Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara No. 265/Pid.Sus/2020/PN.Tpg atas nama Terdakwa Saiful Tuhumuri als Ipul bin Iwan Tuhumuri.
- 1 (satu) lembar KTP asli a.n. RIO OCTAVIANDA.
di kembalikan kepada Terdakwa RIO OCTAVIANDA Alias RIO Bin EDWARD ROZA
- 1 (satu) unit sepeda motor warna Biru Merk Vario dengan Nomor Polisi BP 3608 AB,
Dirampas untuk Negara.

sejumlah Rp10.000, (Sepuluh ribu rupiah)Halaman 134 dari 153 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT PBRMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat PertamaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri TanjungpinangNomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Tpg, tanggal 18 Maret 2021 tersebut,Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinangsebagaimana akta pernyataan permintaan banding Nomor8/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN.Tpg

dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada PenuntutUmum pada tanggal 6 April 2021;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat PertamaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor11/Pid.SusTPK/2021/PN Tpg, tanggal 18 Maret 2021 tersebut, PenuntutUmum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana AktaPermintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN.Tpg

untuk kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 13 Juli 2015 kemudianterhadapnya oleh Penggugat/Terbanding juga Pembanding denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2014diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2015 sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Tpg

No. 281 K/Pid.Sus/2017Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungpinang Nomor 06/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tpg tanggal 21 Juni2016;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak pidana Korupsi baik dalam Dakwaan Primairdan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum;3.

Ahmad Yani No.04, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, KabupatenKarimun, Kepulauan Riau;Bertindak bersama sama maupun sendirisendiri untuk mewakili pemberi KuasaKhusus, tertanggal 18 September 2015;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;Setelah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriTanjung Pinang Nomor : 26/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg tanggal 9September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;e Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan

NegeriTanjung Pinang Nomor : 26/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg tanggal 9September 2015 tentang penetapan hari sidang ;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Ahli dan keteranganpara Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum di persidangan pada tanggal 5 Januari 2016 yang amarnya menuntutsebagai berikut :1Menyatakan

Membebankan kepada Penggugat untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuhpuluh satu ribu rupiah).b) Demikian halnya, Putusan Pengadilan Negeri DompuNomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpu tanggal 22 Maret 2017 jugamenyatakan Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara.Halaman 27 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDNc) Sedangkan Putusan mengenai kompetensi absolutPengadilan Pajak antara lain Putusan Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg

Atau apa bila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim MemilikiKeyakinan lain mohon putusan yang seadil adilnya.Halaman 54 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRMenimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Maret 2017Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tpg yang amarnya selengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa JAMIAT tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadidalam

TpgPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 35/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg tanggal 5 Nopember 2015 tentang Penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor: 35/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpgtanggal 5 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 2015;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum yangdibacakan di persidangan pada tanggal 24 Februari

Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangKepegavaian;b) Pegavwai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndangHukum Pidana;c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara ataudaerah;d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yangmenerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; ataue) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa Dalam perkara Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Tpg

Atau apa bila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim MemilikiKeyakinan lain mohon putusan yang seadil adilnya.Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Maret 2017Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tpg yang amarnya selengkapnya sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa JAMIAT tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadidalam dakwaan Primeir.2.

legalisir Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : AL.002/1/13/KSOP.Pls-18 tanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Sambu
58. Fotocopy legalisir Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor : 01.302.483.1.215.001 tanggal terdaftar 18 Agustus 2009
Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas terpisah No. 3/Pid.sus-TPK/2019/PN.TPg

TpgJanuari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungpinang No. 40/SK/I/2019 tanggal 21 Januari 2019.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri TanjungpinangNomor 2/Pen.Pid.Sus TPK/2019/PN.Tpg tanggal 11Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN.TPg tanggal 11Januari 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat

Fotocopy legalisir Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor :01.302.483.1.215.001 tanggal terdaftar 18 Agustus 2009 Di kembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalamperkara No. 3/Pid.susTPK/2019/PN.TPG Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalampemberatasan korupsi.Terdakwa memperoleh keuntungan

Fotocopy legalisir Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor :01.302.483.1.215.001 tanggal terdaftar 18 Agustus 2009Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas terpisah No. 3/Pid.susTPK/2019/PN.TPg atas nama Terdakwa Eliman Syah Hia als Eli. 10.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp10000,00 (sepuluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang padahari

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Tanjungpinang,tertanggal 24 Juni 2015 No. 10/Pen.Pid.SusTPK/2015/ PN.Tpg., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara Terdakwa .2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 29 Juni 2015 Nomor10/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg., tentang Penetapan Hari Sidang .3.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permintaan banding Peununtut Umum dan menolak permintaan banding Terdakwa Sutjahjo Hari Murti Bin (alm) Parmundi Utomo
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor, 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg tanggal 25 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sutjahjo Hari Murti