Ditemukan 957 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-02-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 361.pdt.g.2016.pn.jkt.brt
Tanggal 28 Februari 2017 —
5014
  • Promatcon Tepat Gunaorang bernama ANDREW tersebut selalu ada dalam pertemuan tersebut danikut berdiskusidiskusi ;Bahwa dengan begitu saksi selalu melakukan komunikasi dengan ANDREWuntuk semua urusan termasuk pembatalan jadwal baik lewat telpon ataupunEmail ;Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa posisi atau jabatan ANDREW ;Bahwa saksi mempunyai kedudukan sebagai projek Manager ;Bahwa mengenai PO (Purchase Order) bukan kewenangan saya, demikianjuga dengan kontrak kerja yang dilakukan oleh Direktur,
    Promatcon Tepat Guna sebagai Projek Managernya ;Bahwa proyek tersebut sudah selesai dikerjakan dan tidak ada complain ;Bahwa Alasan PT. Promatcon Tepat Guna tidak membayar tagihan karenaPT. Processindo Engineering & Maintenance meninggalkan lapangan ;Bahwa pekerjaan utama yang dikerjakan oleh PT. Processindo Engineering &Hal. 16 dari 33 hal.Putusan No.361/Pdt.G/2016/PN.Jkt.
    Processindo Engineering & Maintenance sebagaiproyek manager untuk keseluruhan sedangkan saksi RUDI SAPRI (saksi 1)bekerja sebagai Projek Manager di Pulau Bunyu ; Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Processindo Engineering &Maintenance di pulau Bunyu sudah selesai semua; Bahwa saksi mengetahui hal itu dari laporan Pak SUMIKA dari Jepang dandari Pak RUDI SAPRI yang melaporkan pekerjaan sudah selesai; Bahwa yang dinilai adalah pekerjaan phisiknya sedangkan prosesnya dariPT.
    Promatcon Tepat Guna Bahwa saksi bekerja pada bagian Projek Engeneering pada PT. PromatconTepat Guna Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2015 sampai sekarang ; Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara PT. Promatcon Tepat Gunadengan PT. Processindo Engineering & Maintenance ; Bahwa PT. Processindo Engineering & Maintenance menggugat PT.Promatcon Tepat Guna ;Hal. 20 dari 33 hal.Putusan No.361/Pdt.G/2016/PN.Jkt.
Register : 22-11-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1347/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 22 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HERI PRIHARIYANTO, SH
Terdakwa:
YUNITA SARI bin DJAUHARI JUNUS
7152
  • Aneka Jaya Langeng Sentosa sejaktanggal 06 Desember 2012 bagian admin projek devisi rental, adapuntugas dan tanggung jawab terdakwa adalah pemegang uang pety cash,membuat laporan mantenan genset, downtime Genset, pembuatandokumen cash advance dan log book genset dan terdakwa bekerjamendapat upah atau gaji sebesar Rp 3.988.000, (tiga juta sembilanratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per bulan. Bahwa PT.
    Aneka Jaya Langeng Sentosa (AJLS) bagianadmin projek devisi rental yang memiliki tugas dan tanggung jawabpemegang uang pety cash, membuat laporan mantenan genset,downtime Genset, pembuatan dokumen cash advance dan log bookgenset. Bahwa PT. Aneka Jaya Langeng Sentosa (AJLS)bergerak dalam bidang penjualan mesin genset dan penyewaan mesingenset yang ada diseluruh Indonesia dan prosuder pengajuan bondana/uang pinjaman ke PT.
    sesuatu yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukankarena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadapbarang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian ataukarena mendapat upah untuk itu;Bahwa, berdasarkan fakta persidangan , berdasarkan keterangandipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap di PT Aneka Jaya LanggengSentosa sejak tanggal 6 Desember 2012 pada bagian admin projek
Register : 16-10-2009 — Putus : 24-08-2010 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 396/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST.
