Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradialan Militer yangditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, TimurP. Manurung, SH., MM. dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Lindawaty Simanihuruk, SH., MH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd/Timur P.

lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antaraHalaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 31/Pat.G/2019/PA.PybPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan nyata yang dapatdijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat,dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Mejelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiappersidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradialan

saling mempedulikan dan tidak adakemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapatbahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan nyata yangdapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon,dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Mejelis Hakim telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangansesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradialan

huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahn 1974tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikiangugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughroTergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, olehkarenanya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradialan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara aquo adalah mengenai penentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris darialmarhum AYAH PEMOHON dan II yang telah meninggal dunia karena sakitserta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus kelengkapanadministrasi yang berkaitan dengan hakhak almarhum AYAH PEMOHON dan II sebagaimana tersebut pada posita permohonan para Pemohon angka6;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf bUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradialan

hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa antara PemohonKonvensi dan Termohon Konvensi telahterjadi perselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraianantara PemohonkKonvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian unsurkedua juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Mejelis Hakim telah berupaya mendamaikanPemohon Kovensi dan Termohon Konvensi dari awal persidangan dan padasetiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradialan

Putusan No. 261/Pdt.G/2021/PA.Pybberpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkarannyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon danTermohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Mejelis Hakim telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangansesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradialan Agama dengan perubahannya jo Pasal 31 PeraturanPemerintah

Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat sebagailegal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dansudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehinggamemenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo.Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradialan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989

saling mempedulikan dan tidak adakemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapatbahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran nyata yangdapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon,dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Mejelis Hakim telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangansesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradialan

yangtermuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkaraaquo, ternyata Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradialan

Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelahadanya penetapan pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, makaMajelis Hakim secara ex officio memandang perlu memerintahkanPara Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSekupang, Kota Batam;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategorivolunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, sertaberdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradialan

KUHPermaka permohonan para Pemohon masuk wewenang Pengadilan Negeri Surabayadan beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan nonkontentiosa maka biaya perkra menurut hukum dibebankan kepada para Pemohon;Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatan penetapanini maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turutdipertimbangkan dalam Penetapan ini;Mengingat pasal 50 dan pasal 52 ( ayat 2 ) Undangundang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradialan

Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradialan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohonbersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena ituketerangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat (1) danPasal 172 HIR.

Putusan No. 356/Pdt.G/2020/PA.PybMenimbang, bahwa Mejelis Majelis Hakim telah berupayamendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiappersidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undangundang Nomor7 tahun 1989 tentang Peradialan Agama dengan purbahannya jo Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehatiPemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak

Dengandemikian Pemohon berkapasitas sebagai legal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dansudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehinggamemenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo.Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradialan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Dengandemikian Pemohon berkapasitas sebagai legal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dansudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehinggamemenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo.Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradialan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

poin 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, makaberdasarkan pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 19991tentang Kompilasi Hukum Islam di indonesia dengan demikian gugatanPenggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khuli Tergugatterhadap Penggugatdengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) telah beralasan dan berdasarkan hukum, olehkarenanya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradialan

mempedulikan dan tidak adakemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadipertengkaran nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antaraPenggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telahterpenuhi;Menimbang, bahwa Mejelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiappersidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradialan

No. 20/Pdt.G/2017/PA Lbg.Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengandemikian gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan danberdasarkan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradialan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009

Dengan demikian Pemohon berkapasitas sebagai legal standingdalam perkara ini;Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dansudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehinggamemenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) jo.Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradialan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Hal. 7 dari 12 hal. Put.