril Bin Bisri, saksi Sahrin Bin Johar,saksi Atan Bin Abu sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimanaPasal 102 huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor :17 Tahun2006 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor:10 Tahun 1995 tentang Pabeanan

pada tahun 2003telah diperjanjikan menyangkut :118a pihak yang mengeluarkan barang beras dari kawasan kepabeanan adalah :INKUD (Jack Tanim);b Pihak yang berhak untuk memasarkan dan menerima laporan hasil penjualanberas impor adalah INKUD dalam hal ini Jack Tanim, kemudian setelah terjaditransaksi dan kesepakatan harga pembelian yang Jack Tanim bahwa pihakpembeli telah menyetor uang pembelian beras ke rekening Escrow di BankMandiri; Bahwa saksi tidak tahu proses bagaimana beras keluar dari kawasan pabeanan