Tanggal 24 Agustus 2010 —
7219
  • Wachyuni Mandira (Bukti P8);Bahwa Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2006 telah mengeluarkan SuratInstruksi Lapangan kepada Bapak Fachri Fuad selaku Site Manager daripihak Penggugat, dan instruksi tersebut disetujui dan dilaksanakan,dengan demikian sudah jelas dan terbukti antara Penggugat dan TergugatPutusan No. 396/PDT.G/2009/PN.JKT.PST hal. 5 dari 35 halada hubungan hukum / transaksi projek yang sedang dibangun oleh Penggugatatas instruksi Pihak Tergugat untuk kepentingan Tergugat (Bukti P9);18.19.21
    mengirimkan kwiansi tandaterima uang No.01861 atas permintaan Tergugat karena Tergugat berjanji akanmembayar kewajibannya, tetapi sampai saat dengan saat ini semua hanya janjjanji yang tidak ada realisasinya alias bohong, (bukit P13) ; Bahwa PT.DIPASENA CITRA DARVMAJA GROUP selaku peegang sahammilk Tergugat pada tanggal 12 April 2007 telah menerbitkan Progrespekerjaan (MUTUAL CHEK) atas pembangunan project proceeding plantWM1 milik Tergugat yang pekerjannya dilaksanakan oleh Penggugat danhasil projek
    Perbuatan Tergugat yang tidakmelakukan pembayaran kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakdapat melakukan pembayaranpembayaran kepada pihak lain yang berhubungandengan pelaksanaan projek tersebut, sehingga pada tanggal 2 Mei 2007Penggugat ditagih oleh Bapak Ir.Djohan Adiuan untuk pembayaran biaya overhead upah pekerjaan sipil, project cold storage Il PT.Wachyuni Mandira sebesarRp828.755.129,~(Delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluhlima ribu seratus dua pulun sembilan rupiah
    Perbuatan Tergugat yang tidak melakukanpembayaran kepada Penggugat mengakibatkanPenggugat tidak melakukan pembayaranpembayaran kepada pihak lain yangberhubungan dengan pelaksanaan projek tersebut.....Point 32:Bahwa pada tanggal 29 November 2007, Penggugat diagin kembali oleh BapakIr.Djohan Adjun dari CV.Kreasi Mulia Sejahtera mengenaipembayaran Project PT.Wahyuni Mandira.........
Putus : 23-03-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3439 K/PDT/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — PT. SMILING HILL INVESTMENT VS JAMES GAVIN LEWIS
141100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Smiling Hill Investment (Tergugat) dan merupakanbagian atau lokasi dari Smiling Hill Redevelopment Project (ProyekPembangunan kembali smiling Hill) dimana projek ini adalah bisnis utama dariTergugat untuk mendapatkan investor termasuk salah satunya adalah pihakPenggugat;Bahwa berdasarkan bukti P2, berupa foto copy sesuai aslinya Application ForShares/permohonan Saham atas nama Penggugat, tertanggal Batam, 28November 2009 (Telah di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia olehpenerjemah tersumpah) telah
    Putusan Nomor 3439 K/Pdt/2015Investment (Pemohon Kasasi dulunya Pembanding/tergugat) merupakanperusahaan yang sengaja dibentuk oleh smiling Hill Holding Limited untukmenerima dana dari para Investor dengan tujuan melakukan pembelian,renovasi dan peningkatan kualitas property di Palm Hill Bungalows Estate, yakniSmiling Hillredevelopment Projek (Proyek Pembangunan kembali smiling Hill ).Bahwa dalil Pengadilan tingkat Banding /pertama tersebut di atas sangat kelirumenghubungkan Smiling Hill Holding
Putus : 21-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/Pid/2012
Tanggal 21 Maret 2012 — DONAR WILLIAM MANDAGIE bin W.A. MANDAGIE
4624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., binti Muhadi selaku Projek Manajer di PT Karya MitraNugraha, Area Manajer PT Karya Mitra Nugraha dan Direksi PT Karya MitraNugraha untuk disetujui. Selanjutnya pengajuan anggaran tersebutdiserahkan kepada Tri Rachmawati binti Sukarno dan Sukestiningsih bintiSubarno selaku Kasir di PT Karya Mitra Nugraha. Setelah itu merekamengeluarkan uang milik PT Karya Mitra Nugraha sesuai dengan anggaranyang disetujui oleh Projek Manajer, Area Manajer dan Direksi denganperincian sebagai berikut:1.
    Setelahitu mereka mengeluarkan uang milik PT Karya Mitra Nugraha sesuai dengananggaran yang disetujui oleh Projek Manajer, Area Manajer dan Direksidengan perincian sebagai berikut:1. Pada tanggal 8 Juli 2008, uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus riburupiah), sesuai dengan kas bon sementara tanggal 8 Juli 2008 yangdigunakan untuk operasional Kendal Area;Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 166 K/Pid/20122.
