dari pusat ;Bahwa saksi tidak ikut ke KPPN Pusat Jakarta ;Bahwa saksi ikut menghimpun dan mengajukan keKementrian Pertanian Jakarta dan saksi titip 2kelompok tani Kecamatan Penggilan ;105Bahwa saksi tidak menerima honor dari DepartemenPertanian ;Bahwa sebagai Team Tehnis ada Sknya yaitu sesuaidalam BAP ;Bahwa sebagai team tehnis tidak pernah koordinasidengan Ketua Team Tehnis ;Bahwa tentang survei pada kelompok tani telahdilakukan oleh Priyo Raharjo terhadap kirakira 10kelompok tani, karena tidak

;Bahwa kaitannya saksi selaku Team Tehnis denganBansos saksi yang mengangkat saksi tidak tahu ,karena yang membuat draf untuk team tehnis adalahbagian komputer atas perintah Kepala Dinas ;Bahwa kaitannya saksi dengan pak Waluyo , karenadi Dinas ada tiga Kasi dan tidak pernah tahu jika adabantuan sosial ;Bahwa saksi tahu menjadi team Tehnis pada bulanMaret 2012 pada saat dipanggil Kejaksaan;Bahwa saksi tidak pernah mengklarifikasi SKtersebut siapa yang membuatnya ;Saksi tidak pernah terima honor

Banjarnegara mengusulkan rehabilitasijaringan irigasi, karena masih banyak jaringanirigasi yang harus diperbaiki , setelah proyekdisetujui, kemudian dibentuk Team Tehnis , karenakedudukan PPKOM ada dipusat, dan Team Tehnisyang bertugas mengusulkan ke PPKom tentang PSP( Prasarana Sarana Pertanian ) ;Bahwa yang membentuk team tehnis atas dasarpengusulan kami yaitu 5 orang sesuai Tupoksi ,karena program tersebut sudah berjalan sejak tahun2006 , sedangkan Team Tehnis yaitu, Waluyo( Ketua ), Widiyanto

, Sairan, Priyo Raharjo, danWadul Raiman;Bahwa yang saksi ketahui bahwa team tehnisbertanggungjawab kepada PPKom ;Bahwa Pelaksanaan proyek tersebut, yaitu :1.Team Tehnis melaukan kegiatan sosialisasi keKelompok Tani ;2.Identifikasi calon kelompok tani dan calon lokasi ;Bawha dana Bantuan program Jitut Jides diterimasecara kolektif ;Bahwa untuk mengetahui jaringan irigasi mana yangmendapat dana bantuan Jitut Jides yaitu Terdakwaselaku Team Tehnis , team tehnis yang mengusulkanke Kementrian Pertanian

Waluyo ;Bahwa Pak Luthfi tidak ada hubungan kerja dengansaksi ;Bahwa saksi tidak menerima sesuatu dari programtersebut ;Bahwa saksi mengusulkan Team Tehnis satu kaliuntuk kegiatan program tahun 2011 , kemudian ada2 keputusan team tehnis yang saksi lihat , yangpertama hanya 5 orang karena Ir.

Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum persidangan sebagaimanadiuraikan dan dipertimbangkan diatas, pada prinsipnya merupakan perwalian;Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas dalam perwalianPemohon yang merupakan kakak kandung dari Anjas Bobi Saputra dalamrangkaian pembuktian diatas dapat menjadi fakta yang mendukung seluruh dalilpermohonan Pemohon, dalil mana yang secara nyata tidak bertentangan denganhukum dan juga bukanlah merupakan permohonan yang harus ditolaksebagaimana dalam Pedoman Tehnis

Administrasi dan Tehnis Peradilan PerdataUmum ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan :(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.(2) Wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lainyang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;Menimbang bahwa dalam hal ini demi kepentingan

(delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Massiddie dan diketahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj.

(enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh rika apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Massiddie dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj.

