Ditemukan 1821 data
110 — 24
/TergugatKonpensi.Penggugat Rekonpensi baru tahu belakangan bukan sejak tahun 1982bahwa Alm.Sipon memiliki 2 (dua) orang istri dan anakanak dari kedua istritersebut,sehingga wajar bila penghasilannya sering kurang dan tidak mencukupiuntuk menutupi seluruh kehidupannya, meningat : besar pasak daripada tiang.Bahwa sesuai data dan catatan perusahaan pinjamanpinjaman Alm.Sipon kepadaperusahaan sejak tanggal 20 Februari 1984 sampai dengan 16 September 2005tercatat memiliki kewajiban/hutang kepada perusahaan
31 — 9
Plk.ternyata yang dikeluarkan adalah 2000 karena banyak hal yang sebenarnyatidak diperlukan tapi diadakan sehingga menyebabkan besar pasak daripada tiang. Terkait hal tersebut Tergugat mengijinkan Penggugat untukbekerja karena niat Penggugat pada saat ingin bekerja adalah membantuperekonomian rumah tangga. Seharusnya dengan diijinkannya Penggugatbekerja harus disyukuri oleh Penggugat bukan malah menjadi kurangbersyukur atas penghasilan Tergugat yang memang terbatas.
RIZAL DJAMALUDDIN, SH.
Terdakwa:
Andi Erwin Bin Ucok Haidir Alias Wiwin
105 — 51
mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Lembaga ilmupengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihnan serta penelitiandan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swastadapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;Menimbang, bahwa ketentuan Pasak
62 — 21
memlihara anak penggugat dantergugat sehingga anak kedua yang tinggal bersama turut tergugat dan II jatuhsakit hingga patah bagian bahunya, itu dikarenakan musibah dimana anaknyayang sangat aktif.Menimbang, bahwa, tergugat dihukum kurungan penjara bukan kemauntergugat sendiri, tapi akibat dari Penggugat dan Tergugat dalam kehidupanberumah tangga tidak mengukur kemampuan tetapi memperturutkan kemauan,apalagi pada awal Januari sampai Juli 2017 Penggugat tidak bekerja, sehinggapengeluaran itu besar pasak
100 — 87
Terdakwalahyang telah mengaburkan mengenai kapan Terdakwa menggunakan AktaJual Beli yang palsu tersebut karena dalam perkara perdata pada tahun1999 jelas dan terang Terdakwa tidak sebagai pihak dalam perkaratersebut baik Penggugat maupun Tergugat justru barulah kemudian padatahun 2009 Terdakwa mengajukan gugatan kepada saksi Pelaporberdasarkan Perkara Nomor :35/Pdt.G/2009/PN.Bkn, sehingga caraPenasehat Hukum dalam menghitung daluarsa dalam tindak pidanamenggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasak
DWIYATMOKO ANTON SUHONO, SH.
