Ditemukan 1638 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-10-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal Tanggal 20 Oktober 2014 — MOHAMMAD YASSER, ST
68 — 20
68 — 20
Wajib menyelenggarakan Penata Usahaan terhadap seluruh AnggaranPendapatan Belanja Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuaiPeraturan dan ketentuan yang berlaku ;. Secara adminstrasi wajib mempertanggungjawabkan PenggunaanUang Persediaan / Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaankepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK SKPDdan mempertanggung jawabkan pula atas pembayaran Langsungsesuai akad kontrak yang ditetapkan, paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya;.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — TONI RUSMARSIDIK B. E
93 — 66
93 — 66
Staf Keuangan dengan tugasmembantu bendahara.Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala UrusanAdministrasi Umum berdasarkan Keputusan Kepala Satuan KerjaPenyediaan Rumah Untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 296/SATKER/XI/2013 tanggal 22 November 2013 adalah : Membantu Kepala Satuan Kerja dalam melakukankoordinasi dengan Pejabat Pembuat KomitmenUrusan Administrasi Umum kegiatan.e Bersamasama Pejabatr Pembuat Komitmenmelakukan Penataan Usahaan
Kantor.e Bersamasama Pejabat Pembuat Komitmenmelakukan Penata Usahaan Kepegawaian.Sebagai Staf Keuangan, Kegiatan yang saksi lakukan adalahpersiapan perjalanan dinas dan penyerapan = anggaranperjalanan dinas.
Register : 19-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO S.H.
Terdakwa:
HUSNOL HOTIMAH
86 — 25
MOH. HERIYANTO S.H.
Terdakwa:
HUSNOL HOTIMAH
86 — 25
yangdisediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan operasional seharihari.Dapat saksi jelaskan bahwa sebelum APBD tahun berjalan diundangkanPara SKPD mengajukan Struktur Pengelola Keuangan Di SKPD yangterdiri dari Pengguna anggaran, Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran, untuk ditetapbkan dengan SK BUPATI, selanjutnya Bupatimengeluarkan Peraturan mengenai Besaran Uang persediaan Tiap tiapSKPD selanjutnya setelah Penetapan APBD penerbitan Surat PersediaanDana Oleh Kepala BPKAAD selaku Pejabat Penata Usahaan
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
188 — 123
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
188 — 123
) Menyusun DIPA;2) Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluarananggaran belanja negara;3) Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPMatas beban anggaran belanja negara;4) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan danpengelolaan anggaran/keuangan;5) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;6) Memberikan supervisi dan konsultansi dalam pelaksanaan kegiatan danpenarikan dana;7) Mengawasi penata usahaan
Register : 20-01-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH
209 — 344
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH
209 — 344
Terdakwa mengetahui kalau padatahun 2011 telah diangkat sebagai bendahara justru setelah adanyapemeriksaan InspektoratBahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara sebagaimanayang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dea Dauh Puri Klod KecamatanDenpasar Barat Kota Denpasar tentang Penunjukkan Bendahara Desa DauhPuri Klod adalah:o Melaksanakan Penata Usahaan Penerimaan dan Pengeluaran KeuanganDesao Menyelenggarakan Pembukuan secara tertib dan teratur sesuai denganketentuan yang berlakuHal
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — DEDDY GUSNADI, ST, MT
149 — 66
149 — 66
Keuangan dengan tugas membantu bendahara.Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Urusan AdministrasiUmum berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja PenyediaanRumah Untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) DirektifPresiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 296/SATKER/X1I/2013 tanggal 22 November 2013 adalah : Membantu Kepala Satuan Kerja dalam melakukankoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen UrusanAdministrasi Umum kegiatan.e Bersamasama Pejabatr Pembuat Komitmen melakukanPenataan Usahaan
Kantor.e Bersamasama Pejabat Pembuat Komitmen melakukanPenata Usahaan Kepegawaian.Sebagai Staf Keuangan, Kegiatan yang saksi lakukan adalahpersiapan perjalanan dinas dan penyerapan anggaran perjalanandinas.