Bacukiki Kota Parepare; mengetahui Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok dan ditanda tangani Ketua Kelompok Tani Massiddie Sukardi Bin Lawise tanggal 21 Juni 2012;26. 4 (empat) lembar asli Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Tahap I Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Massiddie Kel. Lemoe Kec.

Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok dan mengetahui Ridwan Latim Plh.

termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab Il yang mengatur tentang tehnis

nama Lengkap Lahayyah yang lahir di ReaTimur pada tanggal 31 Desember 1933;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama, sehinggasebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab Ilyang mengatur tentang tehnis

peradilan untuk perkara permohonan padapoin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan orangyang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentukpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara lain salah satunya adalah penetapan orang yang

ANDI REMAN SUGIAR dengan Surat no. :001/BASTP/GORLEBONG/DIKNASPORA/ XII/2009 tanggal 15 Desember 2009yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telahdilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syaratsyarat seperti yangtercantum di dalam spesifikasi tehnis umum dan spesifikasi tehnis khusus dan telahpula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs.

Arhab selaku Supervisi engineer,Saksi Bustari selaku Pengelola Tehnis, Saksi Suratman selaku PPTK, SaksiNurman Marzuki selaku Ketua Tim PHO, paraf Saksi Salvatori Wansoni selakuSekretaris Tim PHO dan Saksi Drs.

ANDI REMAN SUGIYAR dengan Suratno. : 001/BASTP/GORLEBONG/DIKNASPORA/ XII/2009 tanggal 15 Desember2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telahdilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syaratsyarat seperti yangtercantum di dalam spesifikasi tehnis umum dan spesifikasi tehnis khusus dan telahpula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs.

ANDI REMAN SUGIYAR dengan Suratno. : 001/BASTP/GORLEBONG/DIKNASPORA/ XII/2009 tanggal 15 Desember2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telahdilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syaratsyarat seperti yangtercantum disdalam spesifikasi tehnis umum dan spesifikasi tehnis khusus dan telahpula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs.

ANDI REMAN SUGIAR dengan Surat no.: 001/BASTP/GORLEBONG/DIKNASPORA/ XII/2009 tanggal 15 Desember2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telahdilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syaratsyarat seperti yangtercantum di dalam spesifikasi tehnis umum dan spesifikasi tehnis khusus dan telahpula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs.

lebih lanjut; Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari jual beli Narkotika jenis sabusabu darisetiap hasil penjualan antara Rp.50.000,dima puluh ribu rupiah) sampai denganRp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan disamping itu mengkonsumsi Narkotika jenissabusabu secara gratis;Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laporan pengujian dari BalaiPengawasan Obat dan makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 28/BNBPSIDIL/IM/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Wahyuri,S.SIApt selakuManager Tehnis

lanjut; Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari jual beli Narkotika jenis sabusabu darisetiap hasil penjualan antara Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) sampai denganRp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan disamping itu mengkonsumsi Narkotika jenissabusabu secara gratis;Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laporan pengujian dari BalaiPengawasan Obat dan makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 28/BNBPSIDIL/TH/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Wahyuri,S.SI.Apt selakuManager Tehnis

ahli kedokteran atau apotik sehingga tidak berhakmenawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabushabu sebayak 1I(satu) paket shabu dengan berat bersih 0,30 gram dan sesuai denganberita acara pemeriksaan laporan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan makanan diPalangka Raya Nomor LHU : 28/BNBPSIDIL/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yangditanda tangani oleh Wahyuri,S.SI.Apt selaku Manager Tehnis

terhadapterdakwa beserta barang bukti I(satu) paket shabu yang dibungkus dalam 1(satu) kotakrokok Djarum Black warna putih ,1(satu) buah Handphone merk EVERCOSS type C5Fwarna hitam merah dengan kartu GSM nomor 082358780099 miliknya;Bahwa (satu) paket shabu dengan berat bersih 0,30 gram dan sesuai dengan berita acarapemeriksaan laporan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan makanan di PalangkaRaya Nomor LHU : 28/BNBPSIDIL/I/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Wahyuri,S.SLApt selaku) Manager Tehnis

