Pembangunan proyek Pembangkit Listrik (PLTU) 2x35 MW di kawasanindustri di Desa Buruk Bakul kecamatan Bukit Batu KabupatenBengkalis senilai Rp.1,097.000.000.000, (satu triliun Sembilan puluhtujuh milyar rupiah) di mana PT. BLJ berkewajiban menyetorkan modalsenilai Rp.200.000.000.000, (dua ratus milyar rupiah) sedangkansisanya ditanggung pihak ketiga / Bank;2.

, SH Notaris di Jakarta, para pemegang saham yang terdiri dariPemerintah RI (pemegang 45% saham) dan Bank Indonesia (pemegang55% saham) ;Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 64 tahun 2009 tanggal 31 Oktober2009 telah ditetapbkan kembali penambahan dan penyetoran PenyertaanModal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perseroan sebesarRp250.000.000.000, (dua ratus milyar rupiah) yang berasal dari APBNtahun 2009, sehingga terjadi perubahan struktur permodalan yang semulaRp1.250.000.000.000, (satu triliun

dua ratus lima puluh milyar rupiah)menjadi Rp1.500.000.000.000., (satu triliun lima ratus milyar rupiah) dengankomposisi kepemilikan saham menjadi Pemerintah RI sebesar 1.280.000,(satu juta dua ratus delapan puluh ribu) lembar (85%) dan Bank Indonesiasebesar 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar (15%), yang dituangkandalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH, M.Kn di Jakarta Nomor : 17 tanggal22 April 2010.

Kemudian berdasarkan PP 81 tahun 2010, modal disetor PTAskrindo adalah sebesar Rp2.400.000.000.000, (dua triliun empat ratusmilyar rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Rl sebesar2.180.000 (dua juta seratus delapan puluh ribu) lembar (90,83%) dan BankIndonesia sebesar 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar (9,17%).Selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor : 14 tanggal 12Juli 2010, Saham PT Askrindo 100% menjadi milik Pemerintah RepublikIndonesia ;Bahwa Struktur Organisasi

Dua Ratus Lima Puluh MilyarRupiah) menjadi Rp1.500.000.000.000, (Satu Triliun Lima Ratus MilyarRupiah) dengan komposisi kepemilikan saham menjadi Pemerintah RIsebesar 1.280.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu) lembar(85%) dan Bank Indonesia sebesar 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu)lembar (15%), yang dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH,M.Kn di Jakarta Nomor : 17 tanggal 22 April 2010.

Kemudianberdasarkan PP 81 tahun 2010, modal disetor PT Askrindo adalahsebesar Rp2.400.000.000.000, (Dua Triliun Empat Ratus Milyar Rupiah)dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah RI sebesar 2.180.000(Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu) lembar (90,83%) dan BankIndonesia sebesar 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh) lembar (9,17%).Selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor : 14 tanggal12 Juli 2010, Saham PT Askrindo 100% per tahun menjadi milikPemerintah Republik Indonesia;Bahwa Struktur

melanjutkanpenyelesaian perselisinan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung;Bahwa selanjutnya Surat Anjuran tersebut ditindaklanjuti dengan RisalahMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiJawa Barat;48.Bahwa kemampuan keuangan Para Tergugat sangatlah mampu untukmemberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak kepada Para Penggugat, karena Para Tergugat merupakanBank BUMN dengan laba bersih tahun 2014 sebesar Rp24,24 Triliun

(duapuluh empat koma dua puluh empat triliun rupiah) dan di Tahun 2015 BankBRI mencetak laba bersih Rp25,2 triliun (dua puluh lima koma dua triliunrupiah), peraih laba terbesar di BUMN, dan pemberian uang tersebuttidaklah mengganggu kinerja Keuangan Para Tergugat;49.Bahwa pencapaian laba terbesar Para Tergugat tersebut, tidak lepas dariperanan/kontribusi Para Penggugat yang telah mengabdikan diri bekerjadengan benar dan tanpa cacat sampai dengan memasuki usia pensiun.

