• Mince Padu Lemba, dkk sebesar Rp. 2.400.000,-

• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Posyandu di Desa Wahang An, Kambaru Windi, dkk sebesar Rp. 7.500.000,-
• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan/Penghasilan Aparat Desa (TPAD) Desa Wahang, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An.

  Umbu Njaka Ata, dkk sebesar Rp. 69.600.000,-

• 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan/Penghasilan Tetap Aparat Desa Defentif tanggal 30 September 2016;
• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan/Penghasilan Aparat Desa (TPAD) Desa Persiapan Lai Wanggi, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An.

• Bupati Disposisi ke TPAD untuk di evaluasi.2. Kemudian TPAD dilakukan verifikasi bersama denganPanwasilih.3. Kemudian dilaporkan kepada bupati4. Dicantumkan RAPBD5. Kemudian dibahas dan disahkan pada rapat bersamaDPRD. Bahwa jumlah dana Hibah yang diberikan kepada panwaslih Kab.Buru Tahun 2016 dan tahun 2017 adalah Rp 6.000.000.000, yangbersumber dari APBD TA. 2016 sejumlah Rp 3.000.000.000, dandari APBD TA. 2017 sebesar Rp 3.000.000.000, Bahwa pmberian dana hibah kepada Panwaslih Kab.

  Bahwa saat itu ada ditunjuk TAPD yaitu berdasarkan KeputusanBupati Buru Nomor 900/08 Tahun 2016 tentang pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 dan jugaKeputusan Bupati Buru Nomor 900/1 Tahun 2017 tentangPembentukan TPAD Kabupaten Buru tahun 2017, dimana sebagaiketua adalah Sekretaris Daerah dan saksi selaku Wakil ketua I.

  Bahwa pada saat itu TPAD hanya melaporkan secara lisan kepadabupati hasil evaluasi bersama dengan Panwaslih yang kemudiandibawa ke DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan. Bahwa benar penerima haruS memberikan Laporanpertanggungjawaban kepada pemberi hibah yaitu pemda Kab. Burumelalui BPKAD Kab. Buru.Halaman 185 dari 850 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Amb Bahwa saksi mengetahuinya, dan benar ada pemberian pinjamankepada panwaslin Kab.

• Pengadaan AlatKedokteran RSUD Sumedang Tahun 2010 membuat HPS ;Bahwa tidak tahu dan saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari PanitiaPengadaan alat Kedokteran RSUD Sumedang Tahun 2010 ;Bahwa saksi menurut Panitia Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Kab.Sumedang Tahun 2010 harus pembuatan dokumen Kertas KerjaPenyusunan HPS, Risalah Penyusunan HPS dan Berita Acara HasilSurvey dalam pembuatan HPS ;Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yang jugaanggota Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TPAD

  Auto Clave10.EMDengan anggaran berjumlah Rp. 2.739.000.000, (dua milyar tujuhratustigapuluhsembilan juta rupiah) ;Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi perubahan proposal tersebutkarena pada saat itu stelah di susun oleh kasubag Program saksi UUYRUYANI langsung diserahkan kepada Direktur RSUD KabupatenSumedang Saudara HILMA tanpa melalui Saksi .Bahwa benar Saksi selaku Kepala Bagian Administrasi danPembangunan juga anggota Tim Anggara Daerah (TPAD) bersamaPengguna Anggaran (Direktur RSUD Kabupaten

• Cianjur;Bahwa tidak semua kegiatan keagamaan saksi dilibatkan, saksidililbatkan dalam kegiatan keagamaan pada Bagian Dikpora karenaseorang pimpinan wajib mendukung program kepentingan umat;Bahwa yang bertanggung jawab dalam penyusunan APBD TA. 2011 danmenyusun RKAPPKD tersebut adalah ketua tim TPAD (Tim PembuatAnggaran Daerah) yaitu Sekretaris Daerah (BAHARUDIN ALI), KepalaBappeda (DWI RATU), Kepala Dinas DPKAD Tahun 2010 (CHAERULANWAR), Asisten Bidang Keuangan, Kabag Hukum (ASEP SUKARA)dan Sdri

• Mince Padu Lemba, dkk sebesar Rp. 2.400.000,-

• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran belanja bantuan untuk Posyandu di Desa Wahang An, Kambaru Windi, dkk sebesar Rp. 7.500.000,-
• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan/Penghasilan Aparat Desa (TPAD) Desa Wahang, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An.

  Umbu Njaka Ata, dkk sebesar Rp. 69.600.000,-

• 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Rincian Obyek Pengeluaran Desa Wahang Kecamatan Pinupahar Tahun Anggaran 2016 atas nama rekening Belanja Tunjangan/Penghasilan Tetap Aparat Desa Defentif tanggal 30 September 2016;
• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 untuk pembayaran Tunjangan/Penghasilan Aparat Desa (TPAD) Desa Persiapan Lai Wanggi, bagian bulan Januari s/d Agustus 2016 An.

• Sumedang Tahun 2010 harus pembuatan dokumen Kertas KerjaPenyusunan HPS, Risalah Penyusunan HPS dan Berita Acara Hasil Surveydalam pembuatan HPS ; Bahwa benar saksi selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yangjuga anggota Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TPAD) menandatanganiDPAjRKA untuk proses sebuah anggaran dan selanjutnya anggaran tersebutdapat dilaksanakan ;tujukan kepada sekretaris ULP (100920101709201017092010180920102209201023 s.d 29092010250920100210201004 s.d 0710201007102010081020100910201011

  Defibliator Monitor Encdoscopy Vacum Elektrik Monitor ECG Elektro Surgery Meja Operasi Lampu Operasi Alat Operasi Bedah Mulut Auto ClaveEMDengan anggaran berjumlah Rp. 2.739.000.000,Saksi tidak mengetahui terjadi perubahan proposal tersebut karenapada saat itu stelah di susun oleh kasubag Program saksi UUYRUYANI langsung diserahkan kepada Direktur RSUD KabupatenSumedang Saudara HILMA tanpa melalui Saksi .Bahwa benar Saksi selaku Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunanjuga anggota Tim Anggara Daerah (TPAD

• Nelayan Miskin sebesar Rp. 6.000.000.000, (enammilyar rupiah) yang pada awalnya anggaran tersebutdialokasikan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Kemudian karena program tersebut berhubungan dengan DinasPerikanan dan Kelautan dipersyaratkan Kerangka Acuan Kerja,Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan, Petunjuk Teknis PelaksanaanKegiatan dan Surat Keputusan Bupati Tentang PenetapanPenerima Program Pengentasan Kemiskinan.e Selanjutnya Dinas Perikanan dan Kelautan membuat RKA yangditujukan kepada Tim TPAD

• perbuatan apa yang telah dilakukan olehterdakwa; Bahwa menyangkut masalah bantuan hukum saksi sama sekali tidak tahu; Bahwa tentang adanya permasalahan hukum Bupati Pulau Morotai itusaya tidak tahu; Bahwa setahu saksi mata anggaran bantuan hukum tidak boleh dipakaiuntuk kegiatan pembentukan unit pelayanan pengaduan masyarakat;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangansaksi ada yang tidak benar, yaitu bahwa pada saat pembahasan pergeserananggaran itu semua yang termasuk dalam TPAD

• ., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pada saat dilakukan proyek ruas jalan mempunyai jabatansebagai sekertaris daerah kota Gorontalo;Bahwa saksi karena jabatannya mempunyai jabatan juga sebagai Ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Gorontalo;Bahwa tugas dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Gorontalo adalahmenyusun draft kebijakan umum anggaran yang akan dirumuskan danditetapkan melalui rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;Bahwa tugas lainnya adalah

• .> Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan berisi tentang seluruhDana masuk pada Kas Desa> Buku Kas Harian Pembantu.Halaman 158 dari 218 Putusan Nomor : 22/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.Bahwa sumber Dana Desa berasal dari ADD(Alokasi Dana Desa) dan TPAD(Tunjangan pengahasilan Aparat Desa yang saksi ketahui tentang AlokasiDana Desa diberikan kepada desa untuk meningkatkankan pelayananpemerintah desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Bahwa adapun Mekanisme penerimaan ADD yaitu :e Kepala Desa

• Bupati Disposisi ke TPAD untuk di evaluasi.2. Kemudian TPAD dilakukan verifikasi bersama denganPanwasilih.3. Kemudian dilaporkan kepada bupati4. Dicantumkan RAPBD5. Kemudian dibahas dan disahkan pada rapat bersamaDPRD.Bahwa saksi jelaskan bahwa jumlah dana Hibah yang diberikankepada panwaslin Kab.

  dari Panwaslih karenasudah mulai pentahapan pemilihan, sehingga diambil kebijakanmembuat NPHD sementara untuk mencairkan anggaran Rp430.000.000, dan saat itu saksi mendapat persetujuan dari Bupatiuntuk menadatangani NPHD tersebut.Bahwa saksi jelaskan benar bahwa saat itu ada ditunjuk TAPDyaitu berdasarkan Keputusan Bupati Buru Nomor 900/08 Tahun2016 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah DaerahKabupaten Buru Tahun 2016 dan juga Keputusan Bupati BuruNomor 900/1 Tahun 2017 tentang Pembentukan TPAD

  KabupatenPutusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 182 dari 840 halamanBuru tahun 2017, dimana sebagai ketua adalah Sekretaris Daerahdan saksi selaku Wakil ketua I.Bahwa t saksi jelaskan bahwa pada saat itu TPAD hanyamelaporkan secara lisan kepada bupati hasil evaluasi bersamadengan Panwaslih yang kemudian dibawa ke DPRD untuk dibahasdan kemudian disahkan.Bahwa saksi jelaskan bahwa dapat saksi jelaskan bahwa benarpnerima harus memberikan Laporan pertanggungjawaban kepadapemberi hibah yaitu

• DinasKesehatan Melawi, di selasela acara kedinasan (Dinas Kesehatan KabupatenMelawi dan DPRD Kabupaten Melawi) ada bertemu dan atau dihubungi oleh 3(tiga) anggota DPRD Kabupaten Melawi (saksi Abang Tajudin, saksi AgusDarius dan saksi Yoseph Ferry Chin) dimana ke 3 (tiga) anggota DPRDtersebut membicarakan kemungkinan bantuan SIMSON, SKM, M.kKes , S.Sos.kepada masingmasing anggota DPRD tersebut.Bahwa dalam proses pembahasan anggaran dalam PERDA ABPD (RAPERDAAPBD) antara Eksekutif (Tim Panitia Anggaran Daerah (TPAD

• tahun 2011saksi sendiri selaku kepala dinas yang menandatangani RKA tersebut dan dirapatkan dengan Tim TAPD (Sekretaris Daerah, Kepala Bapeda, KadisKeuangan, Inspektorat dan saksi sendiri selaku anggota) setelah dirapatkanSiap untuk diajukan di DPRD Kab Haltim;Halaman 73 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Tte Bahwa untuk pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupatenHalmahera timur tahun anggaran 2011 masuk dalam RKA tahun 2011 dandalam proses pengajuan dan di rapatkan ke tim TPAD

• Pengadaan AlatKedokteran RSUD Sumedang Tahun 2010 membuat HPS ;Bahwa tidak tahu dan saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari PanitiaPengadaan alat Kedokteran RSUD Sumedang Tahun 2010 ;Bahwa saksi menurut Panitia Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Kab.Sumedang Tahun 2010 harus pembuatan dokumen Kertas KerjaPenyusunan HPS, Risalah Penyusunan HPS dan Berita Acara HasilSurvey dalam pembuatan HPS ;Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yang jugaanggota Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TPAD

  Auto Clave10.EMDengan anggaran berjumlah Rp. 2.739.000.000, (dua milyar tujuhratustigapuluhsembilan juta rupiah) ;Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi perubahan proposal tersebutkarena pada saat itu stelah di susun oleh kasubag Program saksi UUYRUYANI langsung diserahkan kepada Direktur RSUD KabupatenSumedang Saudara HILMA tanpa melalui Saksi .Bahwa benar Saksi selaku Kepala Bagian Administrasi danPembangunan juga anggota Tim Anggara Daerah (TPAD) bersamaPengguna Anggaran (Direktur RSUD Kabupaten

• anggaran tingkat Kota TanggerangSelatanMelakukan pembinaan aparatur pemerintahan Kota TanggerangSelatanMelakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanpemerintah daerah Kota Tanggerang SelatanMelaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinanDan sebagai Sekretaris Kota Tanggerang Selatan saksi mempunyaikewenangan :a)Memberikan masukan terhadap walikota atas usulan kebijakan,misalnya kalau dalam pembinaan kepegawaian sekda sebagaibaperjakat mengusulkan untuk penempatan pegawai.Sebagai TPAD

• ,M.Si selaku Kasubag Programbeserta beberapa kepala bidang lainnya mengadakan rapat di kantor Dinas Kominfo,yang di dalam rapat tersebut masingmasing bidang diminta untuk memasukanrencana kegiatan yang akan diserahkan kepada Kasubbag Program/Perencanaanuntuk dirangkum menjadi RKA lalu diteruskan ke TPAD.6.

• Kemudian karenaprogram tersebut berhubungan dengan Dinas Perikanan danKelautan dipersyaratkan Kerangka Acuan Kerja, PetunjukPelaksanaan Kegiatan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatandan Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan PenerimaProgram Pengentasan Kemiskinan.Selanjutnya Dinas Perikanan dan Kelautan membuat RKA yangditujukan kepada Tim TPAD (tim pengelola anggaran daerah)ternyata anggaran tersebut tidak dikelola oleh Dinas Perikanandan Kelautan melainkan dikelola oleh BPKAD (BadanPengelolaan

• Bahwa Saksi dilantik olen Bupati Wakatobi dan dasar pengangkatan Saksiberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi tenggara Nomor 137Tanggal 13 Maret Tahun 2009 Tentang Pemberhentian dan PengangkatanSekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.Halaman 53 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2021/PN kKdiBahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris DaerahKabupaten Wakatobi yakni :o Selaku Ketua Tim Penyusun anggaran Daerah (TPAD)O Penataan aset aset daerahOo Ketua Badan pertimbangan Jabatan

• Tahun 2015 Tahap I (40%) Senilai Rp 107.992.000,-

• SP2D Pembayaran Belanja Dana Desa APB-DESA Desa Kotalama Tahun 2016 Tahap I (40%) Senilai Rp 107.992.000,-
• SP2D Pembayaran Belanja Dana Desa APB-DESA Desa Kotalama Tahun 2015 Tahap II (40%) Senilai Rp 107.992.000,-
• SP2D Pembayaran Belanja Dana Desa APB-DESA Desa Kotalama Tahun 2015 Tahap III (20%) Senilai Rp 53.997.000,-

22. 1 (satu) bundle surat (Fotocopy) berisi :

• SP2D Pembayaran Belanja TPAD

• bentuk daftar tanpa dilengkapi dengandokumen pendukung (gambar Awal, Spesefikasi) nanti daftar kegiatanselanjutnya dirangkum semua dan disesuaikan dengan pagu Anggaran disub bidang perencaanaan yang kemudian disusun berbentuk RencanaKerja (rencja) kemudian dilanjutkan pembahasan di DPRD dan diParipurnakan di Dewan sehingga menghasilkan Kebijaksan UmumAnggaran Penetapan Platfon Anggaran Sementara (KUAPPAS)kemudian dilakukan Asistensi dari Kepala Bidang Pengairan kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah/TPAD