MARTHA PATTY :Bahwa terkait dengan kegiatan BLMPUAP kapasitas saksi adalah sebagai Pejabatpelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pendampingan PUAP pada DinasPertanian Kabupaten Maluku Tengah yang menangani Kegiatan Pembangunan UsahaAgribisnis Pedesaa (PUAP) ; Bahwa saksi diangkat sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusamn Kepala DinasPertanian Kab.

yang berwenang untuk mencairkan danaGapoktan adalah Ketua dan Bendahara ; Bahwa sesuai dengan Petunjuk Tehnis proses penyaluran dana BLM PUAP adalah :a.

Dan sesuai dengan kesepakatan laporan tersebut juga dapatdiberikan kepada saat Tim Tehnis turun ke lapangan dan oleh karena jangka waktuperjalanan sangat jauh , sehingga ada juga yang dilaporkan pada setiap 6 (enam) bulantergantung Tim Tehnis yang turun ke lapangan ;Bahwa sesuai dengan kesepakatan apabila ada anggota yang dalam jangka waktu3 (tiga) bulan telah mengembalikan uang yang dipinjam sebelumnya dapat mengambilpinjaman lagi lebih dari yang dipinjam sebelumnya ;Bahwa yang di maksusd dengan

Termasuk pinjaman kepada Husin LaBiru sebesar Rp. 30.000.000, yang bukan inisiatif Terdakwa ataupun Husin la Biru sendirimelainkan hasil rapat dengan pendamping dan Tim Tehnis Dinas Pertanian Kabupaten MalukuTengah dalam hal ini Ny.

Termasuk pinjaman kepada Husin LaBiru sebesar Rp. 30.000.000, yang bukan inisiatif Terdakwa ataupun Husin La Biru sendirimelainkan hasil rapat dengan pendamping dan Tim Tehnis Dinas Pertanian Kabupaten MalukuTengah dalam hal ini Ny.

Gusnar Hasibuan) Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Pengangkatandan Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 dan M. Nuh Lubis (belumtertangkap) selaku Kepala Cabang PT.

Gusnar Hasibuan) Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Pengangkatandan Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 dan M. Nuh Lubis (belumtertangkap) selaku Kepala Cabang PT.

Drs MOHAMMAD Pejabat Pelaksana Tehnis 027/73/2010 03 Agustus 2010PANGIHUTAN Kegiatan (PPTK)HASIBUAN AHMAD RUSLL, S.Sos. 027/72/2010 03 Agustus 2010MUKHLIS' ARIF, SE,/Ketua Panitia PengadaanMSiFAHRUDDINSekretarisALAMSYAH HRP, STAnggotaBAITANG MARTUAAnggotaLAMIN BeAnggota SARWEDI HASIBUAN,Ketua Panitia Pemeriksa028/08/2010 SE. Barang Unit (PPBU)04 Januari 2010Y ANTI SUPRIANI SekretarisM.

Gusnar Hasibuan) Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Pengangkatandan Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten padang Lawas Tahun Anggaran 2010 dan M. Nuh Lubis (belumhalaman 18dari 34 hal, putusanNomor : 36/PID.SUS.K/2013/PTMDN.tertangkap) selaku Kepala Cabang PT.

Drs MOHAMMAD Pejabat Pelaksana Tehnis 027/73/2010 03 Agustus 2010PANGIHUTAN Kegiatan (PPTK)HASIBUAN2. AHMAD RUSLI, S.Sos. 027/72/2010 03 Agustus 2010MUKHLIS ARIF, SE,/Ketua Panitia PengadaanMSiFAHRUDDINSekretarisALAMSYAH HRP, STAnggotaBAITANG MARTUAAnggotaLAMIN iAnggota3. SARWEDI HASIBUAN,Ketua Panitia Pemeriksa/028/08/2010SE. Barang Unit (PPBU)04 Januari 2010YANTI SUPRIANI SekretarisM. THSAN HELMIAnggotaHARAHAP4.