Register : 28-03-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 301/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Desember 2019 — PT. PHINTRACO TECHNOLOGY, lawan BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
333201
  • sebesar 10% (sepuluh persen) daribiaya pekerjaan atau sebesar 10% x 17.199.804.001,00 =Rp.1.719.980.400,10 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas jutasembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah sepuluhperseratus) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yangpembebanannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, setelah penggugat menyelesaikan pekerjaandan laporan kegiatan Review Pra Implementasi dan laporan kegiatanProject management pada tahap Development Projek
    30% (tiga puluh persen) daripekerjaan sebesar 30% x 17.199.804.001,00 = Rp. 5.159.941.200,30(lima milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluhsatu ribu dua ratus rupiah tiga puluh per seratus) sudah termasuk PajakPertambahan Nilai (PPN) yang pembebanannya dilaksanakan sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, setelahPenggugat menyelesaikan pekerjaan dan laporan kegiatan instalasisistem, desain proses bisnis serta konfigurasi dan kustomisasi padatahap Development Projek
    Pembayaran Tahap Il pada tanggal 10 September 2015 sebesarRp.5.159.941.200,30 (lima milyar seratus lima puluh sembilan jutasembilan ratus empatpuluh satu ribu dua ratus rupiah tiga puluh sen) ;Bahwa Penggugat sudah menyelesaikan pekerjaan Tahap Ill yaitu berupapekerjaan dan laporan kegiatan Tahap Development Projek CRM, yaitu,Migrasi, Integrasi, Kegiatan Pengujian, Change Management, Sosialisasidan pelatihan serta laporanfinalisasi migrasi, pengujian, changemanagement, sosialisasi dan pelatihan,
    Tergugat meminta Penggugat untuk tetapmelanjutkan pekerjaan ke Tahap IV dan V dan kelengkapan administrasinanti diselesaikan dikemudian hari karena Projek ini Kejar Target yang akandiresmikan Layanan SIJSTK oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodotanggal 1 Juli 2015 di Cilacap ;Bahwa Penggugat sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan Tahap IV yaituberupa pekerjaan dan laporan kegiatan Roll Out dan Project review untukproject CRM, dengan perincian kegiatan yang telah dilakukan olehPenggugat dalam
    PhintracoTechnology (Penggugat) dengan BPJS Ketenagakerjaan (Tergugat) ;e Bahwa dalam projek CRM PT. Phintraco Technology di BPJSKetenagakerjaan, saksi sebagai Admin Projek CRM ;e Bahwa memang ada kontrak/perjanjian Pengadaan Jasa ImplementasiCustomer Relationship Manajement System BPJS KetenagakerjaandenganPT.
Register : 26-03-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 30 Juli 2015 — IDA FARIDA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. Ir. ALINDA DAHLER, Dkk
13772
  • Photo copy Kwitansi dari Direksi Pukadara Jakarta tanggal 14 Djuni 1965 (sesuai denganphoto copynya) ;Photo copy Kwitansi dari Pukadara Radjawali Tridaya Jakarta tanggal 23 Djuni 1965(sesuai dengan photo copynya) ;Photo copy Kwitansi dari Direksi Projek Industri Kaju Pukadara Jakarta tanggal 29 Djuni1965 (sesuai dengan photo copynya) ;Photo copy Kwitansi dari Direksi Projek Industri Kaju Pukadara Jakarta tanggal 12 Djuli1965 (sesuai dengan photo copynya) ;Poto copy Kwitansi dari Direksi Projek Industri
    Kaju Pukadara Jakarta tanggal 19 Djuli 1965(sesuai dengan photo copynya) ;Photo copy Kwitansi dari Direksi Projek Industri Kaju Pukadara Jakarta tanggal 4 Agustus1965 (sesuai dengan photo copynya) ;Photo copy Kwitansi dari Industri Pukadara Jakarta tanggal 14 Djuni 1965 (sesuai denganphoto copynya) ;Photo copy Kwitansi dari Direksi Projek Industri Kaju Pukadara Jakarta tanggal 10 Agustus1965 (sesuai dengan photo copynya) ;Photo copy Kwitansi dari Direksi Industri Kaju Pukadara Jakarta tanggal 1
Register : 16-10-2008 — Putus : 04-06-2009 — Upload : 23-06-2015
Putusan PA KEBUMEN Nomor 1401/Pdt.G/2008/PA.Kbm
Tanggal 4 Juni 2009 — Penggugat dan Tergugat
110
