Ditemukan 1661 data
PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
YUSUF TYOS
223 — 93
data yuridis dimana Penggugat pemegang hakprioritas atas tanah Negara berdasarkan Keterangan Objek untuk Ketetapan IPEDASektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan Nomor : 422/PII/86, tanggal 25 Maret 1986Desa/Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang, PropinsiSulawesi Selatan atas nama Mapparessa Taba yang kemudian dioper kepada PT.GMTDC ( Eddy Nurhady). karenanya apabila hal ini sebelumnya diketahui olehTergugat, semestinya Tergugat tidak akan menerbitkan surat keputusan pemberian haka
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUMITRO SITORUS, SE.
112 — 82
Asuransi Purna Arthanugraha tentang Penutupan Asuransi Kredit Multiguna Nomor: 054/115/V/2016/PKS/KRD.AGR.RTL dan No: 059/DIRUT/ASPAN-HAKA/V/2016 Senin, 23 Mei 2016;
- Copy legalisir Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan PT. Pan Pacific Insurance tentang Penutupan Asuransi Kredit Konsumtif Nomor: 056/289/DIR/KAR/PKS dan Nomor: 181/PKS/PPI-BPDJATIM/VIII/2017 Padaa Senin, 2 Oktober 2017;
- Copy legalisir Perjanjian kerjasama antara PT.
34 — 4
Unsur Tanpa Haka Atau Melawan Hukum3.
Pembanding/Tergugat XIII : PT. JAMINAN KREDIT INDONESIA (PT. Jamkrindo) KANTOR CABANG MEDAN Diwakili Oleh : PT. JAMINAN KREDIT INDONESIA (PT. Jamkrindo) KANTOR CABANG MEDAN
Terbanding/Penggugat I : M. IMBRAN
Terbanding/Penggugat II : BRAM APRIL SYAH
Terbanding/Penggugat III : HASBULLAH LUBIS
Terbanding/Penggugat IV : KUSMAN
Terbanding/Penggugat V : ASEP KUSNADI
Terbanding/Penggugat VI : WAGIMIN
Terbanding/Penggugat VII : BASIRUN
Terbanding/Penggugat VIII : PARIANTO
Terbanding/Penggugat IX : EDI HARIONO
Terbanding/Penggugat X : UNTUNG
Terbanding/Penggugat XI : SUHARTONO
Terbanding/Penggugat XII : JULPAN AIDI
156 — 212
Juga sekaligus memikulkan beban wajibbukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yangdigariskan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR yangmenegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau gunameneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkanmembuktikan haka tau peristiwa tersebut.5.
93 — 24
Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Haka Atas Tanah Bangunantanggal 24 Oktober 2007 atas obyek tanah seluas 58 M2 di Komplek BumiSerpong Damai (BSD) Sektor XII E3/23 Desa Rawa Buntu KecamatanSerpong Kabupaten Tangerang, nama wajid pajak Yang Nadia Miranti(Termohon), bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telahsesuai dengan aslinya, kKemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberitanda (TR.58);59.
Obet Riawan, S.H
Terdakwa:
1.HARRY CAHYONO AKMILIYANTO
2.JEFRY KAMBUNO alias JEFRY
124 — 85
HAKA pada pukul 20.00WIB, lalu Saksi menginap di Hotel Aryaduta dan pada tanggal 06 Juli2018 pada pukul 09.00 WIB sdr. HARRY CAHYONO menghubungiSaksi untuk dipertemukan dengan sdr. HARI, lalu pada pukul 13.00 WIBsdr. HARRY CAHYONO bersama dengan temannya yang bernama sdr.JEFRY (berikut istri dan anak sdr. JEFRY) menjemput Saksi di HotelAryaduta menuju Cibubur untuk bertemu dengan sdr. HARI. Bahwa jika sdr. HARRY CAHYONO berhasil melakukan transaksipenukaran uang dengan sdr. HARI, sdr.
YUSNIKAR, SH
Terdakwa:
MUH. RIFAI Alias PAI Bin DG. ATI
49 — 18
ATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Haka atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. RIFAI alias PAI BIN DG.
305 — 247
TarumaBrastama;bahwa saksi tidak tahu proses hingga terbitnya Haka Guna Bangunantersebut;bahwa saksi tidak kenal dengan Pak H.
Masripin
Terdakwa:
Qiran Harahap
102 — 30
. : Setiap orang Unsur Kedua :Tanpa haka tau melawan = hukum~ menmiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman.Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara dakwaanalternatif maka menurut tertid hukum acara, Majelis Hakim dapatlangsung memilinh salah satu dakwaan yang lebih tepat dan lebihbersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan,dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertamaBahwa mengenai unsur dakwaan alternatif pertama
Ibnu Suud, SH
Terdakwa:
ICHSAN ADITYA SAPUTRA als ICAN bin SUYANTO
69 — 0
- Menyatakan terdakwa ICHSAN ADITYA SAPUTRA als ICAN bin SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram dan tanpa haka tau Melawan HUkum menanam, memelihara, memeliki;
95 — 74
Haka Astana. MW, SH. (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Sekretaris Negara RI. No. 103 tahun 2011tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat yangBukti P31b32. Bukti P32Bertugas Melakukan Pengujian dan Perintah MembayardanBendahara PengeluaranP ada Sekretariat Militer PresidenTahun Anggaran 2011 tanggal 2 Mei 2011 yangmengangkat Ajun KOmisarisB esar Dr.