Terdakwa:
Agus Faisal Nuryanto Als Otok Bin Bambang Ratmo Suwito
49 — 14
ayat (1) huruf.a Undangundang RINo.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaa keduatersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan baikalasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwamaupun yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatanterdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan lebih subsidari dandengan meujuk pasak
I WAYAN BALUT
Tergugat:
1.Wayan Suweada
2.NI WAYAN MUPU
3.I Made Putra
4.I Nyoman Badra
5.I Wayan Sukarsa
6.I Made Berim
7.I Putu Astawa
8.I Wayan Arnawa
9.I Ketut Nong Arya
10.I Made Suparma
11.I Made Wena
12.I Ketut Diarta
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
125 — 66
, diberi tanda bukti P1;Foto copy Proposal Pengajuan Bantuan Perbaikan Pura bingin tertanggal 4April 2012, diberi tanda bukti P2:Foto copy Surat Laporan Pertanggungjawaban bantuan perbaikan Pura Binginkepada Bapak Bupati Badung tertanggal 12 Desember 2014, diberi tanda buktiP3:Foto copy Awigawig Desa Adat Jimbaran tahun 1989, diberi tanda bukti P4:Foto copy Surat keterangan tanah dari dalam buku C mengenai tanah labaPura Pasak Jimbaran Persil No. 62, diberi tanda bukti P5:Foto copy Surat keterangan
JUNAIDI, S.H.,M.H
Terdakwa:
ABU BAKAR Alias ACOK Bin ALI
59 — 12
adalah Polisi yangterjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 karena tidak memiliki ijinpembuatan kapal dan ijin mengambil kayu; Bahwa Terdakwa mengakui mengambil kayu dari hutan desa Marok dekattempat Terdakwa membuat kapal tersebut, yaitu dengan menggunakan alatshinso sebanyak 2 (dua) buah, pernah Terdakwa menebang pohon nangka,Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tpgkarena lama menunggu Pak De (DPO) mendapatkan kayu meranti dan yanglainnya, tapi masih bisa dimanfaatkan untuk pasak
84 — 5
pentingnyakepastian hukum, keputusan yang sudah final dariMakhamah Agung RI Nomor : 2457 K/Pdt/2005 tanggal 2Agustus 2006 yang menguatkan putusan PengadilanTinggi Pontianak Nomor : 19/Pdt/2005/PT.Ptk.tanggal 29 Agustus 2005 yang mengabulkan gugatanPenggugat, bahwa Penggugatlah sebagai pihak yangmengelola kompleks Pasar Kaupas Indah seluruhlantai dasar, lantai I (satu) dan sekitarnya sesuaiakta Nomor 43 yang berhak untuk menerima uang sewadari pihak yang menyewa setiap kios yang berada dikawasan komplek Pasak
1.NAWIR ABBAS
2.FATLUN NURKAMIDEN
3.HINDUN ISPAER
Tergugat:
SAHRIL LAIYA
38 — 41
tanda tangan dalam surat pernyataan pengalihan haktersebut sekaligus membuktikan bahwa benar telah terjadi proses pelepasanhak melalui jual beli antara Mahani Ispaer (alm) dengan Sahril laiya sehinggapenguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap tanahsengketa atas dasar pelepasan hak dapat dibuktikan dan setelah prosespelepasan hak tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudianmenempati dan membangun sebuah rumah di atasnya, hal ini sesuai denganketerangan saksi MARDIAN PASAK
144 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam suatu kasus bisa terjadi keputusan yangdidasarkan pada kewenangan terikat (gebonden beschikking)setelah diuji dengan peraturan perundangundangan tidakbertentangan akan tetapi setelah diuji dengan AAUPB ternyatabertentangan,Bahwa pada dasarnya definisi jenisjenis dari AAUPB diaturdan/atau dinyatakan dalam ketentuan Pasak 53 ayat (2) huruf bUU Nomor 9/2004.
40 — 6
Pasak 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dalamdakwaan kesatu;2. Menjatunkan pidana penjara kepada Terdakwa Iswan Setiawan binSenan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara potong masatahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;3.
231 — 137
RIASENTOSA , NPWP: 01.872.089.6122.000, Berupa:Profile Data Wajib Pajak;Print Out PKPM;Laporan Hasil Visit;Formulir Pendaftaran;Kartu NPWP;Surat Perintah Pemeriksaan Pasak (PSL);Laporan Verifikasi Lapangan PKP;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak;Akta Pendirian;Prin out Laporan SPT PPh pasal 25, PPh Pasal 21 dan PPN;SPT Masa PPN tahun 2007;S. Disita dari MUHAMMAD JONI HIDAYAT :> Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT.
RIASENTOSA , NPWP: 01.872.089.6122.000, Berupa:Profile Data Wajib Pajak;Print Out PKPM;Laporan Hasil Visit;Formulir Pendaftaran;Kartu NPWP;Surat Perintah Pemeriksaan Pasak (PSL);Laporan Verifikasi Lapangan PKP;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak;Akta Pendirian;Prin out Laporan SPT PPh pasal 25, PPh Pasal 21 dan PPN;SPT Masa PPN tahun 2007;S.
9 — 7
Memang 1.000.000, takberarti apaapa bagi Termohon tapi itu hanya untuk membelikebutuhan yang ringanringan di dapur dan bila ditotal pendapatanPemohon dan pengeluaran tidaklah mencukupi (besar pasak dariHal 15 dari 42 hal Put.No. 1052/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.06112017pada tiangnya).
menggunakanslinder;e Bahwa terhadap barang bukti senjata api revolver warna hitam kecokelatan dangagang yang dilapis di kayu dan 3 (tiga) butir peluru yang ditemukan pada diriterdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh ahli pada hari Senin 15 Desember2015, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti I (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenisrevolver warna hitam kecokelatan dan gagang yang terbuat dari kayumerupakan senjata api rakitan namun tidak dapat meledakkan amunisidikarenakan pasak
33 — 27
., Mediator Hakim, namun dalamlaporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis yangdibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperolehkesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat:Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di RegisterKepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 205/Pdt.G/2020/PASak. tanggal 15 Juni 2020 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakantetap dengan dalildalil dalam surat gugatannya, dengan perbaikan
104 — 4
WCJU), yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dalam kawasan hutan di wilayah Desa Dandang Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Alamat Kantor Perwakilan PT. Warna Catur Jaya Utama (PT. WCJU) Jl. RTA Milono Km. 4,4 Ruko Jamrut No. 1-2 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
62 — 16
Kab.Tana Toraja yang luasnya+ 4 x 8 meter; e Bahwa diatas objek sengketa ada bangunan dua tingkat ;e Bahwa saksi tahu batasbatasnya sebelah utara tana Tato Bulo,sebelah Timur tana Tato Bulo, sebelah selatan tanah Tato Bulo,sebelah barat saya tidak tahu siapa yang punya rumah; e Bahwa saksi mengetahui tanah itu berasal dari tanah TongkonanKua;e Bahwa oleh karena tanah tongkonan maka tanah sawah tersebuttidak boleh dibagi; e Bahwa benar orang anaknya Tato Bulo ada 5 orang yaituA.Sonda, Sule, Pangkung, Pasak
337 — 183
RIASENTOSA, NPWP: 01.872.089.6,122.000, berupa :e Profile Data Wajib Pajak;e Print Out PKPM;e Laporan hasil visit;e Formulir Pendaftaran;e Kartu NPWP;e Surat Perintah Pemeriksaan Pasak (PSL);e Laporan Verifikasi Lagoangan PKP;e Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;e Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri faktur Pajak;e Akta Pendirian;e Prin Out Laporan SPT PPh pasal 25, PPh Pasal 21 dan PPN;e SPT Masa PPN tahun 2007;S.
RIASENTOSA, NPWP: 01.872.089.6,122.000, berupa :Profile Data Wajib Pajak;Print Out PKPM;Laporan hasil visit;Formulir Pendaftaran;Kartu NPWP;Surat Perintah Pemeriksaan Pasak (PSL);Laporan Verifikasi Lapangan PKP;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri faktur Pajak;Akta Pendirian;Prin Out Laporan SPT PPh pasal 25, PPh Pasal 21 dan PPN; Halaman 122 dari 129 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PT MDNSPT Masa PPN tahun 2007;Disita dari MUHAMMAD JONI HIDAYAT :> Legalisir Salinan
86 — 19
Pasal 3 UU No.31/1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana korupsi , memberikan alternative kepada Hakimdalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yaitu berupa pidana pokok berupapidana penjara saja tanpa denda;Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana dendaterhadapterdakwa , Majelis berpendapat bahwa adalah adil apabila terhadap terdakwa takperlu dikenakan hukuman pidana denda dengan pertimbangan oleh karena minimalbesarnya pidana denda yang dapat dijatunkan terhadap terdakwa sebagaimanaterdapat pasak