  • No. 364A Kos Projek Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx,Kabupaten xxxxxx, sebagai TERGUGAT ;PENGADILAN AGAMA tersebut;Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi dimukapersidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2008yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Register Nomor:1401/Pdt.G/2008/PA.Kbm telah mengajukan halhal sebagai berikut; 1Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan
Putus : 19-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 782 K/Pdt/2014
Tanggal 19 Desember 2014 — PT. TRILLION GLORY INTERNATIONAL melawan PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA dan BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, dan kawan
5926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat II Asaltelah wanprestasi bahkan memungkiri tentang adanya sisa pembayaranpembayaran projek a quo, termasuk in casu sisa pembayaran material readymixed tersebut. Adanya sikap Tergugat III Asal itu maka terpaksa Tergugat Asal (Pemohon Kasasi) ajukan gugatan perdata kepada Tergugat III Asalmelalui Pengadilan Negeri Makassar yang dikenal dengan Perkara PerdataNomor 29/Pdt.G/2011/PN.Mks.
    Tergugat Il Asal) tegastegas membantah tentangadanya sisa pembayaran projek a quo;Selanjutnya melalui putusan tanggal 29 Februari 2012 Nomor 29/Pdt.G/2011/PN.Mks. majelis hakim dalam salah satu amar putusannya menyatakanTergugat (ic. Tergugat Ill Asal dalam perkara sekarang ini) telahwanprestasi. Bahwa wanprestasi disini oleh karena Tergugat (ic.
Register : 27-07-2012 — Putus : 29-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-45249/PP/M.VIII/16/2013
Tanggal 29 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
13135
  • Kerjasama Operasi antara laindiatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek iniPara Pihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung yangakan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan sendiri;bahwa berdasarkan Pasal 6 pada Nomor : 6.3 angka 6.3.1. menyebutkanManajemen Projek
Register : 16-12-2014 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2251/ Pdt. G/.2015/ PA JB
Tanggal 6 Mei 2015 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
608
  • Bisa saja sebuah projek dalam hal anggaran besar tapi samaHal 13 dari 26 Hal. Pts.No. 2251/ Pdt. G/2014/ PA. JBsekali tidak ada untungnya,dan malah sebaliknya anggaran kecil justrubisa menikmati keuntungan.Disinilah terjadi subsidi silang, karena kewajiban perusahaan adalahmemenuhi kewajiban2, seperti membayar hutang, karyawan, Pajak danbiaya operasional lainnya. Sehingga sebagai direktur utama saya haruspandai2 mensiasati agar perusahaan tetap jalan.
    Dikarenakan semua projek dilakukan tender melaluisarana internet, itu juga penyebab kenapa saya selalu harus didepanlaptop. Saya mencari projek hingga saya mendaftar dan sebagainyadilakukan lewat internet. Bisa dikatakan saya berkantor di rumah.Sehingga saya tidak perlu ke Palu meninggalkan keluarga dan orang tuasaya yang sudah sepuh/tua. Kalau saya mempunyai wanita lain di paluseharusnya pekerjaan ini bisa saya jadikan alasan untuk kepalu.
Register : 14-05-2007 — Putus : 01-11-2007 — Upload : 20-07-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/2007/PTUN-BDG
Tanggal 1 Nopember 2007 — YAYASAN MELATI INDONESIA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. Ir. ROBERT SITORUS
10383
  • LengkongGudang, Kecamatan Serpong, KabupatenTangerang ;5 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur PropinsiJawa Barat Nomor : 633/A.1/2/T.Pra/1974, tertanggal11 Oktober 1974 serta Bupati Kabupaten TangerangNomor : 03/A.V/SIP/T 14/1974, tertanggal 28 Oktober1974 tersebut Ikatan Dokter Indonesia KelompokDitiend P4M/LRKN Departemen Kesehatan RepublikIndonesia telah melaksanakan proyek pembebasan tanahdi Kampung Jombang Kulon, Desa Lengkong Gudang,Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, yangdisebut dengan Projek
    Jend P4M/LRKN Departemen KesehatanRepublik Indonesia, yang mana jumlah luas keseluruhantanah yang telah dibebaskan oleh Projek MelatiIkatan Dokter Indonesia Kelompok Dit.
Register : 11-02-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-48391/PP/M.VI/16/2013
Tanggal 21 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
18078
  • Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2002 menyebutkan:Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saatmulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baiksebaglan maupun seluruhnya.Dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa saat terhutangnya PPN adalahpada saat:1) Pada saat diterimanya uang muka2) Pada saat projek selesai dan diserahkan kepada pelanggan3) Pada saat penagihan
    jasa sebelum projek selesai seluruhnya;.
    Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 menyebutkan :Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulaitersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian maupunseluruhnyaDalam penjelasannya dapat diketahui bahwa saat terhutangnya PPN adalah pada saat:1) Pada saat diterimanya uang muka2) Pada saat proyek selesai dan diserahkan kepada pelanggan3) Pada saat penagihan jasa sebelum projek
    Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2002 menyebutkan:Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saatmulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secaranyata, baik sebagian maupun seluruhnya;bahwa dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa saatterhutangnya PPN adalah pada saat:1) Pada saat diterimanya uang muka;2) Pada saat proyek selesai dan diserahkan kepada pelanggan;3) Pada saat penagihan jasa sebelum projek
    Adapun kutipan yang tertulisdi dalam beberapa surat penjelasannya adalah sebagai berikut:Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulaitersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagianmaupun seluruhnya.bahwa dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa saat terhutangnya PPN adalahpada saat:1) Pada saat diterimanya uang muka2) Pada saat proyek selesai dan diserahkan kepada pelanggan3) Pada saat penagihan jasa sebelum projek selesai seluruhnyabahwa
Putus : 26-11-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1951 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PT. MANGKUBUANA HUTAMA JAYA vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH cq. PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH
3415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diharapkan;Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Pemohon Kasasi akibatketerlambatan pembayaran dari Termohon Kasasi adalah sangat wajar danpantas menurut hukum, demikian juga mengenai jumlah ganti rugikeuntungan yang diharapkan, sebenarnya sudah sangat kecil jumlahnya,mengingat Pemohon Kasasi adalah perusahaan kontraktor yang menanganiprojekprojek besar, yang tentunya bila pembayaran dilakukan TermohonKasasi tepat waktu, sudah dapat dipastikan Pemohon Kasasi akan memutaruang tersebut untuk projek
    1951 K/Pdt/2015Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriSemarang tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannyasudah tepat dan benar yaitu menolak gugatan untuk seluruhnya sebab Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah ingkar janji atas pelaksanaan projek
Upload : 29-03-2017
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 86/Pdt.G/2017/PAJB
PEMOHON TERMOHON
80
  • Bahwa sikap Kecurigaan yang berlebihan, serta sikap membatasi yangberlebihan (Over Protektiv) kembali terjadi pada bulan Desember 2012,dimana pada saat Pemohon memohon memberitahu ingin memenuhiundangan klien sehubungan dengan review suatu projek yang merupakantanggung jawab Pemohon, kembali Termohon tidak mengijinkanPemohon untuk memenuhi undangan tersebut, dan kembali dituduhantuduhan Termohon yang mencurigai Pemohon telah mempunyai WanitaIdaman Lain (WIL) menjadi alasan menolak kepergian Pemohon.Halaman
Register : 27-12-2012 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48381/PP/M.XV/99/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — Penggugat dan Tergugat
17175
  • Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2002 menyebutkan:Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saatmulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baiksebaglan maupun seluruhnya.Dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa saat terhutangnya PPN adalahpada saat:1) Pada saat diterimanya uang muka2) Pada saat projek selesai dan diserahkan kepada pelanggan3) Pada saat penagihan
    jasa sebelum projek selesai seluruhnya;.
    Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 menyebutkan :Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulaitersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian maupunseluruhnyaDalam penjelasannya dapat diketahui bahwa saat terhutangnya PPN adalah pada saat:1) Pada saat diterimanya uang muka2) Pada saat proyek selesai dan diserahkan kepada pelanggan3) Pada saat penagihan jasa sebelum projek
    Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2002 menyebutkan:Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saatmulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secaranyata, baik sebagian maupun seluruhnya;bahwa dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa saatterhutangnya PPN adalah pada saat:1) Pada saat diterimanya uang muka;2) Pada saat proyek selesai dan diserahkan kepada pelanggan;3) Pada saat penagihan jasa sebelum projek
    Adapun kutipan yang tertulisdi dalam beberapa surat penjelasannya adalah sebagai berikut:Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulaitersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagianmaupun seluruhnya.bahwa dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa saat terhutangnya PPN adalahpada saat:1) Pada saat diterimanya uang muka2) Pada saat proyek selesai dan diserahkan kepada pelanggan3) Pada saat penagihan jasa sebelum projek selesai seluruhnyabahwa
Register : 05-01-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PA BATAM Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Btm
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7834
  • Atas persetujuan Pengugat untuk membesarkan projek usahaTergugat.6. Bahwa, adapaun yang belum Tergugat angguna yaitu 1 (satu ) unitrumah yang terletak di Perumahan Shang Rila garden Blok A2 No 01,RT 001 / RW 002. Kelurahan Tanjung Pinggir sekupang.atas namaPenggugat.7. Bahwa, Jawaban Poin 4.
    Atas persetujuan Pengugat untuk membesarkan projek usahaTergugat.:. Bahwa, adapun yang belum Tergugat angguna yaitu 1 (satu ) unit rumahyang terletak di Perumahan Shang Rila garden Blok A2 No 01, RT 001 /RW 002. Kelurahan Tanjung Pinggir sekupang.atas nama Penggugat.Bahwa, Tergugat membantah semua harata sejumlan Rp7.00.000.0000. ( tujuh Miliar Liama atus ribu rupiah ) , istimasi yangkeliru,di kernakan harta tersebut masih dalam jaminan Bank.
Register : 25-04-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 27/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 25 September 2014 — SRI HAERANI,Dkk VS LURAH MABAR HILIR KECAMATAN MEDAN DELI
13853
  • IV ) Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang berasal dari pelepasankebun Sampali afdeling / pasar IV ;Bahwa, adapun masingmasing tanah garapan seluruhnya ic.Para Penggugatselaku Penggarap atas pelepasan dari Perkebunan PTPNIX kebun Sampali telahdilakukan ganti rugi atas tanah tersebut dahulunya pada tahun 1976 melaluipemegang kuasa masyarakat penggarap yaitu Tuan Wagiran M.R, (Almarhum)kepala Blok IX untuk wilayah Pasar IV Tanjung Mulia selaku Pihak Pertamakepada Instansi / Yayasan antaraa Pimpinan Projek
    Perumahan Karyawan Direktorat Jenderal PajakSumatera bagian utara diwakili oleh Drs.Suryadi selaku Pihak Kedua ,seluas 69.803 meter persegi sesuai dengan AkteNomor : 18/Akta/76 tanggal 06 Juli 1976 yang diperbuat dihadapanBS.Parlaungan, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Deli selakuPPAT waktu itu ;b Pimpinan Projek Tapak Perumahan Pegawai Perhubungan DaerahPelayaran I Belawan diwakili oleh Tuan Drs.Syoekoer Idris selaku PihakHal 19 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUNMDN2020Kedua seluas 202.080,70
    meter persegi sesuai dengan Akte Nomor :22/Akta/76 tanggal 01 Juli 1976 yang diperbuat dihadapan BS.Parlaungan,Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Deli selaku PPAT waktuc Pimpinan Projek Tanah Tapak Perumahan Yayasan Kanker Mamadiwakili oleh Tuan Haji Rusdi Rusli selaku Pihak Keduaseluas101.724,25 meter persegi sesuai dengan Akte Nomor : 24/Akta/76tanggal 30 Juli 1976 yang diperbuat dihadapan BS.Parlaungan, CamatKepala Wilayah Kecamatan Medan Deli selaku PPAT waktud Pimpinan Projek Tanah Perumahan
    (Bukti T4) ;315 Fotocopy Akte Pelepasan HAK No: 10/ Akte / 1977 tanggal 15Maret antara Wagiran M.R, berdasarkan Surat Kuasa Pelimpahantanggal 26 Januari 1977 yang diketahui oleh Kepala KampungTAN UNG sss seas axaronsTanjung Mulia, selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ali SatiHarahap, sebagai Kepala Projek Tanah Tapak PerumahanKesejahteraan Keluarga ASAMERA, disebut sebagai Pihak Keduaatas tanah seluas 74.688,62 M2, terletak di Kampung TanjungMulia sekarang Kelurahan Mabar Hilir diperbuat dihadapanB.S.Parlaungan
Register : 19-02-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kag
Tanggal 28 Maret 2018 — Penuntut Umum:
Sosor S Pangabean,SH
Terdakwa:
Bahori Bin Dahlan
6114
  • OKI PULP & PAPERMILLS Projek di Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan AirSugihan Kabupaten Ogan Komering llir, terdakwa telah mengambil 1(satu) unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar modelRNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 ;O Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporandari Fajar Novrianwan kepada saksi selaku Kepala Departemen Securityyang bertugas menjaga keamanan Areal PT.
    OKI PULP & PAPERMILLS Projek di Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan AirSugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa telah mengambil 1 (satu)unit set AC (air conditioner) merk Daikin dengan unit luar modelRNE256JEV14 No. Seri C419561 dan unit dalam model FTNE25JEV14NO.Seri c417197 tahun rakitan bulan 5 tahun 2015 ;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kago Bahwa benar terdakwa mengambi, AC diruang IT tersebut saatterdakwa sedang bekerja di areal RC PT.
Register : 09-08-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG., II. PERUSAHAAN UMUM JASAS TIRTA I vs M. NADJIEB ZEIN BADJABIR, IRA TAU disebut juga MOHAMAD BIN ZEIN BIN ALI BADJABIR;
9967 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANTENAGA LISTRIK yang berasal dari Hak Milik No. 468 Lingkung an IV, Kec.Klodjen, Kota Malang, atas nama Mohamad bin Zein bin Ali Badjabir(Penggugat), individual artinya: keputusan tidak ditujukan kepada umumatau kepada semua orang, tetapi kepada Penggugat; dan final artinya:sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum dalam hal ini bagiPenggugat;Bahwa berdasarkan surat Tergugat tersebut, Tergugat menjelaskan bahwapemberian Hak Pakai kepada Departemen Pekerjaan Umum dan TenagaListrik qq Projek
    mengakui obyek sengketasebelumnya adalah Hak Milik No. 468 Lingkungan IV (sekarang KelurahanOroOro Dowo) yang diterbitkan pada tanggal 31121968, Surat Ukurtanggal 28121937 No. 515, tertulis atas nama Penggugat (Mohamad binZein bin Ali Badjabir), bekas hak Eigendom Perponding No. 8496, telahDimatikan dengan keluarnya Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai olehGubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur Nomor.I/Agr/41/SK/ML/Peng/06, tertanggal 10 121971, kepada DepartemenPekerjaan Umum & Tenaga Listrik qq Projek
    I/Agr/41/SK/ML/Peng/06, tertanggal 10121971, menyebutkanpada bagian Membatja : Surat tgl. 3 November 1970 No.144/0/70 dariPemimpin Umum Projek Induk Serbaguna Kali Brantas dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Departeman Pekerdjaan Umum & TenagaListrik bermaksud untuk mendapat hak pakai atas sebidang tanah janglangsung dikuasai oleh Negara, seluas 1135 m2, diuraikan dalam surat ukurtgl. 28 Desember 1937 No. 515 t terletak di Djl.
    OroOro Dowo oleh Tergugat hanya dilandasi/didasarkan pada surat PemimpinUmum Projek Brantas Departemen Pekerjaan Umum &Tenaga Listrik No.SPM: 46/0/72, perihal: Permohonan untuk mendapatkan Sertipikat HakPakai atas tanah di Djl. Idjen 52 Malang, yang ditujukan kepada KepalaKantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Djl.
    lingkungan IV (sekarang Kelurahan Orooro Dowo) tanggal 31Desember 1968, Surat Ukur tanggal 28 Desember 1937 Nomor 515 atasnama Mohammad Bin Zein Bin Ali Badjabir, bekas Hak EigendomPerponding Nomor 8496, namun telah DIMATIKAN, dan denganHalaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 109 PK/TUN/2016dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai oleh GubernurKepala Daerah Provinsi Djawa Timur Nomor 1/Agr/41/SK/ML/Peng/06tanggal 10 Desember 1971 kepada Departemen Pekerjaan Umum danTenaga Listrik qq Projek