189 — 643
telah dikuasai oleh rakyat (ahli waris Soelihoen).Akan tetapi meskipun ada fakta seperti itu diatas tanah obyek sengketa tetap sajaditerbitkan SHM 7, 8, 9 / Kemiri Muka;Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut diatas maka MajelisHakim Hakim mendapatkan bukti surat Para Penggugat bertanda P23, P24,P27,P31 dan P32 yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut : Ganti rugi kepada Ernst Budhi Wijaya (ayah Tergugat II) berupa haka milik 9 hadi Desa
123 — 59
MIRAH, yang secara fisik telah menguasai lokasi lahantanah sejak tahun 2000 s/d sekarang ini tahun 2012 yang berlokasi diKampung Rawa Indah Kapuk Muara RT. 010 RW. 04 Kelurahan KapukMuara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, namunpenggugat ingin mengurus haka atas tanahnya kepada pemilik tanahyang sah tetapi tidak tahu siapa pemiliknya sesuai surat pernyataantertanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.13);14.
Edward Seky Soeryadjaya
Tergugat:
1.Ny. Prof. Dr. Ir. Anastasia Sulistyawati
2.Putu Agung Prianta
3.Made Ariani Siswanto
4.Nyoman Astari Siswanto
232 — 146
LP/130/IV/2018/SPKT tanggal 11 April 2018 melaluiPeradilan Pidana Umum bukan melalui Peradilan Perdata denganmenggugat PARA TERGUGAT yang tidak memiliki haka taukewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangkaatau menghentikan proses Penyidikan yang dilakukan olehPenyidik Polda Bali.Gugatan PENGGUGAT adalah salah dan cacat hukum karenadiajukan di Pengadilan Negeri Denpasar melalui Peradilan Perdatabukan melalui Peradilan Pidana, sehingga melanggar kewenanganabsolut yang telah ditentukan berdasarkan
117 — 41
Bahwa, berdasarkan Pasal 1877 KUHPerdata, ditentukan sebagaiberikut:Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tanggannya, ataupunJika para ahli warisnya atau orang yang mendapat haka daripadanyatidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supayakebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dipengadilan.f.
77 — 37
Bahwa sebaliknya berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 202 dan sertifikat Haka PakaiNomor 203 maka Tergugat I adalah pemegang Hak Pakai terhadap obyekobyek sengketatersebut ;11. Bahwa berdasarkan akta jual beli Nomor 81/1971 tanggal 15 Juli 1971 dan akta jual beliNomor 82/1971 tanggal 15 Juli 1971 yang dibuat dihadapan R. Soebiono Danoesastro, Notaris diSurabaya maka dahulunya obyekobyek sengketa tersebut adalah milik dari PT. HandelMaatschappij L.
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
PT. KAMIRZU diwakili oleh NAI PUAY CHAI
2929 — 3385
FAHMI yang juga merupakan tim legal Yayasan HAkA, dimana yayasan tersebut pernah mengajukan pembatalan proyek PLTATampur sebagaimana berita online Tanggal 5 September 2018, sehinggapengajuan gugatan telah melampaui waktu 90 (Sembilan puluh) hari;2.
238 — 319
Alas Haka. Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat atas tanah hutan adatnya serta hakhak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai perkembanganmasyarakat dan oprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiamenerbitkan pengakuan dan perlindungan terhadap tanah masyarakathukum adat yang secara fisik sejak dahulu kala digarap, dikuasai,dimiliki secara turuntemurun oleh Penggugat dan masyarakat hukumadat.b.
136 — 53
(Bukti T29) ;30.Fotocopy Asli Sket Lokasi sesuai dengan gugatan Pengadilan Tata31.FotocopyUsaha Negara register No. 65/G/2011/PTUNMD ssscasnannrsrmnnnenaasmcrenvanennnes (Bukti T30) ;Pengumumandi Harian Mimbar Umum, hari Selasatanggal 13 Desember 2005 No.630.195/PENG/2005(Dasar Penerbitan Sertifikat Haka Milik No. 1228/TitiPapa) ......ceescecessceceeeecsteeeeeteeeeeaes (Bukti T31) ;32.Fotocopy Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 10, tanggal 1933.FotocopyJuli 1999 dari Tuan Wan Arfansyah Putra
185 — 43
PMDN Nomor. 1 tahun 1966Formalitas Hak , SK Kepala BPN, yang didasarkan kepada perjanjianProses Pemberian Perjanjian pemberian haka. Perjanjian dg Pihak ketiga untk memberikan sesuatu hak (Pasal 3PMDN No. 6/1972)b. Diproses melalui PMDN Nomor. 6 tahun 1972Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa keberatan.Ahli 2.