Asli surat izin Nomor : 420.1.1/562/2015,dari Pemerintah KabupatenBuru Unit Pelaksana Tehnis ( UPTD) Kecamatan Waeapo,tertanggal 7Pebruari 2015 (bukti P 2);Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua)orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :1.

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon ;Menimbang,bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil( Guru) telahmendapatkan izin mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan sesuaimaksud pasal 3 ayat (1), (2) dan(3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 yang telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana ternyata dari surat Keterangan Nomor :420.1.1/562/2015 ,dariPemerintah Kabupaten Buru Unit Pelaksana Tehnis

daftar yang disediakanuntuk itu ;Menimbang,bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri ( Guru) telahmendapat izin mengajukan gugatan cerai di Pengadilan sesuai maksud pasal 3ayat (1 ),(2) dan ( 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nbomor 45 tahun 1990 tentang izinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ternyatadari Surat Keterangan Nomor :420.1.1/562/2015,tanggal 7 Pebruari 2015 dariPemerintah Kabupaten Buru Unit Pelaksanaka Tehnis

termuat dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab Il yang mengatur tentang tehnis

Juli 1975;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor17/Pdt.P/2019/PN.PolMenimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang pembetulan nama, tanggal, bulan, dantahun lahir pemohon, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

peradilan untuk perkarapermohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanyapembetulan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir tidak termasuk yangdilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara lain salah satunya adalah

termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab Il yang mengatur tentang tehnis

nama Lengkap Halifah yang lahir di Lemo Tuapada tanggal 31 Desember 1938;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

PolMenimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama, sehinggasebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab IIyang mengatur tentang tehnis peradilan untuk perkara permohonan padapoin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan orangyang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan

dalam bentukpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara lain salah satunya adalah penetapan orang yang sama;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P3 yaitutentang Kartu Keluarga Nomor 7604060308160005 atas nama KepalaKeluarga Yahya yang dikeluarkan oleh

dibuat SK Kepala Dinas untuk menentukan kelompok manasaja yang disetujui berikut besarannya; Bahwa Dinas Pertanian dan Kehutanan, waktu itu Dinas Pertanian, ada 5(lima) bidang tehnis yaitu Bidang Perkebunan, Bidang Kehutanan, BidangPerikanan, Bidang Peternakan dan Bidang Tanaman Pangan dan HurtikulturaBahwa saksi sudah percaya pada bidang tehnis, saksi tanda tangan setelah adatanda tangan dari kepala bidang; Bahwa syarat untuk pengajuan kelompok dan perorangan berbeda, syaratuntuk pengajuan dari

Yklaporan masuk, nantinya saksi kembalikan ke tim tehnis; Bahwa saksi mengenal barang bukti ini (sambil diperlihatkan barang bukti),berupa proposal, saksi sudah lupa dan lampiran proposal saksi tidak tahu,surat perjanjian benar, saksi tanda tangan terakhir, rekening saksi tidak tahu; Bahwa pengganti saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian adalah Ir.

Sleman keBPKAD yaitu untuk danadana yang diminta dari bidang tehnis dibuatkansurat untuk diusulkan dan dari BPKKD kemudian cair cair melalui bendaharakeuangan dan dari dari Bendahara Keuangan terus ke Bendahara pembantubidang tehnis ; Bahwa teknis pengembalian dan pelaksanaannya atas dana bantuan, saksitidak tahu ; ===Bahwa cara untuk mendapatkan dana, dengan mengajukan proposal kebidang tehnis dan kemudian dari bidang tehnis diverifikasi ke lapangan,setelah itu ada penetapan, kemudian muncul kelompok