adanya proyek Pengembangan MusiumDirgantara TNI AU Yogyakarta, dan bahkan waktu itu untuk Ibu TSUSILO HANDOKO (SRI SUSILANINGSIH) minta bila ada proyek lainyadan Terdakwa sampaikan ada rencana Proyek pengembangan RumahSakit Lakespra TNI AU di Jakarta, dan untuk Ibu T SUSILO HANDOKO(SRI SUSILANINGSIH), berminat kemudian dibicarakan adanya nilaiProyek yang dikerjaan serta kesanggupan untuk cara mendapatkan.Bahwa adanya Ibu T SUSILO HANDOKO (SRI SUSILANINGSIH),berminat adanya nilai Proyek sebesar 2.2 Triliun

stabillo;Bahwa terhadap lis yang ditunjukkan Rico maddari itu, saya bacanamun tetap saksi dianjurkan untuk daftar sebagai peserta lelangkarena lelang nya di lakukan secara terbuka;Bahwa proyekpproyek itu semua dilakukan dalam lelang terobukakarena setahu saya paket proyek itu besar dan harus dengan proseslelang, dan perusahaanperusahaan rekanan itu harus betulbetulditeliti terlebin dahulu sebelum ditentukan pemenangnya;Bahwa besaran total proyek di PU Provinsi itu seingat saya hampir Rp.1 (satu) Triliun

anggarananggaran maupun lainnya yang terkaitpelaksanaan PON, karena Biro Keuangan/SKPD langsung melakukan koordinasidan komunikasi dengan Gubernur;69 Bahwa Gubernur selalu menandatangani surat tentang rancangan APBDyang diajukan kepada DPRD Propinsi Riau dan saksi tidak diajak oleh Gubernurdalam membahas tentang rancangan APBD;70 Bahwa hal prinsip terkait perubahan Perda No.05 Tahun 2008 dan PerdaNo.06 Tahun 2010 adalah mengenai peningkatan anggaran dan seingat saksimengenai PAD Propinsi Riau adalah Rp.1,3 Triliun

tugas Kabiro Hukum adalah mengkoordinasikan tugas dan programketatalaksanaan perundangundangan, bantuan hukum dan HAM serta organisasidan kelembagaan;5 Bahwa dalam perumusan suatu rancangan perda, saksi selaku KabiroHukum dilibatkan dalam pembahasannya;6 Bahwa saksi mengetahui Perda No.05 Tahun 2008 tentang anggaranpembangunan stadion utama untuk PON tahun 2012 dan masa penganggarannyadari tahun 2008 s/d 2011 menjadi dari tahun 2008 s/d 2012;7 Bahwa sepengetahuan saksi nilai anggarannya hampir Rp.1 Triliun

penyelenggaraan PON;8 Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan Nodis untuk merekomendasikanPerda Nomor 7 Tahun 2007, padahal kalau menurut saksi hal tersebut bisadilakukan namun harus direvisi terlebin dahulu Perda Nomor 7 Tahun 2007 sebabmasalah pagu di Pasal 4 b ada venues baru yang dianggarkasenilaiRp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus ribu rupiah) untuk penjabaran lahirPerda baru yaitu Perda Nomor 5 tahun 2008 sehingga jika itu ditambahberdasarkan audit BPKP maka seluruhnya berjumlah Rp.1,1 Triliun

Produksi vaksin Rp2,2 Triliun mangkrak, harus tergantung produksivaksin import dan menimbulkan atas memicu terjadinya produksi vaksinpalsu;5. Proses & putusan hukum bukan jadi panglima dan acuan, tetapi menjadimonster yang menghancurkan bukan hanya individu, rakyat tetapibangsa dan negara;Hal.4 Putusan Tipikor Nomor : 100/Pid. SUS/TPK/2015/PN. Jkt. Pstll. Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa :1.

Pekerjaan Jasa KonsultanManajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Chicken Breeding,Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Peralatan Fasilitas Produksi VaksinFlu Burung dan Fasilitas Chicken Breeding, Pengadaan Jasa KonsultanManajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Produksi Vaksin Flu Burungdan Pembangunan Sarana Prasarana System Connecting Fasilitas Produksidan Chicken Breeding Riset dan Teknologi Produksi Vaksin Flu Burunguntuk Manusia, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.647.990.225.000,00(satu triliun

di Kementan RI tersebutakan diijon oleh Terdakwa dan pelaksanaan pekerjaaannya akan diserahkankepada YUDI SETIAWAN dengan komisi sebesar 1% dari nilai paguanggaran, yang mana pengurusan komisi tersebut dipercayakan kepadaAHMAD FATHANAH ;e Pada tanggal 12 Juli 2012 bertempat di Kantor PT CTA Jalan Cipaku INomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa dan AHMADFATHANAH melakukan pertemuan bersama YUDI SETIAWAN untukmembahas rencana konsolidasi perolehan dana sebesarRp2.000.000.000.000,00 (dua triliun

Melakukan recovery di bidang pariwisata :Pasca Tsunami Aceh (2004); Pasca Tragedi Bom Bali II (2005); PascaGempa Bumi Yogyakarta; Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat;Menghidupkan kembali Visit Indonesia Year (yang sudah mati suriselama 17 tahun sejak tahun 1991) dan menghasilkan sektor pariwisatameningkat tajam, meningkatkan devisa dari semua ratarata U$ 3 M pertahun, menjadi U$ 6 M atau 84 Triliun pada tahun 2009, sehingamendapatkan Rekor Muri;2.

