Ditemukan 1877 data
59 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 246 K/TUN/201520.21.22.di tangan Pemohon Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IlIntervensi setelah terjadi Peristiwa Jual Beli sekaligus levering atasobyek lokasi seluas 23.120 M2 kepada PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat Il Intervensi, sedangkan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat hanyalah memiliki Surat Sertifikat yangdianggap telah lebih dahulu terbit ?
106 — 20
Adanya Levering atau penyerahan obyek yang diperjanjikandalam perkara ini tanah sengketa yang dikuasai oleh penggugat, bagaimanakalau dalam perkara ini, masuk akalkah jika ada transaksi yang obyeknyadikuasai oleh penggugat tanpa melibatkan penggugat selaku pemilik danmenguasainya, apa mungkin perbuatan jual beli semacam yang dilakukanoleh tergugat dengan bersekongkol dengan tergugat IV merekayasa NamaOknum BUK RAWI al HAJI HOSNIA yang dilakukan dihadapan tergugat Ildinyatakan sebagai perbuatan jual
1.SANGKA SUCI
2.HAJJAH SITI MARYAM
3.PUTU CHANDRAWATY
Tergugat:
DR H MOHC ALI B DACHLAN SH MM
166 — 281
menjadi pemeganghaknya yang baru (Boedi Harsono, Penggunaan Dan Penerapan AsasAsas;Hukum Adat Pada Hak Milik Atas Tanah, Paper Disampaikan PadaSimposium Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA, BandungJakarta 1983).Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka jelas berdasarkan perikatanjual beli antara PARA PENGGUGAT setelah dilakukan pembayaran tanahHalaman 28 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbwbaik tunai yang dicicil beberapa kali maka pada saat itu juga telah terjadipenyerahan levering
60 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum yang terjadi antara Penggugat I/Pemohon Kasasi Rekonvensi dengan Tergugat/Termohon Kasasi Rekonvensi bukansematamata hubungan antara Karyawan dan majikan/perusahaansematamata tetapi adalah hubungan pemberian kuasa yang berkaitandengan pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penggugat/TermohonKasasi di Lampung dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat I/PemohonKasasi selaku kepala Cabang berdasarkan surat kuasa membukacabang perusahaan, sehingga yang terjadi adalah hubungan keperdataanpemberian kuasa/levering
66 — 12
Selanjutnya menuruthukum Penggugat belum dapat dikatakan sebagai pemilik sah atas obyekperkara karena belum ada penyerahan (levering) dari pihak Tergugat danbelum adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) dan belum di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional sebagaisyarat beralinnya kepemilikan sertipikat Tergugat keatas nama Penggugat,dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknyatidak dapat diterima.Bahwa gugatan Penggugat pada angka rumawi
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
157 — 40
Maka oleh karenanya perolehan PENGGUGAT IItersebut telah melaluiproses levering dan tunai seutuhnya.
fisik dan datayuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan datayuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukurdan buku tanah yang bersangkutan;Maka apabila sampai saat ini Objek Sengketa hingga saat ini masihatas nama POPPY FEMIALYA / PENGGUGAT II dan bahkan masihdalampenguasaanPENGGUGAT Il tersebut, makasecaratidaklangsung pula PARA TERGUGAT mengakui secara sah kepemilikanObjek Sengketa tersebut adalah milik dari PENGGUGAT II yangtelah melalui proses perolehan secara levering
212 — 584
Adanya penyerahan yang nyata (levering) atas pengalihan objek tersebut.Bahwa terhadap uraianuraian yang telah Pemohon uraikan diatas, makaPermohonan Pemohon melalui Gugatan Lainlaindalam perkara aqou telahdidukung oleh buktibukti yang cukup dan akurat, maka sangat berlasan hukumbagi Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan perbuatan Termohon yanghanya berdasarkan Surat Pernyataan Sepihak telah memasukan SHGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu seluas 479,09 Ha atas nama PT.
BNI, melainkan pihakpihak yangmengajukan kredit.Bahwa dengan demikian, termasuk namun tidak terbatas pada, segala proses danpenyelesaian transaksi jual beli atau pengalihan hak, pembayaran, pengurusan dinotaris, RUPS, dan levering, adalah menjadi tanggung jawab para pihak yangmengajukan permohonan kredit dan pihakpihak yang memberikan keteranganperinal HGU no. 144/ Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, bukan merupakantanggung jawab Kurator dan PT Bank BNI TbkHalaman 22 dari 112 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.LainLain
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk di MAKASSAR
Terbanding/Tergugat II : YAHYA SUHARJO, SH
Terbanding/Tergugat III : MENIK RAHMAWATI
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
62 — 36
Bahwa, adanya penyerahan (Levering) piutang secaraCessie maka pihak ketiga menjadi Kreditur yang baru yangmenggantikan Kreditur yang lama dengan diikuti pula beralinnyaseluruh hak dan kewajiban Kreditur lama terhadap Debitur kepadapihak ketiga selaku Kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihanpiutang secara Cessie tidak mengakibatkan berakhirnya perikatanatau perjanjian kredit yang telah ada yang dibuat antara Krediturdengan Debitur.
166 — 145
IL.Secara bersamasama ketiga dokumen peralihan saham tersebut diatas dapat disebut sebagai AJB Saham.Bahwa dalam AJB Saham tersebut butir 1 dengan jelas telahmenyatakan bahwa pihak Penjual (PARA PENGGUGAT) dengan inimenyerahkan dan Pembeli (TERGUGATII dan TERGUGAT Ill) denganini menerima penyerahan dan pengalihan hak kepemilikan atas SahamYang Dijual dari Penjual;Dengan demikian berdasarkan dokumen AJB yang ditandatanganisendiri oleh PARAPENGGUGAT sendiri, diketahui bahwa penyerahanatas saham (levering
49 — 52
Tahapan ini barumerupakan kesepatakan (konsesual) dan harus diikuti dengan perjanjianpenyerahan (levering), yaitu ditandatanganinya akta Jual Beli dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah;Menimbang, bahwa syarat syahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, adalah:1.
49 — 24
Bahwa sejak terjadinya Levering (penyerahan tanah) tersebut dariWAN FATIMAH kepada PENGGUGAT pada tanggal 04 Nopember2008 sesuai dengan yang dinyatakan didalam Akta No. 1 tanggal 04Nopember 2008 yang diterbitkan Notaris H.
88 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
(asas konsensuil/konsensu) Namun, dengan terjadinya jual beli ini saja, hakatas benda belum beralih dari penjual kepada pembeli:Agar hak atas benda beralih dari penjual kepada pembeli, maka harusdilakukan penyerahan secara yuridis (/uridisch levering), sebagaimana diaturdalam Pasal 1459 KUHPerdata.
83 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
./201620.21.Levering.
1.I WAYAN BUDHI YASA
2.I NENGAH SUARDI ARSANA
3.I KOMANG ARTIKAYASA
4.I KETUT ARSADANA
Tergugat:
1.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat
2.KEPALA KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
3.KEPALA KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Lombok Barat
2.Ketua Pengurus Pasar Seni Desa Sesela
160 — 70
AgungRepublik Indonesia yang dalam kadiah hukumnya menyebutkan setiappemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat pembuatakta tanah, setidaktidaknya dihadapan kepala desa yang bersangkutan(Vide Putusan MARI No. 544 K / Sip / 1976) juncto putusan MARI No. 380K / Sip / 1975 dalam kaidahanya menyebutkan untuk syarat sahnyaperjanjian jualbeli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari pejabatyang berwenang juncto Putusan MARI No. 516 K / Pdt.G / 1995 jual belliyang tidak diikuti dengan levering
183 — 90
Pasal 37 ayat 1 Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiappeijanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan tanah,atau meminjam uang dengan jaminan hak atas tanah harusdibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapan pejabatyang ditunjuk oleh Menteri Agraria.Jual beli tanah, harus diikuti dengan penguatan pejabatyang berwenang, juridische levering (penyerahan yuridis)dalam jual beli tanah terjadi menurut akta perpindahan hakyang
197 — 52
HaryonoMT No. 1620, Banjarmasin, akrena telahterjadi SerahTerima (levering) tanah danbangunan tsb ;Sehingga karenanya tuntutan Penggugat untukPengadilan Negeri Banjarmasin, memerintahkanTergugat IV untuk tidak menguasai tanahdan bangunan yang dibeli atas dasar RisalahLelang 549/2010 adalah Permohonan Penggugat(dalam pailit) dalam Gugatantanggal11Maret 2011, yang TARDIEF, karenanya harusDITOLAK Pengadilan Negeri Banjarmasin ;Bahwa selain Tergugat IV / Tergugat V telahmenguasai tanah dan bangunan secara
Terbanding/Tergugat I : Lily Joenoes
Terbanding/Tergugat II : I Wayan Subindra
Terbanding/Turut Tergugat I : Dunyuk Als. Amaq Pathul
Terbanding/Turut Tergugat II : ABE Als. Amaq Pilih
Terbanding/Turut Tergugat III : Merjun
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Lombok Tengah
125 — 54
Paing... dstBahwa pertimbangan hukum~ yang dikutip di atas, perluPembanding/Penggugat luruskan sebagai berikut, Tergugat 1 mengakumelakukan transaksi jual beli pada tahun 2011 dan sama sekali tidak pernahmenguasai obyek tanah yang dibelinya tersebut, artinya bahwa denganadanya bukti T.112 dan keterangan saksi atas nama Paing yang memberikanketerangan mengakui memasuki obyek sengketa sekitar tahun 2020/2021,hal ini menunjukan jual beli yang dilakukan Tergugat 1 tanpa disertai denganpenyerahan fisik (Levering
H. NUR HASIM
Tergugat:
1.SALI Bin Mesir
2.SAREM Binti Mesir
3.SANIK Binti Mesir
4.SRI SULISTYOWATI Binti Sakeh
5.SUTIYO Bin Sakeh
6.SYAIFUL ANAM Bin Sakeh
7.IIS ANDANSARI Binti Sakeh
8.TUTUT NURAINI Binti Sakeh
Turut Tergugat:
WAKIP Bin Amin
75 — 13
Sareh selakupenjual tersebut di serahkan oleh PENGGUGAT kepada KEPALA DESAABDUL QODIM selaku Kepala Desa untuk dimintakan tanda tangan/pengesahan Camat selaku Penjabat PPAT Camat Driyorejo.Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 51/Padt.G/2017/PN GskXIV.XV.XVI.Bahwa, jual beli telah dilakukan secara terang, tunai dan didasari denganitikad baik serta telah dilakukan penyerahan (levering) saat itu juga (Setelahpembayaran lunas dan penanda tanganan kwitansi dan surat jual beli antarapenjual dan pembeli pada
63 — 44
Bahwa tanah milik para Penggugat tersebut, para Penggugat peroleh dengan caramembeli dari Achmad Mustofa / Tergugat XXI, berdasarkan Akta Jual Beli yangdibuat dihadapan EVI SARKOWI,SH Notaris & PPAT Kota Palembang tanggal 05Juli 2002 No. 219/SU.1/2002, yang disertai dengan levering dan sejak itu pula paraPenggugat menguasai objek sengketa..
Terbanding/Tergugat I : K A S I M
Terbanding/Tergugat II : KEPADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Turut Terbanding/Penggugat II : HEBRON MARTUA RAJA TIMANTA MUNTE
85 — 46
., Notaris di Medan adalah merupakan suratpelepasan hak yang hampa (siasia) karena tidak didukung dan diikutidengan adanya penyerahan fisik tanah secara nyata (Eitel Jke Levering)dari Tengku Ilham Harif (Penjual) kepada para Penggugat (Pembeli), karenasudah menjadi kewajiban hukum dari Tengku Ilham Harif (Selaku Penjual)untuk menyerahkan objek atas ganti rugi kepada para Penggugat (Pembell)sebagaimana diatur dalam Pasal 1473 KUHPerdata.Bahwa, karena tidak adanya penyerahan fisik tanah secara nyata