YkBahwa terdakwa pengembaliannya tidak lancar, saksi tahunya dari laporandari bendahara penerima dan kalau tidak lancar saya tidak tahu karena itubidang tehnis ; Bahwa kalau ada keterlambatan yang mengurusi bidang tehnis ; Bahwa pada awalnya dulu, memang, program dari kementerian, kemudiandiberikan kepada daerah dan saksi ke lapangan ternyata ada masukan darilapangan, kemudian saksi usulkan ke Bupati ; Bahwa awalnya tahun berapa, saksi lupa, tetapi sebelumnya sudah ada, kalauuntuk kelompok tani sebelum

tahun 2005, sudah ada ;Bahwa terdakwa mengajukan dana LUEP dalam kapasitas apa, hal ini bukankapasitas saksi, itu bidang tehnis ; Tanggapan Terdakwa:Benar dan tidak keberatan ; 24.

pekerjaan dengan berpedomanGambar Rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh Tim Tehnis Perencanaan dariDinas PU dan Penetapan Standarisasi Harga Pemkab Abdya tahun 2007.Bahwa TerdakwaII selaku PPTK kemudian memeriksa kelengkapan administrasi dankelayakan dari PT.

dan biaya setinggitingginya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang bersumber daridana APBDII Tahun anggaran 2007.Bahwa berdasarkan KSO Nomor : 056/01/KSO/PUPSDA/2007 tanggal 18 Juni 2007,spesifikasi tehnis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. HMS adalah:A. Pekerjaan persiapan :1. Pengukuran dan pemasangan bowplank/patok kerja 1 paket sebesar Rp.5.656.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;2.

HMS meninggalkan pekerjaantersebut, maka TerdakwaI memerintahkan TerdakwaII beserta tim tehnis danpengawas Dinas PU melakukan opname lapangan pada bulan Agustus 2007 dimanaditemukan progres fisik penggalian hanya 5,2 % terhitung 65 hari kalender kerja darikontrak tanggal 18 Juni 2007, seharusnya pencapaian progres 30%, sementara PT. HMSsudah menerima uang muka 20%.

Desa Jenar Sari Kecamatan GemuhKabupaten Kendal; Bahwa saksi bekerja di PO Bus Rosalia indah sejak Tahun 2002 dan sudah 2 tahun sayadiangkat menjadi Manager Enginering ; Bahwa saksi sebagai penanggung jawab dalam Bus PO Rosalia Indah di Rumah MakanSari Rasa Kendal punya tugas dan peran sebagai controlling bus masuk ke RumahMakan , Penumpang dan barang dalam bagasi bus termasuk armada bus yangmengalami kerusakan , laka lantas maupun bus yang dicadangkan bilamana ada armadayang mengalami gangguan tehnis

AD 1585 AU tujuanJakarta pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 berangkat dari Pool Solo sore sekitarPukul 18.00 wib dengan BBM solar full tank + 500 liter dengan sesampai di Rumah MakanSari Rasa Kendal mengalami gannguan tehnis (kerusakan) sehingga Bus harus berhentiuntuk perbaikan dan digantikan dengan bus cadangan yang ada di Rumah Makan SariRasa kendal hingga sampai ke Jakarta, kembali dari Jakarta sampai Rumah Makan SariRasa Kendal hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 01.30 wib dan

Gemuh Kabupaten Kendal;Bahwa tugas dan peran saksi di Po Rosalia Indah yaitu sebagai kontroling bus masuk keRumah Makan Sari Rasa, penumpang dan barang dalam bagasi bus termasuk armadabus yang mengalami kerusakan (dalam perbaikan) laka lantas maupun yang dicadangkanbilamana ada armada yang mengalami gangguan tehnis;Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wib adaarmada bus Po Rosalia Indah yang mengalami gangguan tehnis di Rumah makan SariRasa Kendal yaitu Bus No. lambung

433 No.Pol: AD 1585 AU, sehingga untukmelanjutkan perjalanan penumpang ke Jakarta harus digantikan dengan Bus cadangan,sedangkan Bus yang menglami gangguan tehnis yaitu No Lambung 433 No.

Sucipto sopr mobilStoring Po Rosalia Indah;Bahwa sejak dahulu sebelum terdakwa masuk kerja sebagai Mekanik di Rumah MakanSari Rasa Kendal pengambilan BBM solar tersebut telah diambil, dari pengalaman tersebutyang membuat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berkelanjutan;Bahwa cara mengambil BBM solar pada Bus Po Rosalia Indah yang sedang perbaikan(kerusakan tehnis) yaitu pada saat suasana sepi dari pengawasan para pengurus danSatpam sekira pukul 12.00 wib, karena terdakwa sebagai tenaga

peninggalan Semarangselaku Kurator Kepailitan Timotius Tri Sabarno kepada JokoSambodo, SH ( Penggugat ) selaku pembeli yang juga selakuTim Panitia Kreditur Kepailitan Timotius Tri Sabarno.Bahwa jumlah keseluruhan atas kompensasi satu unit mobil APVtersebut sejumlah Rp 27.000.000; ( dua puluh tujuh juta rupiah )dengan perincian Rp 13.000.000; ( tiga belas juta rupiah ) masukke kas Negara ( kas BHP Semarang ) dan Rp 14.000.000;sisanya dibagikan kepada Tim Panitia Kreditur melalui dan ataskordinasi Tim Tehnis

TIMOTIUS TRI SABARNOsebagaimana Pengakuan Penggugat dalam dalil Gugatan angka 2(dua), dan Penentuan Kendaraan tersebut merupakan milik TIMOTIUSTRI SABARNO dilakukan oleh Kurator atau Panitia Kreditur(Penggugat) atau setidaktidaknya TIMOTIUS TRI SABARNO sendiri,Penggugat dengan cara memberi kompensasi kepada Balai HartaPeninggalan Semarang Rp. 13.000.000,(tiga belas juta rupiah) sertamembagibagi Rp. 14.00.000,(empat belas juta rupiah) kepada TimPanitia Kreditur melalui dan atas kordinasi dengan Tim Tehnis

BHPmerasa telah membeli atau memiliki kendaraan APV tersebut, artinyaPara pihak yang terlibat untuk membenarkan dasar kepemilikanPenggugat adalah TIMOTIUS TRI SABARNO atau KURATOR atauPANITIA KREDITUR atau Kantor Balai Harta Peninggalan semarangatau Tim Tehnis BHP, Namun dalam Gugatan Penggugat yang tidakmengikut sertakan TIMOTIUS TRI SABARNO serta KURATOR atauPANITIA KREDITUR serta Kantor Balai Harta Peninggalan semarangatau Tim Tehnis BHP menjadi Para pihak dalam Perkara A quo, dan olehkarenanya

kendaraan APV tersebut dari asset budel pailitTIMOTIUS TRI SABARNO berdasarkan Sita Umum Kepailitan TimotiusSabarno yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 16 Februari 2006 No.01/Pailit/2006/PN.NIAGA.Smg dengan cara konpensasi dari Balai HartaPeninggalan Semarang dengan membayar Rp. 13.000.000,(tiga belasjuta rupiah) ke kas negara (kas BHP Semarang) dan Rp. 14.000.000,(empat belas juta rupiah) dibagikan kepada Tim Panitia Kreditur melaluidan atas kordinasi Tim Tehnis

Jelas dan terang Proses Penguasaan dan KepemilikanHarta Pailit harus melalui Prosedur lelang;Dari Pengakuan Penggugat yang pada intinya menyatakanPenggugat membeli Kendaraan APV tersebut dengan carakonpensasi dari Balai Harta Peninggalan Semarang denganmembayar Rp. 13.000.000,(tiga belas juta rupiah) ke kas negara (kasBHP Semarang) dan Rp. 14.000.000,(empat belas juta rupiah)dibagikan kepada Tim Panitia Kreditur melalui dan atas kordinasiTim Tehnis BHP, maka pengakuan tersebut merupakan buktiyang

1. Menyatakan Terdakwa ACH TRI GUNAWAN, Serda NRP 21170100621197 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan tehnis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban.