Produksi Cepusebesar 165.000 barel perhari, equivalent dengan Rp86 Triliun per tahun;b. UU Mineral dan Batubara :Bertujuan untuk melarang ekspor mineral mentah. UU Mineral danBatubara ini mendorong industri pengolahan (membuat smelter) untukmeningkatakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja danmengurangi kerusakan lingkungan. Ada 25 smelter sedang dibangunsebagiannya sudah selesai.

Jika semuanya selesai maka indonesia akanmendapat tambahan nilai ekspor mineral olahan sebesar U$ 4 M setahunatau sebsar Rp 56 Triliun per tahun;e Bahwa bukan berarti Terdakwa mengakuikesalahan, tetapi jika terjadi kesalahanadministrasi oleh staf Terdakwa, makaTerdakwa dengan etikat baik menjaminkan2 (dua) bidang tanah SHM No. 1288 yangterletak di Desa Antosari, Selemadeg Barat,Tabanan Bali dan SHM No. 932 di DesaBajera, Selemadeg Barat, Tabanan Bali,keduanya atas nama Ir.

Untukmembangkitkan 2000 MW menghasilkangerakan ekonomi U$ 5 M, sehingga ada1208pertumbuhan ekonomi sebesar U$ 40 Matau setara dengan Rp 576 Triliun;Telah membangun kembali proyek MigasExxon Mobil Cepu/Banyu Urip yang sempatmati suri. Pada akhir 2011 setelah dikejarbisa menghasilkan Rp 165.000 per barel/perhari atau setara dengan tambahanpenerimaan negara sebesar Rp 86 Triliun/tahun;Diberlakukannya UU No. 4 tahun 2009tentang Mineral dan Batubara.

Sekarang sedang dibangun 25Smelter beberapa di antaranya sudah jadi,maka diharapkan dapat meningkatkan nilaiekspor mineral olahan sebesar US$ 4 Msetahun (Rp 56 Triliun) per tahun;Penerbitan Permen Catur Dharma Energi.Jero Wacik telah berhasil menggagas dalam mengatasi krisis energi diIndonesia.

Melakukan recovery di bidang pariwisata :Pasca Tsunami Aceh (2004); Pasca Tragedi Bom Bali II (2005); PascaGempa Bumi Yogyakarta; Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat;Menghidupkan kembali Visit Indonesia Year (yang sudah mati suriselama 17 tahun sejak tahun 1991) dan menghasilkan sektor pariwisatameningkat tajam, meningkatkan devisa dari semua ratarata U$ 3 M pertahun, menjadi U$ 6 M atau 84 Triliun pada tahun 2009, sehingamendapatkan Rekor Muri;2.

Produksi Cepusebesar 165.000 barel perhari, equivalent dengan Rp86 Triliun per tahun;b. UU Mineral dan Batubara :Bertujuan untuk melarang ekspor mineral mentah. UU Mineral danBatubara ini mendorong industri pengolahan (membuat smelter) untukmeningkatakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja danmengurangi kerusakan lingkungan. Ada 25 smelter sedang dibangunsebagiannya sudah selesai.

Jika semuanya selesai maka indonesia akanmendapat tambahan nilai ekspor mineral olahan sebesar U$ 4 M setahunatau sebsar Rp 56 Triliun per tahun;e Bahwa bukan berarti Terdakwa mengakuikesalahan, tetapi jika terjadi kesalahanadministrasi oleh staf Terdakwa, makaTerdakwa dengan etikat baik menjaminkan2 (dua) bidang tanah SHM No. 1288 yangterletak di Desa Antosari, Selemadeg Barat,Tabanan Bali dan SHM No. 932 di DesaBajera, Selemadeg Barat, Tabanan Bali,keduanya atas nama Ir.

Untukmembangkitkan 2000 MW menghasilkangerakan ekonomi U$ 5 M, sehingga ada1208pertumbuhan ekonomi sebesar U$ 40 Matau setara dengan Rp 576 Triliun;Telah membangun kembali proyek MigasExxon Mobil Cepu/Banyu Urip yang sempatmati suri. Pada akhir 2011 setelah dikejarbisa menghasilkan Rp 165.000 per barel/perhari atau setara dengan tambahanpenerimaan negara sebesar Rp 86 Triliun/tahun;Diberlakukannya UU No. 4 tahun 2009tentang Mineral dan Batubara.

Sekarang sedang dibangun 25Smelter beberapa di antaranya sudah jadi,maka diharapkan dapat meningkatkan nilaiekspor mineral olahan sebesar US$ 4 Msetahun (Rp 56 Triliun) per tahun;Penerbitan Permen Catur Dharma Energi.Jero Wacik telah berhasil menggagas dalam mengatasi krisis energi diIndonesia.

Seluma pada saat ini sangat memperhatinkan karenaarah kebijakan Pembangunan tidak jelas, padahal Anggaran APBD sudahmencapai 1 (satu) Triliun lebih apabila dibandingkan dengan APBD Tahun2011 hanya sebesar Rp.385.0000.000.000, (tiga ratus delapan puluh limamiliyar rupiah).Putusan Perkara Nomor: No.60/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Halaman 91 dari 179 HalamanBahwa pekerjaan Multiyears Tahun Jamak sangat didukung olehmasyarakat karena jelas arah pembangunannya.Bahwa pekerjaan proyek multiyears yang sudah dikerjakan

Kereta Api Indonesia, menyebutkan:Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 1.835.263.418.218.00(satu triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar dua ratus enampuluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapanbelas rupiah), dengan nncian sebagaimana terampirBahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun2000 tersebut TERNYATA TANAH DAN BANGUNAN YANG DITEMPATI OLEH PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN ASSET YANG DIMILIK!

Karena bisa saja setelah BUMN ini berkembang, modal daripemerintah yang mungkin 100 miliar sudah menjadi 10 triliun misalnya yatentunya akan yang dilaporkan keuntungannya tetapi kalau kita maumerujuk awal modalnya berapa ya modalnya dia tentunya 100 miliar tadiyang uang negara yang lain adalah uang perusahaan. Keuntungan uangperusahaan kemudian diberikan kepada pemerintah tetapi uang yang adadi pemerintah adalah uang perusahaan yang berlandaskan pada undangundang PT.

detmasyarakat konstituennya, oleh karena itu JAMAL ABDILmenyampaikan agar usulan masyarakat berupa dana hibah melalui DBahwa selanjutnya JAMAL ABDILLAH menjelaskan bahwa usulaimerupakan hasil reses yang baru kami serap dan kami kumpulkalapangan, karena kami baru turun lapangan dan JAMAL ABDILmenambahkan lagi bahwa anggota dewan memiliki hak budget, waktu rapat tersebut TAPD mendengar ada suarasuara anggota Banlainnya yang mengatakan bahwa kami telah cukup banyak menyeusulan eksekutif lebin dari 4 triliun

JAMAL ABDILmenyampaikan agar usulan masyarakat berupa dana hibah melalui Ddapat diakomodir.Bahwa selanjutnya JAMAL ABDILLAH menjelaskan bahwa usularmerupakan hasil reses yang baru kami serap dan kami kumpulkalapangan, karena kami baru turun lapangan dan JAMAL ABDILmenambahkan lagi bahwa anggota dewan memiliki hak budget, waktu rapat tersebut TAPD mendengar ada suarasuara anggota Banlainnya yang mengatakan bahwa kami telah cukup banyak menyeusulan eksekutif lebin dari 4 triliun rupiah sementara DPRD

Seluma pada saat ini sangat memperhatinkan karenaarah kebijakan Pembangunan tidak jelas, padahal Anggaran APBD sudahmencapai 1 (satu) Triliun lebih apabila dibandingkan dengan APBD Tahun2011 hanya sebesar Rp.385.0000.000.000, (tiga ratus delapan puluh limamiliyar rupiah).Bahwa pekerjaan Multiyvears Tahun Jamak sangat didukung olehmasyarakat karena jelas arah pembangunannya.Bahwa pekerjaan proyek multiyears yang sudah dikerjakan oleh PT.Puguk Permai Sakti setahu saksi keadaan jalannya maish bagus

pesantren miftahul huda Rp.100.000, dan Kwitansitanggal 18 Oktober 2016 uang sejumlah seratus tujuh puluh lima riburupiah pembayaran pengelasan per besi 3 pcs dan tank alkon 1 pcsRp.175.000,1 (satu) lembar Nota nomor FE 2016.009082 tanggal 14 Oktober 2016pembayaran double tepel 1/2 , Lem paralon Pvc 1 % Jumlah hargaRp.61.000, dan Nota nomor DE 2016.007928 tanggal 14 Oktober 2016Halaman 459 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.262)263)264)265)266)267)268)pembayaran Isarplas tube,Sdd % Triliun

, knee % triliun, kdol *% triliun dansiltip biru tora Jumlah harga Rp.28.000,1 (satu) lembar Permintaan Dana Proyek Tanggal 15 Oktober 2016 ProyekPembangunan Gor Soprt Hall Garut Keperluan kompan 25 lampu+piting,beneng dan spone Jumlah Rp. 387.000, Dibuat M DEDENMenyetujui DANI SUPRIADI Direktur.1 (satu) lembar Nota tanggal 15 Oktober 2016 pembayaran Spon 3 mlHarga Rp.216.000,, Nota tanggal 15 Oktober 2016 pembayaran Grenluxdan piting gantung Harga Rp.76.000,, Nota tanggal 15 Oktober 2016pembayaran

tugasaudit secara tidak profesional, dan hanya karena permintaan dari pihakpenyidik yang sebelumnya telah mendoktrin bahwa telah ada pelaku tindakpidana korupsi; Bahwa diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 1 mei 2013 dimana Indosat dan IM2 melawan BPKPterkait hasil audit keuangan negara dan dalam putusan aquo PTUNmenyatakan BPKP tidak berwenang mengaudit badan hukum swastaseperti Indosat dan IM2 dan hasil audit BPKP atas nilai kerugian negarayang sebesar Rp 1,3 Triliun

MSU;Bahwa untuk uang yang dikeluarkan PT MSU saat ini sekitar 1,5 triliun untukbiaya iklan dan promosi, untuk biaya kontruksinya mencapai 4 triliun.

Yos Raya Timber yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yaitu telah merugikan kKeuangan Negara sebesarRp.1.208.625.819.554,22 (satu triliun dua ratus delapan miliar enam ratus duapuluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh empatrupiah dua puluh dua sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, yangdilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Hal. 2 dari 1737 hal. Put.

PemanfaatanHasil Hutan Kayu Hutan Tanaman sebagaimana yang diatur dalam KeputusanMenteri Kehutanan No. 10.1/KptsII/2000 tanggal 6 November 2000 tentangPedoman Pemberian ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanTanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 21/KptsII/2001 tanggal 31Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil UsahaKayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yang dapat merugikan keuanganNegara yaitu telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.208.625.819.554,22 (satu triliun

Bahwa sekiranya judex juris mau konsisten dengan pendapatnyayang menyatakan perbuatan berlanjut yang titik berat perbuatan danakibatakibatnya tersebut, atau dengan kata lain mengakui bahwadelik yang terjadi adalah delik materiil, maka seharusnya yangdihukum dalam perkara a quo adalah orang atau pihak yangmelakukan penebangan kayu yang nilainya sebesar Rp1.208.625.819.554,22 (satu triliun dua ratus delapan milyar enam ratus duapuluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluhempat

berlanjut yang titik beratperbuatan dan akibatakibatnya (halaman 1344) tersebut, atau dengankata lain mengakui bahwa delik yang terjadi adalah delik materiil, makaseharusnya yang dihukum dalam perkara a quo adalah orang atau pihakyang melakukan pemerosesan lebih lanjut IUPHHKHT yang diterbitkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan pihak yang memberiizin penebangan serta pihak yang melakukan penebangan kayu yangmenimbulkan kerugian Negara yang nilainya sebesarRp1.208.625.819.554,22 (satu triliun

No.119 PK/Pid.Sus/2010tersebut, maka secara yuridis IJPHHKHT yang dikeluarkan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan kemudian digunakan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana keberatan dalam penebangankayu yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp1.208.625.819.554,22 (satu triliun dua ratus delapan miliar enam ratus dua puluh lima jutadelapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah duapuluh dua sen) adalah sah.

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok merupakan BUMNsebagaimana sesuai dengan Akta No. 54 Tanggal 27 Oktober 2017, ModalDasar Perseroan sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah),terbagi atas :1. 1 (Satu) saham seri A Dwiwarna (yang hanya khusus dapat dimiliki NegaraRepublik Indonesia), dan2. 299.999.999.999 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratussembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribusembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri