Ditemukan 1744 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wenangâ wenang winangan winangun wilangan winongan winangon wejangan wedangan
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata
Register : 09-02-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KOTOBARU Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kbr
Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat:
1.ARMEN PATIGAN ALAM
2.YURNADI SUTAN DI JAMBI
3.HASAN BASRI MANDARO PANJANG
4.SYAMSUAR GINDO MALIN
Tergugat:
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM
123 — 47
  • Padahal tergugat tidak memiliki wewenangmelakukan tindakan Demikian Tersebut Sebagai Mana Di Maksud Uraianposita angka 4 dan 5 Di atas, maka Tindakan tergugat tersebut Berdasarhukum Di Kualifisir Sebagai Tindakan perbuatan Melawan hukum( Onrechtmatige daad ) Sebagai Mana Di maksud Pasal 1365 KUHPerdata.Di Tolak...Menyidangkan Penyelesaian dan Penjelasan Status Tanah Ulayat nagariadalah ke Wenangan Kerapatan adat dan Bukan Perbuatan MelawanHukum, Sebagai Mana Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 6
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Putus : 27-06-2012 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.JMB
Tanggal 27 Juni 2012 — ONG JIMMY ANGESTI melawan 1. CHU PING HAN, baik dalam kapasitas selaku Direktur maupun Pemegang Saham P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T. USI ), 2. CHU CHUN TA, dalam kapasitas selaku Komisaris maupun selaku Pemegang Saham P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T. USI ),
626 — 703
  • UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T.USI ) adalah merupakan suatu tindakan kesewenang wenangan yang dilakukan olehTergugat I dan Tergugat13.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 23-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 01-07-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 9/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.AGUS HALIM
2.SOFYAN
3.TB.SUBHI HABIBI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
Intervensi:
PT. KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON
192 — 171
  • Bahwa keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang ( Tergugat )membuktikan arogansi dan kesewenang wenangan Pejabat Tata Usaha Negara yaituKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.20. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN SERANG Nomor :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-12-2017 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725 PK/Pdt/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — BENNY WINARTO, S.E. VS Drg. JUSTINI WINARTO, dkk.
247 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melakukangugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan memberikanKeterangan dan hanya sebagian data saja yang disampaikan di depanPengadilan dan seakan tidak pernah terjadi transaksi penbayaran atas Haknya pada Objek Waris Jalan Pemudanomor 292 Jakarta Timurtanpamenerangkan bahwa Penggugat sudah menerima penuh bahkanmelebihiatas hasil penjualan tanah itu sesuai Perjanjian Kesepakatan yangada, bukti P3:28.Bahwa kemudian saudara Joseph Winarto/Penggugat membuat SuratPernyataan sepihak (kesewenang wenangan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 23-09-2009 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 29 Oktober 2010 — - DAYANG JOHARIAH, S.Pd. - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; CAMAT SAMARINDA SEBERANG; HERMANSYAH CANDRA; DEVY KALALO; DEASY KALALO; RUDY SAMALO; USMAN ISMAIL; SILVIA GO; DJOENAEDI LIMANO; X. R. DIKDIK SATIA; H. HAMJAH; XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI; XIII. FERMINA TUKO ANYANG; OLIVIA L. L. SATIA; ALI ABDURRACHMAN; XVI. SURIANSYAH HS.
206 — 115
  • Memang benar apa yang dikatakan Penggugat,akan terjadi gesekangesekan dilapangan yang berubah menjadi bentrokkanfisik, kami sudah bisa memprediksi akan terjadi apabila arogansi dankesewenang wenangan dilakukan oleh salah satu pihak. Bapak Ketua MajelisYang Terhormat kami warga masyarakat Rt 035.
    Memang benar apa yang dikatakanPenggugat, akan terjadi gesekangesekan dilapangan yang berubah menjadibentrokkan fisik, kami sudah bisa memprediksi akan terjadi apabila arogansi dankesewenang wenangan dilakukan oleh salah satu pihak. Bapak Ketua MaajelisPage 105 of 203105Dds23Hakim Yang Terhormat, kami warga masyarakat RT. 035.