Menyatakan Terdakwa ACH TRI GUNAWAN, Serda NRP21170100621197 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan pelanggaran mengemudikan sepeda motor di jalan yangtidak memenuhi persyaratan tehnis dan laik jalan yang meliputi kacaspion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alatpemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalamanalur ban.2.

(delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Massiddie dan diketahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj.

(enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh rika apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Massiddie dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj.

Bacukiki Kota Parepare; mengetahui Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok dan ditanda tangani Ketua Kelompok Tani Massiddie Sukardi Bin Lawise tanggal 21 Juni 2012;26. 4 (empat) lembar asli Daftar Kepemilikan Ternak Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Tahap I Pada Kegiatan Insentif Betina Bunting (IBB) Di Kelompok Massiddie Kel. Lemoe Kec.

Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok dan mengetahui Ridwan Latim Plh.

termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab Il yang mengatur tentang tehnis

Poledisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis peradilan untuk perkarapermohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwapermohonan yang dilarang adalah:a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda,baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karenaterhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentukgugatan;b.

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama, sehinggasebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab Ilyang mengatur tentang tehnis

peradilan untuk perkara permohonan padapoin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan orangyang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentukpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara lain salah satunya adalah penetapan orang yang

Edi Sensudi, MM memberikanpengarahan tentang tehnis dilapangan dan Sdr. Rudy Anggono ikutmemberikan pengarahan mengenai jenisjenis kurakura dari luar negeriyang dilindungi UndangUndang atau masuk kategori CITES danmemperlihatkan foto kurakura yang dilindungi tersebut, dan setelahpengarahan selesai dilaksanakan dengan dasar Surat Perintah Tugasdilakukan operasi di tempat seperti yang diinformasikan oleh Rudy Anggono,yaitu:1.

Prestasi (Badan Hukum yang secara tehnis danadministratif mempunyai hubungan kerja dengan Departemen Kehutanan)dan 3 (tiga) ekor dititipkan kepada Sdr. Rudy Anggono seseorang yangsecara tehnis dan administratif tidak mempunyai hubungan kerja denganDepartemen kehutanan sehingga karena Sdr. Rudy Anggono tidak diketahuikeberadaannya maka para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan3 (tiga) ekor kurakura tersebut.Hal. 5 dari 22 hal. Put.

Edi Sensudi, MM memberikanpengarahan tentang tehnis dilapangan dan Sdr. Rudy Anggonoikutmemberikan pengarahan mengenai jenisjenis kurakura dari luar negeriyang dilindungi UndangUndang atau masuk kategori CITES danmemperlihatkan foto kurakura yang dilindungi tersebut, dan setelahpengarahan selesai dilaksanakan dengan dasar Surat Perintah Tugasdilakukan operasi di tempat seperti yang diinformasikan oleh Rudy Anggono,yaitu:1.

Prestasi (Badan Hukum yang secara tehnis danHal. 10 dari 22 hal. Put. No. 367 K/Pid/2007administratif mempunyai hubungan kerja dengan Departemen Kehutanan)dan 3 (tiga) ekor dititipkan kepada Sdr. Rudy Anggono seseorang yangsecara tehnis dan administratif tidak mempunyai hubungan kerja denganDepartemen kehutanan sehingga karena Sdr.

termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab Il yang mengatur tentang tehnis

PolMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis peradilan untuk perkarapermohonan pada poin angka 12 (dua belas

menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang pembetulan nama dan tanggal lahirpemohon, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Ilsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

peradilan untuk perkarapermohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanyapembetulan nama dan tanggal lahir tidak termasuk yang dilarang untukdiajukan dalam bentuk permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara lain salah satunya adalah permohonan