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
126 — 32
126 — 32
adalah penggunaan aset untuk memperolehmanfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaatsosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapatmeningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangkapelayanan kepada masyarakat .Pasal Pasal 70 : Investasi pemerintah daerah ... dst, digunakan untukmenganggarkan kekayaan pemerintah daerah yangdiinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangkapanjang .Pasal Pasal 71 ayat 5: Investasi permanen ..dst, kerjasama daerah dengan pihakketiga dalam bentuk pengguna usahaan
Register : 19-09-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Tanggal 8 Februari 2023 — Penuntut Umum:
ANGGRIANI, SH.
Terdakwa:
BURHANONG
103 — 26
ANGGRIANI, SH.
Terdakwa:
BURHANONG
103 — 26
salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 05 Tahun 2021 yang telah dilegalisir tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 17.a Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Penata Usahaan
Putus : 20-10-2014 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 25/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal Tanggal 20 Oktober 2014 — SUDIRMAN
61 — 14
61 — 14
Wajid menyelenggarakan Penata Usahaan terhadap seluruh AnggaranPendapatan Belanja Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuaiPeraturan dan ketentuan yang berlaku;b. Secara adminstrasi wajib mempertanggungjawabkan Penggunaan UangPersediaan / Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan kepadaKepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui) PPK SKPD danmempertanggung jawabkan pula atas pembayaran Langsung sesuai akadkontrak yang ditetapkan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;c.
Putus : 19-04-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto Tanggal 19 April 2017 — - HERIYANTO PALILATI, S.KM.,M.Kes
88 — 16
88 — 16
Dalam Perpres diatur bahwa Dinas Kesehatan dapatmemberikan fasilitas obat tersebut;Bahwa Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/2280/SJtanggal 5 Mei 2014 tentang petunjuk Teknis penganggaran pelaksanaan danpenata usahaan dan pertanggung jawaban dana Kapitasi, dimana surat tersebutditujukan kepada Gubernur, Bupati dan walikota;Bahwa Permenkes keluar pada akhir bulan April 2014 maka BPJS menyetorkanke Puskesmas sejak bulan Mei 2014.
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
96 — 26
96 — 26
saksi mengetahui pada tahun 2012 pada Dinas Pertanian danTanaman Pangan Provinsi Jawa Barat ada kegiatan PengadaanTraktor Roda 2 (dua) dan Pompa Air kegiatan Pembelian Alsintan PraPanen APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012, dan peransaksi dalam kegiatan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala DinasPertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Nomor : 900/Kep/21/Keu/2012, tanggal 03 Januari 2012 tentang Penunjukan106Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,Pejabat Penata Usahaan
Register : 28-01-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.EKO NUGROHO
4.ENDANG ANAKODA.SH
Terdakwa:
1.SUZIE W. M. KAKISINA LOPPIES alias SUSI
2.PATTIRUHU ADRIANS. S., alias ADRI
3.ALFRED PATTIRUHU alias VELY
123 — 71
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.EKO NUGROHO
4.ENDANG ANAKODA.SH
Terdakwa:
1.SUZIE W. M. KAKISINA LOPPIES alias SUSI
2.PATTIRUHU ADRIANS. S., alias ADRI
3.ALFRED PATTIRUHU alias VELY
123 — 71
Laporan PertanggungjawabanPenerimaan kepada Kepala Pemerintahan Negeri dilampirkan dengan BukuHalaman 42 dari 371 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN AmbKas Umum, Buku Kas Pembantu perincian objek penerimaan dan buktipenerimaan lainnya yang sah.Menyelenggarakan penatausahaan selurun pengeluaran melalui suratpengajuan permintaan (SPT), Pengajuan SPT melalui Pejabat TeknisPengelolaan Keuangan Negeri (PTPKD) untuk mendapat persetujuan dariKepala Pemerintah Negeri.Dokumen yang digunakan dalam Penata Usahaan
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — EDO ISKANDAR
119 — 64
119 — 64
Keuangan dengan tugas membantu bendahara.e Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Urusan AdministrasiUmum berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja PenyediaanRumah Untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) DirektifPresiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 296/SATKER/XI/2013 tanggal 22 November 2013 adalah : Membantu Kepala Satuan Kerja dalam melakukankoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen UrusanAdministrasi Umum kegiatan.e Bersamasama Pejabatr Pembuat Komitmen melakukanPenataan Usahaan
Kantor.e Bersamasama Pejabat Pembuat Komitmen melakukanPenata Usahaan Kepegawaian.Sebagai Staf Keuangan, Kegiatan yang saksi lakukan adalahpersiapan perjalanan dinas dan penyerapan anggaran perjalanandinas.
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg Tanggal 3 September 2021 — Penuntut Umum:
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS
195 — 122
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS
195 — 122
Saksi menjelaskan syarat pencairan adalah dari Dinas PU melaluibendahara pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pencairan (SPP), danSurat Perintah Membayar (SPM), dilampirkan Surat jaminan uang muka,kwitansi pembayaran, kontrak, berita acara pembayaran.Halaman 164 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg#@yBahwa yang menerbitkan SPP adalah bendahara pengeluaran dan PPTK,untuk SPM yang ditanda tangani oleh kepala dinas sebagai penggunaanggaran.Bahwa verifikasi dilakukan oleh Pejabat Penata usahaan
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — R. BAMBANG TRIANTORO
209 — 62
209 — 62
Bersamasama Pejabatr Pembuat Komitmen melakukanPenataan Usahaan Kantor.
Bersamasama Pejabat Pembuat Komitmen melakukanPenata Usahaan Kepegawaian.Sebagai Staf Keuangan, Kegiatan yang saksi lakukan adalah persiapanperjalanan dinas dan penyerapan anggaran perjalanan dinas.Berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh masingmasingPPK, saksi menghitung biaya perjalanan sesuai lamanya perjalanandinas, kemudian diajukan ke Bendahara untuk dibayarkan ke orang yangakan melakukan perjalanan dinas.
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 16 Februari 2017 — - Drs. M. YAHYA (TERDAKWA)
99 — 21
99 — 21
angka60 : Investasi adalah penggunaan aset untuk memperolehmanfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaatsosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapatmeningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangkapelayanan kepada masyarakat .Pasal 70 : Investasi pemerintah daerah ... dst, digunakan untukmenganggarkan kekayaan pemerintah daerah yangdiinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangkapanjang .Pasal71ayat5 : Investasi permanen ..dst, kerjasama daerah dengan pihakketiga dalam bentuk pengguna usahaan
Putus : 08-02-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 108/PID.SUS/2011/PN.MSH Tanggal 8 Februari 2012 — Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY binti RS DJOKO SETIAWAN ;
115 — 53
115 — 53
Menyelenggarakan Pengurusan, Penata Usahaan, Keuangan (menerima,menyimpan, mengelola da memelihara, membayar/menyerahkan sertamembukukan uang);1.2. Mengajukan SPP kepada KPA melalui PPK SKPD.Kewajiban Bendahara Pengeluran Pembantu;2.1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran;2.2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yangtercantum dalam perintah pembayaran;2.3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;2.4.
Register : 25-03-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Bau Tanggal 16 September 2015 — - ARYO DWI PUTRANTO
113 — 34
113 — 34
saksi SYAMSU kedalam blangko FAKO, belum memperoleh penerbitan dari Dinas Kehutanan Provinsi, maka kesalahandimaksud hanyalah bersifat administratif belaka, dimana terhadapnya berlakumekanisme penyelesaian administratif atas kesalahan pada panambahan nomor serifaktur (FAKO), sehingga bukan merupakan perbuatan pidana, sebagaimanadikonstatir dalam pasal 1.11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut11/2006, Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut11/2006 Tentang Penata Usahaan
Register : 22-12-2011 — Putus : 01-02-2012 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PID.TPK/2011/PT BDG Tanggal 1 Februari 2012 — Pembanding/Terdakwa : Mudjiarto Bin Mudjamil
Terbanding/Jaksa Penuntut : Wahyu Sudrajat
41 — 0
Terbanding/Jaksa Penuntut : Wahyu Sudrajat
41 — 0
SUHERMAN;
p. 1 (satu) buah Buku Pedoman Penata Usahaan Hasil Hutan di Perum Perhutani bulan Juli 2007;
q. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan
Putus : 10-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg Tanggal 10 Oktober 2011 — OEI SINDHU STEFANUS (TERDAKWA)
99 — 0
99 — 0
Keputusan Bupati Clacap Nomor : 954/03/11/Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran, Pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penata-usahaan keuangan, bendahara penerimaan dan/atau bnendahara pengeluaran beserta para pembantu bendahara satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten cilacap tahun anggaran 2007225. Hasil Analisis SAP 2000 Struktur Tower PT. Karunia Prima Sejati226.