    Memang benar apa yang dikatakanPenggugat, akan terjadi gesekangesekan dilapangan yang berubah menjadibentrokkan fisik, kami sudah bisa memprediksi akan terjadi apabila arogansi danPage 118 of 203118Dud23kesewenang wenangan dilakukan oleh salah satu pihak. Bapak Ketua MajelisYang Terhormat kami warga masyarakat Rt 035.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 23-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 650/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 10 Januari 2018 — ANTOHI BANGUN, SH >< PT.SURYA MAS DUTA MAKMUR Tbk
61 — 35
  • (Vide Bukti P 19)Bahwa timbulnya biaya Denda Administrasi atas pembayaran PBBsebesar Rp. 21.238.443, (Dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapanribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut diatas, tidak terlepas dariberlarutlarutnya pelaksanakan Penandatangan Jual Beli atas objek tanahtersebut yang dikarenakan adanya perbuatan kesewenangHal. 8 Putusan No. 650/PDT/2017/PT.DKI34.35.36.37.38.wenangan/Perbuatan Melawan Hukum = yang dilakukan TERGUGAT,sebagaimana telah diuraikan di atas.Bahwa
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 23-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 14 September 2021 — Pemohon:
ABDUL RAHMAN, SE.M.AP
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kendari
120 — 116
  • Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpadibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang wenangan TERMOHON.Karen Pemohon bukanlah seseorang yang tertangkap tangandalamdugaan tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan dana APBDKabupaten Konawe Kepulauan T.A 2015 atas kegiatan pengadaan saranaperalatan persenjataan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenKonawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 11-11-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
FAISAL REDY
Tergugat:
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
86 — 28
  • Dan seluruhprosedur tersebut Tergugat lakukan dengan itikad baik dengan melibatkanHalaman 61Putusan Nomor 370/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnPenggugat sebagai karyawan saat itu dan perwakilan karyawan dalam halini ikatan karyawan Tergugat dengan tujuan untuk menghindarikesewenang wenangan Perusahaan/Tergugat.Pertemuan tanggal 14 April2020 : Pertemuan dihadiri Management Cabang Tergugat (Adril Amran danTimbul Siregar), Penggugat bersama istrinya dan Ketua Ikatan Karyawan.Dalam pertemuan lanjutan ini, sesuai
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Pencurian
Register : 18-11-2014 — Putus : 06-02-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 123/PID.B/2014/PN.WGP
Tanggal 6 Februari 2015 — - YUSUF KOTA LANDU Alias YUSUF
53 — 14
  • Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajibanLembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula padasaat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;Halaman 56 dari 67 putusan nomor 123 / Pid.B /2014 /PN.WgpMenimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negaradengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akanmelahirkan kembali kesewenang wenangan penguasa melalui prosesperadilan;Menimbang
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Pencurian
Register : 05-05-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 42/PID.B/2014/PN.WGP
Tanggal 21 Agustus 2014 — - KORNELIS MUKAHABANG Alias BAPA ALDO
34 — 22
  • Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajibanLembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula padasaat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negaradengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akanmelahirkan kembali kesewenang wenangan penguasa melalui prosesperadilan; = 222 enn nnn nan eon nnn nn nn en cee nn en ccnaMenimbang,
Pengadilan PN BREBES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN BREBES Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bbs.
Tanggal 6 April 2017 — ISTANTO, dkk vs PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pusat Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULaMM Unit Brebes, dkk
109 — 74
  • Bahwa pada umumnya Konsumen berada pada posisi yang lemahdihadapan para Pelaku Usaha dan oleh sebab itu harus dilindungi daritindakan kesewenang wenangan pelaku usaha dalam praktek Usahayang tidak sehat, harus diatur kepentingan Konsumen danharusdilindungi / dibela.2).
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 08-09-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 02-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 31 Januari 2012 — - BURHANUDIN als BURE DKK VS - WALIKOTA SAMARINDA
89 — 45
  • 1994, tentang tatacarapersyaratan pengesahan akta pendirian dan perubahananggaran dasar koperasi, melanggar Anggaran dasar KSUGelinggang Mandiri dan tidak mempertimbangkan semuakepentingan sehingga tidak obyektive, tidakmemperhatikan ukuran ukuran dalam hubungannya satusama lain tidak berdasarkan prinsip AAUB, sehinggaterjadilah kepentingan kepentingan yang tidakditimbang / diperhatikan ;Bahkan sebaliknya ada kepentingan yang terlalu diberibobot yang berlebihan, maka terjadilah perbuatankesewenang wenangan
Pengadilan PN BREBES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BREBES Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bbs
Tanggal 6 April 2017 — ISTANTO, dkk VS PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pusat Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULaMM Unit Brebes, dkk
103 — 26
  • KEDUDUKAN DALAM KEPENTINGAN HUKUM GUGATAN LEGALSTANDING YAPEKNAS1).Bahwa pada umumnya Konsumen berada pada posisi yang lemahdihadapan para Pelaku Usaha dan oleh sebab itu harus dilindungi daritindakan kesewenang wenangan pelaku usaha dalam praktek Usahayang tidak sehat, harus diatur kepentingan Konsumen danharusdilindungi / dibela.2).
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 07-05-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 230/ Pid.Sus / 2014 / PN.Bks
Tanggal 18 September 2014 — SUPRIYANTO Alias KELIK Bin TUSINO
59 — 18
  • , mempunyai arti secara tidak sah .Perkataan secara tidak sah itu dapat meliputi pengertianpengertian : * In strid met het objectief recht atau bertentangan dengan hukum objektif (Simons, Zeven Bergen, Pompe dan Van Hattum);* In striid met het subjectief recht van een ander atau bertentangan dengan hak orang lain (Noyon);* Zonder eigen recht atau tanpa hak yang ada pada din seseorang ( HogeRaad ); Hal (69) dari 82 Hal / Putusan Nomor :230/Pid.Sus/2014/PN.Bks;>,* Zonder bevoegdheid atau tanpa ke wenangan
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 19-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tgl
Tanggal 24 Mei 2017 — Yapeknas, Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional melawan PT. Bank Mandiri, Persero Tbk Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Mandiri, Persero Tbk Cabang Tegal dan Ida Bagus Urdaya
79 — 35
  • Bahwa pada umumnya Konsumen berada pada posisi yang lemahdihadapan para Pelaku Usaha dan oleh sebab itu harus dilindungi daritindakan kesewenang wenangan pelaku usaha dalam praktek UsahaHalaman 3 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tglyang tidak sehat, maka harus diatur kepentingan Konsumen dan harusdilindungi / dibela..
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 07-06-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 40/G/2021/PTUN.MKS
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
ALFRIDA KALA'SUSO
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
267 — 402
  • Jelas ini adalah kKesewenang wenangan.27. Bahwa Keputusan berupa Surat Perintah Tugas untuk melakukanPembongkaran bangunan PENGGUGAT yang dikeluarkan Plh Bupati TorajaUtara kala itu. untuk melakukan pembongkaran Bangunan PENGGUGATbertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasipemerintahan berdasarkan Pasal 5 huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 tentangadministrasi pemerintahan dan Pasal 28 G UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;28.
Pengadilan PN LAMONGAN
Putus : 12-12-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan PN LAMONGAN Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Lmg
Tanggal 12 Desember 2012 —
48 — 4
  • Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka dalam perkara ini tidak akanpernah ada onrechtmatigedaad, ganti kerugian, juga tidak akan ada conservatoirbeslaag dan uitvourbaar bi voorraad, justru jika hal tersebut di atas terdapat dalamHal 16 dari 93 Put.No.14/Pdt.G/2012/PN.Lmg.perkara ini, maka yang tampak adalah kebutaan dalam penilaian Hukum, ketidakadilan dan kesewenang wenangan, untuk itu dalil Para Penggugat point 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 dan 14 haruslah ditolak.10.
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Khusus
Register : 14-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sml
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pemohon:
1.MICHAEL ALBERT HARJONO
2.FIKAR LEO
3.IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN ADI PUTRA
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR
171 — 38
  • Bahwa terkait dali PEMOHON pada angka II poin D yaitu TINDAKANYANG MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENETAPANHalaman 43 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN SmlTERSANGKA, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN MERUPAKANTINDAKAN KESEWENANG WENANGAN DAN BERTENTANGANDENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Perlu TERMOHON jelaskan sebagaiberikut :a.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 31-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 4/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD NUR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
Intervensi:
PT TRIA PARAGON REALTY
197 — 188
  • sebagaimana diaturpengertiannya dalam UU No. 51 Tahun 2009, yakni: Badan atau PejabatTata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASERmerupakan pejabat negara yang memiliki wewenang melaksanakanurusan pertanahan di area administrasi pertanahan di kabupaten paserberdasarkan PERATURAN MENTER1 NEGARA AGRARIA/ KEPALABADAN PERTANAHAN NASINAL NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANGPELIMPAHAN KE WENANGAN
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Pencurian
Register : 18-11-2014 — Putus : 06-02-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 124/PID.B/2014/PN.WGP
Tanggal 6 Februari 2015 — - RUNDI HADAMBIWA Alias MAYANG
57 — 15
  • Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajibanLembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula padasaat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negaradengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akanmelahirkan kembali kesewenang wenangan penguasa melalui prosesperadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidanayang